<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/2022-01-11T091240Z_1_LYNXMPEI0A0BS_RTROPTP_4_HEALTH-CORONAVIRUS-JAPAN.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah Jepang akan memperpanjang larangan masuk bagi orang asing yang bukan penduduk negaranya hingga akhir Februari. Hal tersebut diumumkan oleh Perdana Menteri Fumio Kishida, dikutip dari Kyodo, Rabu (12/1). Larangan itu telah berlaku sejak 30 November, setelah negara itu mengkonfirmasi kasus pertama varian Omicron yang sangat menular dari virus korona. "Situasi infeksi terkait Omicron jelas berbeda di dalam dan luar negeri, sehingga kerangka (kontrol perbatasan saat ini) akan dipertahankan hingga akhir Februari," kata Kishida. Pemerintah memperkenalkan langkah-langkah tersebut pada awalnya selama sekitar satu bulan, melarang masuknya orang asing yang bukan penduduk dan mengharuskan warga negara Jepang dan penduduk asing yang kembali untuk dikarantina di fasilitas yang ditunjuk pemerintah. Ini juga membatasi jumlah mereka yang tiba di Jepang sekitar 3.500 per hari. Di antara bisnis pariwisata, perjalanan dan ritel, beberapa sangat menganjurkan keseimbangan yang baik antara langkah-langkah penegakan perbatasan dan promosi kegiatan ekonomi. "Kami merindukan langkah-langkah antivirus praktis serta promosi kegiatan sosial dan ekonomi pada saat yang sama," kata Shinya Katanozaka, presiden ANA Holdings Inc., dalam sebuah pernyataan yang dirilis di tengah pengurangan drastis penerbangan internasional. "Kami berharap (turis yang datang) akan kembali secepat mungkin, tetapi kami tidak dapat memperkirakan waktunya sama sekali," kata seorang pejabat hubungan masyarakat dari sebuah perusahaan perjalanan besar. Sebelum merebaknya infeksi virus corona, pusat perbelanjaan di Jepang telah menikmati kerumunan besar pembeli dari luar negeri yang didorong oleh liburan Tahun Baru Imlek pada bulan Januari dan Februari. Saat ini, pusat perbelanjaan tersebut telah mengalihkan fokus mereka ke pembeli domestik untuk menghadapi masa-masa sulit. Jepang juga telah melarang masuk kembali penduduk asing di negara yang telah berkunjung ke 11 negara, termasuk Afrika Selatan, dalam waktu 14 hari, tetapi itu akan mencabut pembatasan karena "pertimbangan kemanusiaan," kata Kepala Sekretaris Kabinet Hirokazu Matsuno. Setelah pembatasan perbatasan yang ketat saat ini diperkenalkan pada akhir November, Kishida mengatakan aturan itu akan diperpanjang "untuk saat ini" di awal Januari. Kishida baru-baru ini mengatakan kepada Fuji TV bahwa pemerintah akan memutuskan apakah akan melanjutkan kontrol perbatasan saat ini. (*)

Jepang Perpanjang Larangan Masuk bagi WNA hingga Februari

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/PSX_20201229_232135.jpg" alt="Beberapa Warga Negara Asing (WNA) tampak kecewa dan bingung di Terminal 3, Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Selasa (29/12/2020). Sejumlah WNA tersebut umumnya dengan tujuan Bali tersebut tampak kecewa karena harus menjalani isolasi dan tidak dapat melak" width="100%">
<figcaption>Beberapa Warga Negara Asing (WNA) tampak kecewa dan bingung di Terminal 3, Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Selasa (29/12/2020). Sejumlah WNA tersebut umumnya dengan tujuan Bali tersebut tampak kecewa karena harus menjalani isolasi dan tidak dapat melak</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemkumham) Jhoni Ginting menegaskan, pihaknya akan segera menerbitkan surat larangan masuk wilayah Indonesia bagi warga negara asing (WNA) asal India siapapun atau yang pernah mengunjungi wilayah India dalam kurun waktu 14 hari. Surat edaran itu diterbitkan mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19.  ’’Kami juga sudah mengantisipasi sekarang pun sedang digodok surat edaran khusus untuk penjelasan pengecualian terhadap warga negara India yang tidak boleh masuk ke Indonesia,’’ kata Jhoni Ginting dalam siaran daring, Jumat (23/4).  Jhoni menyampaikan, aturan serupa  pernah diterbitkan pada April 2020 lalu. Saat itu, terdapat empat negara yang tidak diberikan visa, yakni Korea Selatan, Iran, Italia dan Inggris. ’’Jadi nanti kita akan segera buat surat edaran khusus untuk warga negara India dan yang pernah berada di India selama 14 hari,’’ ujar Jhoni.  Jhoni tak memungkiri, pada Rabu (21/4/) terdapat pesawat AirAsia dari Chennai, India yang mendarat di Bandara Soekarno-Hatta. Pesawat dengan kode penerbangan QZ988 itu membawa 129 penumpang yang terdiri dari 38 orang warga negara India pemegang visa kunjungan, 46 warga India pemegang Kartu Izin Tinggal Terbatas (Kitas), satu warga Amerika Serikat pemegang Kitas, 32 warga India pemegang Kitas, 12 warga Indonesia dan 11 kru yang seluruhnya warga Indonesia.  Dia menyampaikan, mereka yang masuk wilayah Indonesia memiliki dokumen perjalanan berupa visa, yang diperbolehkan sesuai Permenkumham Nomor 26 Tahun 2020. Dia memastikan, akan berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan untuk mengantisipasi warga India atau yang pernah mengunjungi India dalam kurun waktu 14 hari untuk tidak masuk wilayah Indonesia.  Sementara itu, warga India yang telah mendapat visa dan telah masuk ke Indonesia akan diterapkan protokol kesehatan secara ketat. "Mungkin ada yang masih dalam perjalanan on air sekarang ini. Ini akan tetap kita antisipasi dan apabila nanti masuk ke Indonesia, ke bandara kita tetap mengacu pada protokol kesehatan yang telah ditetapkan," ungkap Jhoni.  Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaska, banyak orang yang masih masuk ke tanah air terutama pekerja migran Indonesia dalam 1-2 bulan terakhir ini. Belajar dari pengalaman mutasi virus B117 di mana mutasi itu dibawa oleh WNI yang pulang dari Arab Saudi, maka Menkes Budi mengingatkan agar waspada menerima kepulangan warga dari Asia Selatan. ’’B117 itu masuknya Saudi Arabia, jadi kita memang mesti hati-hati yang masuk dari negara-negara Asia Selatan,’’ tegasnya.  Ia menegaskan tugas kekarantinaan adalah memastikan Warga Negara Asing (WNA) dilarang masuk karena visanya tidak diterbitkan. Namun, Warga Negara Indonesia (WNI) tetap boleh masuk tanah air. Asalkan tetap mengikuti syarat ketat.  ’’Cuma WNI tolong mengerti kalau bapak ibu pernah mengunjungi wilayah India dalam 14 hari terakhir, harus melakukan karantinanya 14 hari. Harus juga diambil PCR  dua kali, pada saat datang dan saat mau pergi,” tandas Budi. (*)  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=T2lFgag0AXI

Imigrasi Akan Terbitkan Surat Edaran Larangan WN India Masuk Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/PSX_20201229_232322.jpg" alt="Beberapa Warga Negara Asing (WNA) tampak kecewa dan bingung di Terminal 3, Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Selasa (29/12/2020). Sejumlah WNA tersebut umumnya dengan tujuan Bali tersebut tampak kecewa karena harus menjalani isolasi dan tidak dapat melak" width="100%">
<figcaption>Beberapa Warga Negara Asing (WNA) tampak kecewa dan bingung di Terminal 3, Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Selasa (29/12/2020). Sejumlah WNA tersebut umumnya dengan tujuan Bali tersebut tampak kecewa karena harus menjalani isolasi dan tidak dapat melak</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang juga Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan larangan Warga Negara Asing (WNA) masuk ke RI diperpanjang hingga 14 hari kedepan.  Airlangga menjelaskan, hal itu seiring dengan peningkatan pembatasan kegiatan masyarakat antara tanggal 11 sampai 25 Januari 2020 akibat lonjakan kasus penularan yang semakin meningkat.  “Jadi yang sekarang 1 sampai 14 diperpanjang 2 kali 7 hari, sehingga tentu 14 hari lagi diberlakukan," ujarnya, Senin (11/1).  Airlangga menyebut, jumlah kenaikan kasus ini dapat turun jika masyarakat disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan Covid-19 dengan benar. Melihat kondisi saat ini, pihaknya akan terus melakukan operasi yustisi guna menekan peningkatan angka penularan.  "Kita melihat bahwa kasus yang terkait dengan kenaikan ini juga penting untuk diadakan kedisiplinan dari masyarakat dan pemerintah akan terus mendorong operasi yustisi, dan tak akan berhasil kalau masyarakat tak jalankan protokol kesehatan," jelasnya.  Seperti diketahui, WNA dilarang masuk ke Indonesia mulai 1 hingga 14 Januari 2021 guna mencegah strain virus Covid baru. Namun terdapat pengecualian bagi WNA yang bisa masuk ke Indonesia.  Pengecualian ini diberlakukan bagi pejabat setingkat menteri yang akan melakukan kunjungan. Namun, nantinya para pejabat ini tetap diharuskan menerapkan protokol kesehatan ketat. Adapun kebijakan tersebut dituangkan dalam surat edaran baru Satgas Covid-19.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/2CLJKNrArZk

Larangan WNA Masuk Ke Tanah Air Diperpanjang 14 Hari

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/images-14.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) menetapkan kebijakan larangan masuk maupun transit ke Indonesia bagi para wisatawan macanegara. Kementerian luar negeri telah melarang masuk dan transit ke Indonesia para pendatang/travellers yang dalam 14 hari terakhir melakukan perjalanan ke sejumlah kota di Iran, Italia dan Korea Selatan.  Meskipun demikian, Maskapai nasional PT Garuda Indonesia hingga kini tetap melayani operasional penerbangan dari dan menuju Incheon, Seoul, Korea Selatan dengan normal.   Dirut Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengatakan pihaknya terus melakukan koordinasi intensif dengan Kementerian dan otoritas terkait agar kebijakan tersebut dapat ditindaklanjuti dengan baik.  "Tindakan preventif perlu dilakukan dari segi operasional penerbangan guna memitigasi risiko penyebaran Covid-19 dari dan ke Negara/ kota-kota yang terdampak," ujar Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra dalam siaran pers, Kamis (5/3).  Hingga kini, maskapai plat merah itu masih melayani sebanyak 14 frekuensi penerbangan dari dan menuju Seoul setiap minggunya. Rute penerbangannya meliputi Jakarta-Seoul dan Denpasar - Seoul yang masing masing dilayani sebanyak 7 Kali per minggu.  Pihaknya meyakini telah melakukan langkah-langkah preventif guna mengantisipasi penyebaran Covid-19 melalui pelaksanaan disinfeksi pesawat dan penyediaan sarana hand sanitizer. Dengan alasan itu, operasional penerbangan tetap dilanjutkan.  "Masker untuk kebutuhan awak pesawat dan kebutuhan mendesak penumpang, penggantian HEPA filter pada armada yang digunakan untuk penerbangan ke dan dari destinasi yang terdampak penyebaran covid-19 serta pemeriksaan rutin kepada awak kabin yang bertugas pada saat sebelum dan setelah bertugas," tambahnya.  Irfan juga akan terus memantau situasi terkini atas perkembangan epidemi Covid-19 dan berkoordinasi dengan kementerian dan otoritas terkait, baik di dalam dan luar negeri untuk mengambil tindakan yang sekiranya diperlukan guna pencegahan penyebaran virus Covid-19 ini.

Garuda Tetap Layani Penerbangan ke Korea Selatan

larangan masuk

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#larangan masuk

Berita Terkini

Jepang Perpanjang Larangan Masuk bagi WNA hingga Februari

Imigrasi Akan Terbitkan Surat Edaran Larangan WN India Masuk Indonesia

Larangan WNA Masuk Ke Tanah Air Diperpanjang 14 Hari

Garuda Tetap Layani Penerbangan ke Korea Selatan

Download Aplikasi JawaPos.com