<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/20160610193352hendi-wali.jpg" alt="Wali Kota Semarang Hendar Prihadi. Antara" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Semarang Hendar Prihadi. Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Kota Semarang memberhentikan 484 pegawai non-ASN di lingkungan pemerintah daerah tersebut. Kebijakan itu sebagai sanksi atas pelanggaran larangan mudik saat Lebaran.  Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi seperti dilansir dari Antara di Semarang mengatakan, pemberhentian tersebut sudah sesuai dengan surat edaran tentang larangan mudik bagi ASN maupin non-ASN.  ”Setelah melalui proses panjang. Ada pelanggarannya, sanksi sesuai dengan surat edaran,” kata Hendrar Prihadi pada Senin (31/5).  Dalam surat edaran tersebut, kata dia, sanksi bagi ASN yang melanggar aturan larangan mudik akan dipotong tunjangan penghasilannya selama sebulan. Sedangkan untuk non-ASN bisa diberhentikan.  Dia menjelaskan, jenis pelanggaran yang dilakukan antara lain lupa mengisi presensi serta mengisi presensi dari luar Kota Semarang. ”Intinya mereka tidak mengisi presensi dari Kota Semarang,” terang Hendrar Prihadi.  Selain memberhentikan ratusan pegawai non-ASN, 185 PNS Pemkot Semarang dijatuhi sanksi tidak mendapat tunjangan penghasilan selama sebulan. ”Larangan mudik sudah disampaikan kepada masyarakat umum maupun pegawai di lingkungan Pemkot Semarang,” ucap Hendrar Prihadi.

Nekat Mudik, Pemkot Semarang Berhentikan Ratusan Pegawai Non-ASN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/JKT_TERMINAL-KAMPUNG-RAMBUTAN-KEMBALI-PADAT_MIFTAHULHAYAT-2.jpg" alt="Sejumlah calon pemudik menanti kedatangan bus, di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta, Rabu (19/5/2021). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali mengoperasikan Terminal Kampung Rambutan pasca berakhirnya peraturan larangan mudik Lebaran 2021, calon penumpa" width="100%">
<figcaption>Sejumlah calon pemudik menanti kedatangan bus, di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta, Rabu (19/5/2021). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali mengoperasikan Terminal Kampung Rambutan pasca berakhirnya peraturan larangan mudik Lebaran 2021, calon penumpa</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemulihan ekonomi yang sudah mulai terlihat di beberapa indikator menjadi dasar keyakinan pemerintah bahwa pertumbuhan ekonomi nasional bisa tembus 7 hingga 8 persen pada kuartal II tahun ini. Pengamat Indef Bhima Yudhistira mengatakan, pekerjaan rumah pemerintah sebenarnya bukan hanya mengejar pertumbuhan tinggi, tapi mempertahankan kurva positif hingga akhir tahun.  "PR utama pemerintah sebenarnya bukan sekadar ekonomi tumbuh tinggi pada kuartal ke II, tapi yang lebih penting adalah mempertahankan momentum pertumbuhan positif hingga akhir 2021. Periode sisa kuartal ke III dan IV tantangan juga makin berat," kata Bhima saat dihubungi oleh JawaPos.com, Rabu (26/5).  Bhima mengatakan, faktor pengungkit roda ekonomi saat ini belum merata di berbagai daerah. Kebijakan larangan mudik membuat mayarakat cenderung menghabiskan anggaran belanjanya di kotanya sendiri.  Sehingga butuh sinergi dan dukungan pemerintah daerah (Pemda) untuk berkontribusi menaikan pertumbuhan nasional saat pandemi masih berlangsung.  "Padahal selama larangan mudik, pemulihan ekonomi cenderung timpang antara kota besar dan desa. Jabodetabek diuntungkan dengan pembayaran THR penuh karyawan swasta, tapi uang dibelanjakan di retail yang ada di Jabodetabek," katanya.  "Padahal biasanya uang banyak mengalir ke daerah dalam bentuk belanja selama perjalanan mudik, akomodasi, dan sektor makanan minuman," jelasnya.  Bhima menekankan, peran percepatan serapan anggaran menjadi penting. "Jangan ditumpuk di akhir tahun karena situasi sekarang masih butuh stimulus paska lebaran," imbuhnya.  Bhima melanjutkan, pemerintah juga perlu mewaspadai penularan Covid-19. Sebab, jika kasus naik tinggi bisa saja berakibat pada pembatasan sosial yang lebih ketat meskipun vaksin gotong royong saat ini mulai dilakukan.  Menyinggung vaksin gotong royong dari perusahaan untuk pada karyawannya, saat ini baru terdaftar sebanyak 10 juta orang pekerja. Artinya, tetap jauh dalam mencapai herd immunity dengan total target 181,5 juta orang. Sementara, vaksinasi gratis pemerintah dengan dosis penuh realisasinya baru 4,93 persen.  Ia menyebut, vaksin gotong royong malah menciptakan ketimpangan antar pelaku usaha. Harga vaksin yang mencapai 1 juta hanya bisa dijangkau usaha sedang besar sementara usaha kecil umkm yang jumlahnya 60 juta unit kesulitan beli vaksin gotong royong.  "Masalah vaksin juga timbulkan pertanyaan mendasar, kalau 10 juta orang di vaksin gotong royong tapi konsumen masih tunggu vaksin gratis dari pemerintah apakah langsung efektif dorong tingkat belanja?" ungkapnya.  Bhima menambahkan, vaksinasi bukanlah faktor utama yang menentukan ekonomi dapat kembali positif. Perbaikan faktor eksternal seperti pemulihan yang cepat di negara mitra dagang utama juga berkontribusi pada pemulihan.

Larangan Mudik Bikin Pemulihan Ekonomi di Desa dan Kota Makin Timpang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/image-2-3.png" alt="Guru dan murid SMPN 4 Surabaya menikmati nasi dan lele hasil panen dari kebun atap sekolah. Rafika Yahya/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Guru dan murid SMPN 4 Surabaya menikmati nasi dan lele hasil panen dari kebun atap sekolah. Rafika Yahya/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Polrestabes Surabaya memperpanjang waktu pembatasan kendaraan dari luar rayon Surabaya hingga 24 Mei. Upaya itu dilakukan untuk menyambut arus balik sekaligus mencegah kendaraan dari luar rayon 1 yang terdiri atas Surabaya, Sidoarjo, Gresik, dan Mojokerto.  Kasatlantas Polrestabes Surabaya AKBP Teddy Chandra mengatakan, perpanjangan tersebut menyusul berakhirnya penyekatan larangan mudik pada Senin (17/5). Pembatasan tetap dilakukan di 13 titik masuk Kota Surabaya. Titik-titik tersebut berbatasan dengan Sidoarjo dan Gresik.  ”Angkutan umum sudah bisa beroperasi kembali. Petugas lebih selektif dalam melakukan penyekatan. Berbeda dengan sebelum Lebaran yang memang sangat ketat,” ujar Teddy pada Selasa (18/5).  Meski begitu, lanjut Teddy, bagi penumpang angkutan umum yang beroperasi tetap ada persyaratan. Yakni, mereka harus menunjukkan surat tugas maupun hasil tes antigen.  ”Pengendara yang berangkat kerja tetap diperbolehkan masuk. Pengendara dengan kendaraan di luar pelat L dan W juga akan diminta surat tugas. Ini untuk antisipasi masih adanya warga yang mudik,” terang Teddy.  Teddy menjelaskan, 13 titik di Surabaya yang dilakukan penyekatan di antaranya, Exit Tol Gunungsari-Gresik, Exit Tol Gunungsari-Malang, SP3 Lakarsantri, Exit Tol Masjid Al Akbar. Kemudian, depan Cito Dishub Kota Surabaya, Exit Tol Pasar Karang Pilang, Jalan Rungkut Menanggal, MERR Gunung Anyar, Exit Tol Satelit, Osowilangun, depan PMK SIER, Exit Tol Simo Surabaya, dan Terminal Benowo.  Untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19, Teddy menambahkan, petugas juga menerapkan swab test antigen untuk pengendara yang melintas di pos penyekatan. ”Swab test antigen itu dilakukan secara random pada pengendara yang melintas. Ketika melihat pengendara tidak fit, petugas langsung mengarahkannya ke pos check point untuk dites,” ujar Teddy.

Pembatasan Kendaraan dari Luar Surabaya Diperpanjang Hingga 24 Mei

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/nebeng.jpg" alt="HAYOOO, KETAHUAN: Para pemudik yang menumpang truk sayur dicegat polisi di checkpoint tol Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Kamis (6/5). (HARITSAH ALMUDATSIR/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>HAYOOO, KETAHUAN: Para pemudik yang menumpang truk sayur dicegat polisi di checkpoint tol Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Kamis (6/5). (HARITSAH ALMUDATSIR/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) menerima laporan masyarakat terkait dengan aparatur sipil negara (ASN) yang nekat mudik. Setidaknya ada 134 laporan yang kini diusut. Pengaduan itu disampaikan masyarakat melalui platform pengaduan nasional SP4N-LAPOR! selama larangan mudik 6–17 Mei 2021.  Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Tjahjo Kumolo telah meminta tim melakukan pemeriksaan lebih lanjut. ”Jika memang mereka terbukti bersalah, pejabat pembina kepegawaian (PPK) dapat memberikan sanksi,” tegas Tjahjo kemarin (17/5).  Penjatuhan sanksi tersebut, kata dia, merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Menteri PAN-RB Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Mudik dan/atau Cuti bagi Pegawai ASN dalam Masa Pandemi Covid-19. Surat itu secara tegas melarang ASN mudik, kecuali dengan alasan tertentu atas izin tertulis dari PPK. Atau, penugasan yang paling rendah ditandatangani pejabat pimpinan tinggi pratama atau setingkat pejabat eselon II.  Karena itu, dia meminta instansi terkait segera mengklarifikasi pegawainya. Bila ASN yang bersangkutan benar-benar mudik, PPK tidak boleh ragu-ragu menjatuhkan hukuman disiplin. Pemberian hukuman disiplin ini dapat mengacu pada PP 53/2010 tentang Disiplin PNS dan PP 49/2018 tentang Manajemen PPPK. ”Pemberian hukuman disiplin bergantung dari jenis dan dampak pelanggaran,” ungkapnya.  Di sisi lain, pada hari pertama bekerja setelah libur Lebaran kemarin, sejumlah kementerian menyelenggarakan rapid test antigen bagi pegawainya. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), misalnya. Sebanyak 486 pegawai, termasuk 12 pekerja katering dan 6 pramubakti, di-rapid antigen.  ”Hari ini (kemarin, Red) seluruh pegawai di Kemenko PMK di-swab antigen dan hasilnya semua negatif,” jelas Sekretaris Kemenko PMK (Sesmenko PMK) Y.B. Satya Sananugraha.

134 ASN Dilaporkan Nekat Mudik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/Tol-Jakarta-Cikampek-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Arus kendaraan padat merayap di jalan tol Jakarta arah Cikampek di Jatibening, Bekasi, Jumat (29/4/2022). Arus lalu lintas di jalan tol Jakarta-Cikampek saat ini terpantau padat merayap pada H-3 Lebaran. penumpukan kendaraan masih terjadi hingga Sabtu (30" width="100%">
<figcaption>Arus kendaraan padat merayap di jalan tol Jakarta arah Cikampek di Jatibening, Bekasi, Jumat (29/4/2022). Arus lalu lintas di jalan tol Jakarta-Cikampek saat ini terpantau padat merayap pada H-3 Lebaran. penumpukan kendaraan masih terjadi hingga Sabtu (30</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kebijakan larangan mudik periode Lebaran tahun ini telah berakhir. Namun, pemerintah tetap memberlakukan syarat perjalanan ke luar kota secara ketat guna mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19 usai Lebaran. Hal itu tertuang dalam Addendum Surat Edaran (SE) Satgas Covid-19 Nomor 13.  Dalam aturan itu, pengetatan syarat perjalanan akan diberlakukan sepanjang 18 Mei hingga 24 Mei 2021 dan berlaku untuk pelaku perjalanan di semua moda transportasi. Persyaratan perjalanan luar kota untuk pelaku perjalanan udara, laut, kereta api dan penyeberangan sama, yaitu diwajibkan menunjukkan dokumen negatif Covid-19. Baik berupa rapid test antigen, swab PCR, maupun GeNose.  Perlu diingat, seluruh hasil bukti dokumen negatif Covid-19 ini berlaku sehari saja atau 1x24 jam. Artinya, tes harus dilakukan sehari sebelum keberangkatan.  Bagi pelaku perjalanan darat, baik angkutan umum maupun kendaraan pribadi roda empat dan roda dua, pemerintah akan melakukan tes rapid antigen secara acak baik di ruas tol, jalan arteri, dan beberapa titik tertentu. Khususnya, di jalan nasional menuju Jabodetabek.  Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, pemerintah terus berupaya mencegah potensi lonjakan kasus positif Covid-19 sebagai dampak perjalanan setelah lebaran. Sebab kemungkinan potensi masyarakat yang melakukan perjalanan dalam seminggu ke depan masih marak terjadi, khususnya yang lolos mudik dan melakukan arus balik ke tempat asal.  Hal ini mempertimbangkan masih besarnya potensi mobilitas yang dilakukan pasca tanggal 17 Mei 2021, khususnya yang berasal dari Sumatera, Jawa Tengah, Jawa Barat, serta Jawa Timur yang masuk ke Jawa atau Jabodetabek.  Selain itu, Budi Karya juga mengingatkan mengenai meningkatnya kasus positif di Pulau Sumatera dalam beberapa minggu terakhir. Sehingga, pihaknya tetap meminta pengetatan dilakukan di pelabuhan penyeberangan Bakauheni, Lampung.  “Sejak 15 Mei yang lalu, ketentuan wajib membawa hasil rapid antigen sudah diberlakukan di pelabuhan tersebut,” ucapnya.  Bagi penumpang yang menggunakan moda transportasi laut, diminta melakukan tes secara mandiri sebelum berangkat di tempat asalnya untuk menghindari penumpukan di pelabuhan. Pemerintah juga meminta kepada seluruh pemangku kepentingan transportasi agar memastikan protokol kesehatan dapat diterapkan dengan baik pada fasilitas publik.  Khususnya di simpul transportasi, seperti terminal, stasiun, pelabuhan, maupun bandara. Dia meminta, jumlah petugas maupun intensitas pengawasannya juga ditingkatkan.

Mau ke Luar Kota Usai Larangan Mudik Berakhir? Ini Syaratnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/larangan_mudik.jpg" alt="PANTAU PROTOKOL: Petugas memperingatkan para wisatawan Pantai Glagah Indah, Kulon Progo, Jogjakarta, agar mematuhi protokol kesehatan (16/5). Pemantauan itu dilakukan untuk mencegah terjadinya penularan Covid-19. (IWAN NURWANTO/JAWA POS RADAR JOGJA)" width="100%">
<figcaption>PANTAU PROTOKOL: Petugas memperingatkan para wisatawan Pantai Glagah Indah, Kulon Progo, Jogjakarta, agar mematuhi protokol kesehatan (16/5). Pemantauan itu dilakukan untuk mencegah terjadinya penularan Covid-19. (IWAN NURWANTO/JAWA POS RADAR JOGJA)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Larangan mudik memang telah berakhir kemarin. Namun, bukan berarti warga bisa seenaknya bepergian. Sebab, pemerintah tetap melakukan pengetatan syarat perjalanan. Syarat perjalanan penumpang dalam negeri (PPDN) akan kembali mengacu pada adendum SE Satgas No 13. Pelaku perjalanan udara, laut, kereta api, dan penyeberangan wajib menunjukkan surat keterangan negatif Covid-19 yang berlaku 1 x 24 jam.  Untuk pelaku perjalanan darat, baik angkutan umum maupun kendaraan pribadi (roda empat dan roda dua), pemerintah masih mengandalkan tes acak (random test) rapid antigen. Skrining akan diperpanjang, khususnya di jalan nasional menuju Jabodetabek.  Hal itu dilakukan untuk mencegah potensi lonjakan kasus positif Covid-19 pasca-Lebaran. ’’Hari ini kami bersama satgas dan Kementerian Kesehatan sepakat untuk terus memperketat pemeriksaan dokumen kesehatan terhadap semua penumpang dan pengguna jalan di semua moda transportasi,” kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi kemarin (17/5). Budi menyatakan, pertimbangan utama adalah besarnya potensi mobilitas pascatanggal 17 Mei 2021, khususnya yang berasal dari Sumatera, Jawa Tengah, Jawa Barat, serta Jawa Timur, yang masuk ke Jabodetabek.  Menhub juga meminta agar seluruh stakeholder transportasi memastikan protokol kesehatan diterapkan dengan baik. Misalnya, di terminal, stasiun, pelabuhan, maupun bandara. Jumlah petugas maupun intensitas pengawasan juga harus ditambah.  Hingga 15 Mei 2021, Kemenhub mencatat penurunan volume mobilitas penumpang di semua moda hingga 84 persen. Penurunan tertinggi terjadi di transportasi udara. Secara akumulatif, pada masa pelarangan 6–15 Mei 2021, penumpang pesawat harian rata-rata turun hingga 93 persen dibandingkan hari biasa pada April 2021.  Meski terjadi penurunan penumpang secara signifikan, Budi meminta semua pihak tetap mewaspadai aktivitas perjalanan pasca larangan mudik atau pada 18 hingga 24 Mei 2021. Dengan meningkatnya kasus positif di Sumatera dalam beberapa minggu terakhir, pemerintah telah melakukan pengetatan di pelabuhan penyeberangan Bakauheni. Sejak 15 Mei 2021, telah diberlakukan ketentuan wajib membawa hasil rapid antigen. ”Penumpang diminta melakukan tes secara mandiri lebih awal di daerah asalnya untuk menghindari penumpukan di pelabuhan,” jelas Budi.  Sementara itu, di jalur tol, Jasa Marga mencatat 200.450 kendaraan telah kembali ke wilayah Jabotabek pada periode H+1 sampai H+2 Lebaran. Angka itu turun 31,4 persen dari lalin normal sebanyak 292.270 kendaraan. Mayoritas atau 34,3 persen berasal dari arah timur (Jawa Tengah, Jawa Timur), 29,9 persen dari arah barat (Banten, Sumatera), dan 35,8 persen dari arah selatan (Jawa Barat, Bandung).  Sementara itu, Korlantas telah memantau pergerakan arus balik ke Jabodetabek. Hasilnya, volume kendaraan arus balik terpantau menurun. Kakorlantas Polri Irjen Istiono menjelaskan, kendaraan yang masuk Jakarta saat ini terpantau hanya 20 ribu kendaraan. ”Jumlah itu jauh dari volume kendaraan arus balik yang biasa,” tuturnya.  Menurut dia, jumlah kendaraan pada arus balik rata-rata mencapai 60 ribu unit. Dengan begitu, terjadi penurunan volume kendaraan yang cukup besar pada arus balik. ”Perkembangannya akan dilihat terus,” paparnya.  Korlantas memprediksi puncak arus balik terjadi pada akhir pekan depan. Karena itu, Korlantas akan mengantisipasi puncak arus balik hingga minggu depan. Dengan begitu, tetap akan dilakukan pengetatan. ”Operasi Ketupat selesai sampai 16 Mei dan dilanjutkan dengan kegiatan kepolisian rutin yang ditingkatkan pada 18 Mei hingga 24 Mei,” ujarnya.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/17/05/2021/libur-lebaran-usai-bobby-nasution-temukan-tumpukan-perizinan-di-ptsp/">Libur Lebaran Usai, Bobby Nasution Temukan Tumpukan Perizinan di PTSP</a>  Dia memastikan bahwa aturannya tetap sama. Sanksi yang diberlakukan berupa putar balik kendaraan. ”Petugas tetap akan berada di pos untuk melakukan penyekatan kendaraan arus balik,” papar jenderal berbintang dua tersebut.  &nbsp;

Larangan Mudik Berakhir, Pengetatan Jalan Terus

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/Kemacetan-Gerbang-Tol-Cikarang-Utama-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Suasana kemacetan DI KM 31Jalan Tol Jakarta Cikampek, Jawa Barat, Kamis (6/5/2021). Kemacetan sepanjang 1 kilometer ini imbas pemeriksaan titik penyekatan larangan mudik lebaran, di Gerbang Tol Cikarang Barat. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Suasana kemacetan DI KM 31Jalan Tol Jakarta Cikampek, Jawa Barat, Kamis (6/5/2021). Kemacetan sepanjang 1 kilometer ini imbas pemeriksaan titik penyekatan larangan mudik lebaran, di Gerbang Tol Cikarang Barat. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Polda Metro Jaya terus melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan pemudik yang hendak kembali ke wilayah DKI Jakarta. Guna mempercepat proses pemeriksaan, polisi akan menempelkan stiker kepada mobil pemudik yang melintas di pos pemeriksaan.  "Jadi ada Jawa Timur stikernya sendiri, Jawa Tengah stikernya sendiri, Jawa Barat stiker, dan Polda Metro stiker juga dari Lampung stikernya ada, dan Banten ada," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus kepada wartawan, Selasa (18/5).  Dengan stiker ini, maka akan lebih mudah menandai kendaraan mudik. Dengan begitu, proses pemeriksaan bisa berjalan lebih cepat, dan menekan potensi kemacetan.  "Untuk apa? Untuk bisa memberikan para petugas di lapangan misalnya Polda Metro di KM 34 bisa tahu bahwa oh kendaraan ini sudah distiker berarti sudah dilakukan pemeriksaan atau penyekatan di pos-pos sebelumnya. Karena warnanya berbeda-beda," imbuhnya.  Penggunaan stiker ini juga berlaku bagi pemudik roda dua atau sepeda motor. Bagi yang belum mendapat stiker saat melintas, maka akan dilakukan pemeriksaan oleh petugas sesuai ketentuan.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/hijrah-ramadan/06/05/2021/penyekatan-timbulkan-kemacetan-8-km-polisi-los-kan-arus-mudik/">Penyekatan Timbulkan Kemacetan 8 Km, Polisi 'Los-kan' Arus Mudik</a>  "Misalnya di Kedungwaringin, sudah disiapkan di sana, kita swab mereka semua. Itu kegiatan pertama untuk memutus mata rantai," jelas Yusri.  "Apabila ada dari random tersebut satu mobil misalnya ada 6 orang kemudian kita swab antigen dan reaktif di situ, satu orang saja reaktif, keenam enamnya langsung kita rujuk ke Wisma Atlet untuk dilakukan PCR," pungkasnya.  Sebelumnya, Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya telah mengakhiri operasi penyekatan mudik. Warga yang sudah mudik dibolehkan kembali ke DKI Jakarta dengan syarat tertentu.  "Operasi penyekatan mudik berakhir malam ini yang ada di beberapa titik di tol maupun yang arah keluar Jakarta," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus kepada wartawan, Jumat (14/5).  Berakhirnya penyekatan arus mudik, sekaligus dimulainya pemeriksaan arus balik. Pemudik dari kampung halaman dibolehkan kembali ke Jakarta dengan syarat membawa surat bebas Covid-19 minimal dari swab antigen.  "Warga Jakarta yang mudik yang akan masuk ke Jakarta diwajibkan membawa surat antigen bebas Covid-19 dari daerah di mana mereka mudik, diperlihatkan surat bebas Covid-19 titik pemeriksaan," jelas Yusri.  Polisi akan melakukan pemeriksaan pemudik yang dikembali ke Jakarta di KM 34 Tol Jakarta-Cikampek. Sedangkan untuk dari arah Barat, pemeriksaan dilakukan di Pos Cikupa, Tangerang. Sementara itu, ruas jalan arteri dilakukan di Jatiuwung dan Kedungwaringin.

Percepat Pemeriksaan, Polisi Tempel Stiker Khusus di Kendaraan Pemudik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/20210517_150052.jpg" alt="Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Ajat Sudrajat/Antara" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Ajat Sudrajat/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menuturkan, sebanyak 53 orang yang terdiri atas 50 pemudik dan tiga wisatawan dinyatakan positif Covid-19. Hal tersebut diketahui setelah dilakukan tes Covid-19 secara acak di wilayah Jawa Barat saat pelaksaan pelarangan arus mudik Lebaran 2021.  ”Kami juga menemukan dari pengetesan Covid-19 untuk wisatawan dan pemudik. Itu hasilnya ada tiga wisatawan yang positif Covid dan pelaku perjalanan (pemudik) ada 50 yang positif. Jadi total 53. Ini menunjukkan kekhawatiran itu nyata adanya,” kata Ridwan Kamil seperti dilansir dari Antara di Gedung Sate Bandung, Senin (17/5).  Ridwan Kamil menyatakan, selama pelarangan mudik Lebaran 2021, petugas gabungan di wilayah Jawa Barat telah melaksanakan tes Covid-19 kepada 6.000-an orang.  ”Jadi total yang dites itu ada sekitar enam ribuan orang. Hasilnya 53 positif Covid. Itu hampir satu persen dari total tes yang dilakukan. Makanya saya ucapkan terima kasih kepada warga Jabar yang taat atau mematuhi aturan agar tidak mudik pada Lebaran tahun ini,” ujar Ridwan Kamil.  Ridwan Kamil menginstruksikan Satgas Covid-19 di tingkat kabupaten/kota untuk melakukan pengetesan kepada warga Jabar yang mudik atau hilang saat Lebaran 2021. ”Jadi fokuskan penyiapan tes antigen, maksimal PCR di level mikro. Sehingga tolong instruksikan bupati/wali kota kepada RT/RW melaporkan warga yang hilang, karena mudik. Warga yang hilang saat Lebaran diasumsikan mudik, jadi target pengetesan swab antigen,” papar Ridwan Kamil.  Dia mengingatkan agar tidak kecolongan saat warga Jabar yang pulang mudik namun tidak didata atau tidak dideteksi kepulangan dari kampung halaman oleh RT atau RW. ”Jadi mereka pulang dari Jateng, Jatim, atau Sumatera kemudian pada 14 hari terjadi penyebaran yang tidak kita ketahui di wilayah bapak atau ibu yang menjadi sumber pemudik,” ujar Ridwan Kamil.  Pihaknya juga meminta agar dinas kesehatan, khususnya di wilayah Jabodetabek dan Bandung Raya memaksimalkan pengetesan dan masih ada potensi orang yang mudik setelah Lebaran. ”Sehingga bagi petugas TNI/Polri masih bertugas melakukan penyekatan kepada mereka yang pola tidak mudik sebelum Lebaran dan saat Lebaran. Namun pola mudiknya setelah Lebaran, untuk itu selama beberapa hari ke depan kita masih harus stand by,” ucap Ridwan Kamil.

Ridwan Kamil Sebut 53 Orang Positif Covid-19 Saat Arus Mudik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/Pemudik-Stasiun-Pasar-Senen-Dery-Ridwansah-7.jpg" alt="Para calon penumpang bersiap menaiki kereta api di Stasiun Pasar Senen, Selasa (4/05). Jelang pemberlakukan larangan mudik pada 6 Mei - 17 Mei 2021 terjadi lonjakan penumpang kereta api di stasiun Senen. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Para calon penumpang bersiap menaiki kereta api di Stasiun Pasar Senen, Selasa (4/05). Jelang pemberlakukan larangan mudik pada 6 Mei - 17 Mei 2021 terjadi lonjakan penumpang kereta api di stasiun Senen. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT KAI (Persero) mengatakan, pengoperasian kereta api Jarak Jauh (KAJJ) dari area Daop 1 Jakarta hingga kini masih dilakukan pembatasan. Hal itu sesuai dengan ketetapan pemerintah terkait peniadaan mudik mulai tanggal 6 hingga 17 Mei 2021.  “Kereta api Jarak Jauh yang dioperasikan diperuntukan para pelaku perjalanan dengan pengecualian atau kebutuhan khusus,” ujarnya dalam keterangannya, Senin (17/5).  Adapun pada periode peniadaan mudik tersebut, dari area Daop 1 Jakarta hanya mengoperasikan 7 KAJJ dengan 4 kereta pemberangkatan dari Stasiun Gambir dan 3 kereta dari Stasiun Pasar Senen.  “KAI Daop 1 Jakarta memastikan seluruh penumpang yang berangkat menggunakan KAJJ pada periode peniadaan mudik adalah penumpang yang telah melalui proses verifikasi sesuai persyaratan yang telah ditetapkan,” ungkapnya.  Rata-rata penumpang dengan pengecualian yang berangkat pada periode peniadaan mudik per Stasiun berkisar antara 500 hingga 1000 penumpang setiap harinya. Jumlah tersebut hanya sekitar 30 persen dari rata-rata volume keberangkatan penumpang pada masa pandemi. Adapun setiap kereta yang berangkat tetap mengikuti aturan pembatasan volume maksimal 70 persen dari total ketersediaan tempat duduk.  Sebelumnya, pada masa peniadaan mudik ada sejumlah kriteria penumpang yang dapat melakukan perjalanan non mudik atau dengan pengecualian, yaitu hanya bagi pelaku perjalanan yang dikecualikan atau bersifat khusus.  Pelaku perjalanan mendesak untuk kepentingan non mudik yaitu untuk bekerja atau perjalanan dinas, kunjungan keluarga sakit, kunjungan duka anggota keluarga meninggal, ibu hamil yang didampingi oleh 1 (satu) orang anggota keluarga, dan kepentingan non mudik tertentu lainnya yang dilengkapi surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah setempat.  Kemudian, bagi pegawai pemerintahan, syaratnya adalah wajib memiliki print out surat izin perjalanan tertulis yang dilengkapi tanda tangan basah atau elektronik pejabat setingkat Eselon II, serta identitas diri calon pelaku perjalanan.  Sementara, bagi pegawai swasta, wajib melampirkan print out surat izin perjalanan tertulis yang dilengkapi tanda tangan basah atau elektronik dari pimpinan perusahaan.  Kemudian, pekerja sektor informal dan masyarakat umum nonpekerja, wajib melampirkan print out surat izin perjalanan tertulis yang dilengkapi tanda tangan basah atau elektronik dari Kepala Desa/Lurah setempat.  Surat izin perjalanan tertulis bagi pelaku perjalanan mendesak untuk kepentingan non mudik berlaku secara individual, untuk 1 kali perjalanan (pergi-pulang), serta bersifat wajib bagi pelaku perjalanan yang berusia 17 tahun ke atas.  “Diwajibkan menunjukkan hasil negatif RT-PCR atau Rapid Test Antigen atau pemeriksaan GeNose C19 yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1x 24 jam sebelum jadwal keberangkatan kereta,” pungkasnya.

Kereta Jarak Jauh Dilarang, Penumpang Kini Cuma 500 Hingga 1.000 Orang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/pengecualian-larangan-aktivitas-mudik-qsom3n-prv.jpg" alt="Ilustrasi calon penumpang pesawat melakukan verifikasi sebelum melakukan penerbangan di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten. Fauzan/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi calon penumpang pesawat melakukan verifikasi sebelum melakukan penerbangan di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten. Fauzan/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Kota Tangerang, Banten, telah mengeluarkan 637 surat ijin keluar masuk (SIKM) dari kelurahan selama larangan mudik 6–17 Mei.  ”Selama larangan mudik 6–17 Mei, sudah ada 637 SIKM yang dikeluarkan dari tingkat kelurahan,” kata Kepala Bagian Protokol dan Pimpinan Pemkot  Tangerang Buceu Gartina seperti dilansir dari Antara di Tangerang, Senin (17/5).  Keputusan larangan mudik mengacu pada aturan yang ditetapkan Satgas Covid-19 yang meniadakan mudik mulai 6 hingga 17 Mei. Larangan mudik itu berlaku untuk di dalam wilayah aglomerasi maupun di luar wilayah.  Buceu menambahkan, warga yang telah mengajukan SIKM dan kembali ke Kota Tangerang diimbau untuk melapor dengan membawa berkas bebas Covid-19 kepada RT/RW. Hal ini sesuai dengan instruksi Wali Kota Tangerang Arief R. Wismansyah kepada camat/lurah untuk melakukan pemantauan kepada warga yang kembali dari luar kota.  ”Jadi warga yang kembali dari luar kota agar melapor dan melakukan pemeriksaan tes cepat untuk mengetahui kondisi terbaru dalam menekan penyebaran Covid-19,” kata Buceu Gartina.  Sekretaris Daerah Kota Tangerang Herman Suwarman sebelumnya mengatakan, SIKM diterbitkan untuk beberapa kriteria masyarakat saja dengan keperluan mendesak. Yakni keluarga sakit, meninggal, ibu hamil dan persalinan.  Dia menambahkan, SIKM wajib dibawa masyarakat yang merupakan pekerja sektor informal maupun non pekerja yang dilengkapi dengan tanda tangan basah atau elektronik dari Lurah domisili tempat tinggal pemohon serta identitas diri calon pelaku perjalanan. SIKM pun hanya berlaku untuk satu kali perjalanan.  ”Golongan lain yang diizinkan melaksanakan perjalanan selama peniadaan mudik adalah pelayanan distribusi logistik,” ujar Herman Suwarman.  Camat Cipondoh Rizal Ridallah mengatakan, telah memberikan imbauan kepada RT/RW untuk mendata warga yang melakukan perjalanan ke luar kota untuk melakukan pemeriksaan kesehatan bebas Covid-19.

Pemkot Tangerang Keluarkan 637 SIKM Selama Larangan Mudik Lebaran

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#larangan mudik

Berita Terkini