<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/penyerahan-nib.jpg" alt="Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menerima pengahargaan dan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia. Humas Pemkot Surabaya" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menerima pengahargaan dan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia. Humas Pemkot Surabaya</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah telah mencabut izin ribuan usaha yang bergerak dibidang Sumber Daya Alam (SDA). Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengungkapkan, alasan pencabutan izin ribuan usaha tambang karena tidak produktif atau usahanya tidak beroperasi selama bertahun-tahun.  "Izin sudah dikasih, nggak jalan-jalan. Untuk apa izin dikasih sudah puluhan tahun IUP itu?" kata Bahlil dalam konferensi pers secara virtual, Jumat (7/1).  Kemudian, lanjutnya, pencabutan izin juga dikenakan pada perusahaan yang sudah memiliki izin, namun tidak ada rencana usaha apapun. "Sudah punya izin, tidak mengajukan rencananya. Ada apa di balik itu?" ucapnya.  Bahlil melanjutkan, sementara untuk pencabutan usaha sektor kehutanan dan perkebunan karena telah menelantarkan lahan dan tidak mengirim rencana kerja. Dia menegaskan, pelaku usaha tidak boleh menganggap remeh sebuah perizinan.  "Contoh pembangunan kebun tidak ada bangun-bangun. Ya pasti dicabutlah. Jadi izin jangan dianggap punya dia. Nggak bisa," ungkapnya.  Nantinya, kata Bahlil, hak kelola lahan dari perusahaan yang sudah  dicabut izinnya akan dialihkan kepada pengusaha daerah. Misal kelompok koperasi, BUMD, hingga komunitas adat. Sedangkan untuk usaha kelompok besar akan diberikan kepada perusahaan yang kredibel.  "Tidak semua ke kelompok adat, juga diberikan ke perusahaan yang kredibel kalau yang besar-besar nggak mungkin dikasih ke koperasi," jelasnya.  Bahlil menambahkan, perusahaan yang sudah dicabut izin usahanya dapat diibaratkan sudah mendapat kartu merah. Sehingga, sulit untuk pengajuan perizinan kembali.  "Analoginya kalau si A tidak lulus sekolah, kalau A mau sekolah lagi apakah saya akan menerima lagi? Susah kan? Ibaratnya sudah kartu merah," pungkasnya.

2.078 Izin Usaha SDA Dicabut, Bahlil: Ibarat Kena Kartu Merah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/batu-bara.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Pemerintah sangat serius memperbaiki tata kelola sumber daya alam. Bahkan, presiden sendiri yang mengumumkan pencabutan izin-izin pertambangan mineral dan batu bara (minerba). Evaluasi secara menyeluruh juga dilakukan untuk sektor kehutanan dan lahan milik negara.  "Izin-izin yang tidak dijalankan, yang tidak produktif, yang dialihkan ke pihak lain, serta yang tidak sesuai dengan peruntukan dan peraturan, kita cabut," tegas Presiden Joko Widodo (Jokowi) Kamis (6/1).  Presiden menyebutkan, pemerintah telah mencabut 2.078 izin perusahaan pertambangan minerba. Alasannya, tidak pernah menyampaikan rencana kerja. "Izin yang sudah bertahun-tahun telah diberikan, tetapi tidak dikerjakan. Ini menyebabkan tersanderanya pemanfaatan sumber daya alam untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat," imbuhnya.  Selain itu, pemerintah mencabut 192 izin sektor kehutanan seluas 3.126.439 hektare. Para pemegang izin disebut tidak aktif, tidak membuat rencana kerja, dan menelantarkan. Hak guna usaha (HGU) perkebunan yang ditelantarkan seluas 34.448 hektare, juga dicabut. Dari luasan tersebut, sebanyak 25.128 hektare adalah milik 12 badan hukum dan sisanya merupakan bagian dari HGU yang telantar milik 24 badan hukum.  Jokowi menyampaikan, pemerintah terus melakukan pembenahan dengan memberikan kemudahan-kemudahan izin usaha yang transparan dan akuntabel. Tapi, izin-izin yang disalahgunakan pasti akan dicabut.  "Kita harus memegang amanat konstitusi bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat," tuturnya.  Sementara itu, harga batu bara acuan (HBA) Januari mengalami koreksi ke angka USD 158,50 per ton. Angka tersebut turun USD 1,29 per ton dari bulan lalu, yaitu USD 159,79 per ton.  Kepala Biro Komunikasi Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Agung Pribadi menyebutkan, penurunan itu salah satunya dipicu adanya peningkatan produksi di Tiongkok. "Pemerintah Tiongkok berusaha meningkatkan produksi batu bara dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri yang berdampak pada meningkatnya stok mereka," katanya di Jakarta kemarin.  Sepanjang tahun lalu HBA mengalami kenaikan cukup pesat. Bahkan sempat mencapai level tertinggi dalam satu dekade terakhir.  Dibuka pada level USD 75,84 per ton di Januari, HBA mengalami kenaikan pada Februari, USD 87,79. Lalu sempat turun sebulan kemudian, yaitu USD 84,47 per ton. Selanjutnya terus terdongkrak secara beruntun hingga November pada angka USD 215,01 per ton. Namun mengalami penurunan pada Desember.  BERSIH-BERSIH TATA KELOLA SUMBER DAYA ALAM  - Mencabut 2.078 izin perusahaan pertambangan minerba  # Alasannya, tidak pernah menyampaikan rencana kerja.  - Mencabut 192 izin sektor kehutanan seluas 3.126.439 hektare  # Alasannya, tidak aktif, tidak membuat rencana kerja, dan ditelantarkan.  - Mencabut hak guna usaha (HGU) perkebunan seluas 34,448 hektare  # Alasannya, ditelantarkan.  Diolah dari berbagai sumber

RI Cabut 2.078 Izin Pertambangan, Tiongkok Genjot Produksi Batu Bara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/ketua-aspebindo.jpg" alt="ANGGAWIRA, Ketua Umum Asosiasi Pemasok Batu Bara dan Energi Indonesia (Aspebindo)" width="100%">
<figcaption>ANGGAWIRA, Ketua Umum Asosiasi Pemasok Batu Bara dan Energi Indonesia (Aspebindo)</figcaption>
</figure>BAGAIMANA tanggapan asosiasi tentang larangan ekspor batu bara oleh pemerintah?  Langkah untuk menjaga pasokan dalam negeri perlu kita apresiasi. Akses terhadap listrik yang terjangkau merupakan kebutuhan mutlak untuk membawa Indonesia naik kelas dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kami di Aspebindo mendorong anggota kami untuk terus memenuhi permintaan dalam negeri terlebih dahulu.  Jika dari sisi iklim usaha bagaimana?  Di sisi lain, setiap kebijakan itu harus memperhatikan iklim bisnis dan skala usaha yang dijalankan pengusaha di industri batu bara. Suatu kebijakan juga harus diimplementasikan secara komprehensif, UU Minerba sebenarnya dapat menjadi pintu masuk untuk membenahi iklim usaha yang ada, tambang-tambang besar pemilik PKP2B (perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara) yang akan habis kontraknya sebenarnya bisa dilakukan reformulasi kerja sama dengan PLN dan pemerintah.  Mungkin model bisnisnya yang bisa dijalankan adalah memberikan kuasa jual pada negara dan perusahaan tambang hanya sebagai kontraktor. Sebagaimana amanat UU pasal 33 ayat (3), bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.  Apa yang menjadi catatan pelaku industri mengenai larangan ekspor batu bara?  Catatan penting Aspebindo dari fenomena kelangkaan ini adalah diperlukan wadah komunikasi yang melibatkan para pelaku usaha batu bara nasional dalam merumuskan kebijakan dan Aspebindo siap menjadi wadah tersebut. Kami memahami ini ada kaitannya dengan kebutuhan PLTU PLN yang saat ini masih krisis memasuki awal tahun dan langkah ini bertujuan menjaga agar pasokan listrik dari PLN di dalam negeri tetap dapat terpenuhi.  Di samping itu, kemungkinan komitmen pasokan kontrak batu bara antara pemasok dan PLN belum terpenuhi sesuai volume yang dibutuhkan PLN. Seharusnya PLN mengutamakan kontrak-kontrak jangka panjang yang sudah ada untuk ditingkatkan volumenya dengan mengutamakan mitra-mitra PLN existing.  Apa yang menjadi harapan pengusaha ke depan?  Sebagai asosiasi pengusaha, Aspebindo berharap adanya titik temu antara kebijakan harga yang dapat meningkatkan iklim bisnis sekaligus menjaga pasokan dalam negeri. Kestabilan kondisi pasar batu bara sangat penting untuk terpenuhinya pasokan dalam jangka panjang. Apabila kebijakan pelarangan ekspor ini terulang di masa yang akan datang, tentu akan memberikan citra yang kurang baik terkait dengan iklim usaha batu bara Indonesia di mata internasional.

Aspebindo Berharap Ada Reformulasi Bisnis Pertambangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/batubara.jpg" alt="ILUSTRASI - DOK. JAWAPOS.COM" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI - DOK. JAWAPOS.COM</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden RI Joko Widodo memberikan perhatian terhadap pemenuhan komoditas dalam negeri. Karena itu, dia mewajibkan perusahaan swasta dan BUMN beserta anak perusahaannya yang bergerak di bidang pertambangan, perkebunan, maupun pengolahan sumber daya alam lainnya untuk menyediakan kebutuhan dalam negeri terlebih dahulu sebelum melakukan ekspor.  Jokowi menegaskan bahwa hal tersebut adalah amanat konstitusi. "Ini adalah amanat dari pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat," tegasnya.  Mengenai pasokan batu bara, presiden memerintahkan kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian BUMN, dan PLN untuk segera mencari solusi terbaik. Dia menekankan bahwa prioritasnya adalah pemenuhan untuk PLN dan industri dalam negeri.  Presiden mengingatkan, sudah ada domestic market obligation (DMO) yang mewajibkan perusahaan tambang memenuhi kebutuhan pembangkit PLN. Hal itu mutlak dan tidak boleh dilanggar dengan alasan apa pun.  "Perusahaan yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya bisa diberi sanksi. Bila perlu, bukan cuma tidak mendapatkan izin ekspor, tapi juga pencabutan izin usahanya," tegasnya.  Terpisah, Menkeu Sri Mulyani Indrawati menuturkan, larangan ekspor batu bara memang pilihan yang sulit. Sebab, pemerintah harus memilih antara menjaga pasokan listrik dan kelanjutan ekspor.  Karena itu, pilihan penghentian ekspor harus diambil untuk meningkatkan pasokan di dalam negeri. "Pilihan yang sangat sulit dari perekonomian, apakah listrik di Indonesia mati, tapi tetap kita ekspor, kan kayak gitu," ujarnya.  Menurut dia, kebijakan yang diambil selalu diupayakan agar dampak negatifnya seminimal-minimalnya bagi rakyat. Meski demikian, salah satu efek lainnya akan berpengaruh pada menurunnya pendapatan negara dari sektor batu bara.  Menkeu juga menyinggung DMO dari perusahaan batu bara. Jika saja kewajiban itu bisa dipenuhi, pemerintah tidak akan menyetop sementara ekspor batu bara sejak 1 Januari lalu.  "Kalau listrik di Indonesia mati dan dia tetap ekspor, ya di Indonesia sendiri akhirnya pemulihannya terancam. Jadi, pilihan-pilihan policy inilah yang akan selalu dicoba oleh pemerintah secara hati-hati. Pasti ada pengorbanannya," jelasnya.  Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu menambahkan, pihaknya belum memerinci besaran dampak ke penerimaan negara atas larangan selama sebulan ini. Kalaupun ada, dampak pada penerimaan, ekspor, dan neraca perdagangan akan sangat sementara.  "Jadi, kami cukup nyaman dengan risiko yang kita hadapi ke depan," tuturnya.  Direktur Jenderal Bea Cukai Askolani mengatakan, selain dari sisi perpajakan, penerimaan dari batu bara paling banyak di sisi pendapatan negara bukan pajak atau PNBP. Namun, Askolani menyebutkan, saat ini ekspor batu bara tidak dikenai bea keluar.  "Jadi (penerimaan kepabeanan dan cukai) tidak terpengaruh dengan pembatasan ekspor yang ditetapkan oleh ESDM," katanya.  PROYEKSI PRODUKSI BATU BARA INDONESIA  Tahun | Volume (Juta Ton)  2021 | 608  2022 | 617  2023 | 624  2024 | 627  Sumber: Kementerian ESDM

Tegas, Jokowi: Perusahaan Tak Taat Kewajiban DMO Bisa Dicabut Izinnya