<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/05/WhatsApp-Image-2026-02-05-at-041223-3462290995.jpeg" alt="Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago, menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan media massa. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago, menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan media massa. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago, menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan media massa untuk menjaga stabilitas serta memajukan bangsa. Hal ini disampaikannya dalam acara Silaturahmi Media Nasional di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Rabu (4/2/2026). Menko Polkam menyoroti maraknya penyebaran fitnah dan berita bohong yang dapat memecah belah masyarakat. Ia menegaskan bahwa kolaborasi strategis dengan media sangat krusial untuk meluruskan informasi yang menyimpang. "Jika kita bersinergi, akan lebih mudah membangun bangsa ini. Kita tidak boleh memberi ruang bagi pihak-pihak yang ingin melemahkan ketahanan nasional melalui informasi negatif," ujar Djamari. Meski menekankan persatuan, Djamari menjamin bahwa pemerintah tetap terbuka terhadap kritik. Baginya, kritik adalah instrumen penting untuk evaluasi kinerja dan penguat demokrasi. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/05/WhatsApp-Image-2026-02-05-at-041222-713793620.jpeg" alt="Menko Polkam Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago, menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan media massa. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Menko Polkam Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago, menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan media massa. (Istimewa)</figcaption>
</figure> "Tidak ada negara yang runtuh karena kritik; justru banyak yang menjadi kuat karena berani mendengar. Kritik adalah bentuk kepedulian masyarakat agar kekuasaan tetap berjalan di koridor yang benar," tegasnya. Acara ini diapresiasi oleh sejumlah Pemimpin Redaksi (Pemred) media nasional yang hadir. Mereka sepakat bahwa komunikasi dua arah antara pemerintah dan pers adalah kunci untuk menjaga stabilitas politik serta keamanan nasional. Pertemuan ini diakhiri dengan komitmen kedua belah pihak untuk terus menjalin komunikasi rutin demi menciptakan ruang publik yang sehat. Hadir dalam pertemuan tersebut para Pemred dari berbagai media arus utama seperti LKBN Antara, RRI, TV One, iNews TV, Kompas TV, Metro TV, Harian Kompas, Garuda TV, Nusantara TV, Detik.com, Tribune Network, Jawa Pos Group, Kumparan, dan Rakyat Merdeka. Selain itu hadir pula Wakil Menko Polkam, Letjen TNI (Purn.) Lodewijk F. Paulus, Sesmenko Polkam, Letjen TNI Mochammad Hasan, serta para pejabat tinggi di lingkungan Kemenko Polkam.

Menko Polkam Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago, menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan media massa.

Menko Polkam Djamari Chaniago Ajak Media Nasional Bersinergi Lawan Hoaks dan Perkuat Ketahanan Nasional

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/tepis-hoax-terhadap-jokowi-psi-kelilingi-jawa-barat_m_.jpg" alt="Ilustrasi: lawan hoax dengan kelilingi Jawa Barat" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: lawan hoax dengan kelilingi Jawa Barat</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tak dapat dipungkiri bahwa hoaks saat ini menjadi semacam bahaya laten yang sangat perlu diwaspadai. Bebasnya akses ke dunia maya yang mungkin diakses siapa pun mulai dari usia tua, muda bahkan anak-anak mesti menjadi perhatian serius semua kalangan.  Terkait hoaks, dalam beberapa kesempatan, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G.Plate kerap menegaskan bahwa bahaya hoaks bahkan dapat menghambat proses berkembangnya suatu negara.  Melansir lamam Aptika Kemkominfo, dengan agenda besar transformasi digital Indonesia yang sedang diupayakan Pemerintah saat ini, kesiapan sumber daya manusia menjadi kunci utama dalam agenda tersebut.  Hal tersebut sangat diperlukan agar masyarakat bisa lebih produktif dalam beraktivitas di ruang digital sembari tetap menjaga etika dan menciptakan ruang maya yang lebih aman bagi siapapun termasuk menangkal hoaks.  “Kunci utama dalam transformasi digital adalah sumber daya manusianya. Untuk itu perlu ditanamkan pengetahuan digital, skill digital, keamanan digital, beraktivitas dengan berbudaya dan beretika di ruang digital,” kata Menteri Kominfo Johnny G. Plate belum lama ini usai menghadiri pertemuan World Economic Forum (WEF) Global Coalition on Digital Safety Inaugural Meeting 2021 yang berlangsung virtual dari Jakarta.  Hoaks bahkan bisa menyebabkan kerugian yang lebih serius. Disampaikan Tenaga Ahli Kemkominfo Bidang Komunikasi dan Media Massa, Devie Rahmawati, hoaks bisa mengancam keberlangsungan ekonomi, kerusuhan sosial, hingga memakan korban jiwa (3K).  Devie juga menyebut bahwa informasi hoaks bisa mempengaruhi ketahanan data nasional. Untuk itu, dalam upaya bersama menangkal hal ini, anak muda di Indonesia diajak untuk sama-sama menjadi motor penggerak penangkal hoaks.  Di tanah air, sebaran hoaks bahkan semakin parah meski sedang terjadi pandemi Covid-19. Infodemi dari misinformasi dan hoaks menjadi tantangan besar untuk memutus rantai penyebaran Covid-19. Peredaran misinformasi bahkan dapat berakibat fatal yang justru membuat orang-orang enggan divaksinasi atau menolak menjalankan protokol kesehatan.  Sejauh ini, Kemkominfo mencatatkan bahwa soal isu hoaks, Kemkominfo sudah menemukan sebanyak 1.929 hoaks selama masa pandemi Covid-19. Menurutnya hoaks akan menyuburkan permasalahan yang disebut sebagai 3K, dan hal tersebut akan kembali menghadang ketahanan digital Indonesia akibat hoaks.  Untuk dampak ekonominya, disebutkan juga bahwa berdasarkan catatan dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, hoaks menyebabkan Rp 114 triliun hilang akibat hoaks seputar ekonomi.  Lewat muda-mudi Indonesia, menggandeng beberapa platform digital seperti TikTok dan Facebook Group oleh WhatsApp yang komitmen terhadap Literasi Digital Nasional (LDN) dan pemberantasan misinformasi atau hoaks, diharapkan bahwa ke depan ruang digital di tanah air dapat lebih baik, aman dan nyaman untuk siapapun.  Koordinator Program ICT Watch, Indriyatno Banyumurti juga mengatakan bahwa gerakan yang diinisiasi WhatsApp lewat JaWAra Internet Sehat memiliki prinsip sebagai edukasi digital yang diperlukan oleh masyarakat Indonesia.  Instruktur internet di Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang sudah dibangun dengan kuat oleh pemerintah mesti dibarengi dengan peningkatan kualitas SDM dalam hal ini anak muda untuk bisa mengedukasi masyarakat lainnya dalam menangkal hoaks.  Perlu Pendekatan Kultural  Dalam upaya bersama menangkal hoaks ini juga diperlukan pendekatan kultural yang kuat. Hal ini mengacu pada betapa majemuk dan beragamnya kultur atau budaya di tanah air berikut keberagaman masyarakatnya.  Dikutip dari laman InternetSehat, diperlukan gerakan yang kuat dari bawah untuk mengatasi masalah ini khususnya di pelosok-pelosok Indonesia atau daerah 3T yang mana teknologi dan platform digital masih belum merata.  Siap untuk misi tersebut, 60 aktivis pemuda dari 28 provinsi maju menjadi agen perubahan melalui JaWAra Internet Sehat, sebuah gerakan pemuda nasional untuk melawan misinformasi yang dimulai sejak Agustus dengan dukungan penuh dari ICT Watch, Kominfo, dan WhatsApp.  Nantinya, para JaWAra Internet Sehat ini akan menjalankan kampanye digital dan menerima pelatihan untuk menginisiasi program literasi digital di wilayahnya masing-masing berbasis pendekatan kultural demi membantu komunitasnya menjadi warga digital yang bertanggung jawab.  Para JaWAra Internet Sehat ini yang telah tergabung dan memimpin lebih dari 100 sesi pelatihan lokal akan membantu meliterasi masyarakat untuk melawan misinformasi selama pandemi dan juga membantu masyarakat meningkatkan keamanan digital dan privasi mereka.  Selain itu, untuk memastikan bahwa Gerakan Nasional Literasi Digital atau GNLD yang menjadi kunci agar ruang maya menjadi lebih bersahabat, gerakan lainnya yang menjadi pokok program Kemkominfo adalah #MakinCakapDigital bersama Siberkreasi untuk meningkatkan Literasi Digital Nasional di masyarakat.  Gerakan ini akan mengajak masyarakat lainnya sembari akar rumput terus bergerak untuk berbagi kreativitas lewat konten positif dan memanfaatkan internet secara bijak juga bertanggungjawab.  Untuk informasi menarik mengenai literasi digital lainnya, kunjungi laman Siberkreasi melalui https://info.literasidigital.id dan media sosialnya di sini.

Anak Muda! Yuk Jadi Motor Penggerak Penangkal Hoaks

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/Foto-2-2.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Hoaks masih menjadi salah satu tantangan terbesar bagi ketahanan digital nasional. Saat pandemi Covid-19 seperti sekarang ini, persebaran hoaks bukannya menurun malah makin menggila. Dan, menjadi masalah pelik yang dihadapi pemerintah bersamaan dengan upaya penanganan pandemi.  Penyebaran berita hoaks juga dalam konteks kesehatan. Menurut tenaga ahli Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Devi Rahmawati di jumpa pers daring Selasa (5/10), hoaks tidak hanya seputar kesehatan tapi juga bisa berdampak pada kerusuhan sosial, kerugian ekonomi, dan bahkan kematian.  Sejak awal pandemi Covid-19, infodemik informasi palsu dan menyesatkan turut mewabah seiring dengan pandemi ini. Misinformasi telah menyebabkan kebingungan bahkan membuat orang menolak vaksin, mengabaikan protokol kesehatan masyarakat seperti memakai masker, menjaga jarak, hingga berobat dengan pengobatan yang tidak terbukti secara ilmiah.  Di sisi lain, berbagai upaya pemeriksaan fakta telah dilakukan oleh berbagai lembaga pengecek fakta dan Kemenkominfo untuk mengatasi penyebaran misinformasi. Namun, upaya ini belum memadai. Gerakan akar rumput untuk mengatasi masalah ini tetap harus diusahakan, khususnya di pelosok Indonesia.  Menjawab tantangan tersebut, 60 aktivis pemuda dari 28 provinsi maju menjadi agen perubahan melalui JaWAra Internet Sehat, sebuah gerakan pemuda nasional untuk melawan misinformasi yang dimulai sejak Agustus dengan dukungan penuh dari ICT Watch, Kominfo, dan WhatsApp.  Para JaWAra ini telah menunjukkan semangat mereka dalam menjalankan aktivisme digital dan menerima pelatihan untuk menginisiasi program literasi digital di wilayahnya masing-masing berbasis pendekatan kultural demi membantu komunitasnya menjadi warga digital yang bertanggung jawab.  Lewat gerakan JaWAra Internet Sehat ini, ICT Watch dan WhatsApp berusaha mengedukasi masyarakat tentang bahaya penyebaran berita hoaks melalui 60 relawan muda yang tersebar di 28 provinsi. Para aktivis yang tergabung memimpin lebih dari 100 sesi pelatihan lokal untuk melawan misinformasi selama pandemi dan juga membantu masyarakat meningkatkan keamanan digital dan privasi mereka.  Sejak diluncurkan pada 16 Agustus hingga 1 Oktober lalu, para JaWAra telah menjalankan 26 program dan lebih dari 50 kegiatan di lebih dari 50 kota/kabupaten di seluruh Indonesia. Seluruh JaWAra melalui beragam programnya telah secara keseluruhan memberdayakan sekitar 17.300 orang.  Program edukasi di level lokal disesuaikan dengan kebiasaan warga dan budaya setempat, sehingga berhasil melampaui target untuk memberdayakan lebih dari 15.000 orang, termasuk pemuda, orang tua, guru, masyarakat lokal, serta pelaku UKM, di seluruh daerah.  Walau fokus utama gerakan ini adalah mengatasi misinformasi, JaWAra Internet Sehat juga akan menjawab tantangan digital lainnya seperti privasi dan keamanan digital.  “Selama pandemi, kami melihat percepatan penyebaran misinformasi dan tantangan privasi digital, hal ini sangat mempengaruhi ketahanan digital nasional yang dapat mengakibatkan kerusuhan sosial, konflik politik, serta kerugian ekonomi," ungkap Devie Rahmawati.  Di sisi lain, lanjut Devie, pihaknya percaya bahea kekuatan kultural, kedekatan masyarakat, dan keunikan adalah kunci keberhasilan untuk program-program pemberantasan hoaks di Indonesia.  Devie menambahkan, oleh karena itu, pihaknya sangat mengapresiasi program JaWAra Internet Sehat dengan beragam kegiatannya yang relevan dengan budaya dan kebiasaan lokal di tiap daerah. Dikatakannya, program ini terbukti secara nyata dapat menjangkau publik secara luas dan sejalan dengan program pemerintah untuk mengatasi man divide.  Lebih dari sekadar program untuk mendukung transformasi digital pemerintah, JaWAra Internet Sehat juga diadakan untuk menjawab tantangan yang sering dihadapi oleh pemerintah dan lembaga sipil.  Menurut Program Manager ICT Watch Indriyatno Banyumurti, selain keterampilan digital masyarakat Indonesia belum merata, ICT Watch juga melihat kurangnya program pendidikan yang secara khusus mengajarkan cara menangani misinformasi dan meningkatkan literasi digital.  "Oleh karena itu, kami menginisiasi program ini untuk membantu menjembatani kesenjangan tersebut lewat pendidikan, membekali peserta dengan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk membangun literasi digital, serta inspirasi untuk dapat mengajari orang-orang di sekitar mereka," terangnya.  Program JaWAra Internet Sehat berfokus pada penanganan misinformasi, terutama terkait pandemi, tetapi Kominfo, ICT Watch dan WhatsApp berharap program-program para JaWAra dapat membawa perubahan yang berkesinambungan di antara masyarakat lokal.  “Kami sangat antusias dapat berkolaborasi dengan anak muda se-Indonesia dalam mengatasi pandemi misinformasi, keamanan digital, dan isu privasi. Kami berharap JaWAra Internet Sehat, dengan fokus pada skala lokal dan inisiatif pendidikan yang komprehensif, akan menjadi batu loncatan besar untuk memajukan literasi digital di Indonesia," tegas Manajer Kebijakan Publik WhatsApp untuk Indonesia Esther Samboh dalam kesempatan yang sama.  Esther mengatakan melalui para JaWAra muda Internet Sehat, pihaknya berharap dapat menjangkau orang-orang lintas generasi untuk membawa perubahan positif pada pengalaman digital mereka.  “Kami senang mengetahui bahwa program ini sepenuhnya sejalan dengan rencana pemerintah untuk transformasi dan pemberdayaan masyarakat digital. Selanjutnya, WhatsApp akan terus mendukung penuh inisiatif literasi digital lain dan upaya untuk melindungi keamanan digital masyarakat yang dicanangkan oleh pemerintah," tandasnya.

Strategi WhatsApp Lawan Hoaks Lewat Pendekatan Kultural

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/topik-bencana-dan-pilpres-harus-diwaspadai_m_.jpg" alt="Menkominfo Rudiantara" width="100%">
<figcaption>Menkominfo Rudiantara</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kami bersama aparat kepolisian terus bahu-membahu menyisir berita-berita hoax, baik yang beredar di situs berita maupun di medsos. Setiap hari selalu ada laporan masuk ke Kementerian Kominfo. Bahkan, jumlahnya cukup banyak. Seperti halnya pada gempa dan tsunami di Sulteng beberapa waktu lalu. Selain soal bencana, yang paling marak penyebaran berita hoax saat ini mengenai pemilihan presiden (pilpres) tahun depan. Selebihnya, terkait berita-berita hoax dengan isu kehidupan sehari-hari. Kami bisa melihat laporan-laporan tersebut di situs stophoax.co. Situs tersebut juga dapat <a href="https://www.jawapos.com/hoax-atau-bukan/12/11/2018/miris-penyebar-hoax-mayoritas-ibu-ibu" target="_blank">menyaring berita hoax</a>. Akan ketahuan mana berita yang hoax dan mana yang bukan. Saya tidak bisa mengatakan jumlah, tapi banyak sekali. Soal para pihak yang memanfaatkan medsos untuk kepentingan politis, yang umumnya marak menjelang pemilu, kami menyerahkan sepenuhnya penegakan hukum ke aparat kepolisian. Kominfo sebatas menindak penyalahgunaan dunia maya, khususnya yang melanggar UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Jadi, kami akan menindak pelaku pelanggaran UU ITE di dunia maya. Bentuk penindakannya adalah memblokir situs maupun akun medsos pelanggarnya. Penyebaran hoax disebut-sebut terjadi karena ketidakpahaman dan ketidakcermatan masyarakat dalam mengelola dan mengolah informasi yang didapatkan. Akibatnya, sedikit saja informasi salah yang didapat, kemudian langsung disebar ke berbagai medsos. Makanya, sering saya imbau, tekankan kepada masyarakat, jangan biarkan jempol kita bergerak lebih cepat daripada pikiran kita. Penekanannya harus seperti itu. Cara sederhana agar masyarakat bisa membedakan kabar bohong atau bukan, jika dalam sebuah informasi medsos terdapat kode atau penekanan seperti "Ayo Viralkan", artinya kabar itu adalah hoax. Informasi memang harus dicerna dulu dengan baik. Dibaca dulu. Misalnya, seperti ada lagi tanda panahnya itu, itu seperti ada orang yang meneruskan, sebaiknya dibaca dulu baik-baik. Jangan langsung disebar. Sejauh ini, kami terus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar mampu terhindar dari jebakan hoax di medsos. Di dalamnya dilibatkan seluruh elemen seperti akademisi, praktisi, hingga figur publik. Siapa pun yang membuat ataupun menyebarkan hoax mesti ditindak tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.&nbsp; *)&nbsp;Menteri Komunikasi dan Informatika

Topik Bencana dan Pilpres Harus Diwaspadai

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/masyarakat-diajak-melawan-kebohongan-dengan-stop-sebarkan-hoaks_m_.jpg" alt="Sejumlah aktivis dan mahasiswa menggambarkan mengenai berita hoax." width="100%">
<figcaption>Sejumlah aktivis dan mahasiswa menggambarkan mengenai berita hoax.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Yayasan Diwa Center mengajak masyarakat Solo dan sekitarnya untuk lebih melek terhadap informasi yang beredar. Aksi kampanye anti hoax ini, diadakan di kawasan Car Free Day (CFD) Jalan Slamet Riyadi, Solo, Minggu (21/10) pagi. Hal ini dilakukan, sebagai bentuk antisipasi maraknya penyebaran berita bohong atau hoaks di masyarakat. Pasalnya, sekarang ini berita hoaks menyebar dengan cepat. Itu dikarenakan, mudahnya masyarakat mendapatkan dan menyebarkan berita tersebut tanpa memastikan kebenarannya. Direktur Yayasan Diwa Center, Diah Warih Anjari menjelaskan, aksi ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian Diwa Center terhadap maraknya penyebaran berita hoaks yang terjadi saat ini. Aksi ini juga merupakan bentuk ekspresi dalam melawan berita hoaks. "Kami sangat prihatin dengan maraknya berita hoaks yang beredar. Ini sangat berbahaya, tidak hanya bagi masyarakat, tapi juga negara," terang Warih saat dijumpai JawaPos.com disela kegiatan. Beredarnya berita hoaks lanjut Warih, tidak hanya meresahkan masyarakat. Tapi juga bisa berpotensi memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) . Maka dari itu, Yayasan Diwa Center berupaya untuk menghentikan penyebaran berita hoaks. Salah satunya dengan mengkampanyekan anti hoaks kepada masyarakat. "Kami mengajak masyarakat agar lebih melek informasi. Jadi setiap informasi yang beredar, setiap berita yang tersebar tidak langsung di share atau disebarkan kembali. Tetapi dicari dulu kebenaran dari informasi tersebut," urainya. Menurutnya, selama ini masyarakat seolah sudah latah terhadap penyebaran berita hoax. Sehingga, setiap ada informasi yang beredar tanpa disaring langsung disebarkan. Hal ini menurutnya perlu untuk dihentikan. Aksi kampanye dan sosialisasi ini diadakan dengan performing art. Yayasan Diwa Center mengajak aktivis dan mahasiswa untuk ikut mengkampanyekan anti hoaks.

Masyarakat Diajak Melawan Kebohongan dengan Stop Sebarkan Hoaks

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pilkada-tanpa-hoax-menkominfo-beri-pantun-untuk-kpu-dan-bawaslu_m_185259.jpeg" alt="Ketua KPU Arief Budiman (tiga dari kanan) bersama Menkominfo Rudiantara saat MoU Pilkada Antihoax" width="100%">
<figcaption>Ketua KPU Arief Budiman (tiga dari kanan) bersama Menkominfo Rudiantara saat MoU Pilkada Antihoax</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Indonesia masih terus dibayang-bayangi penyakit demokrasi yakni penyebaran berita palsu (hoax) di tahun politik. Bahkan tindak kecurangan itu masih ampuh untuk melumpuhkan lawan politik dalam perhelatan Pilkada Serentak 2018. Kondisi ini lantas membuat para penyelenggara pemilu dan pemerintah mencari solusi jitu, terutama untuk mengatasi masalah kampanye hitam (black campaign). Apalagi, Pilkada di daerah diprediksi mengalami rawan konflik. Oleh karena itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dan platform media sosial melakukan penandatangan nota kesepakatan (MoU) melawan internet bebas hoax dan konten negatif. Ketua Bawaslu Abhan mengatakan, kesepakatan ini diambil karena penggunaan internet dalam penyebaran berita hoax dan ujaran kebencian semakin marak menjelang pilkada. Menurutnya, MoU itu akan menjadi perlindungan bagi para peserta, penyelenggara dan proses pelaksanaan pemilu dari ancaman penyakit demokrasi. "Kesepakatan aksi ini penting, mengingat berdasarkan indeks kerawanan pemilu DKPP, 17 dari 12 provinsi yang akan menggelar pilkada Gubernur 2018 masuk kategori tinggi tingkat penggunaan media sosial dalam menanggapi isu isu terkait pilkada," kata Abhan di Kantor Bawaslu, Jakarta, Rabu (31/1). Di tempat yang sama, Menkominfo Rudiantara lantas menanggapi aksi berantas hoax ini dengan pantun. Dalam pantunnya itu, dirinya mengapresiasi langkah yang diambil penyelenggara pemilu dalam penyebaran hoax. Sayur Bayam Sayur labu Dimasak enak istri nan ayu Terima kasih KPU dan Bawaslu Bersama menjaga bersihnya pemilu Sekadar informasi, acara deklarasi internet bebas hoax dan konten negatif itu juga dihadiri oleh para platform media sosial. Dari platform media sosial (medsos) MoU itu diikuti oleh Twitter Indonesia, Telegram Indonesia, BBM Indonesia, LINE Indonesia, BIGO Live Indonesia, Live Me Indonesia, dan METUBE Indonesia. Sementara Google Indonesia dan Facebook Indonesia tidak dapat mengikuti acara itu. Namun, telah dikonfirmasi, kedua raksasa platform media sosial itu kabarnya telah ikut menyetujui dengan nota kesepakatan yang ada.

Pilkada Tanpa Hoax, Menkominfo Beri Pantun untuk KPU dan Bawaslu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/cara-efektif-hadapi-hoaks-lewat-literasi-ke-kelompok-agama_m_163153.jpeg" alt="Mahasiswa STIK-PTIK angkatan 72/Widya Atmani Wedhana menggelar seminar soal bahaya hoaks di Gedung Auditorium PTIK, Jalan Tirtayasa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, hari ini (17/10)." width="100%">
<figcaption>Mahasiswa STIK-PTIK angkatan 72/Widya Atmani Wedhana menggelar seminar soal bahaya hoaks di Gedung Auditorium PTIK, Jalan Tirtayasa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, hari ini (17/10).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkoninfo) telah memblokir ratusan ribu situs yang menyebarkan berita hoaks dari tahun 2016 lalu. Hingga kini, pemblokiran terus dilakukan karena penyebaran berita hoaks semakin masif. Untuk itu, Mahasiswa STIK-PTIK angkatan 72/Widya Atmani Wedhana menggelar seminar soal bahaya hoaks di Gedung Auditorium PTIK, Jalan Tirtayasa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, hari ini (17/10). "Ini yang melatarbelakangi kami mengambil tema; Bahaya Hoax Melalui Media Sosial Sebagai Ancaman Disintegrasi Bangsa," kata Ketua Panitia Seminar, Indra Lamhot Sihombing, dalam sambutannya, Selasa (17/10). Di seminar itu, hadir Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara, Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Iwan Kurniawan, dan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono. Lalu untuk para panelis yang akan memberikan pernyataan-pernyataan di seminar tersebut antara lain Direktur Tindak Pidana Siber (Dirtipid Siber) Bareskrim Polri Brigjen Fadil Imran, Dirjen Aplikasi Informasi Kemkominfo Samuel A. Pangerapan, Pengamat Politik Gun Gun Heryanto. Dalam kesempatannya, Menteri Kominfo Rudiantara mengatakan, cara menangkal berkembangnya fenomena hoaks dan hate speech di masyarakat Indonesia adalah dengan melakukan pendekatan ke kelompok-kelompok agama. Hal tersebut dinilai Rudi sebagai cara paling efektif. "Kesannya selama ini kita, pemerintah, selalu blokir, blokir, dan blokir. Blokir itu capek, Bos. Belum urusan ngeblokirnya, belum urusan sama yang diblokir. Kemenkominfo punya cara bagaimana supaya konten-konten negatif tidak berkembang selain blokir, yaitu literasi," ujar Rudi kata dia. Dalam melakukan literasi, Kemenkominfo kata dia membagi objek dengan segmentasi geografis dan tatanan masyarakat antara lain suku, budaya, agama, dan golongan. "Literasi itu harus kita lakukan kepada masyarakat. Masyarakat itu dibuat segmentasi berdasarkan geografisnya, tatanan masyarakatnya," kata Rudi. Rudi berpendapat literasi ke kelompok agama adalah cara efektif menangkal konten negatif berbau hoaks dan ujaran kebencian. Dia menuturkan telah melakukan kunjungan ke organisasi-organisasi keagamaan. "Salah satu yang paling efektif pendekatan keagaman. Makanya Kominfo melakukan pendekatan ke kelompok agama. Misalnya di kalangan umat Islam, umat lebih dengar Rudi apa Kiai? Ya kiai, lah. Maka saya minta tolong. Salah satunya MUI (Majelis Ulama Indonesia)," jelas Rudi. Pendekatan itu, cerita Rudi, akhirnya mendorong MUI membuat fatwa tentang bagaimana bermedia sosial yang baik, "Maka keluarlah fatwa. Salah satunya bagaimana umat tabayyun saat mendapat informasi dari media sosial," terang dia. Ratusan mahasiswa dari berbagai universitas berpartisipasi sebagai peserta seminar, antara lain dari Universitas Esa Sakti, Universitas Muhammadiyah, Universitas Negeri Jakarta, Universitas Nasional, ISIP, dan Universitas Mustopo.

Cara Efektif Hadapi Hoaks Lewat Literasi ke Kelompok Agama

lawan hoaks

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#lawan hoaks

Berita Terkini