<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/26/1001319909-2801579605.jpg" alt="Ilustrasi Surabaya sebagai Kota Layak Anak Dunia. (Antara)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Surabaya sebagai Kota Layak Anak Dunia. (Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kota Surabaya resmi menjadi Kota Layak Anak Dunia ditandai dengan akreditasi dari United Nations Children's Fund (Unicef). Penobatan itu juga diperkuat dengan bergabung bersama jaringan global Child Friendly Cities Initiative (CFCI) bersama kota layak anak di seluruh dunia. Surabaya menjadi kota pertama di Indonesia yang mendapat akreditasi Unicef sebagai Kota Layak Anak Dunia. Hal itu menandakan Pemkot Surabaya memang serius dalam mewujudkan Kota Pahlawan sebagai kota layak anak. &rdquo;Pencapaian ini menunjukkan bahwa Surabaya telah memenuhi standar internasional dalam menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan inklusif bagi anak-anak,&rdquo; kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kota Surabaya Irvan Wahyudrajad seperti dikutip dari Antara. Untuk mewujudkan sebagai kota layak anak dunia, Pemkot Surabaya telah melakukan sejumlah inisiatif yang diwujudkan dengan sejumlah langkah strategis. Pertama, kebijakan yang berkelanjutan untuk anak. Termasuk pengembangan infrastruktur dan layanan publik yang ramah anak serta kebijakan yang humanis bagi seluruh anak di Surabaya. Pengadaan infrastruktur layak anak antara lain pembangunan Rumah Anak Prestasi (RAP) pada empat wilayah di Kota Surabaya, pembangunan sekretariat FAS serta podcast Si Arek FAS. Selain itu, dibangun juga pusat informasi sahabat anak, pembangunan 487 Puspaga Balai RW, dan pembangunan dua day care baru milik Pemkot Surabaya. Kedua, pemkot juga melibatkan anak-anak dalam proses pembangunan, mulai dari tingkat kelurahan hingga kota. Anak-anak Surabaya secara aktif terlibat dalam berbagai forum publik, termasuk Musrenbang di tingkat kelurahan, kecamatan, dan kota, Musrenbang RPJPD, Forum Perangkat Daerah, serta berbagai Forum Konsultasi Publik. &rdquo;Itu memastikan suara mereka didengar dan diperhitungkan,&rdquo; imbuh Irvan Wahyudrajad. Ketiga, Surabaya meraih penghargaan Kota Layak Anak (KLA) Utama enam kali berturut-turut dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA). Keempat, terwujudnya kolaborasi Heksahelix yang melibatkan pemerintah, akademisi, komunitas, dunia usaha, media, dan organisasi internasional, untuk mendukung program ramah anak. Contohnya antara lain Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Kota Surabaya dan Jurnalis Sahabat Anak. &rdquo;Langkah kelima adalah penguatan kelembagaan dan kebijakan KLA dengan Penerbitan dua Perwali baru yaitu Perwali Nomor 61 Tahun 2024 tentang Mekanisme Penyelenggaraan Kota Layak Anak dan Perwali Nomor 62 Tahun 2024 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pemberian Perlindungan Khusus Kepada Anak,&rdquo; terang Irvan. Selain lima langkah tersebut, pemkot juga memfasilitasi anak-anak di wilayah setempat dengan berbagai program inovatif, seperti Sistem Informasi Kota Layak Anak Surabaya (Si TALAS). Melalui sistem tersebut anak-anak bisa terlibat langsung dalam proses pembangunan di Kota Surabaya, mulai dari proses perencanaan, implementasi, sampai monitoring, dan evaluasi. &rdquo;Pengakuan ini sekaligus menjadi pengingat akan komitmen berkelanjutan Pemkot Surabaya untuk terus melindungi dan memajukan kesejahteraan anak-anak di masa yang akan datang,&rdquo; tandas Irvan.

Kota Surabaya resmi menjadi Kota Layak Anak Dunia yang ditandai dengan akreditasi dari United Nations Children's Fund (Unicef)

Surabaya Sah Jadi Kota Layak Anak Dunia Pertama di Indonesia Pasca Raih Akreditasi dari Unicef, Terapkan 5 Langkah Inisiatif Berikut

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/18/martadi-Sosialisasi-KAS-RPA-5-3109994073.jpg" alt="Koordinator Tim KAS-RPA Kota Surabaya Martadi saat sosialisasi program KAS-RPA kepada perwakilan dari 29 kecamatan se-Surabaya di lantai 4 Gedung Siola, Surabaya, Rabu (17/5)." width="100%">
<figcaption>Koordinator Tim KAS-RPA Kota Surabaya Martadi saat sosialisasi program KAS-RPA kepada perwakilan dari 29 kecamatan se-Surabaya di lantai 4 Gedung Siola, Surabaya, Rabu (17/5).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemerintah Kota Surabaya mengoptimalkan sosialisasi program Kampunge Arek Suroboyo Ramah Perempuan dan Anak (KAS-RPA) sebagai upaya menekan kasus kekerasan perempuan dan anak di Kota Pahlawan. &rdquo;Program tersebut merupakan bagian dari terjemahan Surabaya Kota Responsif Gender juga sebagai Kota Layak Anak (KLA),&rdquo; kata Koordinator Tim KAS-RPA Kota Surabaya Martadi seperti dilansir dari Antara di Surabaya, Kamis (18/5). Menurut dia, program KAS-RPA telah disosialisasikan kepada perwakilan dari 29 kecamatan se-Surabaya di lantai 4 Gedung Siola, Surabaya, Rabu (17/5). Tujuan sosialisasi KAS-RPA yakni untuk meningkatkan pemberdayaan di kelurahan dan kecamatan yang belum maksimal menggerakkan program KAS-RPA. &rdquo;Ini agar semua lebih responsif menangani masalah yang melibatkan perempuan dan anak. Kalau kami ingin menyebut kota itu layak anak, ya, di kecamatan sampai dengan kelurahan juga harus layak anak,&rdquo; ujar Martadi. Martadi menyampaikan, program tersebut bukan untuk perlombaan antar kampung, akan tetapi dijalankan secara berkelanjutan untuk memberikan pendampingan terhadap perempuan dan anak. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB), turut melibatkan mahasiswa serta lembaga perlindungan dan anak untuk memberikan bimbingan di 29 kecamatan yang belum maksimal menerapkan responsif gender dan layak anak. &rdquo;Jadi yang kami undang dalam sosialisasi ini adalah kecamatan yang kampung-kampungnya kurang maksimal atau belum tersentuh program ini,&rdquo; ucap Martadi. Martadi menargetkan, pada 2023 seluruh kampung di Surabaya sudah tersentuh seluruhnya dalam menerapkan responsif gender dan layak anak. Indikator kampung tersebut bisa disebut responsif gender, yaitu sudah ada kebijakan dari kelurahan dan kecamatan mengenai program KAS-RPA. Sedangkan yang kedua, lanjut dia, adanya sumber daya manusia (SDM) yang menangani persoalan responsif gender dan layak anak. Ketiga, ketersediaan sarana dan prasarana serta alokasi dana penunjang untuk kampung responsif gender dan layak anak. &rdquo;Keempat adalah data permasalahan gender dan anak yang terjadi di suatu kampung dan kelima yakni program riil yang diterapkan di lapangan dalam menangani permasalahan gender dan layak anak,&rdquo; papar Martadi. &rdquo;Agar program ini berjalan maksimal, kami bersama pemkot memberikan ruang kepada mahasiswa dan lembaga swadaya masyarakat ke dalam program ini. Setelah kami rekrut, akan dibekali mengenai program ini agar sama persepsinya dengan program ini secara berkelanjutan. Kalau hanya mengandalkan jajaran DP3A-PPKB tentu akan kurang maksimal,&rdquo; terang Martadi. Martadi berharap, mengatasi persoalan responsif gender dan anak ini bisa terus dilakukan di Surabaya. Semakin kompleksnya persoalan kasus kekerasan perempuan dan anak di perkotaan, dia ingin kasus-kasus tersebut bisa ditangani secara berkelanjutan dan tidak menunggu saat terjadi permasalahan. &rdquo;Oleh karena itu harus dibangun mulai dari hulu ke hilir, juga diimbangi dengan kegiatan-kegiatan preventif di perkampungan untuk menekan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak,&rdquo; papar Martadi.

Pemkot Surabaya optimalkan program Kampunge Arek Suroboyo Ramah Perempuan dan Anak untuk menekan kasus kekerasan perempuan dan anak

Program KAS-RPA Tekan Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak di Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/LAYAK-ANAK-SURABAYA.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Tim Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) memantau sejumlah fasilitas anak di Kota Surabaya, Kamis (7/7). Dalam kegiatan itu, tim Kementerian PPPA menilai Kota Pahlawan tetap layak menyandang predikat sebagai kota layak anak (KLA) atau tidak.  Sebanyak 24 indikator penilaian diverifikasi satu per satu. Misalnya, ketersediaan fasilitas layak anak di ruang publik seperti taman kota dan kantor-kantor layanan pemerintah. Petugas juga melihat fasilitas selter untuk anak korban kekerasan serta menanyakan kasus pernikahan dini hingga produk regulasi yang berpihak kepada anak.  Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan dan Pendidikan Kementerian PPPA Rohika Kurniadi Sari menyatakan, capaian output dari 24 indikator menunjukkan bahwa Surabaya sudah berkomitmen mempertahankan predikat kota layak anak. Saat ini Surabaya berstatus KLA utama. ”Komitmennya sudah terimplementasi dengan baik,” ujarnya.  Secara umum, sambung dia, Surabaya sudah memenuhi parameter sebagai kota layak anak tingkat nasional. Itu tecermin dari dukungan berbagai stakeholder. Mulai APBD, dunia pendidikan, pentahelix, hingga perusahaan. ”Ini harus berkelanjutan,” tutur Rohika.  Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan (DP3K) Jatim Restu Novi Widiani menyampaikan bahwa Surabaya menjadi satu-satunya KLA utama di Jatim. Predikat itu disandang selama empat tahun terakhir. ”Mudah-mudahan bisa naik lagi,” katanya.  Restu mengingatkan, Pemkot Surabaya punya PR mengantisipasi kenakalan remaja. Saat ini tercatat ada 278 ribu anak usia 13–19 tahun. Pada usia itu, anak rentan mengalami permasalahan sosial.  Karena itu, pihaknya berharap banyak kepada orang tua dan sekolah untuk mencegah terjadinya kenakalan remaja. ”Khususnya orang tua. Mereka harus lebih sensitif jika ada perubahan perilaku anak,” tegas Restu. Tahun lalu, sambung dia, tercatat ada 76 anak yang mengalami kekerasan.

Surabaya Berkomitmen Pertahankan Predikat Kota Layak Anak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/RPTRA-Dery-Ridwansah-9.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berhasil meraih penghargaan Pelopor Provinsi Layak Anak 2019 dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) pada Selasa (23/7) malam. Penghargaan yang didapatkan bertepatan dengan peringatan Hari Anak Nasional tersebut merupakan bagian dari Percepatan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) menuju Indonesia Layak Anak atau IDOLA 2030.  “Kategori penghargaan Pelopor Provinsi Layak Anak baru pertama kali diberikan pada tahun 2019 ini kepada Provinsi yang 100 persen seluruh Kota/Kabupatennya masuk kategori Layak Anak (KLA). Alhamdulillah, kita bersyukur DKI Jakarta termasuk dari empat provinsi di Indonesia yang mendapatkan penghargaan ini,” ujar Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (DPPAPP) Provinsi DKI Jakarta, Tuty Kusumawati dalam keterangan tertulisnya, Rabu (24/7).  Selain DKI Jakarta daerah lain yang turut mendapat pengharga yakni Daerah Istimewa Jogjakarta, Banten, dan Kepulauan Riau. Prestasi ini menambah daftar penghargaan yang diterima DKI dalam 1 tahun terkahir. Tercatat pada 2018, DKI juga dianugerahi sebagai Provinsi Penggerak Pengembangan Kota/Kabupaten Layak Anak, Sekolah Ramah Anak MTS 13 Jakarta Selatan, inisiasi pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (UPT P2TP2A), dan pencapaian cakupan akte kelahiran terbanyak untuk Suku Dinas Dukcapil Jakarta Barat.  Pada 2019 ini, Pemprov DKI Jakarta juga mendapatkan penghargaan lainnya dari Kementerian PPPA, yakni kategori Puskesmas Ramah Anak untuk Puskesmas Kecamatan Ciracas Jakarta Timur dan Puskesmas Cempaka Putih Jakarta Pusat dalam mewujudkan Kota Layak Anak. “Provinsi DKI Jakarta mendapatkan peghargaan sebagai Pelopor tersebut karena sejak tahun 2018 lalu berhasil mendorong seluruh lima Kota dan satu Kabupaten Adminitrasi menuju Kota/Kabupaten Layak Anak,” ungkap Tuty.  Dalam penilaian ajang KLA, diketahui dilakukan oleh tim yang beranggotakan Pakar Anak, Kementerian/lembaga (Kemenko PMK, Kemendagri, Bappenas, dan Kemenkumham), Setneg, Kantor Staf Presiden (KSP), serta Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Penilaian dilaksanakan melalui 4 tahap, yaitu penilaian mandiri, verifikasi administasi, verifikasi lapangan, dan finalisasi. Dalam penilaian KLA, Kementerian PPPA membagi ke dalam 5 kriteria, yakni pratama, madya, nindya, utama, dan KLA.  Pada tahun 2018 lalu, KLA tingkat Pratama diraih oleh wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat, Jakarta Utara, dan Jakarta Barat, serta Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Adapun wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan dan Jakarta Timur berhasil meraih KLA tingkat Madya di tahun yang sama.  “Ke depan, kita akan terus mendorong dan meningkatkan upaya bersama secara kolaboratif dalam mencapai 24 indikator KLA,” pungkas Tuty.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/RPTRA-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Anak-anak asyik bermain di RPTRA. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)  Sebagai informasi, 24 indikator yang menjadi dasar Kota/Kabupaten Layak Anak terbagi dalam 6 dimensi, antara lain:  1. Kelembagaan - Perda KLA - KLA terlembaga - Keterlibatan masyarakat, dunia usaha maupun media  2. Hak Sipil dan Kebebasan - Akta Kelahiran - Informasi Layak Anak - Partisipasi Anak  3. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif - Tingkat Perkawinan Anak - Lembaga Konsultasi bagi Anak dan/atau Keluarga - Lembaga pengasuhan anak alternatif - Infrastruktur ramah anak  4. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan - Persalinan di Fasilitas Kesehatan - Prevalensi Gizi - Pemberian Makan Bayi dan Anak (PMBA) - Fasilitas Kesehatan dengan pelayanan ramah anak - Air minum dan sanitasi - Kawasan tanpa rokok  5. Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya - Pendidikan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (PAUD HI) - Wajib Belajar 12 tahun - Sekolah Ramah Anak (SRA) - Pusat Kreativitas Anak (PKA)  6. Perlindungan Khusus - Korban kekerasan dan eksploitasi - Korban pornografi dan situasi darurat - Penyandang disabilitas - Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), terorisme, dan stigma

Pemprov DKI Jakarta Raih Penghargaan Pelopor Provinsi Layak Anak 2019

layak anak

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#layak anak

Berita Terkini

Surabaya Sah Jadi Kota Layak Anak Dunia Pertama di Indonesia Pasca Raih Akreditasi dari Unicef, Terapkan 5 Langkah Inisiatif Berikut

Program KAS-RPA Tekan Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak di Surabaya

Surabaya Berkomitmen Pertahankan Predikat Kota Layak Anak

Pemprov DKI Jakarta Raih Penghargaan Pelopor Provinsi Layak Anak 2019

Download Aplikasi JawaPos.com