<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/20/kapal-induk-as-ancam-korut_m_125292-3033096125.jpg" alt="Ilustrasi kapal induk Amerika Serikat (AS). (dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kapal induk Amerika Serikat (AS). (dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Salah satu kapal induk milik Angkatan Laut Amerika Serikat (US Navy), USS Nimitz, terdeteksi berlayar di Laut Natuna Utara pada Selasa (17/6). Kapal tersebut diduga bergerak menuju ke wilayah Timur Tengah pasca pecahnya perang antara Iran dengan Israel. Kepala Dinas Penerangan TNI AL (Kadispenal) Laksamana Pertama TNI Tunggul tidak menampik informasi tersebut. Dia menyampaikan bahwa USS Nimitz terakhir kali terpantau mengaktifkan AIS pada posisi Traffic Separation Scheme (TSS) di sebelah Utara Belawan tiga hari lalu.&nbsp; &rdquo;Sehingga berlaku hak lintas damai sesuai dengan UNCLOS 82 dan history track USS Nimitz terpantau mulai dari Laut Natuna Utara,&rdquo; ungkap Tunggul pada Jumat (20/6).&nbsp; Selain melintasi perairan di utara Belawan dan Laut Natuna Utara, USS Nimitz juga disebut-sebut melintasi Selat Malaka. Tunggul pun menjelaskan bahwa Selat Malaka merupakan strait used for international navigation. Sehingga Selat Malaka memiliki status sebagai perairan yang digunakan untuk pelayaran internasional.&nbsp; &rdquo;TNI AL terus melaksanakan pemantauan baik menggunakan sistem surveillance maupun unsur-unsur patroli terhadap seluruh kapal yang melintas di &nbsp; Perairan Selat Malaka,&rdquo; ujarnya.&nbsp; Berkaitan dengan konflik yang antara Iran dengan Israel, saat ini pemerintah Indonesia sudah memutuskan untuk mengevakuasi WNI dari kedua negara tersebut. Kemenko Polkam sudah menggelar rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga berkaitan dengan rencana pemulangan ratusan WNI dari Iran. Data terakhir yang dicatat oleh pemerintah, sedikitnya ada 286 WNI yang saat ini masih berada di Iran.&nbsp; Menurut Menko Polkam Budi Gunawan, pemerintah sudah menyiapkan rencana kontijensi dalam pemulangan ratusan WNI tersebut. Termasuk memulangkan para WNI lewat jalur darat melalui Kota Baku di Azerbaijan. Dari Iran, ratusan WNI tersebut akan masuk Azerbaijan, kemudian dipulangkan ke Indonesia.&nbsp; &rdquo;Berdasarkan informasi dari Kementerian Luar Negeri, tahap pertama akan dimulai pada 20 Juni 2025, dengan 115 WNI diberangkatkan menggunakan empat bus dari Tehran,&rdquo; ungkap Budi Gunawan.&nbsp; Mantan kepala Badan Intelijen Negara (BIN) itu memastikan bahwa Kemenko Polkam terus mengoordinasikan langkah-langkah strategis bersama Kemlu, TNI, BIN, Kemenko PMK, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan instansi terkait lainnya.&nbsp;

Kapal induk USS Nimitz terdeteksi di Laut Natuna Utara, pemerintah Indonesia siapkan evakuasi WNI dari Iran dan Israel.

Kapal Induk AS USS Nimitz Berlayar Lintasi Perairan Belawan dan Laut Natuna Utara, Diduga Mau ke Timur Tengah Terkait Perang Iran-Israel

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/18/Rc8y8IL6ZQ5eNGX6o5ZtRt374jFn211rRO00kpV2-1-3311652205.jpg" alt="Petugas gabungan menangkap kapal asing berbendera Vietnam yang lakukan illegal fishing di Laut NAtuna Utara. (Bakamla)" width="100%">
<figcaption>Petugas gabungan menangkap kapal asing berbendera Vietnam yang lakukan illegal fishing di Laut NAtuna Utara. (Bakamla)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Badan Keamanan Laut (Bakamla) bersama PSDKP Kota Batam membeber hasil operasi bersama yang dilaksanakan di wilayah Laut Natuna Utara, Kepulauan Riau (Kepri) pada Jumat (18/4). Mereka menangkap basah dua kapal ikan asing berbendera Vietnam yang melanggar aturan dengan melakukan illegal fishing.&nbsp; Deputi Operasi dan Latihan Bakamla Laksamana Muda Bakamla Andi Abdul Aziz menyampaikan bahwa penangkapan kapal ikan asing itu berkat kerja sama dalam patroli bersama yang dilaksanakan tahun ini. Penangkapan dilakukan oleh unsur-unsur milik PSDKP Kota Batam menegaskan kembali sinergi yang terjalin di antara semua pihak.&nbsp; &rdquo;Ini merupakan bukti nyata sinergi antar instansi dalam menjaga kedaulatan dan keamanan laut Indonesia. Bakamla sebagai koordinator patroli bersama terus mendukung kolaborasi ini untuk menindak tegas pelanggaran di laut,&rdquo; terang Abdul Aziz.&nbsp; Perwira tinggi bintang dua tersebut menyatakan, penangkapan dua kapal ikan asing berbendera Vietnam tersebut dilakukan oleh KP ORCA 03 yang tergabung dalam patroli bersama di Laut Natuna Utara. Di bawah komando Muhammad Ma&rsquo;ruf, kapal tersebut berhasil mengamankan dua kapal ikan asing berbendera Vietnam yang tengah melakukan aktivitas penangkapan ikan secara ilegal.&nbsp; Berdasar hasil pemeriksaan awal, kedua kapal ikan asing itu terdata sebagai KIA 936 TS berbobot GT 135 dan KIA 5762 TS berbobot GT 150. Kedua kapal tersebut menggunakan alat tangkap trawl yang sudah dilarang digunakan di seluruh perairan Indonesia karena dapat merusak ekosistem laut. Dari data yang sama, KIA 936 TS dikomandoi oleh nakhoda Ngo Binh Dang dan membawa 14 orang anak buah kapal (ABK) berkewarganegaraan Vietnam. Mereka juga membawa 1 ton lebih ikan hasil tangkapan. Sementara KIA 5762 TS dinakhodai Cao Van Phuong dengan 16 ABK WNA Vietnam dan tangkapan 3,6 ton ikan.&nbsp; Kedua kapal tersebut diduga kuat melanggar ketentuan hukum Indonesia. Yakni menangkap ikan tanpa izin di wilayah yurisdiksi nasional Indonesia menggunakan alat tangkap yang dilarang, serta tidak memiliki dokumen perizinan yang sah. Saat ini, kedua kapal beserta seluruh ABK diamankan dan menjalani proses penyidikan lebih lanjut oleh PSDKP Kota Batam.&nbsp; &nbsp;

Bakamla dan PSDKP Kota Batam menangkap dua kapal ikan asing berbendera Vietnam yang melakukan illegal fishing di Laut Natuna Utara.

Patroli Bersama di Laut Natuna Utara, Bakamla Tangkap Basah Dua Kapal Ikan Asing asal Vietnam yang Lakukan Illegal Fishing

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/22/Bakamla-Usir-Coast-Guard-Tiongkok6-3287919503.jpeg" alt="Kapal Coast Guard Tiongkok terdeteksi berada di Laut Natuna Utara pada Senin (21/10). (Foto: Bakamla)" width="100%">
<figcaption>Kapal Coast Guard Tiongkok terdeteksi berada di Laut Natuna Utara pada Senin (21/10). (Foto: Bakamla)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - KN Tanjung Datu-301 milik Badan Keamanan Laut (Bakamla) melakukan shadowing dan mengusir kapal Coast Guard Tiongkok CCG 5402 di Laut Natuna Utara, Kepulauan Riau (Kepri) pada Senin (21/10). Kapal tersebut terdeteksi mengganggu kegiatan survei dan pengolahan data seismik 3D arwana yang sedang dilaksanakan PT Pertamina East Natuna menggunakan kapal MV Geo Coral. Pusat Komando dan Pengendalian (Puskodal) Bakamla mendapat informasi intelijen tentang adanya gangguan terhadap aktivitas survei MV Geo Coral yang didampingi tiga Chase Vessel. Yakni, UB Anugerah Bersama 17, AHT PSB Roller, dan TB Teluk Bajau Victory. Gangguan muncul dari kapal Coast Guard Tiongkok CCG 5402 di Wilayah Kerja PT. Pertamina East Natuna. Bakamla memastikan bahwa wilayah kerja tersebut masuk dalam Landas Kontinen Indonesia di Laut Natuna Utara. Dari informasi tersebut, KN Tanjung Datu-301 bergerak menuju lokasi kejadian dan mendeteksi kapal CCG 5402 pada pukul 05.30 WIB di baringan 125 derajat dengan jarak 7,3 Nautical Miles (NM). KN Tanjung Datu-301 pun mencoba berkomunikasi melalui radio dengan kapal tersebut. Namun demikian kapal CCG 5402 bersikeras bahwa wilayah tersebut merupakan bagian dari yurisdiksi Tiongkok. Sekitar pukul 05.38 KN Tanjung Datu 301 mendapat perbantuan kekuatan dari kapal patroli TNI-AL KRI Sutedi Senoputra-378 dan pesawat patroli udara maritim Bakamla. Bersama-sama, kedua kapal patroli Indonesia tersebut melaksanakan shadowing dan berhasil mengusir Tiongkok itu. &rdquo;Bakamla RI akan terus melakukan patroli dan pemantauan intensif di wilayah perairan Natuna Utara untuk memastikan kegiatan survei seismik berjalan tanpa gangguan serta menjaga kedaulatan dan hak berdaulat Indonesia. Operasi ini juga mencerminkan komitmen Bakamla dalam menjaga ketertiban dan keamanan maritim di perairan strategis Indonesia,&rdquo; ungkap Bakamla dalam keterangan resmi yang diterima oleh JawaPos.com pada Selasa (22/10).

KN Tanjung Datu-301 milik Bakamla melakukan shadowing dan mengusir kapal Coast Guard Tiongkok CCG 5402 di Laut Natuna Utara.

Bakamla Usir Kapal Coast Guard Tiongkok di Laut Natuna Utara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/21/Screenshot_2024-10-21-17-30-05-604_comandroidchrome-edit-2594825895.jpg" alt="Bakamla RI melalui KN Tanjung Datu-301 mengusir kapal coast guard China di Laut Natuna Utara, Kepulauan Riau, Senin (21/10/2024). ANTARA/Bakamla RI)" width="100%">
<figcaption>Bakamla RI melalui KN Tanjung Datu-301 mengusir kapal coast guard China di Laut Natuna Utara, Kepulauan Riau, Senin (21/10/2024). ANTARA/Bakamla RI)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Badan Keamanan Laut (Bakamla) melalui unsur KN Tanjung Datu 301 mengusir kapal Coast Guard China (CCG) yang terdeteksi masuk serta mengganggu kegiatan survei dan pengolahan data seismik 3D Arwana di Laut Natuna Utara, Senin. Komandan KN Tanjung Datu 301 Kolonel Bakamla Rudi Endratmoko dikonfirmasi di Batam, menjelaskan awalnya KN Tanjung Datu 301 mendapat informasi dari Pusat Komando dan Pengendalian (Puskodal) Bakamla RI adanya gangguan terhadap aktivitas survei MV Geo Coral oleh kapal coast guard Tiongkok di wilayah kerja PT Prtamina East Natuna. Menurut dia, pada saat survei itu MV Geo Corl didampingi tiga Chase Vessel, yaitu UB Anugerah Bersama 17, AHT PSB Roller, dan TB Teluk Bajau Victory. "Berdasarkan informasi tersebut, KN Tanjung Datu-301 bergerak menuju kejadian dan mendeteksi kapal CCG 5402 pada pukul 05.30 WIB," kata Rudi. Kapal tersebut, lanjut dia, terdeteksi berada di baringan 125 derajat dengan jarak 7,3 nautical miles (nm), masuk dalam landas kontinen Indonesia di Laut Natuna Utara. Sebelum pengusiran dilakukan, kata dia, KN Tanjung Datu-301 berkomunikasi melalui radio dengan kapal Tiongkok tersebut. Namun, kapal CCG 5402 bersikeras bahwa wilayah tersebut merupakan bagian dari yuridiksi negaranya. Hingga pukul 05.38 WIB, KN Tanjung Datu-301 mendapat berbantuan kekuatan dari Kapal Patroli TNI AL KRI Sutedi Senapura 378 dan pesawat partoli udara maritim Bakamla RI. "Secara bersama-sama, kedua kapal patroli laut Indonesia melaksanakan&nbsp;shadowing&nbsp;dan berhasil mengusir kapal CCG 5402 keluar dari wilayah yuridiksi Indonesia di Laut Natuna Utara," tuturnya. Rudi menegaskan Bamkamla terus melakukan patroli dan pemantauan intensif di wilayah Perairan Natuna Utara untuk memastikan kegiatan survei seismik berjalan tanpa gangguan menjaga kedaulatan dan hak berdaulat Indonesia. "Operasi ini juga mencerminkan komitmen Bakamla RI dalam menjaga ketertiban dan keamanan maritim di perairan strategis Indonesia," ujar Rudi. (*)

Badan Keamanan Laut (Bakamla) melalui unsur KN Tanjung Datu 301 mengusir kapal Coast Guard China (CCG) yang terdeteksi masuk

Bakamla Usir Kapal Coast Guard Tiongkok di Laut Natuna Utara, Ini Penyebabnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/KAPAL.jpg" alt="Ilustrasi kapal melintas di perairan Indonesia" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kapal melintas di perairan Indonesia</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Polemik batas wilayah landas kontinen (ZEE) di Laut Natuna Utara antara Indonesia dan Vietnam masih menemui jalan buntu. Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI) menilai bahwa sampai sekarang Vietnam belum menunjukkan itikad baik apapun.  Isu penetapan batas ZEE Indonesia-Vietnam sendiri cukup ramai diperbincangkan karena pemberian konsesi oleh Indonesia kepada Vietnam dinilai rugikan kedaulatan dan sektor perikanan. Tahun ini, kedua negara telah melakukan tiga putaran perundingan teknis. Putaran terakhir yakni Pertemuan Teknis ke-16 dilaksanakan di Hanoi, Vietnam pada 24-25 November 2022. Awalnya, pertemuan tersebut direncanakan dilaksanakan pada paruh kedua Oktober 2022, namun ditunda karena padatnya agenda.  Dalam proses memajukan perundingan, kegiatan illegal fishing oleh kapal Vietnam di daerah Laut Natuna Utara di wilayah negosiasi landas kontinen antara RI-Vietnam tidak pernah berhenti. IOJI juga mencatat bahwa sepanjang September 2022, kehadiran kapal ikan asing berbendera Vietnam mencapai 54 kapal yang sebagian beroperasi dengan menggunakan pola penangkapan ikan pair trawling.  Pengamat kelautan dan CEO IOJI, Achmad Santoso mengharapkan adanya tindakan tegas terhadap kapal nelayan asal Vietnam yang melakukan pencurian ikan di ZEE, dikutip dari ANTARA.  Menurutnya, tindakan yang dilakukan di daerah Laut Natuna Utara tersebut merugikan kedaulatan nasional dan sektor perikanan tanah air, mengingat tidak ada itikad baik dari kapal-kapal tersebut.  "Tren operasi kapal Vietnam di ZEE Indonesia sudah berlangsung sejak tahun 2021 hingga September 2022, apa yang dilakukan oleh Kapal ikan Vietnam itu melanggar pasal 56 UNCLOS 1982," kata Achmad dalam keterangan resmi yang diterima.  "Alat penangkapan ikan jenis pair trawl masuk kategori alat tangkap yang merusak sumber daya ikan dan dilarang penggunaannya di seluruh wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia," sambungnya.  Oleh karena itu, ia mengharapkan adanya ketegasan mengingat Indonesia memiliki wewenang dan kewajiban utama untuk mengambil segala tindakan yang diperlukan untuk menindak pelanggaran pemanfaatan sumber daya ikan di ZEE.  Co-Founder IOJI Andreas Aditya Salim juga menyampaikan operasi kapal Vietnam di sebelah selatan garis kontinental Indonesia dan Vietnam merupakan pelanggaran terhadap hak kedaulatan Indonesia dan dapat disanksi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.  Perihal operasi kapal Vietnam di sebelah utara garis landas kontinen, menurut dia, juga menunjukkan ketiadaan iktikad baik dan ketiadaan semangat kerja sama atas proses perundingan batas ZEE yang sampai saat ini masih berjalan.  Sementara itu, Dosen Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia Arie Afriansyah menilai apa yang dilakukan kapal ikan Vietnam di Laut Natuna Utara, menjadi bagian dari upaya untuk menekan Indonesia agar mendapat lebih banyak keuntungan atau area dalam perundingan batas ZEE.  Dengan fakta tersebut, sangat diperlukan tindakan tegas oleh pemerintah Indonesia terhadap wilayah yurisdiksi berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam yang ada, termasuk perundingan batas ZEE Indonesia-Vietnam.

IOJI Sebut Vietnam Tidak Tunjukkan Itikad Baik Soal Polemik ZEE

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/laut-natuna-vietnam.jpeg" alt="ilustrasi batas zee indonesia dan vietnam di laut natuna" width="100%">
<figcaption>ilustrasi batas zee indonesia dan vietnam di laut natuna</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dirjen Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri, Laurentius Amrih Jinangkung menegaskan bahwa Indonesia tidak akan mengikuti keinginan Vietnam dalam proses penyelesaian masalah batas di wilayah landas kontinen (ZEE) wilayah Laut Natuna Utara. Amrih menegaskan bahwa mengikuti keinginan Vietnam hanya akan merugikan kepentingan Indonesia.  Untuk dikethaui, sengketa mengenai wilayah perbatasan ZEE di Laut Natuna Utara antara Indonesia dengan Vietnam merupakan salah satu polemik yang sudah berlangsung lama dan belum berhasil diselesaikan dengan dibentuknya suatu perjanjian bilateral. Sampai saat ini, masalah penetapan batas ZEE antara Indonesia dengan Vietnam masih belum menemukan titik temu yang memuaskan bagi kedua pihak.  “Kita tetap bersikeras dengan batas laut yang kita tetapkan, sementara Vietnam juga bersikeras dengan batas laut yang dia inginkan, perbedaan kedua garis penetapan itu yang menyebabkan tidak ditemukannya kesepakatan,” ujar Amrih.  Amrih menambahkan, dasar dari penetapan garis batas yang diusulkan oleh Indonesia adalah berpatokan pada UNCLOS 1982, sementara Vietnam ingin agar batas negara dengan Indonesia itu sejajar dengan garis batas landas kontinen.  Berdasarkan perkembangan perundingan terakhir, Tim Teknis Vietnam telah mengusulkan membagikan remaining area secara “equal” dan Indonesia sedang meminta penjelasan dari Vietnam terkait maksud dan pengertian 'equal'.  Dilihat dari usulan Vietnam, kata Amrih, negara tersebut berupaya untuk mencapai keuntungan yang lebih maksimal. Jika Tim Teknis Indonesia menerima usulan garis equal yang diusulkan Vietnam, Indonesia akan kehilangan wilayah laut yang cukup luas dan potensi sumber daya ikan.  “Kalau kita ikuti maunya Vietnam, kita yang rugi. Makanya dari dulu tidak selesai masalah batas wilayah ini. Kendalanya hanya itu saja. Tapi kita tetap terus berupaya melakukan pembicaraan dengan Vietnam,” ujar Amrih lagi.  Pertemuan Teknis ke-16 penetapan batas ZEE Indonesia-Vietnam dikonfirmasikan telah diselenggarakan di Hanoi, Vietnam pada 24-25 November 2022. Awalnya, pertemuan tersebut direncanakan dilaksanakan pada paruh kedua Oktober 2022, namun ditunda karena padatnya agenda. Pada kesempatan tersebut, kedua pihak membahas metode pembagian remaining area lebih lanjut. Namun, posisi saat ini untuk pembagian remaining area sudah jauh melampaui red line berbagai pihak, termasuk Kementerian Perikanan dan Kelautan, pengamat maritim dan organisasi kelautan.  &nbsp;  Harus Ditindak  &nbsp;  Sementara itu, pengamat kelautan Achmad Santoso mengharapkan adanya tindakan tegas terhadap kapal nelayan asal Vietnam yang melakukan pencurian ikan  di ZEE, dikutip dari ANTARA.  Menurut dia, tindakan yang dilakukan di daerah Laut Natuna Utara tersebut merugikan kedaulatan nasional dan sektor perikanan tanah air, mengingat tidak ada itikad baik dari kapal-kapal tersebut.  "Tren operasi kapal Vietnam di ZEE Indonesia sudah berlangsung sejak tahun 2021 hingga September 2022, apa yang dilakukan oleh Kapal ikan Vietnam itu melanggar pasal 56 UNCLOS 1982," kata Achmad.  CEO Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI) ini mengatakan sepanjang September 2022 kehadiran kapal ikan asing berbendera Vietnam mencapai 54 kapal yang sebagian beroperasi dengan menggunakan pola penangkapan ikan pair trawling.  "Alat penangkapan ikan jenis pair trawl masuk kategori alat tangkap yang merusak sumber daya ikan dan dilarang penggunaannya di seluruh wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia," katanya.  Oleh karena itu, ia mengharapkan adanya ketegasan mengingat Indonesia memiliki wewenang dan kewajiban utama untuk mengambil segala tindakan yang diperlukan untuk menindak pelanggaran pemanfaatan sumber daya ikan di ZEE.

Polemik Batas ZEE, Pemerintah Tak Akan Ikuti Keinginan Vietnam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/bukan_untuk.jpg" alt="Jenderal (purn) TNI Andika Perkasa yang saat itu menjabat sebagai Panglima TNI membuka Latma Super Garuda Shield 2022 di Puslatpur, Baturaja, Ogan Komering Ulu" width="100%">
<figcaption>Jenderal (purn) TNI Andika Perkasa yang saat itu menjabat sebagai Panglima TNI membuka Latma Super Garuda Shield 2022 di Puslatpur, Baturaja, Ogan Komering Ulu</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Indonesia memang masih berselisih dengan Tiongkok terkait Laut Natuna Utara. Kebetulan, di hari-hari ini Negeri Panda itu juga sedang bersitegang dengan Amerika Serikat (AS) seiring kunjungan Ketua DPR AS Nancy Pelosi ke Taiwan.  Tapi, bukan itu yang melatari Latihan Bersama (Latma) Super Garuda Shield antara TNI dengan militer AS dan 12 negara lain. "Sama sekali nggak ada (maksud mengirim pesan ke Tiongkok, Red)," kata Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa saat membuka Latma Super Garuda bersama Komandan Jenderal Angkatan Darat Amerika Serikat untuk Pasifik Jenderal Charles A. Flynn di Pusat Latihan Tempur Baturaja, Ogan Komering Ulu (OKU) Timur, Sumatera Selatan, kemarin.  Andika menjelaskan, Latma Garuda Shield merupakan kegiatan rutin. Tahun ini sudah memasuki edisi ke-15. Hanya, yang berbeda, levelnya dinaikkan. Tidak sebatas latihan bersama antara Angkatan Darat. Angkatan Laut dan Angkatan Udara juga terlibat.  Karena itu, namanya berubah menjadi Super Garuda Shield 2022. Mantan panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad) itu menyebutkan bahwa secara keseluruhan ada 4.337 personel yang terlibat dalam latihan bersama tersebut. Dari angka itu, 1.337 di antaranya berasal dari AS. Di sisi lain, Indonesia mengerahkan 3.455 pasukan. Sisanya merupakan prajurit dari Australia, Jepang, Singapura, Malaysia, Inggris, Papua Nugini, Timor Leste, India, Kanada, Korea Selatan, dan Selandia Baru.  Lantas, kenapa Tiongkok tidak hadir? Andika menjelaskan, pihaknya tak bisa memaksa negara tertentu untuk bergabung dalam Latma Super Garuda Shield 2022. ’’Jadi, latihan bersama itu bukan keinginan satu pihak, nggak bisa. Latihan bersama keinginan dua-duanya,’’ katanya.  Dia pun menyampaikan bahwa latihan bersama bukan perkara undang-mengundang semata, melainkan kebutuhan satu sama lain. Meski dalam latihan bersama kali ini Tiongkok tidak hadir, Andika menyebut Indonesia sudah pernah berlatih bersama Tiongkok. "Jadi, sama sekali tidak ada pesan apa pun kepada siapa pun," ucapnya.  Terkait penambahan Angkatan Laut dan Angkatan Udara, itu merupakan bagian dari pengembangan latihan bersama. Itu pula yang menjadi salah satu pembeda paling signifikan antara Latma Garuda Shield yang sudah pernah dilaksanakan dengan Latma Super Garuda Shield 2022.  Pembeda lainnya adalah peserta atau negara yang terlibat. ’’Pesertanya tidak hanya dua negara. Tapi, total ada 13 negara,’’ jelas Andika.  Karena peserta latihan bertambah dan tiga matra terlibat, Latma Super Garuda Shield 2022 tidak hanya dilangsungkan di satu titik. Total ada empat titik latihan: Puslatpur Baturaja, Bandara Sultan Mahmud Badaruddin, Dabo Singkep di Kepulauan Riau, serta Daerah Latihan Kodam VI/Mulawarman di Kalimantan Timur.

Latihan Bersama TNI-Tentara AS Bukan untuk Kirim Pesan ke Negeri Panda

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/image-5.png" alt="Warga berdiri di bibir pantai dengan gelombang tinggi. Dok JawaPos" width="100%">
<figcaption>Warga berdiri di bibir pantai dengan gelombang tinggi. Dok JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Peringatan dini gelombang sangat tinggi hingga 6 meter, berpotensi terjadi di Laut Natuna Utara pada 3 - 4 April 2022. Hal ini berdasarkan peringatan yang dikeluarkan Badan Meteorologi Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Minggu (3/4) dikutip dari Antara.  Dalam keterangan tertulis tersebut, Kecepatan angin tertinggi terpantau di Laut Natuna, Laut Sulawesi, perairan Kep. Sangihe - Kep. Talaud, dan perairan utara Papua Barat.  Gelombang di kisaran lebih tinggi 2,50 - 4,0 meter berpeluang terjadi di perairan utara Kep. Anambas - Kep. Natuna, perairan utara Manokwari - Biak, Samudra Pasifik Utara Biak - Jayapura.  BMKG menjelaskan, faktor yang menyebabkan gelombang tinggi tersebut, karena pola angin di wilayah Indonesia bagian utara, dominan bergerak dari barat laut - timur laut dengan kecepatan angin berkisar 5 - 25 knot. Sedangkan di wilayah Indonesia bagian selatan, dominan bergerak dari selatan - barat dengan kecepatan angin berkisar 5 - 15 knot.  Kondisi ini menyebabkan terjadinya peluang peningkatan gelombang setinggi 1,25 - 2,5 meter di Selat Malaka bagian tengah, perairan utara Sabang, perairan barat Aceh - Kep. Mentawai, perairan P. Enggano - Bengkulu, perairan barat Lampung, Samudra Hindia Barat Sumatra, Teluk Lampung bagian selatan, Selat Sunda bagian barat - selatan, perairan selatan P. Jawa - P. Sumbawa, Selat Bali - Lombok - Alas bagian selatan, Samudra Hindia Selatan Jawa - NTB.  Kemudian berpotensi di Laut Sulawesi, perairan utara Sulawesi, perairan Kep. Sangihe - Kep. Talaud, perairan Bitung - Likupang, Laut Maluku bagian utara, perairan utara dan timur Kep. Halmahera, Laut Halmahera, perairan utara Sorong, perairan utara Jayapura - Sarmi, Samudra Pasifik Utara Halmahera - Papua Barat, Teluk Cendrawasih.  Untuk itu, perlu diperhatikan risiko tinggi terhadap keselamatan pelayaran seperti perahu nelayan (kecepatan angin lebih dari 15 knot dan tinggi gelombang di atas 1,25 m), kapal tongkang (Kecepatan angin lebih dari 16 knot dan tinggi gelombang di atas 1,5 m), kapal feri (Kecepatan angin lebih dari 21 knot dan tinggi gelombang di atas 2,5 m), kapal ukuran besar seperti kapal kargo/kapal pesiar (Kecepatan angin lebih dari 27 knot dan tinggi gelombang di atas 4,0 m).  Kemudian dimohon kepada masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di pesisir sekitar area yang berpeluang terjadi gelombang tinggi agar tetap selalu waspada.

Waspada! Potensi Gelombang Setinggi 6 Meter di Laut Natuna Utara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/ksal-pastikan.jpg" alt="DOA DARI LAUT: Laksaman TNI Yudo Margono berdialog dengan tokoh lintas agama di geladak KRI Semarang di perairan Teluk Jakarta kemarin. (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>DOA DARI LAUT: Laksaman TNI Yudo Margono berdialog dengan tokoh lintas agama di geladak KRI Semarang di perairan Teluk Jakarta kemarin. (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono memastikan bahwa keamanan Laut Natuna Utara, Kepulauan Riau, masih terjaga. Dia telah memerintah panglima Komando Armada (Koarmada) I turun langsung ke Natuna. Bukan hanya itu, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto juga sudah menugasi panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) I memeriksa situasi di salah satu daerah terluar Indonesia tersebut.  Hasilnya, Yudo mengungkapkan, isu-isu yang menyatakan ada ratusan, bahkan ribuan, kapal asing di Laut Natuna Utara tidak benar. ”Saya tegaskan lagi bahwa tidak ada ribuan kapal ikan (asing) yang kemarin diisukan itu,” kata dia saat diwawancarai di sela acara Doa Bersama Lintas Agama untuk Negara dan Bangsa di perairan Teluk Jakarta Selasa (23/9).  Di samping soal Laut China Selatan yang berbatasan dengan Laut Natuna Utara, Yudo ingin memastikan stabilitas keamanan menyusul rencana Australia membangun kapal selam bertenaga nuklir. ”Saya juga akan bicara lagi dengan KSAL Australia. Kita harus sepakat dulu untuk menjaga stabilitas kawasan kita,” bebernya.  Menurut Yudo, yang dikhawatirkan setelah Australia membangun kapal selam nuklir adalah muncul perlombaan senjata antarnegara. ”Itu yang tidak kita harapkan,” ujarnya. Karena itu pula, masih kata Yudo, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) sudah menyampaikan sikap. Sebab, kebijakan yang diambil Australia akan cukup berpengaruh terhadap negara-negara di sekitarnya.

KSAL Yudo Margono Pastikan Keamanan Laut Natuna Utara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/ri_tegas.jpg" alt="DIHALAU: Petugas mengawasi kapal Coast Guard Tiongkok di Laut Natuna Utara Senin (14/9). (BAKAMLA FOR JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>DIHALAU: Petugas mengawasi kapal Coast Guard Tiongkok di Laut Natuna Utara Senin (14/9). (BAKAMLA FOR JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Sikap pemerintah terhadap klaim Tiongkok di Laut Natuna Utara tegas. Menolak nine dash line yang menjadi dasar kapal-kapal Coast Guard Tiongkok berulang masuk zona ekonomi eksklusif Indonesia (ZEEI).  Staf Khusus Menteri Pertahanan Bidang Komunikasi Publik dan Hubungan Antarlembaga Kemenhan Dahnil Anzar Simanjuntak menyatakan, Menhan Prabowo Subianto, Menteri Luar Negeri Retno L.P. Marsudi, dan Presiden Joko Widodo hanya mengakui hukum laut. Yakni, United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS. ’’Yang jelas, kami tegas terkait dengan itu. Pak Prabowo, Bu Menlu, kemudian Pak Jokowi punya sikap sama,’’ katanya dalam diskusi daring Selasa (15/9).  Nine dash line merupakan sembilan titik imajiner yang menjadi dasar bagi Tiongkok, atas pertimbangan historis, mengklaim wilayah Laut China Selatan. Negeri Panda itu menyusun titik-titik tersebut sendirian. Tidak didasarkan konvensi hukum laut internasional di bawah PBB atau UNCLOS 1982. Padahal, Tiongkok termasuk penanda tangan.  Dahnil memastikan bahwa sikap tersebut tidak bisa dinegosiasi. Sebab, sudah bulat.  Dahnil menyatakan, ZEEI di Laut Natuna Utara merupakan wilayah yurisdiksi Indonesia. ’’Setiap negara atau pihak ketiga yang mau memanfaatkan sumber daya alam di situ atau berkegiatan di situ harus izin dengan pemerintah,’’ kata dia.  Meski Indonesia memiliki banyak kerja sama dengan Tiongkok, untuk urusan ZEEI, sikap pemerintah teguh. ’’Terkait dengan klaim nine dash line Tiongkok, kita tetap tolak,’’ tambahnya.  Sejak akhir pekan lalu, kapal Coast Guard Tiongkok bernomor lambung 5204 masuk ZEEI. Badan Keamanan Laut (Bakamla) memastikan, pihaknya berhasil memaksa kapal tersebut keluar ZEEI Senin (14/9). ’’Bergerak keluar ZEEI,’’ kata Kepala Bagian Humas dan Protokol Bakamla Kolonel Bakamla Wisnu Pramandita.  Setelah memastikan kapal Tiongkok itu keluar ZEEI, KN Pulau Nipah-321 melanjutkan operasi. Wisnu menambahkan, selama bersitegang dengan kapal Coast Guard Tiongkok, KN Pulau Nipah-321 turut mendapat backup dari salah satu unsur kapal perang Indonesia. Yakni, KRI Imam Bonjol-383.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=TNaVoK3STVM

Bakamla dan TNI-AL Terus Berjaga di Laut Natuna Utara

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#laut natuna utara

Berita Terkini