<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/29/JKT-1-SILATURAHMI-KEBANGSAAN-KELUARGA-SOEHARTO-FED-5JPG-4021815002.jpg" alt="Keluarga Presiden RI ke-2 Soeharto, Siti Hardijanti Rukmana dan Titiek Soeharto memberikan sambutan dalam acara Silaturahmi Kebangsaan di Ruang Delegasi, Gedung Parlemen MPR/DPR-DPD, Senayan, Jakarta, Sabtu (28/9/2024). (Fedrik Tarigan/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Keluarga Presiden RI ke-2 Soeharto, Siti Hardijanti Rukmana dan Titiek Soeharto memberikan sambutan dalam acara Silaturahmi Kebangsaan di Ruang Delegasi, Gedung Parlemen MPR/DPR-DPD, Senayan, Jakarta, Sabtu (28/9/2024). (Fedrik Tarigan/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers menolak wacana pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto. LBH Pers menilai, wacana tersebut mengabaikan sejarah kelam represi terhadap kebebasan pers selama masa pemerintahan Orde Baru. Direktur LBH Pers, Mustafa Layong, menegaskan saat era kekuasaan Soeharto, kebebasan pers nyaris tidak ada karena media berada di bawah kontrol ketat pemerintah. &ldquo;Banyak media dibungkam, aktivis ditangkap, dan hukum digunakan untuk menekan media. Itu fakta sejarah yang tidak bisa dihapus,&rdquo; kata Mustafa dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (7/11). Mustafa mencontohkan penerapan aturan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) yang memberi kewenangan besar kepada pemerintah untuk mencabut izin media kapan saja dengan alasan mengganggu stabilitas nasional. &ldquo;Banyak media dibredel tanpa dasar yang adil. Undang-undang pers waktu itu memberi cengkeraman penuh kepada pemerintah,&rdquo; tegasnya. Ia menilai, rencana pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto bertentangan dengan semangat reformasi 1998, yang memperjuangkan kebebasan pers dan menghapus kontrol negara terhadap media. &ldquo;Bagaimana mungkin orang yang membungkam pers dijadikan pahlawan? Itu sama saja menampar perjuangan jurnalis dan masyarakat sipil yang berkorban untuk kebebasan,&rdquo; tegas Mustafa. Lebih lanjut, ia menegaskan wacana tersebut berpotensi memutarbalikkan sejarah dan mengancam kebebasan berekspresi di masa kini. &ldquo;Kalau Soeharto disebut pahlawan, nanti mengkritiknya bisa dianggap menghina pahlawan nasional. Ini berbahaya bagi demokrasi dan kebebasan pers,&rdquo; pungkasnya.

LBH Pers menolak pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto, soroti sejarah pembungkaman pers di era Orde Baru.

LBH Pers Kritik Gelar Pahlawan Soeharto, Singgung Pembungkaman Era Orde Baru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/Bentrok-Demo-Istana-Dery-Ridwansah-8.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Usai ditangkap petugas kepolisian dalam aksi demontrasi menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja pada Kamis (8/10), enam orang jurnalis dari sejumlah media akhirnya dibebaskan. Mereka dibebaskan setelah adanya pendampingan dari AJI Jakarta dan LBH Pers. Keenam jurnalis tersebut dipulangkan pada Jumat (9/10) pukul 20.30 WIB. Hal itu diungkapkan Erick Tanjung selaku Ketua Divisi Advokasi AJI Jakarta. &ldquo;Total jurnalis yang ditahan ada enam. Di luar pantauan kita waktu mendampingi untuk pembebasan Ponco (Merahputih), ternyata di dalam ada 5 orang (jurnalis lain),&rdquo; kata Erick kepada JawaPos.com melalui sambungan telepon Sabtu (10/10). Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/01292646/usai-diamankan-jurnalis-merah-putih-akhirnya-dibebaskan">Usai Diamankan, Jurnalis Merah Putih Akhirnya Dibebaskan</a> Keenam jurnalis yang ditahan berasal dari sejumlah media berbeda. Diantaranya adalah jurnalis Merahputih.com (satu orang), Radar Depok (satu orang), Berdikari (dua orang), dan NTMC Polri (dua orang). Erick mengatakan, selain dilakukan penangkapan, penahanan dan sempat mengalami tindakan kekerasan, para jurnalis yang ditahan diduga juga mendapatkan kriminalisasi. &ldquo;Mereka dipaksa, HP-nya digeledah, dibuka, dicari pasal-pasalnya. Kami melihat ini termasuk bagian dari kriminalisasi,&rdquo; tuturnya. Sebelum dibebaskan, sejumlah jurnalis tersebut sempat dipaksa untuk melakukan BAP dan menandatanganinya. Namun mereka menolak karena merasa tidak bersalah, sebab mereka tidak melakukan tindakan melawan hukum. Mereka datang dalam aksi demostrasi menolak UU Cipta Kerja karena melakukan kegiatan peliputan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai wartawan. Erick menyebut sejumlah jurnalis yang sempat diamankan polisi kini mengalami trauma cukup dalam. &ldquo;Ini teman-teman trauma semua ya. Selain mereka mengalami kekerasan mereka juga mengalami intimidasi,&rdquo; ungkapnya. &nbsp; Saksikan video menarik berikut ini: https://www.youtube.com/watch?v=IpYGEFImF1U&amp;ab_channel=jawapostvofficial

Usai ditangkap petugas kepolisian dalam aksi demontrasi menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja pada Kamis (8/10), enam orang jurnalis dari seju

6 Jurnalis yang Sempat Ditahan Dibebaskan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kpk-polri-didesak-usut-perusakan-barbuk-kasus-penyuap-patrialis-akbar_m_.jpg" alt="Direktur Eksekutif LBH Pers Nawawi Bahrudin (tengah), saat menggela konferensi pers terkait perusakan barang bukti kasus suap yang dilakukan Basuki Hariman terhadap Patrialis Akbar, Senin (8/10)" width="100%">
<figcaption>Direktur Eksekutif LBH Pers Nawawi Bahrudin (tengah), saat menggela konferensi pers terkait perusakan barang bukti kasus suap yang dilakukan Basuki Hariman terhadap Patrialis Akbar, Senin (8/10)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktur Eksekutif LBH Pers Nawawi Bahrudin mendesak agar pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menindaklanjuti dugaan perusakan barang bukti yang dilakukan penyidiknya yang berasal dari institusi kepolisian tahun 2017. Ini dilakukan karena mantan penyidik lembaga antirasuah tersebut diduga melakukan pelanggaran berat. Kedua penyidik itu bernama Harun dan Roland Ronaldy. Mereka diduga merusak barang bukti untuk kasus korupsi impor daging yang melibatkan Basuki Hariman sebagai tersangka. Menurut Nawawi, keduanya mengambil buku catatan keuangan warna merah di lantai 9 gedung KPK, lalu dengan sengaja menghapus beberapa tulisan menggunakan tipe-ex. Bahkan, mereka juga menyobek 15 lembar halaman di buku catatan keuangan itu. Adanya dugaan hal tersebut, katanya dilakukan guna menghilangkan jejak aliran dana yang mengalir ke sejumlah pejabat kepolisian terkait perkara Basuki Hariman. Kini, kedua penyidik itu memang sudah dikembalikan ke instansi awal. Namun, hingga detik ini pengusutan kasus tersebut belum menemui titik temu. "Aparat penegak hukum (KPK atau Kepolisian) bisa melanjutkan tugas untuk mengusut kasus ini karena belum selesai, ini kan fakta bukan hoax," ujar Nawawi, di Kantor LBH Pers, Senin (8/10). Hal senada, juga disampaikan oleh Gading.&nbsp; Dia meminta pihak manapun memberi perhatian penuh dan turut membongkar kasus tersebut hingga ke akar. "Kami minta perhatian bantu turut membongkar kasus ini sampai ke akar-akarnya," imbuh pengacara LBH Pers tersebut. Sementara itu, staf investigasi Indonesia Corruption Watch, Lais Abid ingin sesegera mungkin pimpinan KPK menindaklanjuti bila adanya temuan baru terkait kasus ini. "Bola panasnya ada di KPK, sehingga kasus ini bisa diselesaikan dengan cara yang baik," tukasnhya. Menanggapi hal ini, juru bicara KPK mengatakan keduanya sudah diberi sanksi karena dinilai terbukti melanggar." Itu sudah ditelurusi tim pemeriksa internal (PI). Dalam perjalanan KPK menerima permintaan bahwa ada pengembalian pegawai tersebut karena ada kebutuhan dan penugasan lebih lanjut hingga saat itu dua pegawai KPK dikembalikan ke Polri," kat Febri. Karena sudah kembalikan ke instansi asal Febri pun meminta kepada awak media untuk menanyakan perkembangan penanganan kasusnya ke pihak korps bhayangkara. "Untuk kasus sendiri silahkan tanyakan ke pihak instansi mereka yang awal. Pemeriksaan tak bisa dilakukan kalau yang bersangkutan bukan pegawai KPK," pungkasnya. Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan hukuman terhadap Basuki Hariman pidana penjara selama 7 tahun penjara denda Rp 400 juta, subsider tiga bulan kurungan penjara karena terbukti menyuap Hakim Konstitusi Patrialis Akbar. Dalam putusannya Majelis Hakim menilai Basuki tidak mendukung pemerintah memberantas korupsi. Perbuatan Basuki juga dianggap telah merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan, khususnya Mahkamah Konstitusi, dan berbelit-berbelit. Hal yang meringankan putusan, Basuki dianggap belum pernah di penjara, memiliki tanggungan terhadap keluarga. Putusan Majelis Hakim ini lebih rendah dari tuntutan yang diberikan Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jaksa KPK menuntut Basukihukuman 11 tahun penjara, denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan.

KPK-Polri Didesak Usut Perusakan Barbuk Kasus Penyuap Patrialis Akbar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/galang-dana-untuk-lbh-pers-aji-palembang-lelang-lukisan_m_.jpg" alt="Lelang lukisan dalam kegiatan penggalangan dana untuk LBH Pers" width="100%">
<figcaption>Lelang lukisan dalam kegiatan penggalangan dana untuk LBH Pers</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Palembang melakukan penggalangan dana salah satunya melakukan pelelangan lukisan untuk membantu keungan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers. Saat ini, mengalami krisis keuangan dan membutuhkan dukungan banyak pihak. Memasuki usia 15 tahun, kiprah LBH Pers di Palembang begitu terasa. Pada 2017, misalnya, LBH Pers mengadvokasi pekerja sebuah media di Pengadilan Industrial Kota Palembang. Ketua Bidang Advokasi AJI Palembang, Tasmalinda mengatakan lukisan yang dilelang diantaranya tanaman purun. Dari hasil pelelangan tersebut serta adanya bantuan dan dukungan dari lembaga pers mahasiswa di Palembang, pihaknya berhasil mengumpulkan dana Rp 3.550.000 yang akan disalurkan ke LBH Pers. "Kami harap dengan adanya upaya ini membuka mata semua pihak untuk membantu mempertahankan keberlangsungan LBH Pers," katanya saat ditemui, Minggu (12/8). Ia mengaku selama ini LBH Pers sebagai lembaga yang mandiri sekaligus memberikan pendampingan secara gratis. Sehingga, seiring waktu berjalan pun mengalami krisis dan sangat membutuhkan biaya untuk kesekretariatan. Meski mengalami krisis keuangan LBH Pers terus melakukan kerja mandatnya diantaranya 10 kasus korban kekerasan, 1 kasus kekerasan jurnalis, 1 judicial review, 1 HAKI terhadap karya jurnalistik, 5 kasus ketenagakerjaan jurnalis, dan 2 kasus ancaman pencemaran nama baik. "Kami juga membuka donasi publik, sehingga bagi publik yang ingin membantu dapat melalui website www.kitabisa.com/PeduliLBHPers," tutupnya.

Galang Dana untuk LBH Pers, AJI Palembang Lelang Lukisan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/icw-khawatir-wibawa-polri-ambruk-karena-kasus-meme-papa-novanto_m_166746.jpeg" alt="Ketua DPR Setya Novanto saat hadir dalam pengukuhan gelar Guru Besar pada Kapolri Tito Karnavian." width="100%">
<figcaption>Ketua DPR Setya Novanto saat hadir dalam pengukuhan gelar Guru Besar pada Kapolri Tito Karnavian.</figcaption>
</figure>JawaPos.com &mdash; Kritik pada kasus pemidanaan penyebar meme Setya Novanto makin keras dilontarkan terutama oleh kalangan sipil pegiat anti korupsi. &nbsp; Salah satunya aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) Tibiko Zabar menilai kritikan yang dilancarkan publik kepada Ketua DPR Setya Novanto adalah hal yang wajar. &ldquo;Lagi pula dia ketua DPR, jadi wajar masyarakat mengkritik,&rdquo; kata Tibiko di LBH Pers, Jakarta Selatan, Minggu (5/11). Seperti diketahui, Polri menangkap warganet Dyan Kemala Arrizzqi di kediamannya, Tangerang, Banten, Selasa (31/1) sekitar pukul 22.00. Dyan sang pemilik akun Instagram @dazzlingdyann itu diduga sebagai pelaku pencemaran nama baik terhadap Novanto. Menurut Tibiko, Kapolri Jenderal Tito Karnavian harus mempertimbangkan ulang lagi laporan terkait kasus ini. &ldquo;Jangan sampai kasus ini menurunkan citra wibawa kepolisian,&rdquo; tegasnya. Dia pun sependapat dengan Saor Siagian, pengacara dari penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan, yang menilai ada perbedaan mencolok penanganan kasus meme ini dengan penyiraman air keras. Dalam kasus Novel, polisi bahkan sudah menyebar sketsa, namun pelakunya tidak bisa ditangkap. Sedangkan, pelaporan dari Novanto hanya dalam beberapa hari saja pelaku sudah ditangkap. &ldquo;Sekian hari sudah ditindak,&rdquo; ujarnya. Ketua LBH Pers Nawawi Bahrudin mengatakan, pihaknya akan memberikan pendampingan hukum kepada pihak yang ditangkap atas laporan Novanto.

ICW Khawatir Wibawa Polri Ambruk karena Kasus Meme Papa Novanto

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/lbh-setnov-harusnya-terima-saja-dikritik-melalui-meme_m_166678.jpeg" alt="Nawawi Bahrudin" width="100%">
<figcaption>Nawawi Bahrudin</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pelaporan yang dilakukan Setya Novanto terhadap akun media sosial yang menyebabrkan meme dugaan ujaran kebencian, seharusnya tak terjadi. Pasalnya, semua meme itu hanya sebagai kritik kepada Setnov yang merupakan pejabat publik. &ldquo;Seharusnya pelaporan ini tidak terjadi. Apalagi Setnov adalah pejabat publik yang harus siap dari segala macam kritikan,&rdquo; kata Direktur Eksekutif Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers Nawawi Bahrudin di kantor LBH Pers, Kalibata, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Minggu (5/11). Dia menerangkan, meme yang disebut sebagai ujaran kebencian itu seharusnya dijadikan Setnov bahan koreksi. Bukannya melaporkan ke Bareskrim Polri dan menangkap para pelakunya. Apalagi, kata dia, kasus meme ini bukan muncul secara tiba-tiba, tapi telah terjadi sejak lama ketika Setnov mulai terseret sejumlah kasus. Meme itu juga sebagai ungkapan rasa kecewa masyarakat terhadap hukum yang lemah kepada Setnov. &ldquo;Aparat juga harusnya menangkap pesan positif netizen melalui meme itu untuk berbenah diri dalam melakukan pemberantasan korupsi,&rdquo; tutur dia. Kuasa hukum Setya Novanto sebelumnya membuat laporan ujaran kebencian yang dilakukan di medsos. Hal itu karena banyak tersebar foto kliennya yang diedit secara tidak wajar. Laporan tersebut tertulis dalam Laporan Kepolisian Nomor: LP/1032/X/2017/Bareskrim tertanggal 10 Oktober 2017. Frederich melaporkan karena pelaku diduga melanggar Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang (UU) No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dan atau Pasal 310 dan 311 KUHP. Sementara itu, Kasubdit II Siber Bareskrim Polri, Kombes Asep Safrudin mengatakan, pihaknya telah menetapkan satu orang bernama Dyan Kemala Arrizzqi sebagai tersangka penyebar foto penghinaan melalui media sosial. "Kami sudah melakukan penangkapan terhadap DN (Dyan Kemala Arrizqi). Saat ini sedang dalam pemeriksaan penyidik siber Bareskrim secara intensif," kata dia di Gedung Direktorat Siber Bareskrim Polri, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu (1/11). Hasil pemeriksaan terhadap DN, dia mengaku iseng menyebarkan hal itu karena saat itu warganet tengah ramai memperbincangkan Setya Novanto dalam keadaan sakit.

LBH: Setnov Harusnya Terima Saja Dikritik Melalui Meme

lbh pers

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#lbh pers