<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/09/WhatsApp-Image-2025-04-09-at-142523-1066863880.jpg" alt="Ilustrasi layanan prima BCA. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi layanan prima BCA. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;PT Bank Central Asia Tbk (BCA) kembali meraih penghargaan Gallup Global Customer Engagement untuk keempat kalinya secara berturut-turut (2021-2024). Capaian ini menjadi bukti dari konsistensi BCA yang senantiasa memberikan pelayanan terbaik bagi nasabah. Gallup Customer Engagement Survey merupakan survei tahunan yang dilakukan Gallup untuk mengevaluasi kinerja perusahaan dalam membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan. Hasil survei dijadikan dasar untuk memberikan penghargaan bergengsi kepada perusahaan-perusahaan yang berhasil mempertahankan loyalitas pelanggan dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Penilaian yang dilakukan Gallup menyatakan bahwa Customer Engagement Score BCA berhasil mencapai 91st percentile. Itu menempatkan BCA di jajaran perusahaan terbaik dunia dalam membangun hubungan dengan pelanggan. &rdquo;Sebuah kehormatan bagi kami untuk kembali meraih penghargaan ini. Kami memahami bahwa kebutuhan nasabah terus berkembang, sehingga kami berupaya untuk menghadirkan inovasi digital, layanan yang lebih personal, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia kami. Penghargaan ini menjadi motivasi kami untuk terus berinovasi dan menghadirkan solusi perbankan yang semakin mudah diakses dan nyaman bagi nasabah,&rdquo; ujar Presiden Direktur BCA Jahja Setiaatmadja. Berdasar penilaian Gallup, keberhasilan BCA tak lepas dari pengembangan layanan perbankan digital inovatif seperti myBCA, BCA mobile, dan haloBCA. Aplikasi myBCA dan BCA mobile adalah lini terdepan solusi mobile banking BCA dalam memenuhi kebutuhan transaksi dan jenis nasabah yang beragam. &rdquo;Terbaru, myBCA kini dilengkapi fitur Poket Valas yang memungkinkan pengguna untuk memiliki tabungan dalam 16 mata uang asing serta melakukan transaksi finansial (tarik tunai/transaksi belanja di EDC) di luar negeri tanpa konversi kurs (1:1) dengan menggunakan Debit BCA Mastercard,&rdquo; papar Jahja Setiaatmadja. Tak hanya berinovasi di layanan transaksi, lanjut dia, BCA juga senantiasa mengembangkan haloBCA untuk meningkatkan kemudahan nasabah dalam mengakses layanan contact center dengan sambungan telepon tak berbayar, bahkan saat berada di luar negeri. Perseroan juga memperluas kemudahan akses layanan yang dibutuhkan melalui fitur komunikasi melalui WhatsApp, web chat, email, maupun media sosial resmi. &rdquo;Aplikasi haloBCA dapat melacak Status Laporan dan menyempurnakan layanan Halo BCA Chat,&rdquo; tutur Jahja Setiaatmadja. Selain inovasi digital, menurut dia, pengembangan sumber daya manusia juga menjadi kunci utama kesuksesan BCA dalam membangun customer engagement yang kuat di layanan kantor cabang. Melalui berbagai program pelatihan berkelanjutan, karyawan BCA dibekali keterampilan yang memungkinkan mereka memberikan pelayanan yang optimal dan berorientasi pada kebutuhan nasabah. &rdquo;Bagi kami, masukan nasabah dalam melengkapi inovasi kami untuk menghadirkan layanan yang memberikan nilai tambah bagi nasabah adalah faktor utama keberhasilan ini. Ke depan, BCA akan senantiasa berkomitmen untuk mendampingi nasabah dalam setiap langkah perjalanan finansial mereka dan menjadi mitra keuangan tepercaya bagi masyarakat,&rdquo; ucap Jahja Setiaatmadja.

BCA kembali meraih penghargaan Gallup Global Customer Engagement untuk keempat kalinya secara berturut-turut (2021-2024).

Konsisten Beri Layanan Prima, BCA Raih Penghargaan Gallup Customer Engagement Empat Tahun Beruntun!

<h3>Oleh: R. Rizki Ansanta *)</h3> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/04/OPINI-12-RIZKI-ANSANTA-2883567099.jpg" alt="R. Rizki Ansanta. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>R. Rizki Ansanta. (Istimewa)</figcaption>
</figure> SEJAK&nbsp;mulai diterapkannya layanan Kesehatan berbasis INA-CBGs (Indonesian Case Base Groups) BPJS Kesehatan di tahun 2014, Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan maupun BPJS Kesehatan cukup sering menelorkan regulasi tata laksana layanan Kesehatan. Sesuai amanah konstitusi, kesehatan adalah hak dasar bagi rakyat sama halnya dengan Pendidikan. Maka dari itu sudah sepatutnya pemangku kebijakan bisa selaras output kebijakan yang dihasilkan dengan kesinambungan operasional fasilitas Kesehatan yang ada baik yang ditangani oleh Pemerintah (Rumah Sakit Umum Daerah, Puskesmas) maupun pihak Swasta (Klinik, Rumah Sakit Umum dan Khusus). Beberapa waktu terakhir Rumah Sakit Umum diwajibkan untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian seperti penerapan KRIS (Kamar Rawat Inap Standar) yang akan menghapus Kelas -kelas kamar di Rumah Sakit. Pemerintahan era Jokowi telah meneken Perpres No 59 Tahun 2024 tentang Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Dasar penerapannya karena masih banyak rumah sakit untuk layanan Kelas 3 memiliki 8 sampai 12 tempat tidur dalam satu ruang perawatan dan memiliki kamar mandi terpisah di luar ruangan rawat inap. Dengan diterapkannya KRIS maka maksimal hanya ada 4 tempat tidur dalam satu ruangan perawatan dan ada kamar mandi di setiap ruangan. Efektifitas program KRIS ini ditargetkan bisa serentak diterapkan mulai 1 Juli 2025. &nbsp;Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/finance/015608125/bitcoin-diprediksi-melesat-di-era-trump-ini-5-aplikasi-trading-terbaik-kini-dengan-crypto-futures">Bitcoin Diprediksi Melesat di Era Trump, Ini 5 Aplikasi Trading Terbaik - Kini Dengan Crypto Futures!</a> Dalam konteks regulasi tersebut Pemerintah memang terkesan ingin tampak hadir di tengah masyarakat dengan menuntut standarisasi sarana dan prasarana layanan kepada Rumah Sakit. Bagi rumah sakit milik Pemerintah yang didanai oleh APBN/APBD mungkin tidak terlalu berat. Namun, bagi Rumah Sakit swasta kecil terutama yang berada di daerah redesign kamar rawat inap tentu akan membawa beberapa implikasi finansial yaitu potensi penambahan biaya investasi renovasi kamar dan yang pasti potensi turunnya omzet rumah sakit. Regulasi lain yang sebenarnya lama yaitu Permenkes No 8 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional tapi baru-baru ini mencuat viral di sosial media yaitu 144 jenis penyakit yang diinfokan tidak bisa dirujuk ke Rumah Sakit atau Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut (FKTL). 144 penyakit tersebut harus dituntaskan penanganannya di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yaitu Klinik dan Puskesmas. Meski sudah ada klarifikasi dari BPJS Kesehatan bahwa sebenarnya 144 penyakit tersebut masih bisa dirujuk asal sesuai dengan standar indikasi medis namun fakta dilapangan menunjukkan tidak semua FKTP memahami dan memiliki kemampuan melayani pasien dengan 144 penyakit tersebut. Bagi rumah sakit juga menjadi serba salah karena jika menerima pasien dengan kategori tersebut ada kekhawatiran nanti tidak lolos verifikasi BPJS dari tagihan yang sudah disampaikan (gagal klaim). Terbaru regulasi yang nampak membuat rumah sakit mengernyitkan dahi khususnya rumah sakit swasta tipe C dan B adalah pengenaan PPn 12% untuk layanan VIP. Bagi rumah sakit yang 85% lebih layanannya kepada pasien BPJS Kesehatan tentu menjadi kabar yang kurang menarik. Umumnya Rumah Sakit yang dominan pelayanan BPJS Kesehatan identik dengan kebijakan Low Cost Leadership yang akan melakukan kiat-kiat seribu jurus bagaimana tetap meraih margin yang keuntungan yang lumayan dengan optimalisasi layanan non BPJS yaitu layanan pasien umum serta asuransi di kelas VIP/VVIP. Dengan pembebanan PPn terbaru maka akan berpotensi mengurangi minat pasien untuk naik kelas VIP. Apalagi di tengah fenomena turunnya penduduk kelas menengah. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/opini/015608177/your-network-is-your-net-worth">Your Network is Your Net Worth</a> Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk kelas menengah mengalami penurunan signifikan dari 53,73 juta orang pada tahun 2019 menjadi 47,85 juta orang pada tahu 2024. Hal ini mencerminkan bahwa sekitar 17,13 persen dari total populasi kelas menengah telah mengalami penurunan kemampuan ekonomi. Tidak saja masyarakat kelas menengah yang menyusut, tercatat di 2024 jumlah masyarakat kelas atas mencapai 1,07 juta jiwa atau setara 0,38 persen populasi. Jumlah tersebut turun jika disbanding tahun 2023 yang mencapai 1,26 Juta Jiwa atau setara 0,46 persen dari total populasi penduduk 283 Juta jiwa. Memang beberapa himpitan regulasi membuat banyak rumah sakit kecil dan menengah khususnya harus memutar otak lebih keras agar tidak terjebak juga pada himpitan ruang finansial. Di era sosial media yang begitu masif komplain atas layanan yang dianggap mengecewakan tidak bisa lagi hanya menjadi konsumsi ruang private antara pasien dan manajemen rumah sakit tapi sudah makin melebar. Jika dulu cukup tersalurkan semacam lewat rubrik Pembaca Menulis/Surat Pembaca di Surat Kabar Nasional sekarang penghakimannya bisa langsung lewat pemberian rating di google review bahkan diviralkan di jagad maya seperti di Instagram, X, Facebook, dan Tiktok yang dapat memicu atensi publik lebih luas. Untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 di 100 tahun Indonesia Merdeka 20 tahun mendatang Pemerintah harusnya dapat memberikan insentif kebijakan bagi sektor Kesehatan. Tidak saja kebijakan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat tapi kebijakan bagi para penyedia layanan Kesehatan terutama dari sektor swasta. Beberapa hal yang mungkin bisa diterapkan akan dirasakan manfaatnya antara lain ; Pertama, Relaksasi Perpajakan bagi rumah sakit yang pelayanannya minimal 80% adalah layanan pasien Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Sebagai contoh pengenaan PPn pada obat untuk pasien rawat jalan. Sebagaimana diketahui pola pembiayaan JKN adalah sistem paket berdasarkan grouping sesuai skema tarif INA-CBGs bukan lagi fee for service. Salah satu komponen yang menyerap biaya terbesar adalah pada biaya obat. Sehingga banyak terjadi di rumah sakit antara biaya riil layanan pada suatu penyakit melebihi pagu tarif grouping INA-CBGs. Akhirnya terjadi selisih negatif. Belum lagi resiko klaim dispute hingga tertolak karena beberapa faktor padahal biaya layanan sudah keluar terlebih dahulu dari pihak rumah sakit. Dengan skema tarif khusus PPn atau sampai dengan pembebasan PPn untuk semua jenis biaya obat khusus untuk layanan BPJS Kesehatan akan sangat membantu rumah sakit. Rumah sakit termasuk entitas usaha yang membutuhkan biaya pemeliharaan yang tinggi sarana dan prasarananya. Karenanya jika insentif perpajakan bisa diberikan maksimal akan sangat membantu keuangan rumah sakit yang melayani BPJS sehingga bisa makin fokus pada layanan prima kepada masyarakat. Kedua, bagi rumah sakit non pemerintah di daerah yang layanan BPJSnya 90-100% sebagai bentuk apresiasi telah mendukung program JKN maka mendapatkan insentif khusus atas Pajak Penghasilan (PPh) Badan. Margin keuntungan yang dibukukan meski tipis akan sangat berharga untuk digunakan lagi bagi pengembangan layannan rumah sakit. Namun demikian, pengelolaan layanan JKN di Rumah Sakit juga diwajibkan memegang prinsip tata kelola yang baik dan profesional. Tidak korup dan tidak FRAUD. *)&nbsp;Pemerhati Ekonomi &amp; Kesehatan, Mahasiswa Pasca Sarjana Magister Manajemen Keuangan Universitas Hayam Wuruk Perbanas Surabaya

Dengan diterapkannya KRIS maka maksimal hanya ada 4 tempat tidur dalam satu ruangan perawatan dan ada kamar mandi di setiap ruangan.

Dilema Rumah Sakit: Tuntutan Layanan Prima vs Himpitan Regulasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/BANK-BJB-0710A.jpg" alt="Direktur Kepatuhan bank bjb Cecep Trisna menerima penghargaan The Most Committed GRC Leader 2021. (bank bjb for JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Direktur Kepatuhan bank bjb Cecep Trisna menerima penghargaan The Most Committed GRC Leader 2021. (bank bjb for JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - bank bjb beserta jajaran manajemennya berhasil meraih tiga penghargaan TOP GRC Awards 2021. Penghargaan tersebut diberikan kepada perusahaan yang dinilai telah menerapkan prinsip Governance, Risk, &amp; Compliance (GRC) dengan baik dalam pengelolaan usaha bisnisnya.  Ketiga penghargaan yang diraih adalah TOP GRC 2021 #4 Stars untuk PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (bank bjb), The Most Committed GRC Leader 2021 untuk Direktur Kepatuhan bank bjb Cecep Trisna, serta The High Performing Corporate Secretary on GRC 2021 untuk Pemimpin Divisi Corporate Secretary bank bjb Widi Hartoto.  Penghargaan 4 Stars TOP GRC 2021 diraih bank bjb karena perusahaan dinilai memiliki sistem, infrastruktur, dan implementasi Good Corporate Governance (GCG), manajemen risiko, juga manajemen kepatuhan perusahaan di tingkat sangat baik. Hal tersebut didasarkan pada penilaian Tim Penilai dan Dewan Juri kepada terhadap lebih dari 880 perusahaan di Indonesia.  Sementara The Most Committed GRC Leader 2021 dan The High Performing Corporate Secretary on GRC 2021 diberikan kepada Busines Leader di perusahaan yang dinilai memiliki komitmen tinggi dalam mendukung kelengkapan infrastruktur serta keberhasilan implementasi GRC.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/BANK-BJB-0710B.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>   Adapun kegiatan TOP GRC Awards diselenggarakan setiap tahun oleh majalah Top Business bekerjasama dengan Asosiasi GRC Indonesia, IRMAPA (Indonesia Risk Management Professional Association), ICoPI (Institute Compliance Professional Indonesia), dan PaGi (Perkumpulan Profesional Governansi Indonesia), serta didukung oleh beberapa perusahaan konsultan Bisnis, dan GRC, juga Akademisi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Padjadjaran Bandung.  Tahun ini, penyerahan penghargaan diberikan di Hotel Raffles Jakarta, Kamis 7 Oktober 2021. Penghargaan diberikan dalam rangkaian acara bertajuk "The strategic role of GRC for Business Continuity in Pandemic COVID-19".  "Kami sangat berterimakasih atas penghargaan yang telah diberikan. Hal ini merupakan salah satu wujud apresiasi terhadap komitmen perusahaan dalam menerapkan prinsip GCG dalam setiap lini bisnisnya. Diharapkan penghargaan ini dapat menjadi pendukung bank bjb untuk senantiasa memberikan pelayanan prima hingga dapat terus berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional," ungkap Pemimpin Divisi Corporate Secretary bank bjb Widi Hartoto.

bank bjb Sabet Tiga Penghargaan TOP GRC Award 2021

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/BANK-KALSEL29.jpg" alt="Bank Kalsel melakukan vaksinasi kepada 412 pegawai dalam lingkup Kantor Pusat dan Kantor Cabang maupun Unit Kerja di wilayah Banjarmasin (Konvensional dan Syariah) di Kantor Pusat Bank Kalsel, Jl. Lambung Mangkurat No.7 Banjarmasin." width="100%">
<figcaption>Bank Kalsel melakukan vaksinasi kepada 412 pegawai dalam lingkup Kantor Pusat dan Kantor Cabang maupun Unit Kerja di wilayah Banjarmasin (Konvensional dan Syariah) di Kantor Pusat Bank Kalsel, Jl. Lambung Mangkurat No.7 Banjarmasin.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bank Kalsel menggelar vaksinasi untuk pegawai. Inisiatif ini merupakan upaya perusahaan untuk memberikan proteksi kepada segenap pegawai, sekaligus memastikan pelayanan prima tetap dilaksanakan kepada segenap nasabah setia Bank Kalsel. Proses vaksinasi ini dimulai sejak Selasa (27/4) yang berlangsung di Lantai 3, Kantor Pusat Bank Kalsel, Jl. Lambung Mangkurat No.7 Banjarmasin.  Pemberian dosis pertama dilaksanakan selama dua hari yakni pada 27 - 28 April 2021 dan untuk pemberian dosis kedua akan dilaksanakan pada 25 - 26 Mei 2021. Vaksinasi ini diberikan kepada 412 pegawai Bank Kalsel, dalam lingkup Kantor Pusat dan Kantor Cabang maupun Unit Kerja di wilayah Banjarmasin (Konvensional dan Syariah) dari target 500 dosis yang disediakan.  Hal ini disebabkan aktivitas pegawai di luar daerah ataupun adanya pegawai yang belum memenuhi syarat vaksinasi. Adapun vaksin yang diberikan adalah jenis Sinovac sesuai rekomendasi Pemerintah dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).  Plt. Direktur Utama Bank Kalsel, IGK Prasetya, menuturkan vaksinasi ini penting untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada segenap pegawai serta nasabah.  “Vaksinasi ini kami lakukan untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada segenap pegawai serta nasabah. Sebagai perusahaan yang bergerak di industri keuangan, pegawai kami yang bekerja di garis depan yang setiap hari bertemu dengan nasabah. Kami menyadari bahwa keselamatan dan kesehatan pegawai kami, GEN-K (Generasi Bank Kalsel), merupakan salah satu prioritas perusahaan, karena itu kami mendorong agar mereka dapat segera menerima vaksin Covid-19,” tutur Prasetya.  Menurut Prasetya, vaksinasi bagi pegawai ini juga merupakan upaya untuk memulihkan denyut perekonomian Kalimantan Selatan, sebab perbankan merupakan salah satu penopang dari perekonomian.  Bank Kalsel sendiri telah melakukan berbagai upaya guna mencegah penyebaran virus Covid-19. Dalam lingkup internal, Bank Kalsel membentuk Satuan Tugas yang dinamai Siaga Corona Center (SCC) yang berperan dalam mengkoordinasikan langkah-langkah penanggulangan Covid-19 di lingkungan Bank Kalsel.  Bentuk kebijakan yang dilakukan antara lain memberlakukan budaya bersih dan hidup sehat, menerapkan social dan physical distancing serta pemberlakuan work from home (WFH), sterilisasi ruang kerja secara berkala dengan cairan desinfektan, menerapkan layanan dengan standar protokol kesehatan, dan masih banyak kebijakan lainnya.  Vaksinasi ini terlaksana berkat kerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, Puskesmas Cempaka dan Puskesmas Banjarmasin Indah. Proses vaksinasi pegawai dilakukan guna memastikan para nasabah bisa semakin merasa nyaman bertransaksi di tiap kantor layanan Bank Kalsel. Hal ini, sejalan dengan tagline perusahaan ‘Setia Melayani, Melaju Bersama’.

Pastikan Layanan Prima, Bank Kalsel Lakukan Vaksinasi Pegawai

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/BPJS-TES.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Yohanista Servasia Alinda,39, merupakan segmen peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang berkunjung ke Kantor BPJS Kesehatan untuk mengurus perubahan data, Senin (11/05). Dalam kesempatan tersebut, ia mengapresiasi pelayanan yang diterima dari petugas BPJS Kesehatan di lingkungan kantor.  “Menurut saya protokol pencegahan penyebaran Covid-19 di kantor ini sudah sangat baik dan lengkap, termasuk petugas yang melayani peserta dengan masker, sarung tangan dan face shied, penyediaan tempat cuci tangan dan pengukuran suhu tubuh. Hal ini membuat saya merasa aman dan nyaman ketika masuk ke kantor ini. Menurut saya ini adalah bagian dari pelayanan prima kepada peserta,” jelas Alinda.  Alinda juga merasa senang mendapatkan pelayanan dan penjelasan yang ramah dan cepat dari petugas frontliner. Padahal, ia mengaku sempat khawatir pelayanannya akan berbelit. Namun hal tersebut tak dialaminya.  “Mungkin karena adanya pelayanan terbatas sehingga kunjungan peserta tidak banyak, saya dilayani dengan cepat dan ramah. Awalnya saya ragu apakah saya akan dilayani dengan baik karena adanya imbauan physical distancing, tetapi ternyata pelayanan yang diberikan tetap sama baiknya dengan hari-hari sebelumnya. Ternyata pelayanan prima masih diterapkan meskipun di tengah upaya pencegahan penyebaran Covid-19 yang harus diikuti peserta,” ungkap Alinda.  Alinda juga berpesan kepada peserta JKN-KIS yang dapat mengakses layanan secara online atau telepon agar memanfaatkan fasilitas tersebut sehingga tidak perlu berkunjung ke kantor BPJS Kesehatan.  “Saya rasa sudah banyak peserta lain yang memanfaatkan layanan BPJS Kesehatan secara online ya. Kita dapat melihat kunjungan peserta tidak terlalu banyak dan tidak ada kerumunan. Saya juga mengimbau peserta yang bisa mengakses layanan secara online atau melalui telepon tidak perlu berkunjung ke kantor BPJS Kesehatan, cukup dari rumah saja, kecuali pelayanan yang mendesak. Saya yakin layanan online juga sama baiknya dengan layanan di Kantor BPJS Kesehatan,” ujar Alinda.

Alinda Puji Layanan BPJS Kesehatan Manokwari

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/upaya-pt-pegadaian-kanwil-xi-semarang-terus-pacu-kualitas-layanan_m_.jpg" alt="BERI MOTIVASI : Pakar komunikasi marketing, Aqua Dwipayana saat memberi motivasi para pegawai PT Pegadaian Kanwil XI Semarang di Hotel Haris Semarang Sabtu (2/3/2019)." width="100%">
<figcaption>BERI MOTIVASI : Pakar komunikasi marketing, Aqua Dwipayana saat memberi motivasi para pegawai PT Pegadaian Kanwil XI Semarang di Hotel Haris Semarang Sabtu (2/3/2019).</figcaption>
</figure>JawaPos.com – PT Pegadaian Kanwil XI Semarang terus berupaya meningkatkan kualitas kinerja para pegawainya. Salah satunya melalui workshop komunikasi dan marketing. Acara yang berlangsung di Hotel Haris Semarang Sabtu (2/3/2019), itu mendatangkan motivator kenamaan, yakni Dr. Aqua Dwipayana, pakar komunikasi marketing. Kegiatan juga dihadiri Direktur Pembina Pegadaian, Damar Latri Setiawan dan diikuti seluruh pejabat manajemen pertama hingga middle.“Kegiatan ini untuk mempersiapkan para manajer dalam meningkatkan kinerja. Intinya kita ingin meningkatkan komunikasi agar lebih baik dalam pelayanan,” kata Mulyono, Senior Vice President PT Pegadaian (persero) Kanwil XI Semarang di sela workshop. Menurutnya, kegiatan <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/16/11/2018/aji-malang-gelar-pelatihan-tangkal-penyebaran-hoax" target="_blank">workshop komunikasi</a> ini penting bagi perusahaan jasa untuk meningkatkan nasabah dan meraih target tahun 2019. “Target nasional 2,5 juta dan kami yakin pasti dapat melampaui itu di tahun 2019 ini,” ujarnya optimistis. Berbagai program pelayanan juga dilakukan pihak Pegadaian. Seperti family gathering, yang diadakan rutin setiap tahun untuk mempererat hubungan antara customer dengan Pegadaian. Mulyono berharap setelah kegiatan workshop ini, semua pegawai lebih semangat lagi dalam bekerja dan masyarakat yang menjadi konsumen lebih puas dengan layanan Pegadaian. “Ini bisa menjadi penggerak teman-teman meningkatkan target nasabah hingga 1,4 juta. Karena semua akan menjadi markerting untuk produk pegadaian yang berjumlah 23 produk pembiayaan dan fiture lain contohnya untuk haji dengan hanya jaminan 3 gram emas hingga investasi,” tandasnya. Sementara itu, Aqua Dwipayana menyampaikan bahwa komunikasi adalah basic utama dalam pekerjaan. Apalagi di bagian jasa, merupakan tergarda depan untuk mempromosikan produk layanan. Sehingga pegawai harus menguasai produk dan mengkomunikasikannya dengan baik kepada konsumen. Dalam kesempatan tersebut Aqua Dwipayana merasa kagum dengan kinerja Pegadaian Kota Semarang. “Saya kagum dengan prestasi Pegadaian Kota Semarang karena 2 tahun berturut turut menjadi peringkat pertama dari seluruh Indonesia,” ungkapnya.

Upaya PT Pegadaian Kanwil XI Semarang Terus Pacu Kualitas Layanan

layanan prima

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#layanan prima