<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/29/9qe6xQWUGrk7DdK12U8QU18fKNVQxOpRveTHf9iR-1-1-322894891.jpg" alt="Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. (Istimewa)</figcaption>
</figure>  JawaPos.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa berencana memberantas impor pakaian bekas ilegal yang merugikan industri tekstil nasional. Langkah itu dinilai positif untuk memperkuat industri tekstil nasional, sekaligus mendorong transformasi ekonomi rakyat kecil. Anggota Komisi XI DPR RI, Charles Meikyansah, menyatakan upaya Pemerintah memperketat impor pakaian ilegal tidak hanya melindungi sektor tekstil dalam negeri, tetapi juga menjadi momentum untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. &ldquo;Langkah yang diambil Kementerian Keuangan di bawah kepemimpinan Purbaya Yudhi Sadewa mencerminkan keseriusan Pemerintah dalam menjaga daya saing industri dalam negeri yang selama ini tertekan akibat maraknya barang impor murah,&rdquo; kata Charles kepada wartawan, Jumat (31/10). Charles mengapresiasi upaya Kemenkeu yang tengah menyiapkan tambahan sanksi berat bagi pelaku yang mengimpor bal pakaian bekas (balpres) atau thrifting ilegal. &ldquo;Kebijakan larangan impor pakaian bekas harus menjadi peluang bagi industri lokal dan rakyat kecil untuk bangkit, bukan sekadar tindakan administratif,&rdquo; tambahnya. Ia menegaskan bahwa transformasi ekonomi yang inklusif akan menguatkan industri nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. &ldquo;Transformasi ekonomi yang inklusif akan menguatkan industri nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat,&rdquo; ujarnya. Charles berharap agar kebijakan tersebut tidak berhenti pada aspek penegakan hukum semata. Ia meminta Pemerintah memastikan adanya langkah transisi yang adil bagi masyarakat kecil yang selama ini bergantung pada perdagangan pakaian bekas.&nbsp; &ldquo;Kita tidak bisa hanya melarang tanpa memberi jalan keluar. Pemerintah perlu membuka akses modal mikro, pelatihan usaha, dan dukungan pemasaran bagi pedagang atau pelaku usaha kecil yang terdampak," tuturnya. Selain itu, Charles juga menyoroti pentingnya penguatan pengawasan di jalur distribusi agar kebijakan larangan impor berjalan efektif. Ia menilai koordinasi lintas lembaga harus diperkuat, terutama antara Kementerian Keuangan, Bea Cukai, dan aparat penegak hukum.&nbsp; &ldquo;Kita juga berharap agar kebijakan ini menjadi pintu masuk bagi pengembangan brand fashion lokal yang kompetitif dan berbasis komunitas,&rdquo; pungkasnya. Sebelumnya, Menkeu Purbaya menegaskan komitmen pemerintah memberantas impor pakaian bekas ilegal yang merugikan industri tekstil nasional. Bahkan, Pemerintah juga menyiapkan sanksi lebih berat, termasuk pidana, pemusnahan barang bukti, dan pemblokiran permanen bagi pelaku impor ilegal. &nbsp;

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berencana memberantas impor pakaian bekas ilegal untuk memperkuat industri tekstil nasional.

Menkeu Purbaya Berantas Baju Bekas Ilegal, DPR Nilai Bentuk Dukungan Perkuat Industri Tekstil Nasional

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/03/belgia2-509282595.jpg" alt="Bendera Belgia. (Facebook)" width="100%">
<figcaption>Bendera Belgia. (Facebook)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Belgia mengumumkan paket 12 sanksi tegas terhadap Israel sebagai bagian dari sikap politik luar negerinya menyikapi perang di Gaza. Keputusan ini diambil bersamaan dengan rencana Belgia mengakui Palestina sebagai negara dalam Sidang Umum PBB akhir bulan ini. Menteri Luar Negeri Belgia, Maxime Prevot, menegaskan langkah tersebut bertujuan memberi tekanan nyata kepada pemerintah Israel agar menghentikan pelanggaran hukum internasional. "Ini bukan tindakan terhadap rakyat Israel, melainkan upaya agar pemerintah mereka mematuhi hukum kemanusiaan dan menciptakan perubahan di lapangan," ujar Prevot melalui cuitan di X pribadinya. Dari pernyataan resmi Prevot, sanksi yang disiapkan Belgia meliputi: 1. Larangan impor produk dari permukiman ilegal Israel di Tepi Barat. 2. Peninjauan kembali kontrak pengadaan publik dengan perusahaan-perusahaan Israel. 3. Pembatasan kerja sama ekonomi dengan entitas yang terlibat dalam aktivitas permukiman. 4. Pengetatan izin masuk bagi individu yang terlibat dalam pelanggaran hukum internasional. 5. Deklarasi persona non grata untuk pimpinan Hamas di Belgia. 6. Deklarasi persona non grata terhadap dua menteri garis keras Israel, diduga Itamar Ben-Gvir dan Bezalel Smotrich. 7. Larangan masuk bagi sejumlah pemukim Israel yang dituding melakukan kekerasan terhadap warga Palestina. 8. Pengawasan ketat transaksi keuangan dengan entitas Israel yang berhubungan dengan permukiman. 9. Pembekuan aset tertentu milik individu yang terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia. 10. Pembatasan kerja sama akademik dan riset dengan lembaga Israel yang terkait langsung dengan kebijakan permukiman. 11. Tekanan diplomatik di forum Uni Eropa agar negara anggota lain mengambil langkah serupa. 12. Kampanye internasional untuk memperkuat isolasi terhadap pihak-pihak Israel yang dianggap melanggar hukum internasional. Selain sanksi ekonomi dan diplomatik, Belgia juga menyoroti peran tokoh-tokoh politik Israel yang dianggap menghasut kekerasan.&nbsp;Meski tidak menyebut nama, dua menteri yang masuk daftar persona non grata diyakini adalah Ben-Gvir dan Smotrich, tokoh sayap kanan yang sebelumnya juga dikenai sanksi oleh Inggris, Australia, Kanada, Selandia Baru, dan Norwegia. Prevot menekankan bahwa paket sanksi ini adalah bagian dari kewajiban moral dan hukum internasional Belgia, terutama dalam mencegah risiko genosida. Ia menyebut, tindakan tegas diperlukan karena tragedi kemanusiaan di Gaza telah menewaskan puluhan ribu warga sipil dan menciptakan kelaparan massal. Langkah Belgia ini menambah isolasi diplomatik yang dihadapi Israel. Dengan adanya larangan impor produk permukiman dan pembatasan kerja sama publik, tekanan ekonomi dapat meningkat, sementara keputusan persona non grata menyasar langsung ke elite politik Israel yang paling kontroversial. Jika negara-negara Eropa lain mengikuti langkah serupa, maka Israel berpotensi menghadapi salah satu isolasi internasional terbesar dalam sejarah modernnya.

Belgia mengumumkan 12 sanksi terhadap Israel sebagai respons atas perang di Gaza, termasuk larangan impor dan pembatasan kerja sama.

Sikap Tegas Belgia atas Genosida di Gaza, Siapkan 12 Sanksi untuk Israel, dari Larangan Impor hingga Persona Non Grata

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/18/IMG-20240517-WA0058-3926414783.jpg" alt="Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dalam konferensi pers, Jumat (18/5)." width="100%">
<figcaption>Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dalam konferensi pers, Jumat (18/5).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com - Pemerintah telah kembali merevisi aturan barang impor yang berlaku di Tanah Air. Hal ini ditandai dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 yang secara efektif berlaku pada hari ini, Jumat, 17 Mei 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang dalam hal ini menjabat sebagai Menteri Perdagangan Ad Interim, mengumumkan Permendag terbaru yang merupakan revisi atas Permendag 36/2023 juncto 3/2024 juncto 7/2024 per tanggal 10 Maret 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Alasan diterbitkannya aturan ini untuk menyelesaikan kedua permasalahan terkait masuknya barang impor. Yakni, kendala perizinan impor dan penumpukan kontainer di pelabuhan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Per sore ini telah diterbitkan dan telah diundangkan Permendag baru Nomor 8 Tahun 2024," kata Airlangga dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (17/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia menjelaskan, dalam Permendag Nomor 8 Tahun 2024 memberikan relaksasi terhadap tujuh kelompok barang yang sebelumnya diperketat dalam Permendag 36/2023 juncto 7/2024. Relaksasi itu berlaku untuk elektronik, alas kaki, pakaian jadi dan aksesoris pakaian jadi, tas, dan katup.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bahkan, untuk komoditas seperti obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan perbekalan rumah tangga,&nbsp; maupun katup hanya perlu mengurus laporan surveyor (LS) impor, tanpa perlu adanya persetujuan impor (PI).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadinya, komoditas yang di dalam permendag tersebut dikembalikan ke Permendag 25 yaitu hanya perlu laporan daripada survei (LS) terhadap empat komoditas tersebut," ungkapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Airlangga menyebut, Permendag Nomor 8 Tahun 2024 dapat diberlakukan untuk barang impor tertahan. Sehingga, dia berharap pemberlakuan Permendag terbaru ini akan mempercepat distribusi masuk barang impor yang masih tertahan di sejumlah pelabuhan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Artinya barang yang sudah mempunyai perizinan impor dan mempunyai pertek, namun barangnya belum seluruhnya dibebaskan, atau belum semuanya masuk wilayah, masih tertahan di pelabuhan, nah ini bisa langsung berproses," tegasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sedangkan, bagi para pelaku usaha terkait yang belum mempunyai persetujuan impor pada saat barangnya sudah masuk di pelabuhan untuk kembali mengajukan persetujuan impor melalui mekanisme berlaku. Dalam hal ini bisa diurus melalui Kementerian Perdagangan atau melalui Kementerian Perindustrian.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Di sisi lain, melalui aturan baru ini, segala kiriman impor yang nonkomersial. Seperti kebutuhan pribadi lebih lanjut akan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) atau bisa juga peraturan Direktur Jenderal Bea Cukai.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Permendag baru juga mengatur barang-barang yang nonkomersial atau bukan barang dagangan, atau personal use seperti kebutuhan pribadi, ini dikeluarkan dari pengaturan diatur melalui Permenkeu atau Dirjen Bea Cukai," pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Permendag 8/2024 memberikan relaksasi terhadap tujuh kelompok barang yang sebelumnya diperketat dalam Permendag 36/2023 juncto 7/2024.

Pemerintah Revisi Lagi Aturan Barang Impor, Berikut Dua Pertimbangannya

larangan impor

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#larangan impor

Berita Terkini

Menkeu Purbaya Berantas Baju Bekas Ilegal, DPR Nilai Bentuk Dukungan Perkuat Industri Tekstil Nasional

Sikap Tegas Belgia atas Genosida di Gaza, Siapkan 12 Sanksi untuk Israel, dari Larangan Impor hingga Persona Non Grata

Pemerintah Revisi Lagi Aturan Barang Impor, Berikut Dua Pertimbangannya

Download Aplikasi JawaPos.com