<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/15/IMG-20260115-WA0021-1854492403.jpg" alt="Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenhaj Puji Raharjo (tengah, berkacamata) bersama calon PPIH Arab Saudi Wanita di Asrama Haji Pondok Gede Jaktim, Kamis (15/1). (Bayu Putra/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenhaj Puji Raharjo (tengah, berkacamata) bersama calon PPIH Arab Saudi Wanita di Asrama Haji Pondok Gede Jaktim, Kamis (15/1). (Bayu Putra/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Haji dan Umrah optimistis akan ada perbaikan layanan yang signifikan bagi jamaah haji tahun ini. Sebab, untuk kali pertama dilakukan pendidikan dan latihan terpusat bagi calon petugas haji yang akan melayani jamaah di Arab Saudi. Para calon petugas haji yang tergabung dalam Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi itu digembleng bersama selama 21 hari di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur. "Saya merasakan, melihat, dan mengalami betul bagaimana para petugas haji ini disiapkan untuk bisa menjadi pelayan tamu-tamu Allah," terang Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenhaj Puji Raharjo usai meninjau kegiatan Diklat PPIH Arab Saudi di Asrama Haji Pondok Gede, Kamis (15/1). Dengan adanya diklat tersebut, Puji meyakinkan para calon jamaah haji maupun keluarganya, bahwa tahun ini jamaah haji Indonesia akan mendapatkan pelayanan terbaik.Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/haji/017067500/calon-petugas-haji-2026-ramai-ramai-cukur-gaya-012-saat-diklat-di-jakarta">Calon Petugas Haji 2026 Ramai-Ramai Cukur Gaya 012 saat Diklat di Jakarta</a> "Insya Allah ke depan ini (layanan haji) lebih baik dari yang sudah pernah ada," lanjut Puji. Saat ini pihaknya sedang menyiapkan mereka yang akan bertugas mengawal tamu-tamu Allah dengan sebaik-baiknya. "Dan nanti insya Allah jamaah haji akan mendapatkan pelayanan terbaik. Dan kita di sini betul-betul menyiapkan mereka, baik secara fisik, mental, spiritual, terkait dengan kesiapan petugas tersebut," jelasnya. Saat mengecek proses diklat, Puji kembali mengingatkan para calon petugas haji agar mengubah orientasi kerja. Dari menjalankan tugas menjadi menyelesaikan tugas. Tidak lagi sekadar sense of services, melainkan berkembang menjadi delivery services. "Tugas kita sebagai PPIH Arab Saudi tahun 2026 adalah menjadi petugas yang deliver services, yang betul-betul memastikan layanan itu sampai kepada jamaah," tegasnya. Dia mencontohkan layanan transportasi. Bukan hanya menaikkan jamaah ke bus, kemudian memastikan busnya berangkat. "Tapi memastikan bahwa semua jamaah sudah naik bus, memastikan bahwa semua jamaah nyaman di atas bus, dan memastikan bahwa semua jamaah sampai di tempat tujuan. Itu yang disebut dengan deliver services," jelas Puji. Layanan konsumsi misalnya, tidak boleh sekadar mengantar makanan ke hotel dan menyajikannya pada jamaah. Yang kerap terjadi di lapangan, jamaah mengambil konsumsi pada pagi hari lalu karena merasa belum terlalu lapar, mereka membawanya ke kamar lalu memakannya saat siang. Padahal, ada batas waktu makanan tersebut bisa disantap dalam kondisi baik. "Ke depan harus diingatkan kepada jamaah bahwa makanan yang sarapan pagi itu hanya untuk sarapan, bukan untuk makan siang. Dan ini kita petugas konsumsi harus memastikan, mengingatkan itu," ucapnya. Puji juga mewanti-wanti petugas agar melanjutkan latihan fisik yang dilatihkan saat diklat. Prinsipnya, latihan fisik petugas tidak boleh berhenti. Karena para petugas haji dituntut selalu berada dalam kondisi bugar agar bisa melayani jamaah haji dengan maksimal. "Sekarang kita baris di sini masih ada angin semilir. Besok di Saudi pagi-pagi hari kita sudah diterjang hawa panas. Tengah malam masih hawa panas. Itu situasi yang harus kita hadapi, yang pasti lebih berat dari kondisi hari ini," tutupnya.

Dengan adanya diklat petugas haji tersebut, Puji meyakinkan bahwa tahun ini jamaah haji Indonesia akan mendapat layanan terbaik.

Petugas Haji Dilatih Khusus 21 Hari, Kemenhaj Yakinkan Jamaah Haji dapat Layanan Terbaik

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/11/YCsldJASnDOMWd7QU71zKIiGICzyHeEIzfzIGOjP-3306063632.jpg" alt="Kedatangan sejumlah jemaah haji Indonesia di bandara Taif di musim haji 2025. Pemanfaatan bandara Taif bisa memperpendek masa tinggal jemaah di Saudi. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Kedatangan sejumlah jemaah haji Indonesia di bandara Taif di musim haji 2025. Pemanfaatan bandara Taif bisa memperpendek masa tinggal jemaah di Saudi. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Tahun ini ada tiga bandara di Arab Saudi yang melayani penerbangan haji untuk jemaah Indonesia. Selain bandara Madinah dan Jeddah, yang terbaru adalah bandara Taif yang berjarak hanya 70 km dari Makkah. Semakin banyak bandara yang melayani jemaah Indonesia, bisa membuat layanan semakin efisien.&nbsp; Pemanfaatan bandara Taif untuk jemaah haji Indonesia tahun ini sifatnya masih uji coba. Baru ada 44 orang jemaah haji Indonesia yang mendarat di Taif. Itupun jemaah haji khusus semuanya. Mereka mendarat di bandara Taif pada 29 Mei lalu.&nbsp; Pemanfaatan bandara Taif untuk penerbangan jemaah Indonesia disambut positif berbagai pihak. Diantaranya disampaikan oleh Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah. Dia menyampaikan dukungan penuh terhadap inisiatif pemanfaatan bandara Taif untuk penerbangan haji Indonesia.&nbsp; Fadlul menyambut baik inisiatif Pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk menjadikan Bandara Taif sebagai alternatif kedatangan dan kepulangan jamaah haji dan umrah. "Kami siap mendukung jika diperlukan agar pelayanan jamaah haji dan umrah lebih baik lagi ke depannya,&rdquo; ungkap Fadlul dalam keterangannya Rabu (11/6).&nbsp; Dia menjelaskan dalam konteks layanan haji khusus, sampai dengan 28 Mei berdasarkan data Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag, total ada 10.654 jemaah yang tiba di Arab Saudi. Perinciannya sebanyak 6.205 orang tiba melalui bandara Internasional King Abdulaziz di Jeddah dan 4.449 orang melalui bandara Internasional Pangeran Mohammad bin Abdulaziz di Madinah. Kemudian ada 44 orang jemaah lainnya mendarat di bandara Taif.&nbsp; Fadlul mengatakan BPKH menilai keberadaan bandara Taif sebagai alternatif bandara kedatangan merupakan bentuk inovasi penting. Khususnya dalam hal pelayanan yang relevan dengan semangat peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. "Dengan semakin banyaknya pilihan jalur transportasi udara, diharapkan perjalanan jamaah dapat berlangsung lebih efisien, aman, dan nyaman," katanya.&nbsp; Diberitakan sebelumnya Kemenhub Indonesia menjajaki pemanfaatan Bandara Internasional Taif sebagai jalur alternatif bagi kedatangan dan kepulangan jamaah haji serta umrah dari Indonesia. Inisiatif ini disampaikan oleh Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, dalam pertemuan dengan Otoritas Bandara Taif di Makkah, Arab Saudi, pada Minggu (8/6).&nbsp; Dalam kesempatan tersebut, Menhub Dudy menilai bahwa secara teknis Bandara Internasional Taif memiliki kelayakan untuk digunakan sebagai bandara alternatif selain Jeddah dan Madinah. Apalagi lokasinya yang relatif dekat dengan Kota Makkah, yakni sekitar 70 Km. Untuk perbandingan jarak Jeddah ke Makkah 84 Km.&nbsp; &ldquo;Bandara Taif akan menjadi alternatif bandara haji atau umrah untuk mengurangi kepadatan di bandara utama," kata Dudy. Upaya ini menjadi bagian dari usaha pemerintah dalam mendistribusikan arus kedatangan dan meningkatkan kenyamanan jamaah haji maupun umrah.&nbsp;Pemanfaatan bandara Taif juga disebut bisa mempersingkat masa tinggal jemaah haji Indonesia. Saat ini masa tinggal jemaah haji Indonesia di Saudi sekitar 40 hari. Lamanya tinggal itu, karena kepadatan jadwal penerbangan haji yang terkonsentrasi di bandara Jeddah dan Madinah saja. Dengan pemanfaatan bandara Taif, jemaah haji tidak perlu lama-lama menunggu karena jadwal penerbangan sudah terurai.&nbsp; Merujuk data dari Wikipedia, lalu lintas penumpang jasa penerbangan di bandara Taif cukup banyak. Rata-rata 500 ribu orang per tahun. Pada 2021 misalnya mencapai 570.040 orang. Sedangkan sebelum pandemi Covid-19 penumpang di bandara Taif di atas satu juta orang. Berbeda dengan bandara di Jeddah, operator bandara Taif adalah militer Arab Saudi.&nbsp;

Bandara Taif uji coba untuk jemaah haji Indonesia, menawarkan efisiensi dan kenyamanan lebih baik dalam perjalanan haji.

Uji Coba Bandara Taif untuk Jemaah Asal Indonesia Lancar, Semakin Banyak Bandara Layanan Haji Kian Efisien dan Aman

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/02/WhatsApp-Image-2025-06-02-at-165028-2291290498.jpeg" alt="Timwas DPR Soroti Layanan Haji Indonesia. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Timwas DPR Soroti Layanan Haji Indonesia. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Anggota Timwas Haji DPR RI Adies Kadir menilai jemaah haji reguler Indonesia seharusnya sudah bisa mendapatkan fasilitas yang setara dengan negara-negara Asia lainnya, bahkan mendekati standar layanan haji khusus (ONH Plus), jika manajemen anggaran dilakukan lebih efisien dan terukur. &nbsp; Hal itu disampaikan Adies Kadir yang juga merupakan Wakil Ketua DPR RI dalam RDP dan RDPU dengan Mitra Kerja terkait Haji, di Alqimma Hall, Makkah Arab Saudi, Senin (2/6). &nbsp; Adies mengutarakan, fakta yang disampaikan oleh pihak penyelenggara transportasi dan akomodasi Sarikah cukup mengejutkan, karena menempatkan jemaah haji reguler Indonesia dalam kategori fasilitas terendah. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/otomotif/016092194/hyundai-segera-luncurkan-all-new-palisade-hybrid-di-indonesia-toyota-fortuner-dan-mitsubishi-pajero-sport-waspadalah">Hyundai Segera Luncurkan All New Palisade Hybrid di Indonesia, Toyota Fortuner dan Mitsubishi Pajero Sport Waspadalah!</a> &nbsp; &ldquo;Ada satu hal memang yang cukup membuat kita miris. Ternyata fasilitas haji itu dibagi dalam grade A, B, C, dan D. Dan yang cukup membuat kami agak terpukul, disampaikan bahwa jemaah haji Indonesia adalah yang paling murah dan masuk dalam grade D,&rdquo; ungkapnya. &nbsp; Padahal, dengan anggaran dan kemampuan pengelolaan keuangan haji yang dimiliki, seharusnya Indonesia bisa menempatkan jemaahnya pada layanan grade B atau bahkan lebih baik. &nbsp; &ldquo;Kita ini mampu ke grade B. Jemaah reguler itu bisa mendapatkan fasilitas seperti jemaah ONH Plus, seperti bed sofa. Mestinya bisa. Dan mungkin kalau pengelola haji nanti bisa hitung lebih baik, kemungkinan&nbsp;cost&nbsp;haji itu masih bisa diturunkan tapi fasilitas tetap ditingkatkan,&rdquo; tegasnya. &nbsp; Politisi Fraksi Partai Golkar itu menekankan bahwa hal ini akan menjadi catatan penting bagi evaluasi ke depan, khususnya bagi Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU). Ia meminta agar peningkatan kualitas layanan menjadi fokus utama, bukan sekadar efisiensi anggaran semata. &nbsp; &ldquo;Tahun ini kita agak toleransi sedikit karena ini baru pertama kali. Tapi ke depan ini PR besar kita. Yang penting bukan cari kesalahan, tapi bagaimana jemaah reguler yang jumlahnya 203.500 orang ini bisa mendapatkan fasilitas yang nyaman selama ibadah haji, apalagi di puncak ibadah di Armuzna yang paling berat,&rdquo; jelasnya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/zodiak/016092168/5-weton-paling-beruntung-yang-diramal-hidupnya-sukses-dan-kaya-raya">5 Weton Paling Beruntung yang Diramal Hidupnya Sukses dan Kaya Raya</a> &nbsp; Adies menyebut, saat memantau langsung kondisi di Arafah, Muzdalifah, dan Mina, ia merasakan langsung suhu ekstrem yang bisa berdampak pada kesehatan jemaah. Ia meminta agar semua perubahan teknis pelayanan yang telah disepakati tetap menjamin kenyamanan dan tidak menambah beban jemaah. &nbsp; &ldquo;Kami minta Dirjen Haji memastikan bahwa jemaah kita mendapatkan pelayanan yang membuat mereka nyaman, bisa ibadah dengan baik, dan tidak stres,&rdquo; ujarnya. &nbsp; Selain soal akomodasi dan suhu panas ekstrem, Adies juga menyoroti persoalan distribusi makanan dan layanan kesehatan. Ia mengungkap adanya laporan bahwa tenaga kesehatan Indonesia sempat mengalami kendala operasional akibat perizinan yang belum tuntas dari otoritas setempat. &nbsp; &ldquo;Ada laporan bahwa petugas medis kita seperti diuber-uber polisi lokal karena tidak punya izin. Yang ingin dirawat pun terpaksa sembunyi-sembunyi dari lorong ke lorong. Ini tentu harus jadi perhatian agar tidak terulang,&rdquo; pungkasnya.

Anggota Timwas Haji DPR RI Adies Kadir menilai jemaah haji reguler Indonesia seharusnya sudah bisa mendapatkan fasilitas yang baik.

Timwas DPR Soroti Layanan Haji Indonesia 2025

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/14/XCp683pDUOn0r8x5H9VBpKSPX5WOopbRQmbc5T5k-1-1494452226.jpg" alt="Ketua DPR RI Puan Maharani saat memberikan sambutan dalam Konferensi Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) ke-19. (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Ketua DPR RI Puan Maharani saat memberikan sambutan dalam Konferensi Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) ke-19. (Istimewa).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong peningkatan layanan bagi jamaah haji lanjut usia (lansia) dalam penyelenggaraan Ibadah Haji 2025. Ia mengimbau, Pemerintah dapat memastikan perlindungan terhadap kelompok rentan seperti lansia dan penyandang disabilitas untuk dioptimalkan di tengah kompleksitas sistem penyelenggaraan haji. "Kita ketahui bersama, pelayanan bagi kelompok rentan seperti lansia dan penyandang disabilitas dalam pelaksanaan Ibadah Haji menjadi tantangan tersendiri. Kami berharap Pemerintah memastikan pelayanan maksimal bagi jemaah haji lansia dan disabilitas," kata Puan kepada wartawan, Selasa (20/5). Berdasarkan data Kementerian Agama (Kemenag), sebanyak 101.678 jemaah haji Indonesia telah tiba di Tanah Suci. Kurang lebih 21.930 atau hampir 22 persen di antaranya adalah jamaah lansia. Puan mengingatkan, para petugas haji untuk menjamin keamanan dan kenyamanan jemaah haji lansia dalam melaksanakan ibadah haji. "Para jemaah haji lansia ini cukup besar, jadi harus dipastikan segala kebutuhan mereka terlayani dengan baik. Mereka sudah menunggu antrean puluhan tahun untuk bisa menunaikan ibadah suci," tutur Puan. Terlebih, banyak jemaah haji lansia bergantung pada kursi roda atau alat bantu jalan. Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi sudah menyiapkan armada bus shalawat inklusif yang ramah bagi lansia dan penyandang disabilitas. Sebanyak 32 unit bus juga telah disiapkan untuk melayani pergerakan jemaah berkebutuhan khusus dari hotel ke Masjidil Haram. Seluruh bus dilengkapi dengan akses tangga landai, ruang kursi roda, serta fasilitas keselamatan tambahan. "Memastikan pelayanan yang baik bagi semua jemaah, termasuk kelompok lansia, sudah menjadi tugas penyelenggara ibadah haji," tegas Puan. Mantan Menko PMK itu pun mendorong PPIH untuk menyiapkan petugas haji dengan pelatihan khusus perawatan lansia. Puan juga meminta agar Kemenag menggandeng Kementerian Sosial dan Kementerian Kesehatan untuk mewujudkan pelayanan haji yang inklusif bagi kelompok rentan. "Seluruh kementerian terkait harus memastikan pelayanan haji terselenggara dengan baik, termasuk bagi lansia dan penyandang disabilitas,&rdquo; ungkapnya. Lebih lanjut, Puan mendorong pemerintah menjalin komunikasi intensif dengan otoritas Arab Saudi agar infrastruktur publik di Mekkah dan Madinah menjadi semakin lebih ramah terhadap lansia dan penyandang disabilitas agar memudahkan jemaah Indonesia. "Negara harus memastikan hak-hak bagi lansia dapat terpenuhi dan layanan fasilitas selama musim haji ramah bagi lansia dan kelompok rentan lainnya,&rdquo; terang Puan. Menurut Puan, kesukseskan penyelenggaraan haji tidak boleh hanya diukur dari lancarnya keberangkatan atau kuota semata, tetapi juga dari sejauh mana perlindungan negara dalam memastikan kenyamanan seluruh jemaah, terutama mereka yang paling rentan. "Haji yang sukses adalah haji yang memungkinkan setiap jemaah beribadah dengan tenang, aman, dan bermartabat," pungkasnya.

Puan Maharani mendorong pemerintah untuk memberikan layanan optimal bagi jamaah haji, terutama kelompok rentan.

Puan Ingatkan Pemerintah Beri Layanan Optimal Bagi Para Jamaah Haji Kelompok Rentan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/06/lion-air-terbang-543343107.jpg" alt="Pesawat Lion Air di Terminal 1 Bandara Internasional Soekarno-Hatta. (MUHAMAD ALI/DOK. JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Pesawat Lion Air di Terminal 1 Bandara Internasional Soekarno-Hatta. (MUHAMAD ALI/DOK. JAWA POS)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Maskapai penerbangan untuk jemaah haji tahun ini bertambah. Itu terjadi setelah pemerintah menunjuk Lion Air sebagai &rdquo;pemain baru&rdquo; untuk melayani angkutan udara jemaah haji asal Indonesia. Perusahaan itu bakal bersanding dengan dua maskapai lainnya, yakni Garuda Indonesia dan Saudi Arabian Airlines. Anggota Komisi VIII DPR RI Mahdalena mengatakan, bergabungnya Lion Air bakal mengurangi potensi delay yang selama ini menjadi kendala laten penyelenggaraan ibadah haji . &rdquo;Kehadiran Lion Air di samping Garuda Indonesia dan Arab Saudi Airlines akan meningkatkan jumlah armada penerbangan bagi jemaah haji asal Indonesia,&rdquo; ujarnya kemarin (5/1). Anggota DPR dari Fraksi PKB itu mengungkapkan, persoalan delay pesawat kerap mengganggu jadwal keberangkatan maupun kepulangan jemaah haji. Terkadang keterlambatan penerbangan itu berlangsung berjam-jam yang membuat jemaah tidak nyaman, terutama lansia. Dia juga meminta semua maskapai memberikan data terperinci mengenai biaya pelaksanaan haji. Data tersebut bisa menentukan berapa sebenarnya biaya haji yang dibutuhkan. Jika bisa diturunkan, pihaknya akan mendorong bisa turun. &rdquo;Jangan hanya kucing-kucingan dengan Kemenag, seakan-akan kami ini tidak ada. Kami butuh data tersebut sehingga kami tahu berapa gambaran biayanya,&rdquo; tuturnya. Penunjukan Lion Air sebagai maskapai penerbangan jemaah haji asal Indonesia diketahui dalam rapat haji Panitia Kerja (Panja) Biaya Haji Komisi VIII DPR RI pada Kamis (2/1) lalu. Hal itu diungkapkan Direktur Operasional Lion Air Group Captain Daniel Putut Adi Kuncoro di hadapan Komisi VIII DPR RI. &rdquo;Kami ucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan pemerintah yang memberikan kepercayaan kepada kami untuk ikut melayani jemaah haji Indonesia pada musim haji 2025,&rdquo; katanya seperti dilansir Antara. Cegah Konflik Kepentingan Di sisi lain, peneliti Themis Indonesia Ibnu Syamsu Hidayat mengingatkan bahwa penunjukan Lion Air sebagai maskapai jemaah haji bisa menimbulkan benturan kepentingan (conflict of interest). Sebab, bos Lion Air saat ini, yakni Rusdi Kirana, sedang menjabat wakil ketua MPR RI. Rusdi juga merupakan wakil ketua umum PKB. &rdquo;Perlu ada penjelasan mengenai mekanisme penunjukan ini karena berpotensi memunculkan konflik kepentingan,&rdquo; katanya. Ketua IM57+ Institute Lakso Anindito menambahkan, transportasi haji merupakan bisnis strategis karena posisi Indonesia sebagai negara mayoritas muslim terbesar di dunia. &rdquo;Sehingga perlu dipastikan bahwa penunjukan (Lion Air) tersebut sudah dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip pencegahan benturan kepentingan,&rdquo; ujarnya. (tyo/c7/dio)

Pemerintah Tambah Maskapai Layanan Haji, Lion Air Layani Jamaah Bersama Garuda Indonesia dan Saudi Arabian Airlines.

Pemerintah Tambah Maskapai Layanan Haji, Lion Air Layani Jamaah Bersama Garuda Indonesia dan Saudi Arabian Airlines

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/18/IMG-20240618-WA0053-3576380331.jpg" alt="Sejumlah jamaah haji Indonesia tidur di salah satu tenda jamaah haji di Mina, Arab Saudi, Senin (17/6/2024) waktu setempat. (ANTARA/HO-DPR)" width="100%">
<figcaption>Sejumlah jamaah haji Indonesia tidur di salah satu tenda jamaah haji di Mina, Arab Saudi, Senin (17/6/2024) waktu setempat. (ANTARA/HO-DPR)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Badan Pusat Statistik (BPS) bersama Kementerian Agama (Kemenag) mengumumkan hasil survei kepuasan jemaah haji 2024 di Jakarta kemarin (20/9). Hasil survei tersebut menggambarkan kondisi yang dialami jemaah. Misalnya, layanan tenda yang selama ini jadi sorotan ternyata mendapatkan skor kepuasan yang paling rendah. Secara umum, hasil survei tersebut menyatakan indeks sebesar 88,20 poin dan masuk kriteria sangat memuaskan. Jumlah jemaah yang menjadi sampel dalam survei itu berjumlah 14.440 orang. Mereka mengisi kuesioner secara mandiri. Selain itu, dilakukan metode wawancara serta observasi. Total ada sepuluh jenis layanan perhajian dalam survei. Layanan transportasi bus Salawat mendapatkan nilai kepuasan tertinggi, yaitu 91,61 poin. Bus Salawat adalah armada bus yang beroperasi membawa jemaah dari hotel menuju Masjidilharam di Kota Makkah. Layanannya mirip bus Transjakarta. Beroperasi sepanjang waktu dan berhenti di halte di sekitar hotel jemaah. Sementara itu, layanan tenda saat masa Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna) mendapatkan skor kepuasan yang paling rendah. Yaitu, 76,10 poin. Skor tersebut sejalan dengan temuan tim pengawas haji dari DPR. Saat itu mereka menyoroti kondisi tenda yang terlihat sangat penuh jemaah. Padahal, sebagian jemaah sudah dipulangkan langsung ke hotel atau disebut tanazul. Dirjen Penyelenggaraan Haji dan umrah (PHU) Kemenag Hilman Latief mengapresiasi survei BPS dalam penyelenggaraan haji 2024. &rsquo;&rsquo;Memang masih ada beberapa catatan penting, seperti akomodasi yang perlu mendapatkan perbaikan signifikan di masa yang akan datang,&rsquo;&rsquo; katanya. Hilman mengungkapkan, pelayanan tenda jemaah haji ke depan akan terus diperbaiki sehingga bisa mengakomodasi seluruh jemaah. Selain itu, Hilman mengatakan bahwa skema tanazul menjadi salah satu alternatif untuk mengatasi kepadatan jemaah di tenda Mina. Dengan skema tanazul tersebut, tidak semua jemaah haji Indonesia akan bermalam di tenda Mina. Jemaah yang kedapatan mengikuti skema tanazul kembali menginap di hotel. Pada waktu tertentu saja, mereka keluar hotel untuk melakukan lontar jumrah di jamarat. &rsquo;&rsquo;Berdasar survei tadi, memang mengenai tenda. (Yaitu) masalah kepadatan, perlu perbaikan,&rsquo;&rsquo; tutur Hilman. (wan/c7/bay)

BPS dan Kemenag mengumumkan hasil survei kepuasan jemaah haji 2024. Hasilnya, layanan tenda yang selama ini jadi sorotan dapat skor rendah.

BPS Survei Kepuasan Jamaah Haji, Layanan Tenda Haji Dapat Skor Terendah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/06/hj-2936856175.jpg" alt="ILUSTRASI: Ibadah haji. (JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Ibadah haji. (JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Layanan ibadah haji 2024 mendapat sorotan karena banyak catatan dari jamaah haji. Di antaranya seperti kondisi tenda saat mabit Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna) yang begitu padat. Anggota Komisi VIII DPR KH Muslich Zainal Abidin layanan ibadah haji tahun ini tidak maksimal. Ada banyak persoalan yang menjadi catatan. Mulai dari pemondokan yang berjubel melebihi kapasitas, katering yang belum memuaskan. "Ada masalah lainnya yang merupakan kebutuhan dasar selama berada di Haromain, Mekkah, dan Madinah,&rdquo; jelas KH Muslich kepada wartawan, Jumat (28/6). Oleh karena itu, anggota Fraksi PPP ini mendorong pembentukan Panitia Khusus (Pansus). Tujuannya untuk memutus layanan yang tidak maksimal untuk ibadah tahunan tersebut. Dengan pansus, semua permasalahan bisa dijelaskan secara gamblang. DPR bisa meminta pertanggungjawaban pemerintah. &ldquo;Pansus Haji diperlukan untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah yang tidak maksimal memberikan layanan haji kepada Jemaah Indonesia. Permintaan pertanggungjawaban itu tidak bisa hanya dilakukan melalui Rakat Kerja (Raker) karena tidak akan menyelesaikan masalah,&rdquo; jelas legislator yang berasal dari Magelang Jawa Tengah ini. KH Muslich menyebut, keberadaan Pansus penting untuk membantu agar Pemerintah yang akan berganti pada Oktober mendatang. Sehingga Pemerintah tidak mengulangi kesalahan yang dilakukan pemerintahan sebelumnya. &ldquo;Hasil dari Pansus Haji akan membantu pemerintahan yang akan datang agar bisa memberikan layanan yang lebih baik daripada pemerintahan saat ini,&rdquo; pungkasnya.

Layanan ibadah haji 2024 mendapat sorotan karena banyak catatan dari jamaah haji. Di antaranya seperti kondisi tenda saat mabit di Arafah.

Layanan Haji 2024 Mendapat Banyak Sorotan, PPP Dorong Pansus di DPR

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/01/yaqut-2771484006.jpeg" alt="Menag Yaqut Cholil Qoumas. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Menag Yaqut Cholil Qoumas. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Persiapan pelayanan haji 2024 di Arab Saudi mukai digeber. Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mengawal secara langsung di Arab Saudi. Menag meminta pelayanan dipersiapkan secara detail dan berorientasi ke jemaah. Pesan ini ditekankan Yaqut saat memimpin Rapat Koordinasi Persiapan Penyelenggaraan Haji 2024 di Madinah pada Rabu (10/1) malam waktu setempat. "Saya minta, dalam menyiapkan layanan haji ini harus detail. Perhatikan semua hal, jangan sampai ada yang terlewat," kata Yaqut. Dia menekankan, sesuai pesan Presiden Joko Widodo, penyelenggaraan haji tahun ini harus menjadi yang terbaik. Pemerintah India juga tetap mengusung tema Haji Ramah Lansia. Layanan haji ramah lansia itu, salah satu hal yang menjadi legacy atau warisan pemerintahan era Presiden Joko Widodo. Yaqut mengingatkan setiap pelayanan juga harus berorientasi pada jemaah. "Cara pandang kita dalam menyiapkan layanan ini adalah kepada jemaaah, bukan pada hal lainnya. Ini harus dicamkan," tegasnya. Setiap layanan yang diberikan, lanjut Yaqut, harus dapat memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi jemaah dalam melaksanakan ibadah haji. Sementara untuk tahun ini, pelayanan Arafah, Mudzalifah, dan Mina jemaah haji Indonesia belum diputuskan, apakah akan kembali dilayani oleh perusahaan (syirkah) Mashariq. Untuk diketahui, perusahaan syirkah Mashariq baru saja mendapatkan penghargaan Labaitum Award dari Kerajaan Arab Saudi melalui Kementerian Haji dan Umrah. Penghargaan Labaitum Awards itu diberikan oleh Kerajaan Arab Saudi melalui Kementerian Haji dan Umrah. Perusahaan Mashariq tersebut berhasil unggul dari total 20 perusahaan pelayanan haji selama masa Armuzna. Penilaian berdasarkan performa pelayanan haji musim 2023 lalu. Posisi kedua diraih oleh Manasik Al Mashair dan juara ketiga diraih Dhuyuf Al Bait. Penghargaan Labaitum Awards diberikan oleh Wakil Gubernur Mekkah Pangeran Saud bin Mishal kepada Ketua Dewan Direksi Mashariq Adnan Mandura. Penyerahan disaksikan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Tawfiq Al Rabiah di ajang Hajj and Umrah Service Conference and Exhibition di Jeddah, Selasa (9/1) malam waktu Saudi. Menteri Taufiq Al Rabiah menyampaikan, penghargaan Labaitum Award diberikan atas keunggulan kualitas kinerja pelayanan yang diberikan kepada jamaah haji setiap musimnya. Dengan diraihnya penghargaan ini, Mashariq dinilai telah memberikan kontribusi efektifnya dalam mengembangkan sistem haji dan umrah guna mencapai tujuan Visi Saudi 2030. Ketua Dewan Direksi Mashariq Adnan Mandura menyampaikan apresiasi dan terima kasihnya atas kepercayaan semua pihak kepada Mashariq. Menurutnya menjadi sebuah kerja mulia selama setahun penuh melayani para tamu Allah dengan kualitas yang melebihi ekspektasi para jamaah haji. "Kami menghargai kepercayaan Anda, Kami mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang menghormati dan mempercayakan layanan selama haji kepada kami," ujarnya. Seperti diketahui, pada musim haji 2019 atau sebelum pandemi Covid-19 melanda dunia, Mashariq mendapatkan pengakuan dalam hal tingkat kepuasan jamaah haji Indonesia dengan tingkat indeks kepuasan jamaah haji Indonesia mencapai 85,91 persen. Kemudian, di masa pandemi atau pada musim haji 2022 tingkat kepuasan jamaah mengalami peningkatan menjadi 90,45 persen. Untuk diketahui Mashariq adalah perusahaan investasi untuk pelayanan haji dan umrah yang bermarkas di Mekkah. Mereka inilah yang akan melayani jamaah haji asal Indonesia. Mashariq menyediakan pelayanan jamaah haji khususnya di Arafah, Muzdalifah dan Mina. Termasuk layanan logistik selama di Armina untuk memudahkan jamaah mendapatkan fasilitas yang layak selama menunaikan ibadah haji.

Pesan ini ditekankan Yaqut saat memimpin Rapat Koordinasi Persiapan Penyelenggaraan Haji 2024 di Madinah pada Rabu (10/1) malam.

Siapkan Layanan Haji 2024 di Arab Saudi, Menag Yaqut Minta Dibahas Secara Detail

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/05/KURSI-RODA-tawaf-539619810.jpg" alt="SIAP MEMBANTU: Petugas haji berkomunikasi dengan jemaah lansia yang akan tawaf menggunakan jasa kursi roda di Masjidilharam, Minggu (4/6)." width="100%">
<figcaption>SIAP MEMBANTU: Petugas haji berkomunikasi dengan jemaah lansia yang akan tawaf menggunakan jasa kursi roda di Masjidilharam, Minggu (4/6).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Meski tidak sebanyak tahun ini, jumlah jemaah haji lansia pada musim haji 2024 masih cukup besar. Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas memastikan layanan ramah lansia dilanjutkan. Sosialisasinya dilakukan sejak bimbingan atau manasik haji. Menag mengatakan, pada musim haji 2023, ada 61.536 jemaah lansia. Selain itu, ada 5.791 jemaah penyandang disabilitas (difabel). Pada periode 2023 itu juga, Kemenag tidak membuka usulan pendamping jemaah lansia. Pelayanan kepada jemaah lansia sepenuhnya dilakukan para petugas haji. &rdquo;Untuk diketahui, (musim haji 2023, Red) ini adalah jumlah haji lansia terbanyak dalam sejarah penyelenggaraan ibadah haji Indonesia,&rdquo; katanya dalam paparan capaian kerja Kemenag 2023 di Jakarta kemarin (28/12). Yaqut menjelaskan, di lapangan ada inovasi pelayanan haji lansia yang dilakukan petugas. Di antaranya menyiapkan bubur untuk sarapan. Juga layanan safari wukuf secara khusus bagi 129 jemaah lansia dan penyandang disabilitas. &rdquo;Ini menjadi legasi baik karena beberapa tahun ke depan masih banyak jemaah haji Indonesia yang lansia,&rdquo; ungkapnya. Layanan haji ramah lansia akan terus dijalankan dengan sejumlah pembaharuan atau modifikasi pelayanan. Untuk musim haji 2024, lanjut Yaqut, diperkirakan jumlah jemaah haji lansia mencapai 46 ribu orang. Seiring dengan panjangnya antrean, jumlah jemaah haji lansia akan terus ada. Apalagi, kecenderungan masyarakat Indonesia mendaftar haji di usia pensiun kerja atau di atas umur 50 tahun. Direktur Bina Haji Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Arsad Hidayat mengatakan, setiap tahun jumlah jemaah haji lansia sangat besar. Sebab, sistem pendaftaran dibuka sepanjang tahun. &rdquo;Artinya, siapa saja yang punya uang bisa berangkat. Ini menyebabkan ke depannya setiap tahun penyelenggaraan haji akan didominasi jemaah lansia,&rdquo; terangnya. (wan/c9/fal)

Menag Yaqut Cholil Qoumas memastikan layanan ramah lansia dilanjutkan. Sosialisasinya dilakukan sejak bimbingan atau manasik haji.

Kemenag Lanjutkan Layanan Haji Ramah Lansia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/03/cek-kamar-jemaah-haji-3180126920.jpg" alt="Tim Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemenag meninjau layanan hotel untuk jemaah haji di Arab Saudi." width="100%">
<figcaption>Tim Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemenag meninjau layanan hotel untuk jemaah haji di Arab Saudi.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Kementerian Agama (Kemenag) mulai menerjunkan tim untuk mencari akomodasi jemaah haji di Arab Saudi. Pencarian layanan itu mendapatkan pendampingan dari tim Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemenag mengawal proses tersebut. Supaya memberikan jaminan pelayanan yang maksimal. Inspektur Investigasi pada Itjen Kemenag Ahmadun mengatakan mereka mengirimkan tim pendampingan pengadaan barang dan jasa bidang akomodasi penyelenggaraan ibadah haji di Arab Saudi. Tim ini bertugas dari 27 November sampai 7 Desember 2023. Dia mengatakan, proses pendampingan menjadi komitmen Itjen Kemenag untuk memastikan kesiapan layanan di Makkah. Salah satunya terkait hotel jemaah. "Berdasarkan hasil verifikasi lapangan, salah satunya adalah proses Kasyfiyah, persiapan penyelenggaraan haji nanti ditinjau dari aspek akomodasi akan lebih siap," tutur Ahmadun di Kantor Urusan Haji KJRI Jeddah pada Minggu (3/12) waktu Indonesia. Dia menjelaskan proses Kasyfiyah juga dilakukan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi serta meningkatkan berbagai aspek yang dirasa perlu ditingkatkan. Hal ini untuk memastikan setiap pelayanan dalam penyelenggaran haji sudah sesuai atau bahkan melebihi standar dan harapan jemaah haji Indonesia. Berdasarkan Pedoman Penyediaan Akomodasi Jemaah Haji Indonesia di Arab Saudi Tahun 1445 H/2024 M proses kasyfiyah hanya dilakukan bagi calon akomodasi yang lolos verifikasi persyaratan. Yaitu persyaratan administrasi dan jaraknya (ke Masjidil Haram) tidak melebihi ketentuan yang ditetapkan oleh Kemenag. "Kami di sini terus bersinergi untuk memastikan bahwa jemaah haji Indonesia dapat melaksanakan ibadah dengan penuh rasa khusyuk, nyaman, dan tenang dengan tetap mengutamakan faktor keselamatan," jelasnya. Sementara itu, Inspektur Jenderal Irjen Kemenag Faisal Ali Hasyim berpesan kepada tim yang bertugas untuk mengawal seluruh tahapan proses pengadaan layanan jemaah haji di Saudi ini hingga selesai. Faisal juga menyoroti titik krusial yang akan menjadi fokus pendampingan penyelenggaraan ibadah haji. "Adanya tambahan jemaah sebanyak 20 ribu pada pelaksanaan haji tahun 1445 H/2023 M, perlu persiapan dalam pelayanan akomodasi, katering dan transportasi," katanya. Termasuk mitigasi risiko yang mungkin timbul saat pelaksanaan haji nanti. Dia menegaskan misi mereka adalah mengawal untuk keberhasilan pelaksanaan haji tahun depan.

Kementerian Agama (Kemenag) RI mulai menerjunkan tim untuk mencari akomodasi jemaah haji di Arab Saudi.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#layanan haji

Berita Terkini