<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/BPJS10.jpg" alt="BPJS Kesehatan mengundang para pekerja dan pemberi kerja dalam forum “BPJS Kesehatan Mendengar” untuk mendapatkan masukan dari sejumlah stakeholder untuk meningkatkan layanan JKN-KIS." width="100%">
<figcaption>BPJS Kesehatan mengundang para pekerja dan pemberi kerja dalam forum “BPJS Kesehatan Mendengar” untuk mendapatkan masukan dari sejumlah stakeholder untuk meningkatkan layanan JKN-KIS.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Usai para pakar bidang kesehatan memberi masukan kepada BPJS Kesehatan lewat acara “BPJS Kesehatan Mendengar”, kini giliran para pekerja dan pemberi kerja angkat bicara. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal mengatakan, jajaran Direksi BPJS Kesehatan yang baru bisa meningkatkan pelayanan BPJS Kesehatan menjadi lebih optimal, terstruktur, dan sistemik agar rakyat Indonesia bisa lebih menikmati manfaat jaminan sosial kesehatan.  “Berkali-kali saya bertemu buruh di berbagai daerah, mereka mengakui bahwa BPJS Kesehatan sungguh sangat terasa manfaatnya. Tentu ada kekurangan, misalnya di bagian administrasi pelayanan masih ada antrean panjang, tapi hari demi hari ada upaya perbaikan. Tentu lebih baik jika BPJS Kesehatan mengoptimalkan revolusi industri 4.0 berbasis IT agar budaya mengantre tidak perlu dilakukan lagi karena melelahkan bagi pesertanya, apalagi jika sudah tua. Kami juga berharap cita-cita cakupan kesehatan semesta bagi seluruh rakyat Indonesia dapat direalisasikan oleh para Direksi BPJS Kesehatan yang baru,” katanya, Selasa (09/03).  Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea menambahkan bahwa BPJS Kesehatan juga perlu melakukan penyederhanaan proses layanan rujukan, terutama dalam kondisi darurat. Di samping itu, BPJS Kesehatan juga diharapkan bisa mengambil langkah tegas pada fasilitas kesehatan yang terindikasi tidak melayani peserta JKN-KIS dengan baik.  “BPJS Kesehatan harus berani memberikan punishment kepada fasilitas kesehatan yang tidak melayani peserta JKN-KIS dengan baik. Ketika BPJS Kesehatan sudah memenuhi kewajibannya, sudah membayar klaim, lalu fasilitas kesehatan tidak melayani peserta dengan baik, maka BPJS Kesehatan harus berani memutus kontrak. Selain itu, harapan kami BPJS Kesehatan juga menguatkan integrasi pelayanan kesehatan dengan kementerian dan lembaga lainnya agar masyarakat bisa memperoleh pelayanan yang memadai. Ke depan BPJS Kesehatan juga sebaiknya memikirkan bagaimana caranya agar bisa memberikan pelayanan bagi buruh Indonesia yang bekerja di luar negeri, seperti Malaysia, Singapura, Brunei, dan sebagainya,” ujarnya.  Di sisi lain, Ketua Komite Jaminan Sosial DPN APINDO dan Direktur APINDO Training Center, Soeprayitno memaparkan bahwa BPJS Kesehatan membuka peluang besar bagi rakyat Indonesia untuk mendapat layanan kesehatan yang merupakan kebutuhan dasar setiap orang. Menurutnya, kehadiran BPJS Kesehatan mendorong orang bergotong royong membantu satu sama lain melalui iuran. Portabilitas BPJS Kesehatan pun cukup luas, hanya saja, menurut Soeprayitno, di daerah terluar dan perbatasan masih terdapat kesulitan mengakses layanan kesehatan.  “Ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan BPJS Kesehatan, seperti menyempurnakan implementasi Coordination of Benefit (CoB) agar asuransi swastanya lebih bervariatif, menjalankan penegakan kepatuhan terkait tunggakan iuran dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013, dan melakukan penyederhanaan proses rujukan agar tidak mengganggu produktivitas pekerja,” kata Soeprayitno.  Pada kesempatan yang sama, sejumlah pengamat kebijakan publik turut memberikan masukan pada BPJS Kesehatan. Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi berharap BPJS Kesehatan tidak fokus pada sisi kuratif, melainkan juga pada promotif dan preventif. Selain itu, BPJS Kesehatan juga diharapkan bisa meningkatkan indeks pelayanan, mengoptimalkan kerja sama dengan Pemerintah Daerah, memangkas antrean di fasilitas kesehatan, serta melakukan digitalisasi pelayanan di fasilitas kesehatan.  “BPJS Kesehatan juga harus mempercepat proses penanganan pengaduan serta mendorong Indeks Keberdayaan Konsumen untuk meningkatkan kepatuhan dan sense of belonging terhadap BPJS Kesehatan. Program JKN-KIS dengan BPJS Kesehatan sebagai garda depan adalah bentuk kehadiran negara. Diperlukan keberpihakan yang konkrit dan sinergis dari regulator, DPR, operator, pelaku usaha, dan masyarakat,” tegasnya.  Acara BPJS Kesehatan Mendengar Kelompok Pekerja dan Pemberi Kerja yang digelar secara daring ini juga menghadirkan Wakil Ketua Umum Bidang Ketenagakerjaan KADIN, Anton J. Supit dan Sekjen DPP K Sarbumusi, Eko Darwanto di kelompok pemberi kerja. Di kelompok pekerja, turut hadir sebagai pembicara Sekjen KEP KSPI, Bambang Surjono; Presiden Federasi ASPEK INDONESIA, Mirah Sumirat; Ketua Umum FSP KEP SPSI, R. Abdullah; Presiden FSPMI, Riden Hatam Aziz; Ketua Strategi dan Program (K) SBSI, Johannes Dartha; dan Ketua Umum FSPTSI KSPSI, Jusuf Rizal. Sementara di kelompok pengamat publik, hadir pula Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar dan Direktur Eksekutif Jamkeswatch, Iswan Abdullah.  Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti mengatakan, pihaknya mengapresiasi aspirasi para pekerja, pemberi kerja, dan pengamat kebijakan publik yang hadir dalam BPJS Kesehatan Mendengar. Menurut Ghufron, setiap masukan tersebut nantinya akan digunakan untuk menyusun strategi dan arah kebijakan bagi BPJS Kesehatan untuk berinovasi meningkatkan mutu layanan kepuasan peserta dan menjaga sustainabilitas Program JKN-KIS.  “Rencana strategis yang akan kami susun tidak hanya mempertimbangkan faktor internal, namun juga mempertimbangkan asupan stakeholders JKN-KIS. Kami perlu masukan untuk mengevaluasi jalannya rencana strategis BPJS Kesehatan selaras dengan kebutuhan stakeholders JKN-KIS, sebab diperlukan keterlibatan banyak pihak untuk memperkuat ekosistem JKN-KIS ke depan. Jaminan kesehatan sangat penting bagi para pekerja dan pemberi kerja, bahkan WHO belum lama ini selalu menyampaikan bahwa Universal Health Coverage (UHC) adalah kondisi di mana setiap orang bisa memperoleh jaminan kesehatan kapanpun dan di mana pun tanpa mengalami kesulitan keuangan dan ekonomi,” ucapnya.

Sederet Masukan dari Pekerja dan Pemberi Kerja untuk BPJS Kesehatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/BPJS-Kesehatan-Dery-Ridwansah-6.jpg" alt="Petugas melayani warga di kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di kawasan Matraman, Jakarta, Selasa (12/11/2019). Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menyebut, pemerintah berencana menyubsidi iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sos" width="100%">
<figcaption>Petugas melayani warga di kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di kawasan Matraman, Jakarta, Selasa (12/11/2019). Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menyebut, pemerintah berencana menyubsidi iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sos</figcaption>
</figure>JawaPos.com -  Sesuai dengan amanah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 yang mengatur mengenai penyesuaian besaran iuran peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), Per 1 Juli 2020, iuran JKN-KIS bagi peserta PBPU dan BP disesuaikan menjadi Rp 150.000 untuk kelas 1, Rp 100.000 untuk kelas 2, dan Rp 42.000 untuk kelas 3.  Namun khusus kelas 3, di tahun 2020 ini, peserta hanya membayar sebesar Rp 25.500,-, sisanya sebesar 16.500,- dibiayai oleh Pemerintah. Hal ini diungkapkan Kepala Humas BPJS Kesehatan, M. Iqbal Anas Ma’ruf, Selasa (30/06)  “Ini merupakan wujud perhatian dan kepedulian pemerintah terhadap kondisi finansial masyarakat, sehingga pemerintah menetapkan kebijakan khusus untuk peserta PBPU dan BP kelas 3. Kita harus pahami, bahwa dalam kondisi pandemi seperti ini risiko sakit akan semakin memperburuk kondisi ekonomi masyarakat. Pemerintah berusaha memastikan peserta tetap dalam kondisi aktif,” jelas Iqbal.  Iqbal menghimbau, masyarakat diharapkan dapat memastikan memiliki perlindungan sosial termasuk jaminan kesehatan, memastikan status kepesertaan aktif, sehingga apabila terjadi kondisi sakit dapat terlindungi baik dari sisi pelayanan kesehatan maupun pembiayaannya. Pada prinsipnya, Pemerintah ingin pelayanan kesehatan kepada peserta JKN-KIS tidak terhambat, terutama memperhatikan kondisi sosial ekonomi saat ini di tengah pandemi Covid-19.  “Untuk peserta kelas 1 dan kelas 2, apabila peserta merasa tidak mampu membayar dengan skema iuran yang baru, BPJS Kesehatan akan memfasilitasi penyesuaian atau pindah kelas sesuai dengan kemampuannya,” ujarnya.  Pada tahun ini, Iqbal menerangkan BPJS Kesehatan juga terus berupaya untuk melakukan perbaikan dan peningkatan layanan yang berfokus kepada peserta. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memenuhi kebutuhan para peserta.  “Peningkatan kualitas layanan dan kepuasan peserta senantiasa menjadi fokus kami dalam melakukan perbaikan dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, pada awal tahun 2020, kami telah merencanakan poin-poin yang akan kami tingkatkan dari sisi layanan melalui 10 komitmen perbaikan layanan, mulai dari layanan di Kantor BPJS Kesehatan sampai dengan layanan di fasilitas kesehatan,” kata Iqbal.  Iqbal menambahkan, beberapa poin komitmen perbaikan layanan tersebut juga memanfaatkan teknologi informasi yang terintegrasi sehingga peserta dapat mengakses layanan JKN-KIS dengan mudah, cepat dan pasti. Misalnya menyediakan layanan antrean elektronik di fasilitas kesehatan yang terintegrasi dengan Mobile JKN, menyediakan display informasi ketersediaan tempat tidur untuk perawatan di rumah sakit.  Selain itu komitmen peningkatan layanan juga dilakukan melalui integrasi sistem informasi yang ada di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) dengan sistem Informasi BPJS Kesehatan melalui Mobile JKN. Dengan integrasi tersebut peserta dapat melakukan pendaftaran layanan, rujukan dan riwayat pelayanan. BPJS Kesehatan juga mendorong rumah sakit untuk menyediakan display jadwal atau antrean tindakan media operatif.  Selanjutnya untuk memberikan kemudahan informasi, penanganan keluhan, hal-hal administratif serta bantuan terkait informasi penjaminan JKN-KIS di rumah sakit, BPJS Kesehatan menghadirkan petugas BPJS SATU! atau BPJS Kesehatan Siap Membantu. Peserta akan dengan mudah menemui petugas BPJS SATU! yang memakai atribut khusus rompi kuning dan di beberapa rumah sakit besar menggunakan alat transportasi personal untuk mempermudah mobilitas petugas BPJS SATU!.  Dari sisi pelayanan kepesertaan BPJS Kesehatan menghadirkan kemudahan peserta untuk pindah kelas perawatan melalui program PRAKTIS. BPJS Kesehatan juga melakukan penyederhanaan proses administrasi pada loket peserta secara elektronik.  BPJS Kesehatan juga memanfaatkan layanan digital yang baru-baru ini diluncurkan yaitu CHIKA dan VIKA. CHIKA adalah pelayanan informasi dan pengaduan melalui chat yang direspons oleh artificial intelligence. CHIKA memberi informasi seperti cek status peserta, cek tagihan BPJS Kesehatan, lokasi fasilitas kesehatan, lokasi kantor cabang, mengubah data peserta, dan registrasi peserta. Fitur ini dapat diakses lewat Facebook Messenger, Telegram, serta WhatsApp di nomor 08118750400. Sementara VIKA adalah layanan informasi menggunakan mesin penjawab. Gunanya untuk mengecek status tagihan dan status kepesertaan melalui Care Center 1500 400.  Selain itu, BPJS Kesehatan juga memastikan kemudahan pasien gagal ginjal kronis mendapatkan layanan cuci darah melalui simplifikasi prosedur. Simplifikasi ini dilakukan bagi pasien gagal ginjal kronis yang rutin mendapatkan layanan cuci darah (hemodalisis) di rumah sakit dan sudah terdaftar dengan menggunakan sidik jari (finger print), kini tidak perlu lagi mengulang membuat surat rujukan dari FKTP.  BPJS Kesehatan juga meningkatkan akses pelayanan administrasi kepesertaan melalui Mobile Customer Service (MCS) yang terjadwal dan menjangkau masyarakat hingga wilayah pelosok. Untuk layanan yang diberikan mulai dari sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, perubahan data kepesertaan seperti pindah fasilitas kesehatan, perubahan kelas perawatan, penambahan anggota keluarga, dan pemberian informasi dan pengaduan.  “Simplifikasi layanan pasien hemodialisa dengan finger print dan MCS saat ini menyesuaikan dengan situasi pandemi Covid-19. Program ini sejatinya sudah kami implementasikan sebelum terjadi pandemi,” kata Iqbal.

Bantu Iuran Peserta Mandiri Kelas 3 dan Dorong Kualitas Layanan JKN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/JKN-KIS1.jpg" alt="Ilustrasi peserta BPJS Kesehatan melakukan cuci tangan dan protokol pencegahan Covid-19 saat akan memasuki kantor BPJS Kesehatan guna mencegah penyebaran virus. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi peserta BPJS Kesehatan melakukan cuci tangan dan protokol pencegahan Covid-19 saat akan memasuki kantor BPJS Kesehatan guna mencegah penyebaran virus. (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rizal Novianto,30, terlihat sedang mencuci tangan di wastafel yang telah disediakan sebelum masuk ke dalam kantor BPJS Kesehatan Cabang Pontianak. Setelah itu, petugas keamanan dengan sigap melakukan pengecekan suhu tubuh peserta. Setelah dipastikan dalam keadaan sehat, peserta dapat dilayani oleh petugas sesuai dengan kebutuhannya. Protokol ini dilakukan di semua kantor cabang dan kantor kabupaten BPJS Kesehatan guna mencegah penyebaran virus Covid-19 yang belum berakhir sampai saat ini.  Rizal begitu sapaan akrabnya mengunjungi kantor BPJS Kesehatan untuk melakukan pengalihan status kepesertaannya yang semula Pekerja Penerima Upah (PPU) menjadi Pekerja Bukan Penerima Upah atau peserta mandiri.  “Banyak orang yang terkena dampak pandemi virus Covid-19, akan tetapi saya tetap bersyukur karena kartu JKN-KIS saya tetap bisa aktif dengan beralih menjadi peserta mandiri. Sangat penting memproteksi diri, salah satunya memiliki asuransi JKN-KIS, pengurusan administrasinya juga gampang tidak ribet," tutur Rizal, Jumat (08/05).  Rizal juga mengapresiasi pelayanan yang ia rasakan di Kantor BPJS Kesehatan Cabang Pontianak, dirinya mengaku merasa aman karena protokol pencegahan Covid-19 yang diterapkan kepada semua peserta yang berkunjung.  “Yang pasti saya merasa aman saja datang kesini, dari depan sudah sangat tertib sekali prosedur untuk mendapatkan layanan disini, wajib pakai masker, cuci tangan, dan pengecekan suhu tubuh. Penjelasan yang disampaikan petugasnya pun sangat jelas,” tutur Rizal.  Cukup membawa foto copy KTP, KK, rekening tabungan, mengisi form autodebit dengan menyertakan rekening koran 3 bulan terakhir peserta sudah bisa melanjutkan kepesertaan sebagai peserta mandiri jika sudah tidak bekerja lagi di sebuah perusahaan.  Sejak tanggal 17 Maret yang lalu BPJS Kesehatan sudah menerapkan kebijakan khusus dalam rangka upaya pencegahan penyebaran virus korona. Pelayanan administrasi yang biasanya dapat dilakukan di kantor cabang maupun kantor kabupaten dialihkan melalui aplikasi mobile JKN dan BPJS Kesehatan Care Center 1500 400. Melalui kanal tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat guna mencegah risiko penularan penyebaran virus corona.  Kendati demikian peserta dengan kebutuhan khusus seperti pendaftaran peserta baru Pekerja Penerima Upah (PPU) khusus Pegawai Negeri, perubahan data peserta PBI, perubahan FKTP peserta PBI, pendaftaran bayi baru lahir peserta PBI, dan pengaduan peserta masih dapat mengunjungi kantor BPJS Kesehatan.

Peserta JKN-KIS Aman Kunjungi Kantor BPJS Kesehatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/BPJS-SATPAM.jpg" alt="BPJS Kesehatan membekali karwayannnya dengan alat pelindung diri (APD) saat melayani perserta guna menghindari Covid-19." width="100%">
<figcaption>BPJS Kesehatan membekali karwayannnya dengan alat pelindung diri (APD) saat melayani perserta guna menghindari Covid-19.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat ditengah pandemi Covid-19. Pelayanan yang diberikan kepada para peserta ini terbagi menjadi dua cara, pelayanan online dan langsung di kantor cabang.  Layanan online bisa peserta dapatkan dengan mengunduh dan memanfaatkan beberapa fasilitas yang tersedia seperti Mobile JKN, CHIKA maupun VIKA. Sedangkan layanan di kantor tetap diberikan secara terbatas menggunakan protokol kesehatan dan ketentuan pencegahan Covid-19.  “Saya coba datang ke kantor BPJS, karena akan urus kartu anak saya yang masih kuliah. Pelayanan masih ada ya, kami ditemui langsung oleh satpam sebelum meninggalkan berkas,” ujar Gito salah satu peserta JKN-KIS asal Tangerang dalam keterangan tertulis, Jumat (8/5).  Menurut Gito, pelayanan yang disediakan di kantor cabang telah memperhatikan keamanan baik bagi petugas maupun peserta. Petugas keamanan juga dibekali alat kesehatan seperti masker dan hand sanitizer dalam memberikan pelayanan.  "Ada penyediaan tempat cuci tangan, hand sanitizer dan juga pembagian masker yang dibagikan oleh petugas keamaan untuk keamanan dan perlindungan perserta dan juga dibekali alat untuk melindungi diri," tambahnya.  BPJS Kesehatan juga menyediakan pelindung wajah sebagai alat perlindungan tambahan kepada petugas keamanan. Di karenakan intensitas satpam bertemu peserta cukup tinggi, maka dari itu perlindungan ganda dibutuhkan untuk melindungi mereka yang tetap memberikan informasi kepada peserta yang datang.  “Saat saya datang, memang langsung ada satpam yang menyambut di depan. Mereka memberikan informasi dan menanyakan keperluan kita. Kemudian mereka juga infokan apa kita harus lewat Mobile JKN atau bisa meninggalkan berkas disini. Satpam yang berjaga juga pakai masker, penutup wajah dan membawa alat pengecek suhu tubuh. Jadi mereka aman, kami pun juga nyaman dilayani,” tuturnya.

Seluruh Petugas BPJS Kesehatan Tangerang Dibekali Perlindungan Diri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/BPJS-Kes-28.jpg" alt="BPJS Kesehatan Ciamis menerapkan protokol Physical Distancing dalam pelayanan kepada peserta saat guna mencegah penyebaran Covid-19. (BPJS Kesehatan" width="100%">
<figcaption>BPJS Kesehatan Ciamis menerapkan protokol Physical Distancing dalam pelayanan kepada peserta saat guna mencegah penyebaran Covid-19. (BPJS Kesehatan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Di tengah pandemi global Covid-19, masyarakat harus terus waspada untuk menjaga jarak atau menerapkan kebijakan physical distancing. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kantor Kabupaten Ciamis pun turut memberlakukan kebijakan tersebut sebagai bentuk upaya pencegahan pandemi.  Meskipun dilakukan physical distancing, Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Ciamis Sumbut Murwata mengatakan bahwa pihaknya tetap melakukan pelayanan prima terhadap peserta Jaminan Kesehatan Nasional - Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) atau masyarakat lainnya.  “Dalam upaya untuk tetap memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat ditengah wabah pandemi virus Covid-19 ini tentunya BPJS Kesehatan sebagai badan hukum publik tetap membuka layanan untuk melayani masyarakat yang melakukan pengurusan administrasi ke kantor," terang dia dalam siaran pers, Selasa (28/4).  Oleh karena itu BPJS Kesehatan mengarahkan peserta dan calon peserta pada pelayanan Mobile JKN atau pelayanan daring lainnya, disamping menerapkan pelayanan di kantor BPJS Kesehatan yang bersifat terbatas.  "Untuk menghindari berkumpulnya peserta dan menjaga jarak serta kontak langsung setiap orang, kami memberikan jarak tempat duduk peserta sebagai area yang harus dikosongkan untuk duduk menunggu antrean layanan," ujarnya.  Pihaknya juga telah mempersiapkan beberapa kanal layanan yang dapat diakses oleh masyarakat tanpa harus datang ke kantor BPJS Kesehatan.  "Selain melalui aplikasi Mobile JKN, masyarakat dapat memanfaatkan layanan CHIKA yang diakses melalui aplikasi Whatsapp, Telegram dan juga Facebook Messenger. CHIKA pada telegram dengan bot telegram https://t.me/BPJSKes_bot, maupun Whatsapp di nomor 08118750400," tambahnya.  Untuk mengantisipasi penyebaran virus tersebut, terdapat beberapa perubahan pada alur pelayanan serta pengalihan beberapa pelayanan administrasi di kantor untuk mengurangi jumlah antrean dan pelayanan tatap muka.  "Untuk pelayanan yang diberikan secara langsung adalah pelayanan bagi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) meliputi perubahan data peserta seperti identitas, FKTP dan pendaftaran bayi baru lahir, serta pengaduan yang membutuhkan penyelesaian segera," tutupnya.  &nbsp;

BPJS Kesehatan Ciamis Terapkan Jaga Jarak Demi Cegah Covid-19

Layanan Peserta

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Layanan Peserta

Berita Terkini

Sederet Masukan dari Pekerja dan Pemberi Kerja untuk BPJS Kesehatan

Bantu Iuran Peserta Mandiri Kelas 3 dan Dorong Kualitas Layanan JKN

Peserta JKN-KIS Aman Kunjungi Kantor BPJS Kesehatan

Seluruh Petugas BPJS Kesehatan Tangerang Dibekali Perlindungan Diri

BPJS Kesehatan Ciamis Terapkan Jaga Jarak Demi Cegah Covid-19

Download Aplikasi JawaPos.com