<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/24/Bakamla1-1506207426.jpeg" alt="Personel Bakamla saat mengusir kapal Coast Guard Tiongkok dari Landas Kontinen Indonesia di Laut Natuna Utara. (Bakamla)" width="100%">
<figcaption>Personel Bakamla saat mengusir kapal Coast Guard Tiongkok dari Landas Kontinen Indonesia di Laut Natuna Utara. (Bakamla)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Badan Keamanan Laut (Bakamla) kembali mengambil langkah tegas atas tindakan yang dilakukan oleh kapal Coast Guard Tiongkok, CCG 5402, pada Kamis (24/10). Tindakan itu dilakukan menyusul aksi kapal CCG 5402 yang kembali memasuki wilayah yurisdiksi Indonesia. Persisnya di Perairan Natuna Utara, Kepulauan Riau. Berdasar keterangan resmi dari Bakamla, Direktur Operasi Laut Bakamla Laksamana Pertama Bakamla Octavianus Budi Susanto menyampaikan bahwa Bakamla langsung mengerahkan KN. Pulau Dana-323 untuk melakukan intercept atas tindakan yang dilakukan oleh kapal CCG 5402. Langkah itu diambil setelah upaya komunikasi diindahkan oleh kapal CCG 5402. &rdquo;Pukul 07.30 WIB KN. Pulau Dana-323 melakukan kontak komunikasi namun tidak direspons oleh kapal CCG 5402, justru malah mendekati serta mengganggu MV. Geo Coral yang sedang melakukan kegiatan survei,&rdquo; ungkap Bakamla melalui keterangan resmi yang diterima oleh JawaPos.com. Oleh karena itu, KN Pulau Dana-323 menghalau kapal CCG 5402 agar keluar dari Landas Kontinen Indonesia dan tidak lagi mengganggu kegiatan survei MV. Geo Coral. Pengusiran yang dilakukan oleh Bakamla terhadap kapal Coast Guard Tiongkok di Landas Kontinen Laut Natuna Utara merupakan bentuk nyata komitmen Bakamla. &rdquo;Untuk selalu menjaga keamanan di laut sesuai dengan tugas dan fungsi Bakamla, melalui patroli yang dilakukan oleh unsur-unsur Bakamla,&rdquo; terang mereka.

Badan Keamanan Laut (Bakamla) kembali mengambil langkah tegas atas tindakan yang dilakukan oleh kapal Coast Guard Tiongkok, CCG 5402.

Tegas! Bakamla Usir Kapal Coast Guard Tiongkok yang Kembali Masuk Landas Kontinen Indonesia di Laut Natuna Utara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/09/Hujan-53839925.jpeg" alt="Ilustrasi hujan lebat. (Nova Wahyudi/Antara)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi hujan lebat. (Nova Wahyudi/Antara)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash;&nbsp;Badan Meteorologi, Klimatologi, dan geofisika (BMKG) memantau adanya sirkulasi siklonik yang terpantau di sekitar Laut Natuna, perairan timur Kalimantan Utara, dan di sekitar Maluku bagian tenggara. Kondisi ini membentuk daerah pertemuan/perlambatan kecepatan angin atau konvergensi yang memanjang di Laut Natuna, di Kalimantan Utara, dan di Maluku bagian Tenggara. Daerah konvergensi lainnya memanjang dari Jambi hingga Bangka Belitung, di Laut Jawa, dari NTB hingga Laut Flores, dari Sulawesi Selatan hingga Sulawesi Tenggara, dari Sulawesi Tengah hingga Maluku, dan dari Maluku Utara hingga Papua Barat, serta daerah pertemuan angin atau konfluensi di Laut Sulawesi, Laut Sulu, dan Laut China Selatan. Kondisi alam tersebut dapat meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi maupun konfluensi hingga Minggu (10/12). Berdasarkan prakiraan cuaca BMKG pada Minggu (10/12), kota-kota di wilayah Sumatera seperti Banda Aceh, Padang, Pekanbaru, Jambi, Palembang, dan Bandar Lampung umumnya diprediksi hujan ringan. Sementara Bengkulu diprakirakan berawan. Selain itu, Medan berpotensi hujan dengan intensitas lebat, Tanjung Pinang dan Pangkal Pinang waspada hujan disertai petir. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013451917/29-daerah-di-indonesia-diprediksi-bmkg-alami-cuaca-ekstrem-hujan-lebat-petir-dan-angin-kencang-akhir-pekan-ini">29 Daerah di Indonesia Diprediksi BMKG Alami Cuaca Ekstrem Hujan Lebat, Petir, dan Angin Kencang Akhir Pekan ini</a> Bergeser ke Wilayah Jawa, wilayah Yogyakarta umumnya berawan, wilayah Serang umumnya berawan tebal, Jakarta, Semarang, dan Surabaya potensi hujan dengan intensitas ringan, dan untuk wilayah Bandung diperkirakan hujan dengan intensitas sedang.&nbsp; Sementara itu, wilayah Denpasar akan cenderung cerah berawan, wilayah Mataram umumnya berawan, dan Kupang berpotensi hujan disertai petir. Selanjutnya kota-kota di Wilayah Kalimantan, wilayah Palangkaraya berpotensi hujan dengan intensitas ringan, Pontianak berpotensi hujan dengan intensitas sedang, sementara Banjarmasin dan Samarinda diprakirakan terjadi hujan disertai petir. Pulau Sulawesi, Mamuju diprediksi berawan, Manado, Gorontalo, dan Palu berpotensi hujan dengan intensitas ringan, dan Kendari hujan dengan intensitas sedang. Sementara, Kota Makassar berpotensi hujan disertai petir. Bagian timur Indonesia, wilayah Ternate dan Manokwari diperkirakan hujan dengan intensitas ringan, Jayapura dan Ambon akan cenderung hujan dengan intensitas sedang. Kondisi tingginya intensitas hujan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengimbau untuk meningkatkan kewaspadaan. BNPB meminta masyarakat untuk selalu memantau prakiraan cuaca yang dirilis BMKG. Bagi masyarakat yang berada di wilayah lereng curam diharapkan dapat segera melakukan evakuasi mandiri apabila terjadi hujan deras lebih dari satu jam. Sementara itu, masyarakat di kawasan gunung api dapat mewaspadai hujan di kawasan puncak yang berpotensi menyebabkan banjir lahar dingin. BNPB juga mengimbau agar saat beraktivitas di ruang terbuka dapat memerhatikan informasi status dari tempat yang sudah ditetapkan oleh instansi berwenang. Selain itu, pemerintah daerah di kawasan perkotaan diharapkan melakukan pemantauan, pemeliharaan, dan pengecekan saluran drainase primer, sekunder, dan tersier berfungsi dengan baik. ***

BMKG rilis prakiraan cuaca  di kota-kota besar di Indonesia Minggu (10/12) di sejumlah daerah dan kota-kota besar.

Prakiraan Cuaca BMKG di Kota-Kota Besar Minggu 10 Desember, yang Berpotensi Hujan Lebat Disertai Petir

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/05/bakamla-selamatkan-abk-2060123922.jpg" alt="MISI PENYELAMATAN: Petugas Bakamla saat serah terima delapan ABK KLM Buana Indah dari MV GH Voyager di Laut Natuna, Kepulauan Riau, Selasa (4/4). KLM Buana Indah tenggelam setelah dihantam ombak." width="100%">
<figcaption>MISI PENYELAMATAN: Petugas Bakamla saat serah terima delapan ABK KLM Buana Indah dari MV GH Voyager di Laut Natuna, Kepulauan Riau, Selasa (4/4). KLM Buana Indah tenggelam setelah dihantam ombak.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Akibat dihantam ombak, kapal layar motor (KLM) Buana Indah tenggelam di perairan Natuna, Kepulauan Riau, kemarin (4/4). Untung, seluruh anak buah kapal (ABK) selamat setelah mendapat pertolongan pertama dari awak kapal MV GH Voyager yang berlayar tidak jauh dari lokasi kecelakaan tersebut. Tidak lama setelahnya, KN Belut Laut-406 milik Badan Keamanan Laut (Bakamla) mengevakuasi delapan ABK KLM Buana Indah. Pranata Humas Ahli Muda Bakamla Kapten Bakamla Yuhanes Antara menyampaikan, MV GH Voyager merupakan kapal berbendera Malaysia. Kapal tersebut dinakhodai Kapten Maniam. &rdquo;Bakamla melalui layanan pengaduan menerima informasi penyelamatan ABK KLM Buana Indah,&rdquo; ungkap dia. Informasi tersebut langsung direspons Sestama Bakamla Laksamana Muda TNI Tatit E. Witjaksono. Dia kemudian memerintah Kepala Puskodal Bakamla Kolonel Bakamla Asep Budiman mengirim tim evakuasi. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/05/bakamla-selamatkan-abk-1-3259098565.jpg" alt="JEMPUT ABK: KN Belut Laut-406 milik Bakamla merapat ke lokasi MV GH Voyager untuk mengevakuasi ABK KLM Buana Indah." width="100%">
<figcaption>JEMPUT ABK: KN Belut Laut-406 milik Bakamla merapat ke lokasi MV GH Voyager untuk mengevakuasi ABK KLM Buana Indah.</figcaption>
</figure> Letkol Bakamla Muhammad Avessina yang mengomandani KN Belut Laut-406 memimpin langsung serah terima delapan ABK KLM Buana Indah. Berdasar informasi yang diperoleh Bakamla, KLM Buana Indah berlayar dari Tanjung Pinang sejak Senin (3/4). Dalam pelayarannya, kapal tersebut berhadapan dengan cuaca buruk. Para ABK KLM Buana Indah sempat meminta pertolongan ketika kapalnya menghantam ombak besar. Namun, situasi memburuk lantaran terjadi kebocoran di kamar mesin. Akibatnya, air laut masuk sampai ke dalam geladak kapal. (syn/c19/fal)

Akibat dihantam ombak, kapal layar motor (KLM) Buana Indah tenggelam di perairan Natuna, Kepulauan Riau, kemarin (4/4).

Bakamla Selamatkan Delapan ABK di Laut Natuna

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/PSX_20230222_213659.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Panglima Komando Armada (Pangkoarmada) I Laksda TNI Erwin S Aldedharma menyatakan laut Natuna dalam kondisi aman usai dirinya melakukan peninjauan secara langsung melalui udara pada Rabu (22/2).  "Sebelumnya, dari pantauan udara dengan menggunakan pesawat patroli maritim CN-235 milik TNI Angkatan Laut, laut Natuna aman," kata Erwin dalam keterangan tertulis yang diterima di Natuna, Kepulauan Riau, Kamis (23/2).  Erwin juga menyempatkan diri meninjau dan berkomunikasi langsung dengan Komandan KRI Kapitan Pattimura-371 yang sedang melaksanakan patroli sektor dalam rangka mendukung Operasi Rencong Sagara di perairan Laut Natuna melalui pesawat udara.  Dia berpesan kepada seluruh prajurit KRI Kapitan Pattimura untuk selalu bersemangat dalam menjalankan tugas operasi.  Dalam kunjungan pertamanya sebagai Pangkoarmada I ke Natuna tersebut, Erwin juga mengunjungi Mako Lanal Ranai dan menerima Valreef atau Jajar Kehormatan dari para prajurit TNI AL di Natuna.  Selama di Natuna, Erwin bersama rombongan melanjutkan kunjungan kerja ke Mako Guspurla Koarmada I di Selat Lampa untuk melaksanakan peninjauan Sarana dan Prasarana di mako tersebut, seperti kondisi perkantoran, tempat tinggal prajurit, balai kesehatan, dermaga, serta Sionban dan Waterplant Selat.  "Saat ini, Pemerintah sedang gencar melaksanakan kebijakan yang tujuannya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, sehingga membutuhkan stabilitas keamanan Nasional yang kondusif," ujarnya.  Kunjungan tersebut merupakan salah satu peran dan tugas dari jajaran TNI, termasuk TNI Angkatan Laut dalam menjaga situasi stabilitas keamanan, khususnya Laut Natuna.

Pangkoarmada I Pastikan Laut Natuna Dalam Kondisi Aman

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/laut-natuna-vietnam.jpeg" alt="ilustrasi batas zee indonesia dan vietnam di laut natuna" width="100%">
<figcaption>ilustrasi batas zee indonesia dan vietnam di laut natuna</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dirjen Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri, Laurentius Amrih Jinangkung menegaskan bahwa Indonesia tidak akan mengikuti keinginan Vietnam dalam proses penyelesaian masalah batas di wilayah landas kontinen (ZEE) wilayah Laut Natuna Utara. Amrih menegaskan bahwa mengikuti keinginan Vietnam hanya akan merugikan kepentingan Indonesia.  Untuk dikethaui, sengketa mengenai wilayah perbatasan ZEE di Laut Natuna Utara antara Indonesia dengan Vietnam merupakan salah satu polemik yang sudah berlangsung lama dan belum berhasil diselesaikan dengan dibentuknya suatu perjanjian bilateral. Sampai saat ini, masalah penetapan batas ZEE antara Indonesia dengan Vietnam masih belum menemukan titik temu yang memuaskan bagi kedua pihak.  “Kita tetap bersikeras dengan batas laut yang kita tetapkan, sementara Vietnam juga bersikeras dengan batas laut yang dia inginkan, perbedaan kedua garis penetapan itu yang menyebabkan tidak ditemukannya kesepakatan,” ujar Amrih.  Amrih menambahkan, dasar dari penetapan garis batas yang diusulkan oleh Indonesia adalah berpatokan pada UNCLOS 1982, sementara Vietnam ingin agar batas negara dengan Indonesia itu sejajar dengan garis batas landas kontinen.  Berdasarkan perkembangan perundingan terakhir, Tim Teknis Vietnam telah mengusulkan membagikan remaining area secara “equal” dan Indonesia sedang meminta penjelasan dari Vietnam terkait maksud dan pengertian 'equal'.  Dilihat dari usulan Vietnam, kata Amrih, negara tersebut berupaya untuk mencapai keuntungan yang lebih maksimal. Jika Tim Teknis Indonesia menerima usulan garis equal yang diusulkan Vietnam, Indonesia akan kehilangan wilayah laut yang cukup luas dan potensi sumber daya ikan.  “Kalau kita ikuti maunya Vietnam, kita yang rugi. Makanya dari dulu tidak selesai masalah batas wilayah ini. Kendalanya hanya itu saja. Tapi kita tetap terus berupaya melakukan pembicaraan dengan Vietnam,” ujar Amrih lagi.  Pertemuan Teknis ke-16 penetapan batas ZEE Indonesia-Vietnam dikonfirmasikan telah diselenggarakan di Hanoi, Vietnam pada 24-25 November 2022. Awalnya, pertemuan tersebut direncanakan dilaksanakan pada paruh kedua Oktober 2022, namun ditunda karena padatnya agenda. Pada kesempatan tersebut, kedua pihak membahas metode pembagian remaining area lebih lanjut. Namun, posisi saat ini untuk pembagian remaining area sudah jauh melampaui red line berbagai pihak, termasuk Kementerian Perikanan dan Kelautan, pengamat maritim dan organisasi kelautan.  &nbsp;  Harus Ditindak  &nbsp;  Sementara itu, pengamat kelautan Achmad Santoso mengharapkan adanya tindakan tegas terhadap kapal nelayan asal Vietnam yang melakukan pencurian ikan  di ZEE, dikutip dari ANTARA.  Menurut dia, tindakan yang dilakukan di daerah Laut Natuna Utara tersebut merugikan kedaulatan nasional dan sektor perikanan tanah air, mengingat tidak ada itikad baik dari kapal-kapal tersebut.  "Tren operasi kapal Vietnam di ZEE Indonesia sudah berlangsung sejak tahun 2021 hingga September 2022, apa yang dilakukan oleh Kapal ikan Vietnam itu melanggar pasal 56 UNCLOS 1982," kata Achmad.  CEO Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI) ini mengatakan sepanjang September 2022 kehadiran kapal ikan asing berbendera Vietnam mencapai 54 kapal yang sebagian beroperasi dengan menggunakan pola penangkapan ikan pair trawling.  "Alat penangkapan ikan jenis pair trawl masuk kategori alat tangkap yang merusak sumber daya ikan dan dilarang penggunaannya di seluruh wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia," katanya.  Oleh karena itu, ia mengharapkan adanya ketegasan mengingat Indonesia memiliki wewenang dan kewajiban utama untuk mengambil segala tindakan yang diperlukan untuk menindak pelanggaran pemanfaatan sumber daya ikan di ZEE.

Polemik Batas ZEE, Pemerintah Tak Akan Ikuti Keinginan Vietnam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/ri_tegas.jpg" alt="DIHALAU: Petugas mengawasi kapal Coast Guard Tiongkok di Laut Natuna Utara Senin (14/9). (BAKAMLA FOR JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>DIHALAU: Petugas mengawasi kapal Coast Guard Tiongkok di Laut Natuna Utara Senin (14/9). (BAKAMLA FOR JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksamana Madya Aan Kurnia memastikan situasi perairan di Laut Natuna Utara sudah aman terkendali. Hal ini menjawab mengenai adanya informasi kapal asing berbendera Tiongkok dan Vietnam yang masuk ke perairan Natuna Utara dekat dengan Laut China Selatan.  "Saya tegaskan Laut Natuna Utara aman terkendali," ujar Aan di Gedung DPR, Senin (20/9).  Aan menuturkan, nelayan-nelayan bisa kembali untuk mencari ikan di periairan Natuna Utara tersebut. Termasuk aparat akan menjaga para nelayan-nelayan tersebut untuk melakukan aktivitasnya.  "Saudara-saudara silakan bergiat di sana, kita jamin aman. Kita siap amankan mereka di sana," katanya.  Sebelumnya, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto akan membawa pulang teknologi kapal perang canggih jenis Frigate tipe Arrowhead 140 dari Inggris. Kapal ini akan diterjunkan di Perairan Laut Natuna Utara.  Dasco menuturkan, Frigate tipe Arrowhead 140 bikinan Inggris yang akan datang ke Indonesia, adalah kapal perang ringan tercanggih yang ada saat ini. Arrowehad 140 juga dipersenjatai dengan rudal-rudal anti pesawat juga torpedo anti kapal selam yang membuatnya mampu memberikan pertahanan terhadap ancaman udara dan laut.  Wakil Ketua DPR ini menuturkan, kapal ini juga punya kemampuan untuk menjadi kapal induk mini bagi helikopter angkatan laut baik untuk misi antar jemput personel, maupun misi penyelamatan SAR Search and Rescue  "Yakinlah angkatan laut Tiongkok akan gemetar melihat Frigate tipe Arrowhead 140 berpatroli di lautan Indonesia, dan akan berpikir dua kali untuk wara wiri di lautan Natuna lagi," tambahnya.  Sebelumnya, Ketua Harian DPP Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Dani Setiawan mengatakan, Indonesia kembali kecolongan dengan masuknya kapal asing asal Tiongkok di perairan Natuna Utara. Hal ini pun bukan kali pertamanya kedapatan kegiatan illegal fishing di laut Natuna Utara.  "Banyaknya kapal asing yang masuk di wilayah tersebut akibat minimnya armada nelayan Indonesia yang beroperasi di wilayah laut terluar,” kata dia kepada JawaPos.com, Senin (20/9).Hal ini tentu menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah agar bisa lebih memperketat kawasan teritori laut di Tanah Air. Salah satunya dengan memberdayakan nelayan untuk melaut di sana.  “Harus melibatkan nelayan-nelayan juga dalam operasi pengawasan dan penangkapan, sehingga bisa melaporkan juga kejadian atau aktivitas ilegal di laut kita,” tutur dia.  Khususnya kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Badan Keamanan Laut (Bakamla) dan TNI Angkatan Laut, diharapkan bisa berkoordinasi untuk mengatasi masalah yang tidak berkesudahan ini.  “Saya rasa kita harus menjaga kedaulatan teritori di laut kita, karena wilayah itu kan sangat kaya sekali sumber daya perikanannya,” pungkas dia.

Kapal Asing Bebas Beroperasi, Bakamla Klaim Laut Natuna Utara Aman

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/PSX_20200612_203231.jpg" alt="Sebanyak 750 nelayan dari daerah Surabaya dan Madura merapat disekitar KRI Makassar-590 untuk menerima bantuan dari Komando Armada II (Koarmada II) dan sejumlah donatur di tengah Selat Madura pada Jumat (12/6).Bantuan diberikan Gubernur Jawa Timur, Khofif" width="100%">
<figcaption>Sebanyak 750 nelayan dari daerah Surabaya dan Madura merapat disekitar KRI Makassar-590 untuk menerima bantuan dari Komando Armada II (Koarmada II) dan sejumlah donatur di tengah Selat Madura pada Jumat (12/6).Bantuan diberikan Gubernur Jawa Timur, Khofif</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Indonesia turut bersiaga ihwal meningkatnya ketegangan antara Tiongkok dan Amerika Serikat di Laut Cina Selatan. Sebagaimana diketahui, Negeri Paman Sam tersebut memantik intervensi dengan menerjun sejumlah armada kapal perang mereka di perairan tersebut.  Kepala Dinas Penerangan (Kadispen) Koarmada I TNI AL, Letkol Laut Fajar Tri Rohadi mengatakan, Indonesia juga telah menyiagakan 4 buah kapal perang atau KRI jenis Fregat dan Korvet (kapal anti kapal selam). Armada ini dikerahkan untuk patroli rutin di wilayah Natuna.  “Kita menyiagakan empat KRI di Natuna, yang pertama adalah patroli rutin, karena Laut Natuna Utara itu wilayah kita,” kata Fajar saat dikonfirmasi, Jumat (19/6).  Di masing-masing KRI tersebut, telah diisi oleh 100 prajurit. Personel tersebut berasal dari satuan terintegrasi TNI. Mereka ditugaskan untuk memantau situasi perairan Laut Cina Selatan yang menjadi bagian kedaulatan Indonesia. “Pasukan di Satuan TNI terintegrasi (yang berjaga di Natuna). Satu KRI rata 100 (personel),” jelas Fajar.  Kendati demikian, Fajar memastikan operasi ini tidak semata-mata karena meningkatkan ketegangan antara Amerika dan Tiongkok. Sebab, patroli di Natuna dilaksanakan secara rutin meskipun tidak ada ancaman. “Pasti kita akan terus melindungi kedaulatan dan kepentingan NKRI. TNI AL dalam hal ini Koarmada I terus menyiagakan unsur KRI di Natuna dan antisipasi meluasnya dampak naiknya tensi di LCS,” pungkas Fajar.

AS-Tiongkok Memanas, TNI Kerahkan 4 KRI Berisi 400 Prajurit ke Natuna

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/20200304_092802-1.jpg" alt="Menteri KKP Edhy Prabowo meninjau ABK kapal ilegal asal Vietnam. Antara" width="100%">
<figcaption>Menteri KKP Edhy Prabowo meninjau ABK kapal ilegal asal Vietnam. Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menangkap lima kapal asing ilegal. Mereka kedapatan melakukan kegiatan penangkapan ikan di Laut Natuna Utara, Kepulauan Riau.  ”Aparat kita kembali menangkap lima kapal ilegal di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara RI 711 Laut Natuna Utara. Penangkapan tersebut dilakukan pada 1 Maret," kata Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo di Pangkalan PSDKP Batam, seperti dilansir dari Antara pada Rabu (4/3).  Lima kapal ikan asing yang berhasil ditangkap adalah KG 94376 TS, PAF 4837, KG 94654 TS, PAF 4696, dan KG 95786 TS. Lima kapal itu menggunakan alat penangkap ikan jenis trawl atau pukat harimau. Edhy menyampaikan, sebanyak 68 awak kapal berkewarganegaraan Vietnam diamankan dari lima kapal ikan asing ilegal itu. Selanjutnya, pelaku pencurian ikan akan diproses hukum di Pangkalan PSDKP Batam.  Keberhasilan membekuk kapal ikan asing ilegal itu, lanjut Edhy, merupakan keberhasilan operasi terstruktur yang dilaksanakan lima kapal pengawas perikanan di Laut Natuna Utara yaitu KP Paus 01, KP Hiu Macan Tutul 02, KP Orca O1, KP Orca 02, dan KP Orca 03. ”Luar biasa dedikasi anak-anak di tengah laut. Mereka bisa saja dibayar atau dibeli. Tapi mereka lebih pada kehormatan, membawa kapal itu ke sini," kata Edhy.  Lima kapal ikan asing yang ditangkap tersebut pertama kali terdeteksi oleh kapal pengawas perikanan di barat daya Pulau Tarempa. Wilayah tersebut merupakan perairan ZEE Indonesia yang berbatasan dengan overlapping claimed area lndonesia-Malaysia. ”Kapal ikan asing ilegal ini mencoba mengelabui aparat kita dengan seolah-olah merupakan kapal ikan asal Malaysia. Mereka tidak mengibarkan bendera kebangsaan kapal dan menggunakan kode C2 pada lambung kapal yang merupakan kode yang digunakan kapal ikan Malaysia yang beroperasi di ZEE," kata Edhy.  Namun siasat tersebut tidak mampu mengelabui aparat Ditjen PSDKP yang kemudian melakukan pemeriksaan di atas kapal dan tidak menemukan satu dokumen-pun yang membuktikan bahwa kapal ikan tersebut berasal dari Malaysia. "Kapal-kapal ini ingin memanfaatkan kesepakatan antara Pemerintah Indonesia dan Malaysia yang menerapkan langkah pengusiran apabila beroperasi di overlapping claim area," ujar Edhy.  "Tentu posisi kita sangat jelas terhadap kapal pelaku illegal fishing. Tidak ada kompromi karena pemberantasan illegal fishing ini bukan hanya demi kedaultan pengelolaan perikanan tapi juga agar nelayan-nelayan kita aman dan nyaman di laut," ucap Edhy.

KKP Tangkap 5 Kapal Ikan Asing di Natuna

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/natuna.jpg" alt="Wisatawan beraktivitas snorkli di kawasan Pulau Setanau, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, Sabtu (8/2). HARITSAH ALMUDATSIR/JAWA POS" width="100%">
<figcaption>Wisatawan beraktivitas snorkli di kawasan Pulau Setanau, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, Sabtu (8/2). HARITSAH ALMUDATSIR/JAWA POS</figcaption>
</figure>Setidaknya ada 24 titik kapal tenggelam yang membawa berbagai barang berharga di lautan Natuna. Karena pengawasan lemah, para penjarah yang justru diuntungkan.  ILHAM WANCOKO, Natuna, Jawa Pos  ---  LAPORAN dari warga itu sampai juga ke Hadisun. Ada tiga warga Tiongkok yang bermaksud melakukan penyelaman.  Sampai di situ sepertinya semuanya wajar.  Kabupaten Natuna nun di utara Indonesia yang terdiri atas ratusan pulau memang punya banyak spot penyelaman.  Namun, ada yang memicu kecurigaan. Tindak tanduk tiga orang tersebut tak tampak seperti turis. Mereka juga tidak tinggal di hotel. Tetapi, memilih menyewa sebuah rumah penduduk di tepi pantai.  Hadisun, kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna, dan jajarannya pun bergerak. Tiga orang itu ditemui.  Sulitnya komunikasi dengan mereka tak menyurutkan putusan instansi yang berwenang. ”Mereka kami usir karena kemungkinan besar akan mencuri BMKT,” papar dia kepada Jawa Pos kemarin.  BMKT adalah benda muatan kapal tenggelam. Natuna kaya akan harta karun di dasar laut itu.  Versi pemerintah setempat, ada 24 titik BMKT yang tersebar di 17 pulau dan karang di sekitar wilayah kabupaten di Kepulauan Riau tersebut. Itu yang baru diketahui sejauh ini.  Diprediksi masih banyak lagi titik kapal tenggelam lainnya.  Itu dimungkinkan karena Natuna yang berbatasan dengan Malaysia, Singapura, Vietnam, dan Kamboja itu punya lautan yang ramai jadi perlintasan perdagangan dunia. Sejak dulu.  Terutama di era ”Jalur Sutra”. Itu adalah jalur imajiner perlintasan perdagangan dan kebudayaan yang menghubungkan ”Timur” dengan ”Barat”. Persisnya antara Asia Timur dan Tenggara dengan Asia Selatan, Persia, Semenanjung Arab, Afrika Timur, serta Eropa Selatan.  Kapal-kapal yang tenggelam itu membawa serta berbagai barang yang, antara lain karena kandungan sejarahnya, demikian berharga. Mulai keramik, perhiasan, peralatan rumah tangga, sampai bongkahan emas.  Berkali-kali nelayan setempat menemukan keramik. Sejauh ini, dari hasil penelitian, diketahui bahwa keramik-keramik yang telah ditemukan berasal dari Dinasti Qing, Sung, dan Ming di Tiongkok.  ”Pernah suatu kali saya dengar warga ada yang menemukan rantai emas dan bongkahan emas,” kata Wan Tarhusin, salah seorang sejarawan Natuna.  Sayang, tak ubahnya gula yang selalu mengundang semut, bertebarannya harta karun di lautan Natuna itu juga memikat perhatian para pencuri. Kisah tiga warga Tiongkok di atas hanyalah satu dari sekian banyak di antaranya.  Pernah suatu kali, tutur Hadisun, ada sebuah perusahaan asal Jakarta yang mengajukan izin pengangkatan BMKT di kawasan Serasan. ”Oleh pemkab tentunya diserahkan ke pemerintah pusat. Kalau diizinkan pusat, silakan saja,” tuturnya.  Tapi, izin dari pemerintah pusat tidak turun. Kabarnya memang ada moratorium untuk pengangkatan BMKT.  Tak lama berselang, KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) mengecek lokasi BMKT tersebut. Apa yang didapat? BMKT di titik tersebut sudah habis.  Tak ada lagi barang yang tertinggal. ”Hanya tinggal puing belaka,” ujarnya.  Zulkifli Flora, salah seorang nelayan Natuna, juga mengaku sering mendengar adanya penyelaman untuk mengambil barang dari dalam laut. Dari besi hingga barang berharga lain. ”Namun, semua itu hanya jadi cerita.”  Hadisun mengakui, pengawasan terhadap BMKT memang menghadapi jalan terjal. Kewenangan untuk BMKT berada di KKP. ”Pemkab yang dekat tidak punya kewenangan apa pun,” tuturnya.  Hasilnya mudah ditebak. Ke-24 titik BMKT itu rawan pencurian. Banyak yang sudah rusak. Dicuri orang tak bertanggung jawab.  Aset negara hilang. Barang kebudayaan yang tak ternilai harganya raib entah ke mana. ”Data itu pun kami dapat dari KKP,” ujarnya.  Kapal-kapal yang tenggelam di lautan Natuna bermacam-macam asalnya. Ada, misalnya, kata Wan Tarhusin, kapal Inggris yang tercatat tenggelam pada 1848. Juga, kapal Rusia pada 1941.  ”Ada pula kapal pembawa delegasi India ke Konferensi Asia-Afrika (di Bandung pada 1955, Red),” kata Wan.  Catatan dari buku petualang Tiongkok I Tsing memperlihatkan, dahulu, pada abad ketujuh, Natuna yang kala itu bernama Nan Toa dikuasai Sriwijaya. Di masa Majapahit, namanya diubah menjadi Serindit.  Kemudian berubah lagi menjadi Nalma dalam peta abad ke-17. Kini kepulauan di Jalur Sutra itu dikenal sebagai Natuna.  Wilayah Natuna yang luas juga menyulitkan pengawasan. Kabupaten yang beribu kota di Ranai itu memiliki 154 pulau. Dan, hanya 27 yang berpenghuni.  Karena kewenangan ada di pusat, pemerintah setempat hanya bisa mendata. Jadi, tak ada pengawasan yang spesifik.  Zulkifli mengusulkan, akan efektif bila nelayan diajak untuk membantu langkah mengamankan aset-aset negara tersebut. Sebab, mereka sangat mengenal luar dalam lautan di sekitar Natuna. ”Itu juga bisa membantu memperbaiki kesejahteraan nelayan,” urainya.  Itu pun mungkin belum cukup. Sebab, menurut Wan Tarhusin, teknologi para penjarah tinggi sekali. ”Angkat BMKT malam saja bisa, pemerintah Indonesia bagaimana,” keluhnya.  Seharusnya, lanjut dia, BMKT itu bisa dijadikan aset negara dan menghasilkan untuk masyarakat Natuna. Namun, yang terjadi justru sebaliknya: yang diuntungkan hanya para pencuri.  ”Ini masalah yang seharusnya diselesaikan,” tuturnya.  Senada, Ketua Generasi Pesona Indonesia (GenPI) Kiki Firdaus menyebutkan, BMKT itu bisa dibuatkan museum sebagai tambahan daya tarik pariwisata Natuna.  Museum serupa, kata Kiki, memang sudah ada di Natuna. Tapi, milik pribadi. ”Daripada dibiarkan di laut dan jadi sasaran pencurian, mending dimaksimalkan jadi museum. Sekaligus bisa jadi alat edukasi kebudayaan,” paparnya.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/laut_1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> BERVARIASI: Sejumlah barang temuan warga di lautan maupun daratan Natuna. Sedang dibangun museum untuk menampung barang-barang itu. (HARITSAH ALMUDATSIR/JAWA POS) <h3> Laut, Darat Bertemu di Museum</h3> TAK cuma di laut Natuna ”berjaya”. Dalam arti punya kekayaan terpendam. Di daratan juga.  Karena itulah, di kabupaten yang masuk wilayah Provinsi Kepulauan Riau itu dikenal istilah ”macok”. Menancapkan besi untuk mencari barang di tanah. Barang yang berharga tentu saja.  Nah, yang datang dari darat dan laut itulah yang berusaha disatukan Pemkab Natuna di museum yang kini tengah dalam proses penyelesaian. Museum Perdagangan Maritim.  Menurut Kabid Kebudayaan Pemkab Natuna Hadisun, sengaja dinamakan demikian karena sulit memperuntukkan museum itu khusus barang muatan kapal tenggelam (BMKT), harta karun di lautan Natuna.  ”Sebab, banyak BMKT yang sudah dicuri,” kata Hadisun.  Dibangun sejak 2016 dengan bantuan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, museum itu sejatinya direncanakan bisa dibuka tahun lalu. Sejauh ini sudah sekitar 500 item yang dikumpulkan.  Barang-barang tersebut dikumpulkan dari koleksi pemkab dan masyarakat yang bersedia menyerahkan temuan mereka. Baik yang ditemukan di lautan maupun daratan. Termasuk dari hasil macok tadi.  Dari hasil macok itu bisa ditemukan berbagai benda peninggalan bersejarah. Misalnya, perhiasan atau kuningan. Kegiatan tersebut dilakukan sampai jauh ke dalam hutan.  Natuna memang sudah ramai jadi jalur perlintasan dan persinggahan perdagangan dunia sejak dulu. Letaknya pun berbatasan dengan empat negara sekaligus: Malaysia, Singapura, Vietnam, dan Kamboja.  Hadisun menuturkan, sejauh ini benda paling tua yang berhasil didapat adalah keramik dari Dinasti Tang yang menguasai Tiongkok dari tahun 618 sampai 907. ”Dalam konteks kebudayaan, ini tak ternilai (harganya),” jelasnya.  Meski begitu, tidak semua barang calon koleksi museum masih utuh. Ada yang sudah pecah. Bahkan, ada yang hanya bentuk serpihan.  Sumbangan juga datang dari museum milik pribadi. Menurut Hadisun, ada warga Natuna yang memiliki museum pribadi dengan isi yang menakjubkan. ”Ada keris dan berbagai barang kuno lain,” jelasnya.

Natuna, Harta Karun di Dasar Lautan, dan Pencurian

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/JKT1_MENKO-POLHUKAM-BERTEMU-TOKOH-MASYARAKAT_MIFTAHULHAYAT-7.jpg" alt="Menko Polhukam Mahfud MD memberikan sambutan saat pertemuan dengan tokoh masyarakat di Gedung Menko Polhukam, Jakarta, Senin (11/11).Pertemuan tersebut membahas mengenai Perpu KPK, Penguatan HAM dan Hukum.FOTO:MIFTAHULHAYAT/JAWA POS" width="100%">
<figcaption>Menko Polhukam Mahfud MD memberikan sambutan saat pertemuan dengan tokoh masyarakat di Gedung Menko Polhukam, Jakarta, Senin (11/11).Pertemuan tersebut membahas mengenai Perpu KPK, Penguatan HAM dan Hukum.FOTO:MIFTAHULHAYAT/JAWA POS</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo memimpin Rapat Terbatas (Ratas) membahas Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista). Acara digelar di PT PAL Indonesia (Persero) Surabaya, Jawa Timur, kemarin, (27/1).  Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, hasil rapat tersebut disepakati bahwa alutsista milik Indonesia perlu diperkuat. Terlebih untuk menjaga dan mempertahankan kedaulatan bangsa.  “Kita mencatat bahwa kita harus melengkapi alutsista untuk menjaga wilayah kedaulatan dan wilayah hak berdaulat. Bahkan juga memagari,” kata Mahfud di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Selasa (28/1).  Mahfud menuturkan, pembelian kapal akan menjadi target pertama pemerintah. Dia menilai perairan Indonesia sangat luas, sehingga butuh penjagaan ekstra maksimal, terutama di wilayah perbatasan.  Dalam peta, perairan Indonesia dibagi menjadi tiga area. Yakni brown water, green water dan blue water. Brown water merupakan wilayah laut yang berbatasan dengan pantai.  Sedangkan green water termasuk wilayah berdaulat atau yang lebih dikenal Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Dan blue water adalah bagian perairan lepas.  “Nah kita akan mengusahakan segera menyediakan kapal di tepi green water. Sehingga yang dari blue water itu tidak masuk,” ucap Mahfud.  Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu juga menyampaikan, penguatan armada kapal akan dilakukan di area perbatasan ZEEI. Kapal tersebut akan memagari masuknya kapal-kapal asing ke wilayah perairan Indonesia.  Kendati demikian, Mahfud belum merinci jumlah kapal yang akan dibeli. “Ya nanti lah itu sangat teknis, pokoknya kita mengidentifikasi itu dan kita berkeputusan untuk memompa industri persenjataan sendiri,” pungkasnya.

Pagari Lautan, Pemerintah Bakal Banyak Belanja Kapal Perang

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#laut natuna

Berita Terkini