<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/10/6644360_3377234-3235126559.jpg" alt="ilustrasi pernikahan. Sumber foto: Freepik" width="100%">
<figcaption>ilustrasi pernikahan. Sumber foto: Freepik</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Baru-baru ini di media sosial muncul isu adanya larangan menikah pada hari libur atau tanggal merah di KUA. Isu liar tersebut muncul setelah diterbitkannya Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 22 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan. Kementerian Agama pun segera mengklarifikasi kabar tersebut. Dalam keterangannya, Kemenag menegaskan kabar itu adalah hoax, karena tidak ada kebijakan yang melarang prosesi pernikahan di luar Kantor Urusan Agama (KUA), baik pada hari kerja maupun di hari libur. Dengan kata lain, saat tanggal merah atau hari libur, tetap ada petugas dari KUA yang bisa bertugas di dalam pelaksanaan akad nikah, namun di luar kantor KUA karena sudah tidak termasuk jam kantor. "Kami ingin meluruskan bahwa aturan tersebut tidak membatasi pasangan untuk melangsungkan pernikahan di luar KUA pada hari kerja ataupun di hari libur," ujar Juru Bicara Kemenag, Anna Hasbie di Jakarta,&nbsp;Senin (14/10) seperti dikutip dari Antara. Ia menjelaskan pelaksanaan pernikahan atau akad nikah di KUA hanya dapat dilaksanakan pada hari dan jam kerja. Karena waktu operasional KUA adalah dari Senin hingga Jumat. Di luar hari-hari tersebut, KUA tidak melayani pernikahan di kantor. "Penting untuk dicatat bahwa yang libur hanyalah kantor KUA, bukan petugas penghulu," tegas Anna. Ia menjelaskan bahwa layanan pencatatan nikah sudah diatur dalam Undang-undang. Sehingga pasangan bisa melangsungkan pernikahan baik itu di kantor KUA, tempat ibadah, ataupun di rumah, asalkan sudah memenuhi syarat yang berlaku dalam regulasi. Hal itu merupakan wujud komitmen dari Kemenag dalam hal memberi pelayanan pencatatan pernikahan yang memudahkan masyarakat. "Semoga bisa meredakan kekhawatiran masyarakat yang berencana menikah di luar KUA Kecamatan. Kemenag berkomitmen untuk terus memberi layanan terbaik dalam proses pencatatan pernikahan," imbuhnya. Agar tidak terjadi kesalahpahaman lagi di tengah masyarakat, Anna menegaskan pihaknya akan menggalakkan sosialisasi terkait PMA No. 22 Tahun 2024 terkait aturan pernikahan yang berlaku. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah bunyi bunyi pasal 16 Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 22 Tahun 2024 terkait pelaksanaan akad nikah. (1) Akad nikah dilaksanakan di KUA kecamatan pada hari dan jam kerja (2) Akad nikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan di luar KUA kecamatan

Kemenag menegaskan ternyata tidak ada larangan menikah atau akad nikah saat hari libur atau tanggal merah.

Benarkah Ada Larangan Menikah pada Hari Libur dan Tanggal Merah? Simak Pernyataan Lengkap Kemenag!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/27/pernikahan-3654521764.jpg" alt="Ilustrasi pernikahan dalam Islam." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pernikahan dalam Islam.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash;&nbsp;Sebagai masyarakat dengan norma dan adat budaya yang masih sangat kental, kita pasti sudah sering mendengar berbagai mitos yang hilir mudik berhembus dari ucapan orang-orang sekitar. Salah satunya ketika sudah masuk bulan Rabiul Awal atau yang lebih sering dikenal dengan bulan Maulid, mitos terkenal yang selalu muncul adalah larangan untuk menikah selama bulan ini. Mitos tersebut mempercayai bahwa apabila seseorang melangsungkan pernikahan pada bulan maulid, maka dia akan tertimpa musibah atau mendapat kesialan dalam hidupnya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/humaniora/013023280/memperingati-maulid-nabi-muhammad-saw-mengenang-kisah-hidup-rasulullah-dari-lahir-hingga-wafatnya">Memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, Mengenang Kisah Hidup Rasulullah dari Lahir hingga Wafatnya</a> Menanggapi isapan jempol yang tidak kunjung meredup ini, Kementerian Agama (Kemenag) akhirnya buka suara dan memberi pencerahan tentang masalah tersebut. Kemenag menjelaskan bahwa dalam Islam, pernikahan adalah suatu ibadah yang sangat dianjurkan. Bukan hanya sebagai jalan untuk memenuhi kebutuhan biologis dan naluriah manusia, menikah juga sebagai bentuk untuk menjaga kehormatan diri. Tidak ada larangan dalam Islam untuk menikah di bulan Maulid ataupun bulan-bulan lainnya. Asal memiliki niat baik dan dilangsungkan secara benar, Semua hari dan semua bulan dalam kalender Hijriah baik untuk pernikahan. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/humaniora/013023143/20-contoh-ucapan-sambut-maulid-nabi-muhammad-untuk-caption-di-media-sosial">20 Contoh Ucapan Sambut Maulid Nabi Muhammad, untuk Caption di Media Sosial</a> Kemenag juga memberikan pendapat bahwa melangsungkan pernikahan pada bulan Maulid bisa berarti sebagai pengungkapan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Hal ini didasari oleh fakta bahwa menikah adalah salah satu sunnah yang dianjurkan Rasulullah SAW. Selain itu, Kemenag juga menjabarkan dalil lain untuk mematahkan mitos menikah pada bulan Maulid akan mengundang kesialan. Yakni pada penjelasan kitab&nbsp;Ghayah Talkhis min Fatawi ibn Ziyad,&nbsp;halaman 206. Dalam kitab tersebut dijelaskan, bahwa syariat melarang kita untuk meyakini perkara adanya hari-hari tertentu yang harus dihindari saat ingin melaksanakan pernikahan. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/humaniora/013023061/sejarah-maulid-nabi-muhammad-saw-dan-teladan-yang-bisa-dicontoh-dalam-kehidupan-sehari-hari">Sejarah Maulid Nabi Muhammad SAW dan Teladan yang Bisa Dicontoh dalam Kehidupan Sehari-Hari</a> Ibnul Farkah menyebutkan dari Imam Syafi'i bahwasanya apabila ahli perbintangan mengatakan (hal demikian, tentang hari-hari tertentu) kemudian dia meyakini bahwa yang memberi pengaruh hanya Allah semata akan tetapi Allah menjalankan suatu kebiasaan bahwasanya hari baik terjadi di waktu tertentu dan yang memberikan efek adalah Allah, maka hal ini menurut beliau tidak masalah. Namun saat meyakini bahwa yang memberi pengaruh (seperti kesialan, malapetaka) adalah makhluk, maka hal tersebut dilarang. Sehingga Kemenag pun menegaskan bahwa tidak perlu khawatir untuk melangsungkan pernikahan di bulan Maulid karena menikah di bulan Maulid tetap diperbolehkan dan tidak akan mendatangkan kesialan atau malapetaka. Bulan Maulid atau Rabiul Awal menjadi bulan yang istimewa karena Nabi Muhammad SAW lahir pada bulan ini. Sehingga banyak umat Islam yang merayakan datangnya bulan ini. Selain merayakan dengan berbagai perayaan seperti pengajian dan acara bersholawat. Umat Islam juga bisa merayakan dengan pernikahan. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/013020036/polrestabes-surabaya-gelar-peringatan-maulid-nabi-muhammad-saw">Polrestabes Surabaya Gelar Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW</a> Tidak perlu merasa takut atau berburuk sangka karena dalam ajaran Islam sendiri, justru berburuk sangka-lah yang akan mendatangkan keburukan.

Selama bulan Maulid, mitos terkenal yang selalu muncul adalah larangan untuk menikah selama bulan ini.

Mitos Tentang Larangan Menikah di Bulan Maulid, Kemenag Beri Penegasan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/persiapan.jpg" alt="IMAM HUSEIN/JAWA POS" width="100%">
<figcaption>IMAM HUSEIN/JAWA POS</figcaption>
</figure>MINGGU pagi yang indah. Cuaca benar-benar cerah. Sungguh hari yang sempurna untuk menggelar acara pernikahan yang sudah direncanakan sejak satu setengah tahun lalu.  Urut-urutan acara untuk hari Minggu lalu (5/4) itu pun telah disusun matang. Dimulai dengan akad di pagi hari, dilanjut dengan garden party pada sore menjelang malam. Semua persiapan sudah klir. Saya sudah membayangkan menjadi princess sehari.  Tapi, semua angan-angan itu ambyar seketika. Princess kehilangan kereta kuda dan gaunnya bahkan sebelum pukul 12 malam...  Kalau ada yang bilang manten perempuan bisa kena bridezilla beberapa pekan sebelum hari pernikahan, saya tidak merasakan itu. Rasanya lebih dari bridezilla karena benar-benar gila! H-2 pekan saya dibuat ngenes karena pandemi Covid-19 di Indonesia ternyata makin menjadi-jadi.  Terlebih setelah Polri merilis larangan untuk mengadakan resepsi selama pandemi. Saya galau. Rasa sedih akibat diselingkuhi atau diputusin sepihak enggak ada apa-apanya dibanding ini. Serius.  Mau dibatalin kok rugi, tapi mau lanjut nanti digerebek Pak Polisi. Rasanya kok gini banget. Sempat berpikir, ”Masak iya sih saya disuruh Tuhan pikir-pikir lagi buat nikah?” Hehehe.  Setelah melewati tangis dan drama, akhirnya kami memutuskan untuk menunda resepsi. Kemudian, menggantinya dengan akad saja di masjid terdekat. Saya langsung menghubungi wedding organizer (WO).  Beruntung, semua vendor mau mengerti. Sementara saya gercep menghubungi masjid perumahan terdekat. Tidak lupa makeup artist, vendor dokumentasi, dekorasi, dan KUA (kantor urusan agama).  ’’Bodo amat lah walau cuma akad aja. Yang penting sah dan dokumentasinya bagus buat kenang-kenangan seumur hidup,’’ pikir saya waktu itu. Semua beres dalam waktu sekitar H-1 pekan.  Saat itu masjid mengizinkan maksimal 50 orang yang boleh hadir asal pihak kami mau menyediakan masker, hand sanitizer, dan menjaga jarak. Saya ingat betul sehari sebelum pernikahan.  Pagi itu saya mendapat kabar bahwa akad nikah tidak boleh dilakukan di luar KUA. Saya dan calon suami shock. Saya langsung minta nomor ponsel penghulu dari pihak KUA. Saya ngomel. Penghulu bilang dia repot dan bingung. Kalau Pak Penghulu membaca tulisan ini, saya mau sekalian minta maaf...  Saya tidak menyalahkan keputusan itu. Tapi, saya kecewa dengan pemberitahuan yang sangat mendadak. Saya cek Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor P-003/DJ.III/HK.00.7/04/2020 tentang Protokol Penanganan Covid-19 pada Area Publik dan Protokol Penanganan Jenazah dirilis pada 2 April. Sedangkan saya baru diberi tahu kurang dari 24 jam sebelum akad berlangsung.  Singkat cerita, kami mau melangsungkan akad di KUA. Tapi, kami tetap menyiapkan dekorasi di masjid karena sudah telanjur lunas. Rencananya, setelah akad bisa langsung ke sana untuk mendengarkan ceramah pernikahan, pengajian, dan tukar cincin saja.  Tapi, ternyata ”badai” belum selesai, Pemirsa. Sabtu malam (4/4), sekitar pukul 20.00, saat saya lagi asyik siap-siap, tiba-tiba ada chat dari takmir masjid. Intinya, menyampaikan bahwa mereka khawatir dengan adanya keramaian di masjid. Sebab, masjid sudah ditutup untuk kegiatan salat berjamaah sejak sekitar sepekan sebelumnya.  Saya yang kaget langsung datang ke masjid bersama ayah saya. Naik motor berdua sambil gerimis. Sampai di sana vendor dekor yang saya pesan sudah datang.  Mereka memang mau menata dekorasi H-1 malam hari. Saya minta mereka menunggu sembari saya bernegosiasi dengan pengurus masjid. Akhirnya diputuskan bahwa kegiatan di masjid batal. Vendor dekor juga dibatalkan.  Ya, sudahlah. Saya berusaha legawa untuk kali kesekian. Memang sudah takdirnya melakukan pernikahan sesederhana mungkin. Malam itu semua urusan baru selesai dini hari, pukul 01.00.  Pukul 03.00 saya sudah harus bangun untuk make-up. Pukul 08.00 tepat saya tiba di KUA. Sudah siap dengan kebaya putih yang dipadukan dengan kain songket dan veil putih. Sedangkan calon suami siap dengan jas hitam dan peci.  Rupanya di sana sudah ada calon pengantin yang melangsungkan akad terlebih dulu. Kami menunggu sebentar sebelum akhirnya masuk ke ruangan kantor yang cukup kecil.  Hanya sepuluh orang yang boleh masuk. Termasuk penghulu, orang tua, dan fotografer. Semuanya wajib memakai masker dan sarung tangan karet. Tidak sampai setengah jam kemudian saya resmi menjadi istri orang.  Rasanya gimana? Pengin terharu, tapi kok enggak bisa. Mungkin otak saya sudah sedikit error dan air mata sudah habis akibat drama sebelumnya. Enggak apa-apa, yang penting ”Sah!”.  Cerita ini tidak dialami saya sendiri. Ada banyak sekali teman saya yang juga melangsungkan pernikahan di bulan ini. Semuanya juga punya keribetan masing-masing.  Nanti bisa jadi cerita ke anak-anak kami. ’’Nak, dulu mama papa mau nikah di tengah pandemi, ribet banget. Semoga nanti giliran kamu Bumi sudah sembuh dan semua kembali normal.’’ (*/c10/ttg)

Persiapan Setahun Kalah oleh Persiapan Sehari