<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/calon-jamaah-haji-umrah.jpg" alt="PENGECEKAN: Sejumlah calon jamaah umrah dari berbagai daerah di Jawa Timur mengantre di T2 Bandara Internasional Juanda tahun lalu. Tahun ini pemerintah Arab Saudi mulai membuka ibadah umrah. (Dipta Wahyu/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>PENGECEKAN: Sejumlah calon jamaah umrah dari berbagai daerah di Jawa Timur mengantre di T2 Bandara Internasional Juanda tahun lalu. Tahun ini pemerintah Arab Saudi mulai membuka ibadah umrah. (Dipta Wahyu/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah Arab Saudi telah mencabut larangan penerbangan dari Indonesia ke negaranya. Terhitung mulai 1 Desember 2021, warga Indonesia sudah dapat langsung terbang ke Arab Saudi tanpa harus transit ke negara ketiga.  Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama (Kemenag) Hilman Latief memastikan, edaran yang diterbitkan otoritas penerbangan Arab Saudi atau General Authority of Civil Aviation (GACA), tertanggal 25 November 2021 juga berlaku untuk penerbangan jamaah umrah.  Namun demikian, bukan berarti keberangkatan jamaah umrah bisa langsung dilakukan pada 1 Desember 2021. Sebab, masih ada proses persiapan yang harus dilakukan, antara lain terkait pendataan jamaah, paket layanan dan pengurusan visa.  "Menindaklanjuti dicabutnya suspend penerbangan, Kementerian Agama RI dan Kementerian Haji Saudi akan membahas teknis penyelenggaraan umrah," ujar dia, Minggu (28/11).  "Saya dan tim Konsul Haji KJRI Jeddah dijadwalkan hari ini membahas dan mendiskusikan skenario penyelenggaraan umrah bersama Kementerian Haji dan Umrah Saudi," sambungnya.  Dirinya menjelaskan, pihaknya dalam pertemuan itu akan memaparkan kesiapan Indonesia dan skenario pemberangkatan jamaah umrah di masa pandemi. Skenario tersebut antara lain berkenaan dengan one gate policy (kebijakan satu pintu), skema karantina, validasi sertifikat vaksin dan hasil PCR hingga manasik umrah di masa pandemi.  "Dengan Kemenhaj Saudi, kita juga akan bahas skema dan durasi waktu karantina di Saudi, proses pengurusan visa, paket layanan, termasuk jadwal pergerakan dan masa tinggal jemaah selama di Tanah Suci," tutur dia.  Diharapkan skenario bersama ini bisa segera disepakati sehingga dapat menjadi panduan bagi pemerintah, penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU) dan juga jamaah umrah. "Semoga jamaah umrah Indonesia bisa segera mengobati kerinduannya untuk ziarah ke Tanah Suci," tutup Hilman.

Larangan Terbang Dicabut, RI-Saudi Bahas Teknis Pelaksanaan Umrah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/Andrew-Bolt-Sky-News-Australia.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Australia tengah disorot. Negara yang dipimpin Perdana Menteri (PM) Scott Morrison itu dituding tidak adil. Penyebabnya adalah aturan yang ditetapkan pemerintah mulai Senin (3/5). Warga Australia dan ekspatriat yang berada di India selama 14 hari terakhir dilarang pulang. Jika nekat kembali, mereka bisa didenda AUD 66.600 (Rp 742,7 juta) atau penjara 5 tahun atau kedua sanksi sekaligus.  ”Kita seharusnya membantu warga Australia di India untuk pulang, bukan memenjarakan mereka,” ujar senator Matt Canavan seperti dikutip CNN. Ada sekitar 9 ribu warga Australia di India yang mendaftarkan diri untuk pulang. Canavan meminta pemerintah memperbaiki sistem karantinanya, bukannya melarang penduduk pulang.  Sejatinya mulai Selasa (27/4) pemerintah Australia sudah melarang penerbangan langsung dari India masuk. Dua pemain kriket asal Australia menyiasati kebijakan tersebut. Dari India, mereka terbang dulu ke Doha, Qatar, baru melanjutkan perjalanan ke Melbourne. Setelah tahu ada celah, kebijakan baru yang superketat itu muncul.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/01/05/2021/australia-larang-kedatangan-dari-india-pelanggar-hadapi-bui-dan-denda/">Australia Larang Kedatangan dari India, Pelanggar Hadapi Bui dan Denda</a>  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/01/05/2021/ahli-australia-puji-sinovac-manjur-cegah-infeksi-covid-19-yang-berat/">Ahli Australia Puji Sinovac Manjur Cegah Infeksi Covid-19 yang Berat</a>  Kolumnis Andrew Bolt menyebut kebijakan pemerintah berbau rasisme. Menurut dia, keputusan itu didorong rasa takut, kebodohan, dan ketidakmampuan. Dia yakin kebijakan serupa tidak akan diberlakukan pada warga Australia berkulit putih yang melarikan diri dari pandemi di Inggris, misalnya. Sebelumnya, Komisi Hak Asasi Manusia Australia menegaskan bahwa itu adalah pelanggaran serius dan meminta senat untuk mempertimbangkan ulang.  ”Keputusan itu diambil demi kepentingan kesehatan terbaik warga Australia,” kata Morrison kemarin. Dia menegaskan bahwa kebijakan itu diterapkan dengan bertanggung jawab untuk mengurangi tekanan pada sistem karantina di hotel.  Australia termasuk negara yang mampu mengendalikan pandemi Covid-19. Bahkan, karena angka penularannya minim, Selandia Baru mau memberlakukan travel bubble dengan negara tersebut bulan lalu. Australia biasanya langsung melakukan lockdown lokal jika ada peningkatan kasus sedikit saja.

Larangan Ekstrem Australia ke Warganya di India Disebut Berbau Rasisme

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/bandara-hongkong-agas.jpg" alt="LEBIH KETAT: Layanan penerbangan di Bandara Internasional Hongkong pulih setelah sempat diduduki demonstran. (Agas Putra Hartanto/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>LEBIH KETAT: Layanan penerbangan di Bandara Internasional Hongkong pulih setelah sempat diduduki demonstran. (Agas Putra Hartanto/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Hongkong bakal menangguhkan penerbangan dari India, Pakistan, dan Filipina mulai 20 April selama dua pekan. Itu setelah varian Covid-19 mutan N501Y terdeteksi untuk pertama kalinya di wilayah tersebut.  Penangguhan penerbangan dari ketiga negara tersebut disampaikan oleh pihak berwenang Hongkong dalam pernyataan pada Senin (19/4). Ketiga negara itu akan diklasifikasikan sebagai negara dengan risiko sangat tinggi setelah ada beberapa kasus impor yang membawa varian itu ke Hongkong dalam 14 hari terakhir.  Hongkong melaporkan 30 kasus virus Korona baru pada Minggu (18/4), yang 29 di antaranya merupakan kasus impor. Angka tersebut menandai jumlah korban harian tertinggi kasus Covid-19 sejak 15 Maret 2021. Hongkong telah mencatat lebih dari 11.600 kasus Covid-19 secara total dan 209 kematian akibat infeksi virus Korona.  Otoritas Hongkong telah mendesak penduduk untuk segera divaksin guna mendapat kekebalan melawan virus Korona. Sejauh ini, hanya sekitar sembilan persen dari 7,5 juta penduduk Hongkong yang telah divaksin.  Pemerintah Hongkong pekan lalu memperluas skema vaksin di kota itu untuk pertama kalinya pada warga yang berusia antara 16 hingga 29 tahun. Langkah itu dilakukan pemerintah untuk meningkatkan keinginan kalangan warga yang tidak bersemangat untuk divaksin.  Maskapai yang terkena dampak larangan penerbangan Hongkong pada pelancong dari India, Pakistan, dan Filipina itu termasuk Cathay Pacific, Hongkong Airlines, Vistara, dan Cebu Pacific.

Alasan Hongkong Larang Penerbangan dari India, Pakistan, dan Filipina

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/Pesawat-Batik-Air-Dery-Ridwansah.jpg" alt="Ilustrasi maskapai penerbangan Batik Air Pesawat Batik Air - Dery Ridwansah" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi maskapai penerbangan Batik Air Pesawat Batik Air - Dery Ridwansah</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Umum INACA (Indonesia National Air Carriers Association) Denon Prawiraatmadja menyampaikan protes kepada Pemerintah Provinsi Kalbar yang melarang airline terbang ke Pontianak. Menurutnya hal itu tidak relevan.  “Dapat kami sampaikan bahwa maskapai Air Asia dan Batik tidak seharusnya mendapatkan sanksi larangan terbang akibat penumpang teridentifikasi positif Covid-19 menuju Pontianak atas surat Gubernur Kalimantan Barat,” ujarnya dalam keterangannya, Sabtu (26/12).  Ia menjelaskan, maskapai maupun Bandara tidak memiliki tanggung jawab atas pemeriksaan calon penumpang terhadap status kesehatan dan Covid-19, petugas KKP dibawah kemenkes yang memiliki tanggung jawab atas prosedur tersebut.  Pihaknya dari Asosiasi Penerbangan Nasional (INACA) memohon agar Pemerintah Pusat mempertimbangkan sikap Pemerintah Daerah tersebut karena menurutnya sanksi tersebut tidak relevan dan tidak adil bagi operator Penerbangan dan Operator Bandara.  Ia mengatakan, pemerintah daerah harus memahami bahwa izin penerbangan ke suatu daerah kewenangan tersebut berada di Kementerian Perhubungan.  “Mohon agar Pemerintah dapat mangambil sikap atas pemeberlakuan hal tersebut,” tutupnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=CfZ6fPQT4nM

Air Asia dan Batik Dilarang ke Pontianak, Pemerintah Diminta Bersikap

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/FAA.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kawasan Timur Tengah memanas menyusul serangan rudal oleh Iran terhadap pangkalan militer Amerika Serikat yang berkedudukan di Irak, Selasa (7/1) malam waktu setempat. Serangan itu merupakan balasan atas tewasnya jenderal senior Iran, Qassem Soleimani, akibat tembakan dari drone AS.  Terkait kondisi yang tengah memanas tersebut, FAA atau Badan Penerbangan Federal Amerika Serikat melarang pesawat AS beroperasi di atas wilayah udara Irak, Iran, Teluk Oman, dan sejumlah perairan antara Iran dan Arab Saudi.  FAA menyebutkan pihaknya mengeluarkan larangan tersebut lantaran peningkatan aksi militer dan juga ketegangan politik di Timur Tengah, yang tanpa sengaja berisiko terhadap operasi penerbangan sipil AS.  Sejumlah maskapai di luar AS masih melintas di atas wilayah Irak dan Iran pada saat terjadinya serangan rudal tersebut menurut data FlightRadar24. Mereka tidak langsung berimbas oleh larangan FAA, namun regulator asing dan nasional biasanya mempertimbangkan imbauan AS secara hati-hati ketika memutuskan tujuan penerbangan.  Sebelumnya, FAA sudah melarang pesawat AS terbang di bawah 26.000 kaki di atas Irak dan terbang di atas wilayah udara Iran, di atas Teluk dan Teluk Oman. Itu diputuskan sejak Iran menembak jatuh pesawat tanpa awak AS pada Juni lalu.  Sementara itu, Singapore Airlines Ltd menyebutkan pascaserangan tersebut, semua penerbangan mereka akan dialihkan dari wilayah udara Iran. Demikian seperti yang dilansir dari Reuters.

Timur Tengah Memanas, AS Larang Penerbangan di Wilayah Irak dan Iran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/indonesia-stop-impor-boeing-737-max-8-luhut-apapun-bisa-terjadi_m_.jpg" alt="iIlustrasi pesawat Boeing 737 MAX 8" width="100%">
<figcaption>iIlustrasi pesawat Boeing 737 MAX 8</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jatuhnya pesawat Ethiopian Airlines usai take off dari Addis Ababa membuat Boeing 737 Max 8 menjadi sorotan dunia, termasuk Indonesia. Pasalnya, maskapai asal benua hitam ini menggunakan pesawat tipe yang sama dengan pesawat Lion Air yang jatuh di Teluk Tanjung Karawang. Usai insiden tragis itu, beberapa negara langsung melakukan grounded atau pelarangan terhadap penggunaan pesawat Boeing 737 Max 8. Sebut saja Tiongkok, Singapura hingga Indonesia juga ikut melarangnya. Untuk dalam negeri, pelarangan terbang masih bersifat sementara. Indonesia sejatinya masih punya peluang untuk benar-benar 'mengharamkan' pesawat tipe tersebut beroperasi di langit Indonesia. Hanya saja, semua perlu pertimbangan matang agar tidak merugikan banyak pihak. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, Indonesia bisa saja benar-benar melarang sekaligus menghentikan impor pesawat asal Amerika Serikat itu. Dia menegaskan, hal itu bisa dilakukan dengan mempertimbangkan faktor keamanan yang merupakan prioritas bagi seluruh layanan penerbangan di dalam negeri maupun dunia. "Ya anything could happen (apapun bisa terjadi). Macam apa saja. Kita kan harus lihat safety-nya nomor 1. Jadi safety menjadi prioritas kita," ujarnya saat ditemui di Hotel Shangri-La, Jakarta, Selasa (12/3). Masalahnya, beberapa maskapai telah melakukan kesepakatan terkait pembelian pesawat anyar kebanggaan Boeing itu. Sebut saja Lion Air, Garuda Indonesia, hingga Sriwijaya Air. Khusus Sriwijaya, maskapai tersebut belum mendatangkannya, hanya masih bersifat kesepakatan. Meski begitu, Luhut menegaskan tidak ingin mengambil risiko lebih jika pesawat tersebut sudah terbukti banyak bermasalah kondisinya. "Ya kita lihat dong. Kalau pesawatnya memang cacat ya masa misalnya saya tetap beli dari kamu tapi nanti barang jatuh pas bawa rakyat saya," tegasnya. Kendati demikian, Luhut menegaskan jika pemerintah tidak akan gegabah. Berbagai upaya komunikasi bakal terus dilakukan demi meningkatkan kualitas keamanan dan kenyamanan <a href="https://www.jawapos.com/nasional/humaniora/13/03/2019/boeing-737-max-8-hanya-dilarang-terbang-seminggu-ini-kata-menko-luhut" target="_blank">industri penerbangan</a> Tanah Air. "Saya pikir nggak akan dilakukan dalam waktu dekat. Evaluasi yang cermat lah, nggak boleh buru-buru lah. Karena ini menyangkut banyak pihak," pungkasnya.

Indonesia Stop Impor Boeing 737 MAX-8, Luhut: Apapun Bisa Terjadi!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/kemenhub-larang-terbang-sementara-boeing-737-max-8-maskapai-nasional_m_.jpg" alt="Ilustrasi Boeing 737 Max 8 yang dioperasikan Maskapai Lion Air" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Boeing 737 Max 8 yang dioperasikan Maskapai Lion Air</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan memutuskan melarang terbang sementara waktu pesawat Boeing 737 MAX-8 di Indonesia. Langkah ini diambil terkait jatuhnya Pesawat Ethiopian Airlines berjenis Boeing 737 MAX-8. Kebijakan larangan terbang diputuskan untuk memastikan bahwa pesawat yang beroperasi di Indonesia dalam kondisi laik terbang. Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Polana B. Pramesti mengatakan, langkah tersebut diambil untuk menjamin keselamatan penerbangan di Indonesia. "Salah satu langkah yang akan dilakukan oleh Ditjen Hubud adalah melakukan inspeksi dengan cara larang terbang sementara (temporary grounded) untuk memastikan kondisi pesawat jenis tersebut laik terbang (airworthy), dan langkah tersebut telah disetujui oleh menteri perhubungan,” kata Polana di Jakarta, Senin (11/3). Inspeksi akan dimulai Selasa, 12 Maret 2019. Apabila ditemukan masalah pada saat inspeksi, maka pesawat tersebut akan dilarang terbang sementara sampai dinyatakan selesai oleh inspektur penerbangan. Sejauh ini, pengawasan untuk pengoperasian pesawat jenis Boeing 737 MAX-8 sudah dilakukan sejak 30 Oktober 2018 lalu menyusul kecelakaan JT610. Bilamana jika terjadi masalah atau temuan hasil inspeksi pesawat maka langsung di-grounded di tempat. Ditjen Hubud terus berkomunikasi dengan Federal Aviation Administration (FAA) untuk memberikan jaminan bahwa seluruh pesawat Boeing 737 MAX-8 yang beroperasi di Indonesia laik terbang. FAA telah menerbitkan Airworthiness Directive yang juga telah diadopsi oleh Ditjen Hubud dan telah diberlakukan kepada seluruh operator penerbangan Indonesia yang mengoperasikan Boeing 737 MAX-8. Saat ini, maskapai yang mengoperasikan pesawat jenis tersebut adalah PT Garuda Indonesia sebanyak 1 unit dan PT Lion Air sebanyak 10 unit. FAA menyampaikan akan terus berkomunikasi dengan Ditjen Hubud sekiranya diperlukan langkah lanjutan guna memastikan kondisi airworthy (laik terbang) untuk Boeing 737 MAX-8. Ditjen Hubud juga telah menerima pernyataan langsung dari Boeing Co., bahwa pihak manufaktur menyampaikan akan memberikan keterangan terkini terkait hasil investigasi kecelakaan Ethiopian Airlines. Boeing Co. juga siap menjawab pertanyaan dari Ditjen Hubud tentang langkah-langkah yang perlu diambil untuk memastikan airworthy jenis pesawat terbang Boeing 737 MAX-8. "Untuk itu, kami mengimbau kepada seluruh maskapai penerbangan untuk mematuhi aturan yang berlaku, sebab keselamatan adalah hal yang utama dalam penerbangan," tegasnya.

Kemenhub Larang Sementara Maskapai Terbangkan Boeing 737 MAX-8

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/istana-sambut-baik-pencabutan-larangan-terbang-di-langit-eropa_m_220545.jpeg" alt="Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyambut gembira pencabutan larangan terbang ke Eropa." width="100%">
<figcaption>Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyambut gembira pencabutan larangan terbang ke Eropa.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Uni Eropa mencabut larangan terbang milik semua maskapai penerbangan asal Indonesia. Keputusan ini sangat diapresiasi sejumlah pihak. Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyambut gembira pencabutan larangan terbang ke Eropa ini. Menurut Moeldoko, ini tandanya maskapai penerbangan Indonesia sudah diberikan kepercayaan. "Ya tentu (maskapai penerbangan Indonesia) sudah lebih bagus," ujar Moeldoko di kediaman Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), Jumat (15/6). &lrm;Mantan Panglima TNI itu mencontohkan, maskapai pelat merah Garuda Indonesia sudah sangat bagus. Bahkan tidak kalah dengan maskapai-maskapai pesawat luar negeri. "Karena standar &lrm;Garuda Indonesia sudah bagus. Jadi, sudah wajar," katanya. &lrm;Sebagaimana diketahui, keputusan penghapusan larangan terbang bagi maskapai Indonesia di langit Eropa tertuang dalam daftar keselamatan penerbangan Uni Eropa terbaru pada Kamis (14/6). Dalam daftar itu, Uni Eropa mengizinkan seluruh maskapai yang terverifikasi di Indonesia untuk terbang di Eropa. Uni Eropa menyatakan, pencabutan larangan terbang dikarenakan otoritas di Indonesia telah memperbaiki sejumlah aspek keselamatan sesuai standar Eropa.

Istana Sambut Baik Pencabutan Larangan Terbang di Langit Eropa

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#larangan terbang

Berita Terkini