<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/peserta-jkn-kis-bpjs-kesehatan.jpg" alt="SEMUA WAJIB PUNYA: Petugas menunjukkan kartu peserta BPJS Kesehatan di kantor cabang Jakarta Pusat (23/2/2022). (HARITSAH ALMUDATSIR/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>SEMUA WAJIB PUNYA: Petugas menunjukkan kartu peserta BPJS Kesehatan di kantor cabang Jakarta Pusat (23/2/2022). (HARITSAH ALMUDATSIR/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – BPJS Kesehatan membayarkan dana kapitasi khusus untuk mengoptimalkan layanan kesehatan di daerah terpencil dan kepulauan. Tujuannya, layanan jaminan kesehatan nasional (JKN) mampu menjangkau seluruh masyarakat.  Dana kapitasi merupakan pembayaran per bulan di muka kepada fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) berdasar jumlah peserta yang terdaftar. Tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.  Saat ini BPJS Kesehatan sudah membayarkan kapitasi khusus bagi fasilitas kesehatan yang mampu menjangkau wilayah terpencil dan kepulauan. Sejak 2019 hingga tahun lalu, Rp 624 miliar digelontorkan untuk 180 FKTP di 36 kabupaten/kota di 15 provinsi.  Selain kapitasi khusus, untuk mengoptimalkan layanan di wilayah yang belum tersedia faskes yang memenuhi syarat, BPJS Kesehatan melakukan uji coba pemberian kompensasi.  ”Dalam bentuk pengiriman tenaga kesehatan, pengembangan analisis kebutuhan faskes berbasis data geografis, penjaminan layanan ambulans darat dan air untuk evakuasi medis antarfaskes, serta pengembangan telemedisin,” papar Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti.  Dia berharap ada koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk mendistribusi tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan. ”Kami juga mendorong penyusunan regulasi pendukung dalam penjaminan layanan di wilayah yang tersedia faskes memenuhi syarat,” kata Ghufron.  Dia menyadari saat ini masih menghadapi tantangan berat terkait ketersediaan faskes dan tenaga kesehatan yang belum merata. Kondisi geografis Indonesia merupakan tantangan dalam pemerataan layanan kesehatan. Dampaknya juga bisa dirasakan oleh peserta program JKN yang belum bisa mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis.  ”Di aspek kesehatan, kita juga masih menghadapi kurangnya tenaga kesehatan dan infrastruktur sarana dan prasarana kesehatan. Padahal, kami berharap seluruh peserta JKN mendapatkan pelayanan kesehatan yang sama,” ungkapnya.  Ketua Ikatan Ekonomi Kesehatan Indonesia (IEKI) Hasbullah Thabrany mengungkapkan perlunya kolaborasi bersama, baik pemerintah maupun inisiatif masyarakat, dalam mengoptimalkan layanan kesehatan. Termasuk bagi wilayah terpencil dan kepulauan.

BPJS Optimalkan Layanan JKN di Wilayah Terpencil dan Kepulauan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/BPJS-22.jpg" alt="Sutirto, salah satu peserta JKN yang merasakan manfaat Mobile Customer Service (MCS) untuk mengubah alamat rumah yang sebelumnya masih di Bandar Lampung." width="100%">
<figcaption>Sutirto, salah satu peserta JKN yang merasakan manfaat Mobile Customer Service (MCS) untuk mengubah alamat rumah yang sebelumnya masih di Bandar Lampung.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sewindu mengelola dan memberikan layanan kepada peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional, BPJS Kesehatan ditempa dengan berbagai dinamika perubahan dan tantangan demi mewujudkan keberlangsungan program. Salah satu fondasi, agar visi dan misi organisasi dapat tercapai tidak terlepas dari faktor budaya yang dibentuk oleh tata nilai organisasi. Tata nilai organisasi ini merupakan driving path yang dapat meningkatkan motivasi dan menjadi tuntunan perilaku seluruh Duta BPJS Kesehatan dalam menjalankan strategi organisasi yang telah ditetapkan.  Hal tersebut diungkapkan Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti dalam Bedah Buku “Beranda Budaya Kolase Pengukuhan Kultur Organisasi BPJS Kesehatan” yang ditulis oleh Direktur SDM dan Umum BPJS Kesehatan, Andi Afdal, Rabu (20/07).  “Pencapaian tujuan organisasi di tengah situasi dunia yang dinamis tidak terlepas dari peran budaya organisasi. Sepanjang saya berkarir di berbagai institusi, budaya organisasi BPJS Kesehatan yang saya rasakan paling baik. Mulai dari hal sederhana disiplin waktu memulai rapat, inovasi yang terus bertumbuh di masa pandemi, hingga budaya kolaborasi yang terus dibangun,” ujar Ghufron.  Sementara itu, Direktur SDM dan Umum BPJS Kesehatan Andi Afdal mengungkapkan, BPJS Kesehatan menetapkan empat nilai utama sebagai panduan bagi seluruh Duta BPJS Kesehatan yaitu Integritas, Kolaborasi, Pelayanan Prima dan Inovatif yang disingkat menjadi INISIATIF. Nilai utama itu diharapkan dapat mendorong seluruh pegawai memberikan layanan yang terbaik bagi peserta JKN.  “BPJS Kesehatan menempatkan SDM sebagai salah satu aspek paling strategis yang mendukung pencapaian target dan keberhasilan organisasi serta menjaga keberlangsungan organisasi hingga masa yang akan datang. Tentu penguatan budaya organisasi yang ditanamkan kepada pegawai bukan hanya menjadi jargon atau simbol semata. Namun, juga harus menjadi dasar bagi setiap Duta BPJS Kesehatan dalam berpikir, bersikap dan berperilaku yang pada akhirnya dapat dilihat bahkan dirasakan oleh orang lain yang ada di luar BPJS Kesehatan,” ujar Afdal.  Melalui buku yang diterbitkan Afdal ini, diharapkan seluruh pegawai dapat memahami makna dari budaya INISIATIF yang dibangun sebagai Core Living BPJS Kesehatan. Khalayak yang membaca buku ini pun diharapkan dapat mengambil pelajaran dari budaya organisasi yang dibentuk dan terus diperkuat sejak 54 tahun lalu. Sikap dan perilaku yang ditampilkan Duta BPJS Kesehatan tentu diharapkan dapat dirasakan oleh peserta maupun mitra kerja BPJS Kesehatan.  “Pegawai BPJS Kesehatan adalah mata tombak dalam layanan JKN. Kehadirannya sangat penting sebagai representatif kehadiran negara. Saya pernah mendapat cerita, ada peserta yang dibantu oleh pegawai BPJS Kesehatan secara tidak sengaja bertemu di jalan, mengenali dari seragam yang dipakai dan pwgawai tersebut membantu mengecek status kepesertaan. Hal sederhana tersebut mungkin bagi pegawai BPJS Kesehatan merupakan hal yang biasa saja, namun bagi peserta merupakan hal yang luar biasa,” kata Muttaqien, Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional yang hadir sebagai pembahas dalam kegiatan bedah buku tersebut.  Dalam kesempatan tersebut, salah satu penanggap Staf Khusus Menteri Sosial Bidang Hubungan dan Kemitraan Luar Negeri Kementerian Sosial, Faozan Amar mengungkapkan salah satu budaya organisasi yang dapat nyata diaplikasikan adalah budaya kolaborasi, khususnya dengan pemangku kepentingan seperti Kementerian Sosial.  “Misalnya kolaborasi dalam hal sosialisasi program JKN. Pengalaman Kemensos dalam menyelesaikan berbagai tantangan yang dihadapi oleh penduduk kurang mampu di Indonesia adalah sikap proaktif dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan. Ini dapat diimplementasikan dengan baik untuk pengelolaan Program JKN khususnya untuk menyelesaikan permasalahan kepesertaan PBI,” kaya Faozan.  Salah satu pembahas buku, Dosen Filsafat UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Iu Rusliana menjelaskan budaya organisasi terdiri dari artefak (seperti simbol, tampilan fisik, seragam, gedung dll), expose value atau nilai-nilai yang disampaikan (semangat fun and meaning full, tagline Melayani dengan Hati, Mengabdi untuk Negeri), dan underline assumption (budaya bawaan individu yang ada di dalam organisasi). Untuk itu, Ia mengungkapkan manajemen BPJS Kesehatan harus mampu menyeleraskan dimensi budaya organisasi tersebut, agar tujuan dari organisasi ini tercapai.  “Upaya pembudayaan yang secara sistematis sudah dilakukan BPJS Kesehatan saya kira harus terus dilakukan. Apalagi INISIATIF merupakan expose value yang sudah sangat baik," tambah Iu Rusliana.  Dalam kesempatan tersebut juga hadir sebagai pembahas Direktur Keuangan dan Investasi BPJS Kesehatan Arief Witjaksono Juwono Putro, dan penanggap Deputi Direksi Wilayah Jawa Tengah dan DI Yogyakarta Dwi Martiningsih, serta Chief of Bookstalkers BPJS Kesehatan Mardiana.

Kultur INISIATIF BPJS Kesehatan, untuk Layanan JKN yang Andal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/PANDAWA-1.jpg" alt="Ilustrasi peserta JKN-KIS memanfaatkan aplikasi dalam pengurusan layanan kepesertaan BPJS Kesehatan." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi peserta JKN-KIS memanfaatkan aplikasi dalam pengurusan layanan kepesertaan BPJS Kesehatan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Terbitnya Inpres 1/2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional langsung direspons sejumlah kepala daerah. Mereka siap menindaklanjuti dengan membuat kebijakan-kebijakan baru untuk menambah jumlah peserta JKN.  Di Kota Pasuruan, Jawa Timur, persentase penduduk yang ter-cover jaminan kesehatan nasional bahkan lebih tinggi daripada capaian nasional.  Sebanyak 98,7 persen warga kota terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. ”Salah satu prioritas kami memang meningkatkan layanan kesehatan masyarakat. Caranya, memberikan jaminan kesehatan melalui subsidi yang disiapkan dari APBD,” kata Wali Kota Pasuruan Saifullah Yusuf.  Tahun ini Pemkot Pasuruan menggelontorkan anggaran Rp 42 miliar untuk menanggung iuran warga kota yang tercatat sebagai penerima bantuan iuran (PBI) APBD. Jumlahnya sekitar 87 ribu. Adapun yang lain menjadi PBI APBN dan sebagian lagi berasal dari segmen mandiri serta penerima upah. ”Sekarang sudah mendekati 100 persen. Kami terus upayakan agar seluruh warga kota bisa ter-cover jaminan kesehatan,” ujar Gus Ipul, sapaan Saifullah Yusuf, kepada Jawa Pos Radar Bromo.  Sementara itu, Bupati Pasuruan Irsyad Yusuf juga siap menindaklanjuti Inpres 1/2022. Regulasi yang berkaitan bakal disusun untuk mendukung program pemerintah pusat tersebut. ”Yang jelas, kami sepakat dengan instruksi presiden. Akan kami tindak lanjuti apa yang menjadi instruksi tersebut. Khususnya berkaitan dengan regulasi,” katanya. Pemkab Pasuruan mengalokasikan Rp 44 miliar tahun ini untuk JKN. Anggaran itu akan digunakan untuk 94 ribu masyarakat miskin agar ikut BPJS Kesehatan. Dengan jumlah itu, masih ada sekitar 400 ribu orang yang belum ter-cover BPJS Kesehatan.  Di Surakarta, kepesertaan JKN-KIS juga terus mengalami peningkatan. Bahkan, tahun lalu mencapai 94 persen. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kota Surakarta Yessi Kumalasari mengatakan, Inpres 1/2022 sangat membantu dalam meningkatkan kepesertaan JNK-KIS di masa mendatang. Sebab, pemerintah pusat secara tegas menginstruksikan seluruh stakeholder untuk membantu optimalisasi program JKN. Pihaknya optimistis, jika semua pihak saling bersinergi, capaian 100 persen bisa diraih dengan lebih cepat. ”Tingkat kepesertaan tiap tahun mengalami peningkatan dan Solo termasuk kota/kabupaten yang tingkat kepesertaannya terbilang tinggi jika dibandingkan dengan daerah lain,” katanya kepada Jawa Pos Radar Solo.  Wakil Wali Kota Surakarta Teguh Prakosa membenarkan bahwa diperlukan upaya ekstra untuk bisa meng-cover seluruh warga menjadi peserta JKN-KIS. Walau capaian saat ini sudah 94 persen, dibutuhkan sinergi antar-stakeholder guna meningkatkan capaian kepesertaan itu. ”Yang didanai pemerintah melalui jalur PBI itu sekitar 150 ribu peserta. Dengan ini akan lebih maksimal karena ke depan subsidi bisa diambilkan dari cukai dan sebagainya sehingga tidak terlalu membebani APBD kita,” kata dia.  Di Malang, 867 ribu dari total 880 ribu warga Kota Malang telah terdaftar sebagai peserta JKN-KIS. Angka itu setara dengan 98,6 persen. ”Alhamdulillah, itu (98,6 persen) adalah data per Desember 2021. Setidaknya ke depan tugas kami kembali memetakan warga mana yang belum memiliki JKN-KIS,” ungkap Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kota Malang dr Husnul Muarif kepada Jawa Pos Radar Malang kemarin.  Meski sudah mencapai target yang diharapkan pemerintah pusat, dinkes tetap mengevaluasi beberapa fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) di Kota Malang. Misalnya, 16 puskesmas yang tersebar di Kota Malang. Nanti masyarakat yang sudah terdaftar JKN-KIS bisa melakukan rujukan awal ke fasyankes yang telah ditunjuk. ”Jadi, nggak tiba-tiba ke RS (rumah sakit). Namun, ada proses ke fasyankes terdekat untuk mendapat rujukan,” beber Husnul.  Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Malang Mulyono juga menyambut baik inpres baru itu. Menurut dia, inpres tersebut bisa menjadi bahan evaluasi untuk memantau apakah Kota Malang sudah ada pada trek yang tepat. Khususnya dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Pemda Genjot Cakupan Layanan JKN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/BPJS-Kesehatan-Dery-Ridwansah-6.jpg" alt="Petugas melayani warga di kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di kawasan Matraman, Jakarta, Selasa (12/11/2019). Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menyebut, pemerintah berencana menyubsidi iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sos" width="100%">
<figcaption>Petugas melayani warga di kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di kawasan Matraman, Jakarta, Selasa (12/11/2019). Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menyebut, pemerintah berencana menyubsidi iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengkhawatirkan pembatalan kenaikan iuran BPJS Kesehatan memengaruhi layanan program jaminan kesehatan nasional (JKN). Mengingat, BPJS Kesehatan masih harus berhadapan dengan masalah pelik, yakni defisit.  Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi menuturkan, dalam kepentingan jangka pendek konsumen, putusan Mahkamah Agung (MA) tersebut tergolong menggembirakan. ’’Namun, jika ditelusuri lebih mendalam, ke depan putusan ini juga berisiko tinggi bagi perlindungan dan pemenuhan hak-hak konsumen sebagai pasien BPJS Kesehatan,’’ terang dia kemarin (11/3).  Tulus khawatir pembatalan kenaikan iuran mereduksi pelayanan terhadap pasien. ’’Masih mending kalau yang direduksi hanya servis nonmedis. Seandainya yang direduksi servis medisnya, ini yang membahayakan pasien karena bisa berdampak terhadap safety pasien,’’ ungkap Tulus. Misalnya, jenis obat diganti atau dikurangi.  Di sisi lain, Tulus mengingatkan ada banyak pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk menyehatkan BPJS Kesehatan. Misalnya, cleansing data yang harus segera dilakukan Kementerian Sosial (Kemensos). ’’Sampai detik ini, cleansing data yang dimaksud belum dilakukan sehingga potensi PBI (penerima bantuan iuran, Red) yang salah sasaran masih sangat besar,’’ ujarnya.  Hasil cleansing data bisa digunakan sebagai acuan untuk memasukkan peserta mandiri atau peserta bukan penerima upah (PBPU) menjadi peserta PBI.  Sementara itu, Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyatakan bahwa pemerintah akan mengkaji seberapa besar dampak pembatalan kenaikan iuran BPJS dalam penyiapan APBN. ’’Yang pertama tentu kami bakal mempelajari seberapa besar dampaknya pada APBN,’’ jelasnya di kampus UNS kemarin.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=RCqGv_zpLu0  https://www.youtube.com/watch?v=GSDtFuAa7gg  https://www.youtube.com/watch?v=UMjkqC3hlbs

Kenaikan Iuran BPJS Dibatalkan, Khawatir Layanan JKN Tereduksi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/utang-obat-dan-alkes-rp-35-triliun-bagaimana-nasib-program-jkn_m_.jpg" alt="Ilustrasi JKN. Progam JKN dikhawatirkan bakal menemui kendala, khususnya berkaitan dengan supply obat dan alkes." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi JKN. Progam JKN dikhawatirkan bakal menemui kendala, khususnya berkaitan dengan supply obat dan alkes.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gabungan Perusahaan Farmasi lndonesia (GPFI) mendata utang Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) kepada Pedagang Besar Farmasi dan Penyalur Alat Kesehatan (PBF/PAK). Pasalnya utang telah jatuh tempo, kemudian semakin membengkak dan panjang masa pembayarannya. Alhasil, ada kekhawatiran jika program JKN terancam mengalami kendala supply obat-obatan dan alat kesehatan menjelang akhir 2018. Berdaras data GPFI, hutang tersebut bahkan sudah mencapai Rp 3,5 triliun per Juli 2018, dan masih akan terus membesar dari waktu ke waktu,&nbsp; sesuai dengan aktivitas supply sampai akhir tahun ini. Selain itu, periode pembayaran semakin panjang, dari 90 hari di 2016 menjadi 120 hari di semester 1 2018. Ketua Umum Pengurus Pusat GPFI F Tirto Kusnadi mengatakan, pada akhir tahun 2016, rata-rata tempo pembayaran JKN sekitar 90 hari. Namun, sejak Januari sampai dengan Juli 2018, rata-rata masa pembayaran menjadi 120 hari. &ldquo;Dengan demikian dalam waktu 1,5 tahun, tempo pembayaran makin memburuk dan memanjang sampai bertambah sekitar 30 hari. PBF, PAK dan lndustri Farmasi mulai kesulitan cash flow, sedangkan supply obat dan alat kesehatan bisa terganggu di semester 2 tahun 2018 ini,&rdquo; ujarnya melalui keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Rabu (5/9). Kemudian, lanjut Tirto, claim dispute antara faskes dan BPJS-Kesehatan adalah bom waktu, dan korban terbesar adalah pihak PBF dan PAK. Pasalnya mereka tidak ada kejelasan status pembayaran."Misalnya yang terjadi di RSCM dan banyak RS Pemerintah lainnya," jelas dia. Pada saat ada claim dispute antara faskes dan BPJS-K, pihaknya selalu menjadi korban, dengan status pembayaran yang tidak jelas, dan bisa memakan waktu lebih dari 6 bulan. Dalam hal-hal tertentu, banyak transaksi di mana hutang Faskes atau BPJS-K bisa mencapai lebih dari satu tahun. "Kami tidak tahu harus meminta tolong ke siapa serta ekskalasi ke mana,&rdquo; tutur dia. Tirto menyebutkan, PBF-PAK juga memikul beban Wajib Pungut (Wapu) JKN PPN sebesar 10 persen dan PPh 22 sebesar 1,5 persen dengan estimasi senilai Rp 1,5 triliun. Sekitar Rp 1,5-2 triliun dana PPN PBF dan PAK berstatus lebih bayar ke pemerintah, yang harus selalu direstitusi setiap tahunnya. Proses restitusi PPN memakan waktu sekitar dua tahun. Hal itu menambah beban modal kerja dan sumber daya perusahaan, serta menambah biaya bunga modal kerja setara dengan 3-4 persen dari nilai penjualan. &ldquo;Kondisi ini menimbulkan biaya ekonomi tinggi yang dipikul oleh industri dan distributor. Padahal di era low price low margin saat ini. Sebagaimana diketahui, kami telah berusaha meningkatkan efisiensi, dengan semaksimal mungkin melakukan upaya-upaya yang disesuaikan dengan harga yang semakin rendah,&rdquo; paparnya. &ldquo;Kami masih menantikan solusi nyata dari Kementerian Keuangan untuk membantu beban para supplier yang memasok obat obatan dan alkes Program JKN,&rdquo; tambahnya. Sebab, ketersediaan obat yang merata akan sangat terpengaruh di seluruh rantai pasokan, dara mulai produksi, distribusi, hingga ke pelayanan kefarmasaan atau kesehatan, bahkan terhadap pelayanan di tingkat eceran. &ldquo;Kami membutuhkan bantuan, solusi segera, serta mediasi dari Ibu Menteri Kesehatan, untuk mengatasi permasalahan hutang JKN dan Wapu JKN ini. Besar harapan kami ada langkah nyata pemerintah untuk mengucurkan dana tambahan yang sifatnya segera, dan juga memeriksa birokrasi administrasi pembayaran yang rumit dan berbelit-belit,&rdquo; kata Tirto. Jika dikabulkan, dana tambahan dalam rangka pembayaran hutang obat dan alkes JKN tersebut diminta agar berupa pembayaran langsung kepada PBF-PAK. &ldquo;Hal itu bertujuan agar langsung bisa digunakan segera oleh distributor untuk tetap memberikan layanan distribusi obat dan alkes, sehingga setiap ada upaya mengatasi masalah, agar sekaligus menyelesaikan rangkaian masalah di seluruh rantai distribusi obat dan alkes,&rdquo; pungkasnya.

Utang Obat dan Alkes Rp 3,5 Triliun, Bagaimana Nasib Program JKN?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/hasil-survei-perempuan-tak-paham-layanan-kesehatan-reproduksi-jkn_m_208760.jpeg" alt="Ilustrasi. Layanan kesehatan reproduksi yang dijamin JKN perlu ddiketahui perempuan." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi. Layanan kesehatan reproduksi yang dijamin JKN perlu ddiketahui perempuan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Perempuan dan kesehatan reproduksi harus mendapatkan pelayanan optimal. Namun dalam pelaksanaan sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) masih ada salah pemahaman atau ketidaktahuan seputar masalah kesehatan reproduksi. Hal itu terungkap dalam hasil survei Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP) dan Jaringan Perempuan Peduli Kesehatan (JP2K) yang telah dilakukan sebanyak tiga kali di tahun 2015, 2016, dan 2017 terkait pelaksanaan skema Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk kesehatan reproduksi (Kespro). Survei ini dilakukan di 15 wilayah yang tersebar di 15 provinsi menjangkau hampir 9 ribu responden. "Hasil penelitian digunakan untuk memberikan masukan kepada pemangku kepentingan terkait agar pemerintah lebih siap memberikan layanan kesehatan dalam cakupan JKN yang lebih baik kepada masyarakat di tahun 2019," kata Ketua Yayasan Kesehatan Perempuan Zumrotin K Susilo dalam konferensi pers di Cikini, Senin (30/4). Ada sejumlah hal yang disoroti dalam survei. Di antaranya, 1. Pemahaman tenaga kesehatan terkait program JKN Lebih dari 30 persen petugas kesehatan tidak dapat membedakan JKN dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan. Selain itu, 1/3 petugas kesehatan kurang mengetahui bahwa pemeriksaan kehamilan, persalinan, nifas dan komplikasi adalah layanan yang tercakup dalam program JKN. Dampak dari minimnya pemahaman pada petugas kesehatan dapat berimbas kepada kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat. 2. Pengetahuan masyarakat, dalam hal ini diwakili oleh perempuan Kebalikan dari petugas kesehatan, pengetahuan perempuan kebanyakan hanya sekitar pemeriksaan kehamilan (24 persen responden) dan persalinan normal (31 persen responden) ditanggung BPJS. Untuk layanan pengobatan tumor dan kanker, misalnya, kurang dari 6 persen responden yang tahu bahwa layanan ini ditanggung oleh BPJS. Layanan kelahiran dengan komplikasi, hanya disebutkan oleh sekitar 8 persen responden. Akibat kurangnya pemahaman masyarakat terhadap program JKN/BPJS, berpengaruh pada masih banyak perempuan yang tidak mengetahui dan mengakses layanan Kespro. 3. Perlunya Sosialisasi Hasil survei menemukan lebih dari separuh responden masyarakat, belum memperoleh informasi dan sosialisasi mengenai skema JKN- Kartu Indonesia Sehat (KIS), mulai dari prosedure pendaftaran, pembayaran, rujukan, dan cakupan layanan, penggunaan kartu hingga ke tingkat layanan yang dijamin oleh BPJS sebagai penyelenggara.&nbsp; Terutama pada layanan kesehatan reproduksi perempuan dan remaja. Hal ini dapat disimpulkan bahwa sosialisasi kepada masyarakat masih kurang. 4. Perbaikan Sistem dan Mekanisme Pengaduan Berdasarkan hasil survei ternyata terdapat 25 persen pasien yang mengeluh layanan kesehatan BPJS tetapi hanya 3 persen yang di tindaklanjuti dengan mengajukan pengaduan. Bahkan sebanyak 83 persen pengguna layanan tidak mengetahui mekanisme pengaduan. Ini membuktikan, bahwa sistem pengaduan yang dikembangkan oleh pemerintah, untuk pelayanan JKN, tidak berjalan dengan baik.

Hasil Survei, Perempuan Tak Paham Layanan Kesehatan Reproduksi JKN

layanan jkn

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#layanan jkn