<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/03/WhatsApp-Image-2023-06-03-at-1748131-388712587.jpg" alt="Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa ajak para pelaku UMKM manfaatkan layanan perizinan gratis pada acara pameran Kampoeng Kreasi di Royal Plaza, Surabaya, 1-4 Juni." width="100%">
<figcaption>Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa ajak para pelaku UMKM manfaatkan layanan perizinan gratis pada acara pameran Kampoeng Kreasi di Royal Plaza, Surabaya, 1-4 Juni.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus mendekatkan layanan pengurusan perizinan usaha gratis kepada masyarakat. Salah satunya yaitu jemput bola pemberian layanan untuk 7 item perizinan usaha di kegiatan Pameran Kampoeng Kreasi di Center Point, Lt. Ground Royal Plaza, Surabaya, pada 1-4 Juni. Pembukaan booth khusus itu, melayani pengurusan tujuh item perizinan. Mulai dari fasilitasi pendaftaran merek, fasilitasi sertifikasi halal, fasilitasi uji laboratorium, fasilitasi HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point), fasilitas desain kemasan, fasilitasi produk industri rumah tangga (PIRT), dan pelayanan nomor induk berusaha (NIB). Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengajak para pelaku usaha mikro kecil dan menengah di Jatim untuk mengaksesnya. Layanan itu merupakan komitmen Pemprov Jatim untuk memajukan sektor UMKM di Jatim. &rdquo;Silakan, bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Jatim untuk mengakses dan memanfaatkan layanan yang kami sediakan khusus secara gratis. Ini adalah bentuk kami mendekatkan layanan sekaligus sosialisasi pengurusan perizinan gratis,&rdquo; ungkap Gubernur Khofifah di Gedung Negara Grahadi, Sabtu (3/6). Khofifah menyatakan, pelayanan perizinan gratis untuk tujuh item perizinan usaha tersebut adalah bagian dari program Milenial Job Center (MJC) di bawah Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur. Selain itu, juga bagian dari program Nawa Bhakti Satya. &rdquo;Kami berharap layanan gratis ini bisa dimaksimalkan manfaatnya. Seperti pendaftaran merek, ini sangat penting untuk mencegah orang lain menggunakan merek yang sama pada usaha pokoknya dan dalam usaha sejenisnya,&rdquo; kata Khofifah. &rdquo;Begitu juga dengan sertifikasi halal, kita mendorong peningkatan produk halal dari Jawa Timur. Kita berikhtiar untuk mencapai 1,5 juta produk bersertifikasi halal di Jatim,&rdquo; tambah dia. Khofifah menjelaskan, khusus untuk sertifikasi halal juga penting dalam membangun ekosistem halal dan dalam rangka mewujudkan Jawa Timur sebagai pusat industri halal di Indonesia. Produk-produk yang didorong agar segera memiliki sertifikasi halal tak hanya makanan dan minuman. Melainkan juga kosmetik, obat-obatan, produk kimia dan biologi, produk rekayasa genetika, hingga produk gunaan maupun jasa penyembelihan. &rdquo;Begitu juga dengan izin PIRT, merupakan jaminan yang diberikan terhadap hasil produksi industri rumah tangga yang memenuhi standar keamanan pangan oleh Dinas Kesehatan. PIRT ini penting untuk menunjukkan produk telah teruji layak dipasarkan,&rdquo; ucap Khofifah. Terkait desain kemasan produk, Khofifah mengatakan, Pemprov Jatim serius dalam memberikan pendampingan dalam menjadikan produk UMKM memiliki daya saing tinggi. Dalam fasilitasi desain kemasan, tenaga ahli di bidang desain grafis dikerahkan untuk bisa menciptakan desain yang lebih menarik konsumen. Sedangkan khusus untuk pengurusan nomor induk berusaha (NIB), pelaku usaha bisa mengurus dan menyelesaikan penerbitan NIB di lokasi dengan membawa seluruh syarat yang dibutuhkan secara lengkap. Sehingga, NIB akan langsung terbit on the spot. &rdquo;Mari kita bersama meningkatkan kualitas produk-produk UMKM Jatim akan naik kelas dan berdaya saing tinggi. Semoga layanan gratis yang kami berikan bisa bermanfaat,&rdquo; ucap Khofifah. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur Andromeda Qomariah menegaskan, kegiatan pendekatan layanan dan jemput bola itu sudah dilakukan di banyak kesempatan. &rdquo;Hampir setiap event Pemprov Jatim yang melibatkan UMKM, kami selalu membuka stan khusus. Dengan harapan masyarakat akan semakin banyak yang memanfaatkan layanan ini,&rdquo; tutur Andromeda. Dia menambahkan, layanan fasilitasi perizinan usaha bisa diakses setiap hari. Masyarakat cukup mengakses media sosial maupun website Dinas Koperasi dan UKM Jatim dan mendaftarkan perizinan yang dibutuhkan. &rdquo;Semuanya gratis,&rdquo; ujar Andromeda Qomariah.

Pemprov Jatim terus mendekatkan layanan pengurusan perizinan usaha gratis kepada masyarakat. Salah satunya pada pameran Kampoeng Kreasi

Pemprov Jatim Buka Stan Layanan Perizinan Usaha Gratis bagi UMKM di Pameran Kampoeng Kreasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/IMG-20220310-WA0021.jpg" alt="Salah seorang pengusaha menunjukkan perizinan. DPMPTSP for JawaPos" width="100%">
<figcaption>Salah seorang pengusaha menunjukkan perizinan. DPMPTSP for JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Timur lakukan penjangkauan pelayanan perizinan. DPMPTSP buka layanan perizinan bagi pengusaha dan nelayan di Mal Pelayanan Publik dan Pelabuhan Mayangan Kabupaten Probolinggo, Senin (7/3) hingga Rabu (9/3).  Hal itu dilakukan untuk meningkatkan realisasi investasi dan mempermudah pelayanan perizinan bagi pengusaha dan nelayan di kawasan tersebut. Ribuan pengusaha dan nelayan memanfaatkan fasilitas itu.  Kepala DPM-PTSP Jatim Aris Mukiyono mengatakan, kegiatan roadshow itu merupakan hasil sinergi antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Pemerintah Kabupaten Probolinggo. Kegiatan roadshow diharapkan memberikan ketenangan bagi pengusaha mikro dan kecil agar ketika beraktivitas usaha jadi legal dan menjadi nyaman.  ”Alhamdulillah program turun ke bawah jemput bola terus kami lakukan dalam tiga tahun terakhir. Kali ini, kita gelar di Probolinggo. Ada dua lokasi kita buka layanan yaitu di MPP dan di Pelabuhan Mayangan,” papar Aris ketika ditemui pada Kamis (10/3).  Hingga kegiatan tersebut ditutup, total pemohon mencapai 672. Jumlah itu terdiri atas perizinan peternakan dan perikanan 76 pemohon, OPD 30 pemohon, Hipmi 9 pemohon, Diknas 7 pemohon, Dinkes 13 pemohon, UMKM 513 pemohon, Kadin 3 pemohon, pertanian 8 pemohon, dan 14 pemohon dari berbagai jenis usaha lain.  ”Dibukanya layanan ini juga sebagai wujud semangat kita agar pada 2022, realisasi investasi di Jatim bisa terus meningkat. Upaya mempermudah dan mendekatkan layanan pada pengusaha menjadi salah satu jurus kita guna mewujudkan investasi yang gemilang demi kemajuan Jatim dan juga khususnya di kabupaten/kota seluruhnya,” urai Aris.  Sementara itu, Plt Bupati Probolinggo Timbul Prihanjoko menyatakan, kolaborasi merupakan strategi percepatan pelayanan perizinan. Hal itu merupakan upaya peningkatan perekonomian sesuai dengan undang-undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.  ”Pelayanan perizinan tidak hanya menyasar sektor perikanan. Namun dikembangkan untuk memfasilitasi sektor UMKM,” ungkap Timbul Prihanjoko.  Dia menambahkan, perekonomian di Kabupaten Probolinggo ditopang kelangsungan usaha koperasi dan UMKM. Kolaborasi DPMPTSP Provinsi Jawa Timur dengan Pemerintah Kabupaten Probolinggo membawa dampak terhadap bangkitnya ekonomi Probolinggo.  ”Ini terobosan luar biasa yang memberi manfaat dan menyejahterakan masyarakat,” ungkap Timbul Prihanjoko.

672 Pengusaha dan Nelayan Manfaatkan Layanan Perizinan di Probolinggo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/OSS-GRESIK.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Para pelaku usaha di Gresik tak perlu ribet dalam mengurus izin usaha. Proses perizinan pun tidak lagi manual. Tapi, melalui sistem online single submission (OSS) yang bisa diakses hanya melalui ponsel.  Sudah banyak pelaku usaha memanfaatkan kemudahan layanan perizinan itu. Salah satunya Klinik Kesehatan Mabarrot Hasyimiyah MWC NU Manyar, Gresik. Izin bidang jasa kesehatan itu tidak membutuhkan waktu lama.  ‘’Mengurusnya tak ada kendala. Persyaratannya secara online,’’ kata dr M. Atabik, Dirut Klinik Kesehatan Mabarrot Hasyimiyah MWC NU Manyar, Senin (10/1).  Dia menambahkan, klinik yang dipimpinnya tersebut sudah beroperasi sejak 1987. Sebelum ada OSS, pengurusan perizinan lebih banyak manual. Karena itu, membutuhkan waktu lama. “Kami bersyukur dengan keluarnya izin melalui sistem OSS ini. Klinik Kesehatan Mabarrot Hasyimiyah naik kelas. Sebab, setiap harinya ada 25 pasien dan 50 pasien tiap bulan," imbuhnya.  Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani mengatakan, sistem OSS tersebut sudah bagus. Tinggal bagaimana para pemohon mengikuti prosedur atau persyaratan sesuai dengan aturan.  “Kalau persyaratannya lengkap, tidak perlu mengurus secara manual. Melalui sistem OSS ini, para pelaku usaha dan industri di sekitar Manyar pun bisa memanfaatkannya," katanya.  Yani, sapaan Bupati Fandi Akhmad Yani, menyatakan, dengan sistem OSS tidak ada transaksi antara pemohon dan termohon terkait untuk kepentingan pengajuan izin usaha. "Jadi keberadaan sistem OSS ini merupakan terobosan. Hanya saja, pelaku usaha belum terbiasa," ujarnya.  Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pemkab Gresik Reza Pahlevi mengatakan, pengurusan izin usaha melalui sistem OSS bisa diakses melalui ponsel berbasis android.  "Caranya mudah tinggal mengakses di oss.go.id, lalu di situ ada beberapa fitur persyaratan yang harus dilengkapi dan tinggal klik aja," kata mantan Kabag Humas Pemkab Gresik itu.  Reza menambahkan, dengan sistem OSS maka akan sangat mempermudah para pelaku usaha dalam pengurusan izin. Selain memberikan kemanfaatan terhadap pelaku usaha bersangkutan, tentu juga ikut membantu daerah dalam hal peningkatan nilai investasi di Gresik.

Dengan Sistem OSS, Pemkab Gresik Beri Kemudahan Pengurusan Izin Usaha

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/image-9-1.png" alt="Dari kiri, Suko Widodo (perwakilan Unair), Gubernur Jawa Timur KHofifah Indar Parawansa, Wagub Jatim Emil Dardak, dan Sekretaris Daerah Jatim Heru pada Rabu (19/5). Istimewa" width="100%">
<figcaption>Dari kiri, Suko Widodo (perwakilan Unair), Gubernur Jawa Timur KHofifah Indar Parawansa, Wagub Jatim Emil Dardak, dan Sekretaris Daerah Jatim Heru pada Rabu (19/5). Istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Jemput bola perizinan kembali dilakukan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) Jawa Timur. Kali ini program jemput bola di dilaksanakan di Pelabuhan Perikanan Muncar, Banyuwangi. Dari program itu, DPM PTSP memastikan nelayan dan pelaku usaha di sekitar Muncar bisa mendapat layanan perizinan tanpa harus datang ke tengah kota.  Tahun lalu, layanan itu diterapkan di Trenggalek. Ratusan nelayan mendatangi pos pelayanan tersebut. Mereka bisa mendapatkan izin tangkap ikan di tempat itu juga. Biasanya, mereka harus meluangkan waktu untuk mengurus izin ke kota.  Kepala DPM PTSP Jawa Timur Aris Mukiyono menjelaskan, program jemput bola itu berkolaborasi dengan lembaga terkait. Antara lain, Dinas Perikanan Jawa Timur, KSOP Tanjungwangi, serta KPP Pratama Banyuwangi.  ”Mereka melayani sesuai kewenangannya,” ucap Aris pada Jumat (26/3).  Program itu merupakan inovasi DPM PTSP Jawa Timur. Aris menyebutnya JOSS (Jatim Online Single Submission). DPM PTSP menyiapkan mobil keliling mengunjungi satu wilayah. Mobil tersebut terkoneksi langsung dengan kantor DPM PTSP Jawa Timur. Pengajuan perizinan di lapangan pun bisa diproses langsung.  ”Sesuai arahan gubernur, layanan masyarakat harus nyekrup dengan berbagai lembaga,” jelas Aris.  Aris mengungkapkan, beberapa layanan yang diberikan dalam program JOSS antara lain pengajuan NPWP, permohonan NIB, penerbitan izin usaha perikanan, surat izin penangkapan ikan, surat izin kapal penangkap ikan, serta izin pemakaian generator set (genset).  Pada layanan itu, masyarakat bisa konsultasi dan sosialisasi tentang perpajakan. Mereka mengajukan permohonan NPWP sekaligus mendapat pendampingan tentang pelaporan pajak.  ”Kami ingin kebutuhan dalam bidang administrasi terpenuhi semuanya,” tutur Aris.  Di lapangan, proses layanan juga berlangsung cepat. Petugas di lokasi sigap dan tangkas melakukan proses pelayanan. Pelayanan tersebut dilakukan tanpa biaya. Lebih dari 120 pelaku usaha dan nelayan mengerumuni mobil tersebut. Permohonan paling banyak masih seputar NPWP dan  legalitas nelayan.  Sebagian besar nelayan mengaku tertolong dengan program tersebut. Salah satunya adalah Ahmad Mutohar, nelayan di Pantai Muncar. ”Sekarang, kami bisa menangkap ikan dengan tenang,” ujar Ahmad Mutohar.  Ahmad menjelaskan, selama ini, banyak nelayan yang belum mengantongi izin. Itu terjadi bukan karena nelayan menolak untuk mengurus izin tersebut. Tapi, mereka tidak memiliki waktu. Selain itu, banyak nelayan yang bingung ke mana harus mendapat legalitas itu.  ”Di sini, petugas memberi penjelasan apa yang harus kami siapkan, berkas lengkap langsung diproses,” terang Ahmad.  Ke depannya, roadshow pelayanan perizinan akan diterapkan di berbagai wilayah. DPM PTSP melihat respons masyarakat yang sangat bagus. OPD tersebut juga memiliki data terbaru pelaku usaha serta nelayan di wilayah Jawa Timur.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/hPdI_yAEpBY

Jemput Bola Izin Tangkap Ikan Dilakukan DPM PTSP Bikin Nelayan Senang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/IMG-20201110-WA0060.jpg" alt="Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DMPTSP) Jawa Timur Aris Mukiyono menemui nelayan pada Selasa (10/11). Rafika Yahya/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DMPTSP) Jawa Timur Aris Mukiyono menemui nelayan pada Selasa (10/11). Rafika Yahya/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Jawa Timur memiliki komoditas perikanan yang cukup menjanjikan. Melihat kondisi tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Timur memfasilitasi layanan perizinan dengan sistem jemput bola.  Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DMPTSP) Jawa Timur Aris Mukiyono mengungkapkan, salah satu dokumen yang dibutuhkan nelayan adalah surat izin penangkapan ikan (SIPI). ”Dokumen ini menjadi dasar mereka untuk bekerja. Dengan begitu, aktivitas mereka dianggap legal oleh pemerintah,” tutur Aris Mukiyono pada Selasa (10/11).  Namun, dia mengakui, banyak nelayan yang belum memiliki itu. Salah satunya karena nelayan kesulitan untuk mengurus dan mendapatkan dokumen tersebut. ”Sehingga, sistem jemput bola akan dilakukan,” ujar Aris Mukiyono.  Menurut dia, ke depan, DPMPTSP Jawa Timur menggunakan kendaraan keliling dari satu tempat ke tempat lain untuk melayani pengurusan dan penerbitan surat izin. Termasuk surat izin usaha perikanan (SIUP) dan surat izin operasi menggunakan genset. ”Layanan itu, kami berikan gratis,’’ tutur Aris.  Ada beberapa daerah yang sudah dilayani. Antara lain, Sumenep, Lamongan, Malang, dan Trenggalek. Hingga kini, mobil tersebut berkeliling di pesisir pantai di Jawa Timur. ”Mereka banyak yang mendaftar dan mengurus legalitas itu. Banyak yang mendukung dengan positif,’’ terang Aris Mukiyono.  Persyaratan mengurus layanan tetap sama. Yakni surat permohonan, fotokopi SIUP, fotokopi grosse, fotokopi buku kapal perikanan, spesifikasi teknis alat penangkapan ikan, dan gambar rencana umum kapal.  ”Dulu, nelayan kesulitan karena harus bolak-balik untuk mengurus dokumen tersebut. Mereka butuh waktu mengurus SIUP, lalu mengurus SIPI. Kini dokumen tersebut diurus pada satu tempat yang berada di sekitar mereka,” tutur Aris Mukiyono.  Selain itu, lokasi pengurusan yang dekat membuat waktu kerja nelayan tidak terganggu. Mereka cukup meluangkan waktu satu hari untuk mengurus. Bila dilihat dari data DPMPTSP, total berkas yang ditangani dalam satu bulan terakhir mencapai 259 perizinan. ”Jumlah tersebut melebihi target yang ditetapkan, yakni 110 perizinan,” ucap Aris Mukiyono.  Dia menambahkan, program itu sesuai dengan target Gubernur Khofifah untuk mendekatkan diri dengan masyarakat. ”Dengan begitu, warga merasakan pemerintah hadir untuk masyarakat,’’ kata Aris Mukiyono.  Saksikan video menarik berikut ini:   https://www.youtube.com/watch?v=tVKWARA2oOQ

Mudahkan Legalitas Usaha Nelayan, Pemprov Jatim Buat Mobil Keliling

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/berkaca-pada-tiongkok-indonesia-ingin-permudah-perizinan-lewat-oss_m_.jpg" alt="ekspor impor" width="100%">
<figcaption>ekspor impor</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah terus melakukan reformasi perizinan di Tanah Air. Tujuannya, mempermudah masyarakat maupun investor yang ingin mengurus izin usahanya.&nbsp; Melalui langkah ini, pemerintah optimis bakal memberi dampak besar terhadap perekonomian dan peningkatan daya saing.&nbsp; Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Bambang Adi Winarso mengatakan, Tiongkok adalah salah satu negara yang mengedepankan kemudahan perizinan. Bahkan, upaya Negeri Tirai Bambu itu dilakukan dengan berbagai inovasi dan terobosan. "Sekarang Tiongkok itu dia masuk (daftar, Red) melalui web. Jadi di internet. Dilengkapi terus kemudian di atur kapan akan dilengkapi dan bertemu. Begitu bertemu izin dikasih, requirement diserahkan dan di cek. Setelah itu langsung keluar (izinnya)," ujarnya di Hotel Gran Senyiur, Balikpapan, Jumat (14/12). Upaya yang dilakukan Tiongkok tidak sia-sia, peringkat kemudahan bisnis mereka tahun 2018 ada di posisi 40 besar. Bagaimana Indonesia? Laporan terbaru Bank Dunia mencatat posisi Indonesia turun ke peringkat 73.&nbsp; "Makanya dia (Tiongkok) sekarang rangking itu tinggi. Banyak negara berebut mendapatkan investasi (lewat kemudahan investasi)," ungkapnya. Oleh karena itu, pemerintah punya harapan besar melalui Online Single Submission (OSS). Sistem ini diharapkan dapat membuat indeks daya saing Indonesia naik dan memincut para investor. "Hal inilah makanya presiden mengatakan lakukan reformasi. Untuk menggerakkan ekonomi, butuh darah, nah itu dari luar datangnya (investasi, Red)," tandasnya.

Berkaca Pada Tiongkok, Indonesia Ingin Permudah Perizinan Lewat OSS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/sudah-jalan-satu-bulan-begini-perkembangan-sistem-oss_m_.jpg" alt="Sesmenko Perekonomian Susiwijono" width="100%">
<figcaption>Sesmenko Perekonomian Susiwijono</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pelaksanaan One Single Submission (OSS) telah berjalan selama satu bulan. Selama periode tersebut, pelaksanaannya belum banyak menemui kendala. Sekretaris Menteri Koordinator Perekonomian (Sesmenko) Susiwijono mengungkapkan, selama satu bulan ini, sudah sebanyak 30.505 pengguna atau rata-rata harian 1.326 telah melakukan registrasi. Kemudian, sebanyak 22.328 telah melakukan aktivasi akun dengan rata-rata harian 970 pengguna. Selanjutnya, ada 12.290 pengguna telah mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB). "Sedangkan yang sudah mendapat izin usaha sebanyak 7.004 pengguna dengan rata-rata harian 304 pengguna. Untuk yang izin komersial/operasional sebanyak 5.587 pengguna dengan rata-rata harian 243 pengguna," ujarnya di Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Kamis (9/8). Dia berharap, seiring berjalannya program ini pemerintah bisa terus melakukan perbaikan. Apalagi, OSS merupakan solusi bagi para investor dalam mengurus perizinan di Indonesia. "Sudah 24 jam (melayani) sehingga semua perizinan sudah sesuai amanat. Ini yang kora2 kita ingatkan kembali. Sekarang sistem ini sudah berjalan satu bulan," tandasnya.

Sudah Jalan Satu Bulan, Begini Perkembangan Sistem OSS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/layanan-perizinan-di-jateng-terbaik-se-indonesia_m_227473.jpg" alt="Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menerima Investment Award 2018 yang diberikan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Kamis (12/7) malam." width="100%">
<figcaption>Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menerima Investment Award 2018 yang diberikan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Kamis (12/7) malam.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng) kembali menggondol prestasi. Kali ini sebagai pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) terbaik se-Indonesia. Jateng mengungguli Jawa Timur (Jatim) dan DKI Jakarta. Investment award 2018 diraih melalui kinerja apik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jateng. Penghargaan diserahkan langsung Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto kepada Gubernur Jateng Ganjar Pranowo. Acara yang diselenggarakan Gedung Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) itu berlangsung di Ruang Nusantara, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta, Kamis (12/7). Investment Award 2018 diberikan usai Pemprov Jateng dinyatakan unggul atas 10 nominasi penyelenggara PTSP terbaik tingkat provinsi. Jatim dan DKI Jakarta hanya berhasil menduduki peringkat kedua dan ketiga. Selain di tingkat provinsi, tiga kabupaten/kota di Jateng juga diganjar penghargaan serupa. Yakni, Kota Surakarta pada peringkat kedua dan Kota Semarang peringkat ketiga kategori Kota/KEK/KPBPB. Sementara Kabupaten Sragen meraih peringkat kedua kategori kabupaten. Adapun lima daerah lain sebagai nominasi PTSP terbaik yakni Kabupaten Semarang, Kabupaten Pekalongan, Wonogiri, Boyolali, Cilacap dan Demak. Ganjar mengatakan, penghargaan yang diperoleh merupakan hasil dari perjuangan panjang yang dilakukan Pemprov Jateng. Terutama pada upaya memperbaiki sistem pelayanan perizinan. &ldquo;Dari luar, kami lihat berapa syarat yang bisa diringkas dan proses waktunya bisa dipercepat. Kami juga memberikan pendampingan. Jadi jika ada orang mau investasi ke Jateng dan bingung, kami dampingi apa yang harus dilakukan. Maka tadi pak menteri bilang, Jateng banyak dilirik investor. Bahkan ingin relokasi pabriknya ke Jateng,&rdquo; ujar Ganjar dalam rilis yang diterima JawaPos.com, Jumat (13/7). Ganjar menekankan, PTSP sedianya menjadi bagian penting yang memang diperhatikan selama dirinya memimpin. Ini menyusul banyaknya komplain dari pengusaha. Langkah-langkah terobosan direalisasikan DPTMPTSP sebagai pemberian solusinya. Salah satunya adalah dengan menciptakan Sistem Aplikasi Perizinan (SIAP) Jateng. Diluncurkan akhir 2017, SIAP Jateng merupakan bentuk dari komitmen pelayanan mudah, murah dan cepat. Serasa belum cukup, Ganjar pun berujar pihaknya setelah ini masih akan memperbaiki sistem informasi tentang investasi. Agar lebih sempurna, kerja sama yang baik dengan tiap-tiap kabupaten/kota pun menurutnya perlu dimantabkan. &ldquo;Saya berharap di sistem informasi ini akan memudahkan calon investor. Jadi kayak peta untuk mengetahui kondisi investasi di Jateng. Sehingga kalau mau investasi tinggal apply lewat aplikasi, dan saat calon investor datang itu sudah ada gambaran tempat di mana dan mau investasi apa,&rdquo; terang Ganjar. Ganjar juga menyebut perlunya SOP yang akan digunakan sebagai standar regulasi PTSP provinsi hingga kabupaten/kota. Itu semua supaya kinerja baik bisa merata. Namun demikian, Jateng ke depannya tetap ramah investasi dengan tetap memperhatikan lingkungan, tata ruang serta kondisi sosial daerah sekitar. Sementara itu, Kepala BKPM Thomas Trikasih Lembong mengatakan bahwa Investment Award diberikan untuk mendorong daerah dalam memberikan standar pelayanan lebih baik. Khususnya kepada investor yang masuk ke Indonesia. Sehingga bisa meningkatkan pelayanan perizinan penanaman modal dan percepatan kemudahan berusaha di daerah. BKPM sendiri telah mensurvei sekitar 565 PTSP mulai dari tingkat provinsi, tingkat kota/KEK/KPBPB, dan tingkat kabupaten. Dari jumlah tersebut, BKPM memberikan penghargaan terhadap 20 PTSP terbaik tingkat kabupaten, 10 PTSP terbaik tingkat kota/KEK/KPBPB, serta 10 PTSP terbaik tingkat provinsi. &ldquo;Penghargaan ini diharapkan juga bisa memotivasi PTSP lain di seluruh Indonesia untuk memperbaiki layanan perizinan dan nonperizinan daerah untuk peningkatan ekonomi daerah, membuka lowongan pekerjaan, dan meningkatkan daya saing,&rdquo; imbuh Thomas Lembong.

Layanan Perizinan di Jateng Terbaik Se-Indonesia

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#layanan perizinan

Berita Terkini