<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<p>&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/12/IMG-20251112-WA0017-3690265615.jpg" alt="Foto Bersama - Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Perak, PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Foto Bersama - Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Perak, PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera. (Istimewa)</figcaption>
</figure> </p> <p><strong>JawaPos.com-</strong>Upaya memperkuat daya saing investasi di Jawa Timur kembali menunjukkan kemajuan nyata. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gresik yang dikelola PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera (BKMS) resmi memiliki Unit Layanan Izin Tinggal dan Informasi Keimigrasian (ULITIK).</p> <p>Fasilitas tersebut diresmikan bersamaan dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Timur, sebagai bagian dari program nasional I&rsquo;m SEZ (Immigration Services for Special Economic Zone).</p> <p>Langkah tersebut menjadi terobosan pertama di Indonesia yang menghadirkan layanan keimigrasian langsung di kawasan ekonomi khusus.</p> <p>&ldquo;Kami sangat mengapresiasi terobosan luar biasa dari Direktorat Jenderal Imigrasi. Dengan adanya layanan izin tinggal langsung di KEK Gresik, investor tidak perlu lagi keluar kawasan untuk mengurus dokumen keimigrasian,&rdquo; ujar Direktur Utama PT BKMS, Bambang Soetiono, Rabu (12/11).</p> <p>Menurut Bambang, kemudahan ini memberi nilai tambah signifikan bagi para investor. Seluruh administrasi keimigrasian kini bisa diselesaikan tanpa harus mendatangi kantor imigrasi di luar area industri. &ldquo;Ini langkah nyata dalam mendukung iklim investasi yang kondusif, khususnya di JIIPE dan Jawa Timur. Inovasi seperti ini akan memperkuat daya saing Indonesia di mata investor global,&rdquo; tambahnya.</p> <p>Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Timur, Novianto Sulastono, menegaskan bahwa kehadiran ULITIK merupakan wujud sinergi konkret antara pemerintah pusat, daerah, dan pengelola kawasan. &ldquo;Inovasi ini sangat bermanfaat bagi tenaga kerja asing di kawasan. Mereka kini bisa mendapatkan layanan yang lebih cepat, efektif, dan ramah, langsung di KEK Gresik,&rdquo; ujarnya.</p> <p>Sementara itu, Kepala Administrator KEK Gresik, Ibnu Sina, menyebut kehadiran unit layanan keimigrasian ini menjadi contoh nyata kolaborasi lintas instansi. &ldquo;Melalui slogan I Am SEZ, kami ingin menghadirkan layanan yang mudah, cepat, dan efisien bagi pelaku usaha. Fasilitas ini bukan hanya memperkuat kredibilitas KEK Gresik, tetapi juga menjadi role model bagi KEK lain di Indonesia,&rdquo; tuturnya.</p> <p>Peresmian ULITIK di KEK Gresik ini diakhiri dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Perak, PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera, dan Administrator KEK Gresik. Acara kemudian ditutup dengan pemotongan pita sebagai simbol dimulainya operasional layanan keimigrasian di kawasan tersebut. (*)</p>

Peresmian Unit Layanan Izin Tinggal dan Informasi Keimigrasian (ULITIK) di KEK Gresik menjadi terobosan pertama di Indonesia.

Layanan Keimigrasian Hadir di KEK Gresik, Dorong Investasi Lebih Kompetitif

<div class="mb-3" data-rttabs="true"> <div id="panel:r3:0" class="react-tabs__tab-panel react-tabs__tab-panel--selected"> <div class="relative"> <div class="peer prose max-w-none rounded-lg border border-gray-200 p-4 text-[14px] leading-5 dark:prose-invert dark:border-neutral-700 dark:bg-gray-950 dark:text-neutral-200 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pb-2 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pt-10"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/03/JKT_PEMBERANGKATAN-JAMAAH-HAJI-KLOTER-PERTAMA_HANUNG-HAMBARA_01052025-2-4088734319.jpg" alt="Ilustrasi: Pemeriksaan imigrasi di fast track Makkah Route, Terminal 2F, Bandara Soekarno-Hatta, Kamis (01/05/2025). (Hanung Hambara/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Pemeriksaan imigrasi di fast track Makkah Route, Terminal 2F, Bandara Soekarno-Hatta, Kamis (01/05/2025). (Hanung Hambara/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&nbsp;&ndash; Sekretaris Kabinet (Seskab), Teddy Indra Wijaya, menyatakan Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen untuk menghadirkan pelayanan publik yang cepat, tepat, dan transparan, khususnya di bidang imigrasi dan pemasyarakatan.</p> <p>Pernyataan tersebut disampaikan Teddy saat bertemu dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Andrianto, Jumat (25/7).</p> <p>&ldquo;Dengan jumlah pegawai mencapai lebih dari 65.000 orang di seluruh Indonesia, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan terus berupaya untuk membangun pelayanan yang cepat, tepat, dan transparan, serta mudah diakses oleh masyarakat,&rdquo; kata Teddy dalam unggahan pada akun media sosial Instagram, Sabtu (26/7).</p> <p>Komitmen pemerintah dalam mempercepat layanan publik sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dan memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan efisien.&nbsp;</p> <p>Teddy juga mengaku senang dapat berdiskusi langsung dengan Menteri Imipas mengenai sejumlah program strategis yang tengah digagas.</p> <p>Sementara, Menteri Imipas Agus Andrianto menegaskan pentingnya penyederhanaan layanan keimigrasian tanpa mengurangi kualitas dan kepastian hukum. Hal ini, merupakan bagian penting dari agenda reformasi birokrasi nasional.</p> <p>&ldquo;Pelayanan keimigrasian harus adaptif dan mudah sebagai wujud negara yang bersih dan terpercaya,&rdquo; ujar Agus saat meninjau Kantor Imigrasi (Kanim) Kelas I TPI Bandung, Jawa Barat, beberapa waktu lalu.</p> <p>Dalam kunjungan tersebut, Agus meninjau langsung pelayanan publik, menyapa pemohon paspor, serta warga negara asing (WNA) yang sedang mengurus izin tinggal atau KITAS.&nbsp;</p> <p>Ia juga berdialog dengan para pemohon dan memastikan seluruh fasilitas sudah memenuhi standar pelayanan publik yang ramah, nyaman, dan akuntabel.</p> </div> </div> </div> </div>

Seskab Teddy Indra Wijaya, menyatakan Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen untuk menghadirkan pelayanan publik yang cepat

Pemerintah Komitmen Beri Pelayanan Cepat Serta Transparan Bidang Imigrasi dan Pemasyarakatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/15/by-123rf-189500563.jpg" alt="Para pencari suaka dari Rusia lari ke Korea Selatan semakin melonjak./123rf" width="100%">
<figcaption>Para pencari suaka dari Rusia lari ke Korea Selatan semakin melonjak./123rf</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&nbsp;- Belum lama ini, sebuah laporan pemerintah menemukan ada lebih dari 5.000 orang mengajukan permohonan suaka, pada hari Senin (12/2) lalu.</p> <p>Penemuan ini menandai bahwa Korea Selatan mengalami peningkatan signifikan dalam jumlah pencari suaka Rusia tahun 2023.</p> <div>Menurut laporan bulanan terbaru dari Layanan Imigrasi Korea Selatan di bawah Kementerian Kehakiman, jumlah warga negara Rusia yang mencari status pengungsi di Korea tahun lalu mencapai 5.750 orang.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Dilansir dari Korea Herald, Kamis (15/2), angka ini meningkat lima kali lipat dari jumlah permohonan suaka oleh warga negara Rusia pada tahun 2022, yang mencapai 1.038 orang.&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div>Jumlah tersebut juga hampir setara dengan jumlah total pencari suaka Rusia selama 26 tahun, antara tahun 1994 dan 2019.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Sebanyak 18.838 permohonan pengungsi dilaporkan tahun lalu, meningkat 63 persen dari tahun sebelumnya, seperti yang dikutip Korea Herald.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Pengungsi dari negara Rusia menyumbang lebih dari 30 persen, diikuti oleh warga negara Kazakhstan dengan 2.094, Cina dengan 1.282, Malaysia dengan 1.205, dan India dengan 1.189.</div> <div>&nbsp;</div> <div><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/014158211/tingkat-kelahiran-makin-rendah-jumlah-siswa-di-sd-di-korea-selatandiprediksi-merosot-di-bawah-5-juta-pada-tahun-2026">Tingkat Kelahiran Makin Rendah, Jumlah Siswa di SD di Korea Selatan&nbsp;Diprediksi Merosot di Bawah 5 Juta Pada Tahun 2026</a></strong></div> <div>&nbsp;</div> <div>Peningkatan dramatis ini diyakini karena meningkatnya kekhawatiran di kalangan warga Rusia, atas kemungkinan wajib militer tambahan bagi warganya untuk perang Moskow melawan Kyiv.&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div>Presiden Vladimir Putin memulai mobilisasi militer pada September 2022, membuat banyak warga negara Rusia berisiko mengikuti wajib militer.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Menurut laporan pemerintah, alasan paling umum untuk mengajukan suaka adalah karena pendapat politik, termasuk menolak wajib militer (4.580).&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div>Diikuti oleh agama (2.665), keanggotaan dalam kelompok sosial tertentu (1.205), menyatukan keluarga (887), dan karena ras (719).</div> <div>&nbsp;</div> <div>Tidak ada angka pasti mengenai berapa banyak orang yang telah meninggalkan Rusia sejak perang Ukraina dimulai, tetapi BBC melaporkan bahwa perkiraannya bisa bervariasi dari ratusan ribu hingga beberapa juta orang.&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div>Forbes juga mengutip sumber-sumber di dalam otoritas Rusia yang mengatakan bahwa antara 600.000 hingga 1 juta orang, melintasi perbatasan Rusia pada tahun 2022.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Meskipun terjadi lonjakan jumlah permohonan suaka di Korea Sekalan, dari 5.950 kasus tahun lalu, hanya 1,7 persen (101) yang secara resmi diberikan status pengungsi.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Dari bulan Januari 2014 hingga Mei 2023, lebih dari 85.000 orang mencari suaka.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Namun, hanya 2,06 persen dari sekitar 47.000 kasus yang telah melalui tahap evaluasi yang diterima, yang secara signifikan lebih rendah daripada rata-rata Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi (OECD) yang mencapai 24,8 persen.</div> <div>&nbsp;</div> <div>***</div>

Sebuah laporan pemerintah menemukan ada lebih dari 5.000 orang mengajukan permohonan suaka, pada hari Senin (12/2) lalu.

Korea Selatan Mengalami Lonjakan Jumlah Pencari Suaka dari Rusia