<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/15/lawson-1355726357.jpg" alt="ILUSTRASI Lawson. (istimewa)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI Lawson. (istimewa)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (AMRT) atau Alfamart resmi membeli saham PT Lancar Wiguna Sejahtera (Lawson) dari PT Midi Utama Indonesia (Alfamidi).&nbsp;Dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Alfamart telah membeli 70 persen saham Lawson atau setara dengan 1,48 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp 200,45 miliar. "Perseroan melakukan penandatanganan akta jual beli pembelian 1.484.855.160 lembar saham dalam PT Lancar Wiguna Sejahtera dari PT Midi Utama Indonesia dengan harga pelaksanaan sebesar Rp135 per lembar saham atau setara dengan nilai transaksi sebesar Rp 200.455 juta," kata Corporate Secretary AMRT, Tomin Widian dikutip Kamis (15/5). Lebih lanjut, Tomin menjelaskan bahwa transaksi tersebut bukan termasuk transaksi benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam POJK 42/2020 serta tidak termasuk transaksi material sebagaimana diatur dalam POJK 17/2020. Sehingga tidak perlu melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk mendapatkan persetujuan para pemegang saham. Sebelumnya, pihak Alfamidi menyampaikan bahwa penandatangan Akta Jual Beli ini merupakan pemenuhan persyaratan pendahuluan yang diatur dalam perjanjian jual beli saham bersyarat yang telah disampaikan MIDI pada 9 April 2025.&nbsp;Adapun dana yang diperoleh atas transaksi ini akan digunakan Alfamidi untuk mendukung operasional belanja modal. Selain itu, dari aksi korporasi ini juga perseroan bisa fokus pada portofolio bisnis di bidang perdagangan eceran. Usai transaksi ini, Direktur sekaligus Sekretaris Perusahaan Midi Utama Suantopo Po berharap MIDI bisa memperbaiki dan meningkatkan kinerja keuangan perseroan, baik dari sisi laporan laba rugi maupun arus kas. "Sehingga diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi seluruh pemegang saham Perseroan pada masa yang akan datang," ujar Suantopo. Dalam menjalankan kegiatan usaha di bidang perdagangan eceran, per 31 Desember 2024 perseroan telah mengoperasikan 2.368 gerai minimarket dengan merek Alfamidi, 62 gerai supermarket dengan merek Alfamidi super, dan 5 gerai buah dengan merek Midi fresh.&nbsp;Sedangkan Lawson sebagai entitas anak, mengoperasikan 374 gerai convenience store dengan merek Lawson yang penjualannya sebagian besar merupakan produk makanan siap saji. Pemilik saham Lawson sebelumnya adalah PT Midi Utama Indonesia Tbk alias Alfamidi (70 persen), PT Amanda Cipta Persada (20,34 persen), PT Cakrawala Mulia Prima (4,83 persen), dan PT Perkasa Internusa Mandiri (4,83 persen). Sedangkan saat ini Alfamidi telah menjual seluruh sahamnya di Lawson ke Alfamart.

Alfamart membeli 70 persen saham Lawson senilai Rp 200,45 miliar, dampaknya bagi perekonomian ritel Indonesia.

Alfamart Ambil Alih Lawson dari Alfamidi, Nilai Transaksi Ditaksir capai Rp 200 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/30/WhatsApp-Image-2023-08-29-at-214326-297084007.jpg" alt="Lawson gelar kegiatan Donor Darah Bakti Kemanusiaan di tiga lokasi Kantor Cabang Lawson di Tangerang, Sidoarjo, dan Jogjakarta." width="100%">
<figcaption>Lawson gelar kegiatan Donor Darah Bakti Kemanusiaan di tiga lokasi Kantor Cabang Lawson di Tangerang, Sidoarjo, dan Jogjakarta.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Sebanyak 151 labu darah berhasil terkumpul pada kegiatan Donor Darah Bakti Kemanusiaan di tiga lokasi Kantor Cabang Lawson di Tangerang, Sidoarjo, dan Jogjakarta, pada 16 &amp; 28 Agustus. Kegiatan kemanusiaan itu dilaksanakan bekerja sama dengan UDD Palang Merah Indonesia (PMI) melibatkan seluruh karyawan dan karyawati beserta jajaran manajemen pimpinan Lawson serta masyarakat di sekitar kantor cabang Lawson.&nbsp; &rdquo;Aktivitas donor darah merupakan bentuk kegiatan corporate social responsibility (CSR) Lawson. Melalui aksi sosial ini, kami berharap dapat menumbuhkan rasa kepedulian seluruh karyawan Lawson terhadap sesama,&rdquo; papar Firly Firlandi, Corporate Communication Manager Lawson Indonesia. Selain dapat menolong sesama, dari segi kesehatan kegiatan donor darah dapat memberikan banyak manfaat bagi pendonor. Firly menyatakan, Lawson konsisten melanjutkan kegiatan donor darah secara rutin ke seluruh kantor cabang. &rdquo;Kepedulian keluarga besar Lawson dalam mendukung program berbagi untuk sesama, khusus ketersediaan donor darah cukup tinggi. Hal itu terlihat dari antusias peserta yang mendaftar berjumlah ratusan orang,&rdquo; papar Firly. PT Lancar Wiguna Sejahtera merupakan perusahaan pengelola convenience store asal Jepang yang mengoperasionalkan Lawson di Indonesia. Selain berkomitmen menggeber kegiatan sosial, Firly mengungkapkan, pihaknya juga terus berupaya menjaga standar produk Lawson. Dia memastikan, seluruh produk yang disediakan komitmen pada halal, agar masyarakat Indonesia nyaman dan aman untuk mengonsumsi produk-produk unggulan Lawson. &rdquo;Semua dibuktikan telah diraihnya sertifikat halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama Republik Indonesia,&rdquo; ucap Firly.

Lawson gelar Donor Darah Bakti Kemanusiaan di Kantor Cabang Lawson di Tangerang, Sidoarjo, dan Jogjakarta, sebagai bentuk kegiatan CSR

Lawson Gelar Donor Darah di Sidoarjo, Tangerang, dan Jogjakarta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/19/WhatsApp-Image-2023-07-19-at-204946-935856725.jpg" alt="Gerai Lawson di Jalan Embong Malang Surabaya sudah buka sejak Minggu (16/7)." width="100%">
<figcaption>Gerai Lawson di Jalan Embong Malang Surabaya sudah buka sejak Minggu (16/7).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Gerai Lawson di Jalan Embong Malang Surabaya tak lagi dililit tulisan dilarang melintas dari Satpol PP Surabaya. Lawson sudah buka sejak Minggu (16/7) lalu. Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya Anas Karno mengatakan, sudah memastikan dan mengonfirmasi ke Pemkot Surabaya terkait Lawson yang kembali buka. Menurut politikus PDIP itu, seluruh proses yang dilalui Lawson sudah sesuai. &rdquo;Lawson juga sudah membayar retribusi. Kemudian, dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan sudah berkirim surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu jika sudah bisa dibuka,&rdquo; jelas Anas kepada JawaPos.com. Ketua Bappilu PDIP Surabaya itu mengimbau agar para pelaku industri yang berinvestasi di Surabaya atau mempunyai aktivitas industri bisa taat regulasi. Salah satunya masalah perizinan. &rdquo;Bukan apa-apa. Semua sudah digratiskan prosesnya terbuka dan jelas. Pendapatan yang masuk bisa mendongkrak pendapatan asli daerah Surabaya,&rdquo; jelas Anas. Anas menambahkan, pengawasa n selama ini untuk menjaga iklim investasi yang baik di Surabaya. Sehingga, para investor harus patuh terhadap aturan yang berlaku di Surabaya. &rdquo;Sehingga pengawasan atau kontrol harus dilakukan dengan keterlibatan partisipasi masyarakat. Dengan investasi yang masuk di Surabaya bisa berdampak baik bagi perekonomian kota Surabaya serta berdampak pula bagi kesejahteraan warga Surabaya,&rdquo; tutur Anas. Sebelumnya, Koordinator Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP Surabaya Eringgo Perkasa mengatakan, seluruh berkas perizinan Lawson Embong Malang sudah beres. &rdquo;Kurang pembayaran retribusi. Kalau sudah bayar retribusi, prosesnya sudah beres. Proses IMB yang sesuai peruntukkan sudah tuntas,&rdquo; jelas Eringgo kepada JawaPos.com. Eringgo menyatakan, pihaknya berkomitmen untuk memberikan kemudahan kepada para pelaku usaha yang membuka usaha di Surabaya. Dia menyampaikan, Pemkot Surabaya beri karpet merah untuk seluruh pelaku usaha. Eringgo menambahkan, Lawson Embong Malang sudah mengantongi Nomor Induk Berusaha (NIB) restoran risiko rendah. Nah, di PP 5 2021 pasal 4 disampaikan bahwa pelaku usaha wajib memiliki dua hal. Yakni, NIB dan persyaratan dasar seperti Surat Keterangan Rencana Kota Surabaya (SKRK), Izin Mendirikan Bangunan (IMB), rekomendasi lingkungan, tata drainase, hingga sertifikat laik fungsi (SLF). &rdquo;Nah, ketika belum memiliki IMB ya harus dibenarkan dulu karena sudah ada regulasinya peraturan presiden. Kami gelarkan karpet merah untuk para pelaku usaha di Surabaya. Supaya iklim usaha di Surabaya ini makin positif dan terkontraksi dengan baik,&rdquo; jelas Eringgo.

Gerai Lawson di Jalan Embong Malang  tak lagi dililit tulisan dilarang melintas dari Satpol PP. Lawson sudah buka sejak Minggu (16/7)

Lawson Embong Malang Surabaya Kembali Dibuka, DPRD Menilai Semua Sesuai Prosedur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/18/Untitledw-2625607691.jpg" alt="Lawson Embong Malang Surabaya disegel Satpol PP Surabaya." width="100%">
<figcaption>Lawson Embong Malang Surabaya disegel Satpol PP Surabaya.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Setelah penantian hampir sebulan, Lawson Embong Malang Surabaya bakal buka kembali. Setelah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Surabaya menyampaikan bahwa seluruh perizinan untuk Lawson Embong Malang tuntas. Koordinator Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP Surabaya Eringgo Perkasa mengatakan, seluruh berkas perizinan sudah beres. Namun, masih kurang satu. &rdquo;Kurang pembayaran retribusi saja ini. Kalau sudah bayar retribusi, prosesnya sudah beres kok. Proses IMB yang sesuai peruntukkan sudah tuntas,&rdquo; jelas Eringgo kepada JawaPos.com. Eringgo menyatakan, pihaknya berkomitmen untuk memberikan kemudahan kepada para pelaku usaha yang membuka usaha di Surabaya. Dia menyampaikan, Pemkot Surabaya beri karpet merah untuk seluruh pelaku usaha. Lawson Embong Malang Surabaya menjadi satu-satunya Lawson yang berdiri sendiri. Berbeda dengan Lawson lain yang menempel di minimarket, yang memang masih satu perusahaan. Salah seorang narasumber yang enggan disebutkan namanya mengatakan, Lawson Embong Malang Surabaya, menyewa tempat dengan biaya perkiraan Rp 5 miliar per 5 tahun. Bangunan yang sekarang disegel itu berdiri tepat di samping Alfamart dan sederet dengan Indomaret. &rdquo;Dua bangunan itu yang dipakai sama Lawson Embong Malang Surabaya. Dulu sebelum ini dipakai perkantoran tapi sudah lama sekali,&rdquo; ujar dia. Sementara itu, Sukri, salah seorang pedagang makanan yang lama bekerja di kawasan rumah kantor (rukan) di Embong Malang Surabaya mengaku, kesal dengan aroma tidak sedap dari belakang rukan di tempat pembuangan sementara (TPS). Diduga aroma tidak sedap itu dari limbah sisa makanan milik Lawson Embong Malang. &rdquo;Setiap hari dibuang di situ (paling belakang rukan),&rdquo; ungkap Sukri. Lawson Embong Malang Surabaya menjual produk olahan makanan khas Korea Selatan. Seperti udon, shrimp ball, hingga fish ball. Sebelumnya, Koordinator Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP Surabaya Erringgo Perkasa mengatakan, sebetulnya Lawson Embong Malang sudah mengantongi Nomor Induk Berusaha (NIB) restoran risiko rendah. Nah, di PP 5 2021 pasal 4 disampaikan bahwa pelaku usaha wajib memiliki dua hal. Yakni, NIB dan persyaratan dasar seperti Surat Keterangan Rencana Kota Surabaya (SKRK), Izin Mendirikan Bangunan (IMB), rekomendasi lingkungan, tata drainase, hingga sertifikat laik fungsi (SLF). &rdquo;Nah, ketika belum memiliki IMB ya harus dibenarkan dulu karena sudah ada regulasinya peraturan presiden. Kami gelarkan karpet merah untuk para pelaku usaha di Surabaya. Supaya iklim usaha di Surabaya ini makin positif dan terkontraksi dengan baik,&rdquo; jelas Erringgo. Lawson Embong Malang sudah mempunyai IMB tapi tidak sesuai peruntukan. Yaitu, IMB perkantoran dan pertokoan. Sementara praktik di lapangan, Lawson Embong Malang berusaha bukan untuk perkantoran atau pertokoan. &rdquo;Kami gayung bersambut, kami lihat Lawson Embong Malang cukup kooperatif juga. Maka, kami berkewajiban membantu, gampang kok mengurus IMB itu nggak sampai berbulan-bulan. Sebentar lagi juga buka, karena mereka langsung mengurus,&rdquo; terang Erringgo.

Lawson Embong Malang Surabaya bakal buka kembali setelah DPMPTSP Surabaya menyampaikan bahwa seluruh perizinan tuntas

Hore, Pemkot Surabaya Sampaikan Izin Lawson Embong Malang Sudah Selesai, Kurang Ini Saja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/18/Untitledw-2625607691.jpg" alt="Lawson Embong Malang Surabaya disegel Satpol PP Surabaya." width="100%">
<figcaption>Lawson Embong Malang Surabaya disegel Satpol PP Surabaya.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Lawson Embong Malang Surabaya menjadi satu-satunya Lawson yang berdiri sendiri. Berbeda dengan Lawson lain yang menempel di minimarket, yang memang masih satu perusahaan. Salah seorang narasumber yang enggan disebutkan namanya mengatakan, Lawson Embong Malang Surabaya menyewa tempat dengan biaya perkiraan Rp 5 miliar per 5 tahun. Bangunan yang sekarang disegel itu berdiri tepat di samping minimarket. &rdquo;Dua bangunan itu yang dipakai sama Lawson Embong Malang Surabaya. Dulu sebelum ini dipakai perkantoran tapi sudah lama sekali,&rdquo; kata dia. Sementara itu, Sukri, salah seorang pedagang makanan yang lama bekerja di kawasan rumah kantor (rukan) di Embong Malang Surabaya mengaku, kesal dengan aroma tidak sedap. Bau itu muncul dari belakang rukan di tempat pembuangan sementara (TPS). Dia menyebutkan, diduga aroma tidak sedap itu dari limbah sisa makanan milik Lawson Embong Malang. &rdquo;Setiap hari dibuang di situ (paling belakang rukan). Tolong itu diperbaiki,&rdquo; ungkap Sukri. Lawson Embong Malang Surabaya menjual produk olahan makanan khas Korea Selatan. Seperti udon, shrimp ball, hingga fish ball. Sebelumnya, Koordinator Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP Surabaya Erringgo Perkasa mengatakan, sebetulnya Lawson Embong Malang sudah mengantongi nomor induk berusaha (NIB) restoran risiko rendah. &nbsp;Nah, di PP 5 2021 pasal 4 disampaikan bahwa pelaku usaha wajib memiliki dua hal. Yakni, NIB dan persyaratan dasar seperti surat keterangan rencana Kota Surabaya (SKRK), izin mendirikan bangunan (IMB), rekomendasi lingkungan, tata drainase, hingga sertifikat laik fungsi (SLF). &rdquo;Nah, ketika belum memiliki IMB ya harus dibenarkan dulu karena sudah ada regulasinya. Kami gelarkan karpet merah untuk para pelaku usaha di Surabaya. Supaya iklim usaha di Surabaya ini makin positif dan terkontraksi dengan baik,&rdquo; jelas Erringgo. Lawson Embong Malang sudah mempunyai IMB tapi tidak sesuai peruntukan. Yaitu, IMB perkantoran dan pertokoan. Sementara praktik di lapangan, Lawson Embong Malang berusaha bukan untuk perkantoran atau pertokoan. Saat IMB tidak sesuai apa dampak terhadap kota Surabaya? Menurut Erringgi, dampak yang signifikan adalah terhadap pengeluaran pajak yang harus dibayarkan pemilik atau pelaku usaha kepada Surabaya. &rdquo;Kami lihat Lawson Embong Malang cukup kooperatif. Maka, kami berkewajiban membantu, gampang kok mengurus IMB itu nggak sampai berbulan-bulan. Sebentar lagi juga buka, karena mereka langsung mengurus,&rdquo; terang Erringgo. Dia menyebutkan, mengurus IMB butuh waktu lebih kurang 4-5 hari kerja. Sudah kewajiban Pemkot Surabaya membantu semua pelaku usaha untuk mengurus dokumen perizinan. Hal itu wujud dari pelaksanaan dan kepatuhan Surabaya terhadap UU Cipta Kerja. &rdquo;Apabila Lawson Embong Malang sudah mengantongi semua dokumen termasuk IMB, baru boleh membuka gerainya kembali,&rdquo; ujar Erringgo. Lawson Embong Malang Surabaya ditutup dan disegel Satpol PP Surabaya. Keberadaan Lawson Embong Malang Surabaya yang disegel garis kuning itu menyita perhatian publik yang melintas.

Warga di kawasan rumah kantor di Embong Malang Surabaya meminta Lawson Embong Malang yang saat ini masih disegel perbaiki pengelolaan limbah

Warga Minta Lawson Embong Malang Surabaya Perbaiki Kebersihan

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/17/Untitledq-3313423834.jpg" alt="Lawson Embong Malang disegel Satpol PP Surabaya karena tidak memenuhi perizinan." width="100%">
<figcaption>Lawson Embong Malang disegel Satpol PP Surabaya karena tidak memenuhi perizinan.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Belum genap setahun, Lawson Embong Malang Surabaya disegel Satpol PP Surabaya. Penyegelan Lawson Embong Malang Surabaya itu banyak disayangkan warga Surabaya. Salah satunya Michael Surya. Michael mengatakan, Lawson Embong Malang menjadi satu-satunya Lawson yang berdiri sendiri tanpa bergabung dengan Alfamart atau Alfamidi. &rdquo;Ya sayang banget, lokasinya di Lawson Embong Malang Surabaya juga strategis dekat jalan sama perkantoran mal,&rdquo; tutur Michael. Koordinator Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP Surabaya Erringgo Perkasa mengatakan, sebetulnya, Lawson Embong Malang sudah mengantongi Nomor Induk Berusaha (NIB) restoran risiko rendah. Nah, di PP 5 2021 pasal 4 disampaikan bahwa pelaku usaha wajib memiliki dua hal. Yakni, NIB dan persyaratan dasar seperti surat keterangan rencana Kota Surabaya (SKRK), izin mendirikan bangunan (IMB), rekomendasi lingkungan, tata drainase, hingga sertifikat laik fungsi (SLF). &rdquo;Nah, ketika belum memiliki IMB ya harus dibenarkan dulu karena sudah ada regulasinya. Kami gelarkan karpet merah untuk para pelaku usaha di Surabaya. Supaya iklim usaha di Surabaya ini makin positif dan terkontraksi dengan baik,&rdquo; jelas Erringgo saat dihubungi. Lawson Embong Malang sudah mempunyai IMB tapi tidak sesui peruntukan. Yaitu, IMB perkantoran dan pertokoan. Sementara praktik di lapangan, Lawson Embong Malang berusaha bukan untuk perkantoran atau pertokoan. Saat IMB tidak sesuai apa dampak terhadap Kota Surabaya? Maka dampak yang signifikan adalah terhadap pengeluaran pajak yang harus dibayarkan pemilik atau pelaku usaha kepada Surabaya. &rdquo;Kapan hari SKRK baru, IMB baru juga seminggu selesai. Kita sudah ngomong ke Lawson ya memang secara perizinan sudah lengkap tapi secara persyaratan dasar. Kami gayung bersambut, kami lihat Lawson Embong Malang cukup kooperatif juga. Maka, kami berkewajiban membantu, gampang kok mengurus IMB itu nggak sampai berbulan-bulan. Sebentar lagi juga buka, karena mereka langsung mengurus,&rdquo; terang Erringgo. Erringgo menyebutkan, mengurus IMB butuh waktu lebih kurang 4-5 hari kerja. Apabila Lawson Embong Malang sudah mengantongi semua dokumen termasuk IMB, baru boleh membuka gerai kembali. Erringgo menegaskan, sudah kewajiban Pemkot Surabaya membantu semua pelaku usaha untuk mengurus dokumen perizinan. Hal itu wujud dari pelaksanaan dan kepatuhan Surabaya terhadap UU Cipta Kerja. Lawson Embong Malang Surabaya ditutup dan disegel Satpol PP Surabaya. Keberadaan Lawson Embong Malang Surabaya yang disegel garis kuning itu menyita perhatian publik yang melintas.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP Surabaya menyatakan, Lawson Embong Malang bisa dibuka kembali dengan syarat semua perizinan dipenuhi

Kabar Bahagia, Lawson Embong Malang Surabaya Buka Sebentar Lagi Asal…

Lawson

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Lawson