<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/20/BPJS-20-A-3652723600.jpg" alt="Ilustrasi kartu keanggotaan BPJS Kesehatan. (Dok.JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kartu keanggotaan BPJS Kesehatan. (Dok.JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 pengganti Perpres 82/2018 tentang Jaminan Kesehatan yang baru terbit memicu kegaduhan. Persoalannya, tidak ada penjelasan mendetail perihal kelas rawat inap standar (KRIS). Selama ini, pada kelas perawatan rumah sakit terdapat kelas 1 hingga 3. Itu menentukan jumlah tempat tidur di dalam satu ruangan. Begitu juga iuran peserta BPJS Kesehatan yang dibagi tiga. Yakni, kelas 1 Rp 150.000, kelas 2 Rp 100.000, dan kelas 3 Rp 42.000 dengan subsidi pemerintah Rp 7.000 menjadi Rp 35.000. Pada Pasal 46A Perpres 59/2024 dinyatakan bahwa ruang dan fasilitas rawat inap di rumah sakit memiliki standar. Lalu, pasal itu berhubungan dengan Pasal 103B yang menyebut standar yang dimaksud adalah kelas rawat inap standar (KRIS) yang harus dilaksanakan secara menyeluruh oleh rumah sakit pada 30 Juni 2025. Pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia (UI) Lina Miftahul Jannah mengaku sudah membaca ketentuan baru mengenai layanan rawat inap BPJS Kesehatan yang baru disahkan Presiden Jokowi. &rdquo;Jadi, yang ada di kepala saya, kelas-kelas itu sudah tidak ada lagi,&rdquo; katanya kemarin (14/5). Melalui peraturan tersebut, pemerintah ingin menyeragamkan atau membuat standar pelayanan di rumah sakit untuk pasien BPJS Kesehatan. Selama ini, dari pengamatannya, kondisi pelayanan rawat inap di rumah sakit berbeda-beda. Di kelas 3, misalnya, ada RS yang kamarnya diisi sampai enam pasien. Di RS lain, kamar untuk kelas yang sama bisa diisi lebih dari enam pasien. Begitu pun untuk fasilitas seperti kamar mandi, ada yang di luar dan di dalam. Lina mengatakan, upaya penyeragaman atau standardisasi tersebut bukan berarti tidak ada kelas-kelas rawat inap di RS. Menurut Lina, aturan terbaru tersebut hanya acuan besarnya. Nanti diatur dengan ketentuan yang lebih teknis. Termasuk juga pengklasifikasian KRIS. Pada kesempatan lain, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebutkan, perpres itu bukan untuk menghapus kelas rawat inap yang selama ini ada. KRIS adalah untuk menyederhanakan standar dan meningkatkan kualitas ruang rawat inap. &rdquo;Nanti permenkesnya sebentar lagi keluar sesudah Pak Presiden tanda tangan,&rdquo; ujarnya. Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Agus Suprapto yang dihubungi terpisah menjelaskan bahwa selama ini ruang rawat inap di setiap rumah sakit bervariasi. Terkadang kelasnya sama, tapi kondisi di ruangan itu berbeda antara satu rumah sakit dan rumah sakit yang lain. &rdquo;Misal, ada yang punya saluran untuk oksigen, ada yang tidak. Ada yang kamar mandinya di dalam, ada yang di luar,&rdquo; tuturnya kepada Jawa Pos.Sehingga, KRIS berfungsi untuk memberikan standar nonmedis kepada rumah sakit. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014650297/jokowi-resmi-hapus-kelas-123-bpjs-kesehatan-diganti-kris-berlaku-mulai-30-juni-2025">Jokowi Resmi Hapus Kelas 1,2,3 BPJS Kesehatan, Diganti KRIS Berlaku Mulai 30 Juni 2025</a> Pemerintah menetapkan ada 12 standar yang harus dipenuhi rumah sakit. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 46A Perpres 59/ 2024. Di antaranya, kepadatan ruang rawat inap maksimal 4 (empat) tempat tidur dengan jarak antartepi tempat tidur minimal 1,5 meter. Lalu, komponen bangunan yang digunakan tidak memiliki tingkat porositas yang tinggi serta ventilasi udara memenuhi pertukaran udara pada ruang perawatan biasa minimal 6 (enam) kali pergantian udara per jam. Selain itu, pencahayaan ruangan buatan mengikuti kriteria standar 250 lux untuk penerangan dan 50 lux untuk pencahayaan tidur dan kelengkapan tempat tidur berupa adanya dua kotak kontak dan nurse call pada setiap tempat tidur. Agus menyatakan belum ada penetapan tarif iuran. Sebab, itu akan dibahas lebih lanjut dan mempertimbangkan banyak hal. Pun, belum ada pembahasan terkait manfaat layanan yang akan diberikan. &rdquo;Untuk besaran iuran dan yang lainnya masih menggunakan perpres sebelumnya. Perpres 82/2019, Perpres 64/2020,&rdquo; katanya. BPJS Kesehatan juga menampik adanya penghapusan kelas rawat inap menyusul keluarnya Perpres 59/2024. Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizzky Anugerah menegaskan, aturan anyar itu menyebut mekanisme pelaksanaan KRIS akan diatur lebih lanjut melalui peraturan menteri kesehatan (permenkes). &rdquo;Kebijakan KRIS ini masih akan dievaluasi penerapannya oleh menteri kesehatan dengan melibatkan BPJS Kesehatan, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), dan pihak-pihak terkait lainnya,&rdquo; kata Rizzky. Dari perspektif BPJS Kesehatan, kata dia, KRIS sebetulnya upaya untuk meningkatkan standar kualitas pelayanan di fasilitas kesehatan. (lyn/wan/c6/fal)

Persoalannya, tidak ada penjelasan mendetail perihal kelas rawat inap standar (KRIS) setelah terbitnya Perpres Nomor 59 Tahun 2024.

Setelah Perpres 59/2024 Terbit, Layanan BPJS Kesehatan untuk Kamar Rawat Inap Maksimal 4 Pasien

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/PHOTO-2021-09-15-20-20-33.jpg" alt="Para narasumber dalam kegiatan webinar internasional bekerja sama dengan National Health Service (NHS) Inggris, Universitas Coventry Inggris, dan National Health Security Office (NHSO) Thailand di Jakarta (15/09)." width="100%">
<figcaption>Para narasumber dalam kegiatan webinar internasional bekerja sama dengan National Health Service (NHS) Inggris, Universitas Coventry Inggris, dan National Health Security Office (NHSO) Thailand di Jakarta (15/09).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Salah satu tujuan dari terselenggaranya program jaminan kesehatan bagi sebuah negara adalah peningkatan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Namun, yang menjadi tantangan adalah bagaimana menyediakan akses layanan kesehatan yang terjangkau, efisien, efektif serta berkeadilan.  Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengungkapkan, saat ini Indonesia melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) berupaya memastikan layanan kesehatan yang dibutuhkan masyarakat tersedia. Skema pembiayaan yang diadopsi saat ini juga diharapkan dapat menjembatani kebutuhan kesehatan masyarakat dengan ketersediaan anggaran yang dimiliki Pemerintah.  “Kita tidak bisa menutup mata, bahwa kemajuan teknologi kesehatan dan layanan medis terbaru dapat membantu atas pemulihan kesehatan bahkan penyelamatan nyawa individu. Namun terhadap nilai dari efektivitas layanan serta kemampuan anggaran yang dimiliki masih menjadi area yang harus didiskusikan bersama. Semua pemangku kepentingan perlu dilibatkan,” kata Ghufron, saat membuka kegiatan webinar internasional bekerja sama dengan National Health Service (NHS) Inggris, Universitas Coventry Inggris, dan National Health Security Office (NHSO) Thailand di Jakarta (15/09).  Ghufron mengungkapkan, untuk menjawab isu terkait efektivitas layanan terhadap biaya ini, Program JKN-KIS mengadopsi sistem pembayaran mulai dari kapitasi, INA-CBG’s maupun fee for service bagi layanan-layanan tertentu. Hal ini menunjukkan, bahwa Program JKN-KIS tetap menerapkan sistem belanja strategis sesuai dengan amanah perundangan yang berlaku. BPJS Kesehatan terus mencari sistem yang tepat yang disesuaikan dengan kondisi perkembangan zaman.  “Untuk itu, melalui diskusi antar negara dalam seminar internasional ini kita harap dapat menjadi ajang saling berbagi pengetahuan dan pengalaman antar pengelola jaminan kesehatan . Hal ini juga sesuai dengan budaya BPJS Kesehatan yaitu sebagai learning organization, dan diharapkan dapat berdampak pada penguatan strategi dan kebijakan dalam Program JKN-KIS ke depannya,” ujar Ghufron, yang saat ini juga terpilih menjadi Ketua Komisi Kesehatan atau Technical Commission on Medical Care and Sickness Insurance (TC HEALTH) International Social Security Association (ISSA) Periode 2020-2022 yang beranggotakan sekitar 160 negara.  Dalam seminar internasional tersebut, terdapat diskusi bertemakan 'Jaminan Kesehatan' yang membahas tentang tantangan, inovasi serta peningkatan kualitas layanan terutama penyesuaian akibat adanya pandemi Covid-19. Sebagai pembicara adalah BPJS Kesehatan, National Health Service (NHS) Inggris serta National Health Security Office (NHSO) Thailand, dan dipandu oleh Universitas Conventry Inggris.

Seminar Internasional, BPJS Kesehatan Paparkan Efektivitas Layanan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/BPJS-TES.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Yohanista Servasia Alinda,39, merupakan segmen peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang berkunjung ke Kantor BPJS Kesehatan untuk mengurus perubahan data, Senin (11/05). Dalam kesempatan tersebut, ia mengapresiasi pelayanan yang diterima dari petugas BPJS Kesehatan di lingkungan kantor.  “Menurut saya protokol pencegahan penyebaran Covid-19 di kantor ini sudah sangat baik dan lengkap, termasuk petugas yang melayani peserta dengan masker, sarung tangan dan face shied, penyediaan tempat cuci tangan dan pengukuran suhu tubuh. Hal ini membuat saya merasa aman dan nyaman ketika masuk ke kantor ini. Menurut saya ini adalah bagian dari pelayanan prima kepada peserta,” jelas Alinda.  Alinda juga merasa senang mendapatkan pelayanan dan penjelasan yang ramah dan cepat dari petugas frontliner. Padahal, ia mengaku sempat khawatir pelayanannya akan berbelit. Namun hal tersebut tak dialaminya.  “Mungkin karena adanya pelayanan terbatas sehingga kunjungan peserta tidak banyak, saya dilayani dengan cepat dan ramah. Awalnya saya ragu apakah saya akan dilayani dengan baik karena adanya imbauan physical distancing, tetapi ternyata pelayanan yang diberikan tetap sama baiknya dengan hari-hari sebelumnya. Ternyata pelayanan prima masih diterapkan meskipun di tengah upaya pencegahan penyebaran Covid-19 yang harus diikuti peserta,” ungkap Alinda.  Alinda juga berpesan kepada peserta JKN-KIS yang dapat mengakses layanan secara online atau telepon agar memanfaatkan fasilitas tersebut sehingga tidak perlu berkunjung ke kantor BPJS Kesehatan.  “Saya rasa sudah banyak peserta lain yang memanfaatkan layanan BPJS Kesehatan secara online ya. Kita dapat melihat kunjungan peserta tidak terlalu banyak dan tidak ada kerumunan. Saya juga mengimbau peserta yang bisa mengakses layanan secara online atau melalui telepon tidak perlu berkunjung ke kantor BPJS Kesehatan, cukup dari rumah saja, kecuali pelayanan yang mendesak. Saya yakin layanan online juga sama baiknya dengan layanan di Kantor BPJS Kesehatan,” ujar Alinda.

Alinda Puji Layanan BPJS Kesehatan Manokwari