<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/19/IMG-20251019-WA0009-2012424487.jpg" alt="Ketua Apindo Jatim Eddy Widjanarko berbicara mengenai tantangan ekspor udang Indonesia ke pasar global. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ketua Apindo Jatim Eddy Widjanarko berbicara mengenai tantangan ekspor udang Indonesia ke pasar global. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Larangan ekspor udang asal Indonesia oleh Amerika Serikat (AS) menimbulkan kekhawatiran besar di sektor perikanan. Tak hanya mengancam devisa negara hingga Rp29 triliun, kebijakan mendadak itu juga berpotensi membuat jutaan pekerja kehilangan mata pencaharian. Langkah AS menghentikan impor udang Indonesia dilakukan setelah otoritas setempat menemukan 18 peti kemas udang mengandung cesium-137 (Cs-137), zat radioaktif berbahaya bagi kesehatan. Temuan itu membuat seluruh kontainer dikembalikan (recall), dan ekspor udang dari Indonesia langsung diblokir total. Ketua Apindo Jawa Timur Eddy Widjanarko menilai, keputusan sepihak tersebut bisa menimbulkan efek domino bagi perekonomian nasional. &ldquo;Ini bukan sekadar persoalan kontaminasi, tapi soal perbedaan standar keamanan pangan antarnegara. Pemerintah harus memastikan standar kita sejalan dengan negara tujuan ekspor,&rdquo; ujarnya. Menurut Eddy, AS merupakan pasar utama bagi udang Indonesia, dengan nilai ekspor mencapai USD 2 miliar pada 2024, dan sekitar 64 persen di antaranya dikirim ke AS. Jika larangan itu tak segera dicabut, Indonesia berpotensi kehilangan devisa hingga USD 1,7 miliar atau sekitar Rp29 triliun. Masalahnya tak berhenti di situ. Sebanyak 439 kontainer udang&mdash;sekitar 900 ton&mdash;yang sedang dikirim ke AS kini diminta kembali ke Indonesia. Pemerintah menghadapi dilema: memasarkan udang itu di dalam negeri atau mengekspornya ke negara lain. Namun kedua opsi sama-sama berisiko. &ldquo;Kalau dijual di pasar domestik, konsumen akan khawatir. Tapi kalau diekspor ulang, negara lain juga mulai menolak karena tahu kasus ini,&rdquo; kata Eddy. Dampak larangan tersebut mulai terasa di lapangan. Aktivitas tambak dan pabrik pengolahan udang menurun drastis. Jika situasi ini berlanjut, sekitar satu juta pekerja sektor perikanan berpotensi terkena PHK. Eddy mendesak pemerintah segera mengambil langkah diplomatik dan teknis. Ia menilai perlu ada negosiasi dengan pihak AS untuk mengklarifikasi temuan dan mengembalikan kepercayaan pasar. &ldquo;Kita tak bisa berlama-lama. Dampaknya bukan hanya ekonomi, tapi juga sosial dan kepercayaan dunia terhadap produk ekspor Indonesia,&rdquo; tandasnya. (*)

Larangan ekspor udang asal Indonesia oleh Amerika Serikat (AS) menimbulkan kekhawatiran besar di sektor perikanan

Larangan Ekspor Udang ke AS Ancam Devisa Rp 29 Triliun, Jutaan Pekerja Terancam PHK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/29/image5-1219737129.png" alt="Tangkapan layar momen panic buying yang diunggah sosial warganet setempat ke media sosial." width="100%">
<figcaption>Tangkapan layar momen panic buying yang diunggah sosial warganet setempat ke media sosial.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Panic buying, penimbunan, dan lonjakan harga terjadi di Amerika Serikat menyusul larangan India terhadap ekspor beras putih non-Basmati. Dilansir dari New Delhi Television,&nbsp;larangan yang diumumkan minggu lalu, telah mengirimkan gelombang kejutan ke pasar global, karena India adalah pengekspor beras utama. Di Amerika Serikat, langkah tersebut segera memicu desakan untuk menimbun beras Sona Masoori, varian yang disukai komunitas Telugu dan Tamil yang berasal dari India selatan. Mereka khawatir akan kekurangan. Akibatnya,&nbsp;penjual eceran menanggapinya dengan mendongkrak harga dan membatasi penjualan beras. Termasuk batas pembelian dan persyaratan untuk membelanjakan jumlah tertentu untuk barang kebutuhan sehari-hari lainnya. Di beberapa toko di Amerika Serikat, harga untuk satu karung beras seberat 20 pon atau sekitar 9 kg dari salah satu varian beras yang terkena dampak telah melonjak dari $16 atau Rp 241.210 menjadi hampir $50 atau Rp&nbsp;753.780 dalam kurs saat ini.&nbsp;Secara keseluruhan, rata-rata harga beras melonjak mencapai 11 persen. India Bazaar, salah satu toko pengecer khusus dengan 10 lokasi di daerah Dallas-Fort Worth, Texas, memasang tanda yang mengharuskan pelanggan untuk membelanjakan $35 atau Rp&nbsp;527.646&nbsp;barang lain jika ingin membeli sekantong beras non-basmati, menurut foto yang di-posting The Daily Mail.&nbsp; Video dan laporan yang beredar di media sosial selama akhir pekan menunjukkan orang India-Amerika berdiri dalam antrean panjang untuk mendapatkan beras di Texas, Michigan, New Jersey Alabama, Ohio, Illinois, dan California. Aruna, yang tinggal di Washington, mengungkapkan kecemasan yang dialami banyak India non-residen (NRI).&nbsp;&rdquo;Saya mengunjungi hampir 10 lebih toko. Saya mulai mencari sekantong Sona Massori pada jam 9 pagi dan baru pada jam 4 sore saya akhirnya bisa mendapatkan sekantong beras dengan harga tiga kali lipat dari harga biasanya,&rdquo; kata Aruna yang dikutip dari New Delhi Television. Dalam salah satu video yang dibagikan di Twitter, warga India non-residen terlihat mengambil beberapa karung beras ke dalam keranjang belanja mereka. Beberapa lainnya mengantre dengan membawa beberapa stok beras putih ekspor India. &ldquo;Setelah melarang ekspor beras dari India, orang India di AS membeli beras dalam karung,&rdquo; bunyi keterangan video dramatis tersebut yang dikutip dari republicworld.com. Dalam rekaman lain, sekelompok pembeli di sebuah department store terlihat bergelantungan dari rak yang penuh dengan kantong beras untuk ditimbun di stok. India adalah pengekspor beras dunia terkemuka, mengirimkan hampir 40 persen dari total permintaan dunia ke lebih dari 140 negara.&nbsp;Kebijakan India untuk menghentikan kenaikan ekspor karena melonjaknya harga domestik dan kekhawatiran tentang kekurangan selama hasil panen berikutnya. Pemerintah India, dalam rilisnya yang dilansir dari republicworld.com, mengatakan bahwa harga beras dalam negeri telah meningkat sebesar 11,5 persen selama setahun terakhir dan 3 persen selama sebulan terakhir di tengah hujan lebat dan situasi banjir di beberapa negara bagian. Kementerian Urusan Konsumen India mengungkapkan pemerintahnya telah memutuskan untuk mengubah kebijakan ekspor untuk memastikan ketersediaan beras putih non-basmati yang memadai di pasar India dan untuk menahan kenaikan harga di pasar domestik.

Panic buying, penimbunan, dan lonjakan harga, terjadi di Amerika Serikat menyusul larangan India terhadap ekspor beras putih non-Basmati

Panic Buying di Amerika Serikat Buntut India Hentikan Ekspor Beras

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/Screenshot_2023-01-10-05-30-42-874-edit_com.android.chrome-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com-Pengamat Ekonomi Universitas Tanjungpura Pontianak, Prof. Dr. Eddy Suratman, MA menilai kebijakan pembatasan ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan mandatori program campuran biodiesel 35 persen (B35)  menguntungkan petani sawit di Kalbar. "Kebijakan yang ada sudah diperhitungkan pemerintah. Pembatasan CPO sangat baik yang juga sejalan dengan B35 di mana membutuhkan minyak mentah sawit tersebut dalam jumlah cukup besar. Kebijakan yang ada bisa menstabilkan harga dan petani tentu diuntungkan," ujarnya di Pontianak, Selasa. Ia mengatakan kebijakan yang ada juga sangat didukung Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit (Gapki) dan petani sehingga hal itu semakin meyakinkan ke depan industri sawit kembali bangkit. "Harga sawit akan kembali naik. Apalagi dikaitkan dalam produksi sawit di Indonesia termasuk di negara Malaysia. Negara tetangga produksi turun kita bisa mengambil pasarnnya," papar dia. Terkait Kalbar, sawit sudah menjadi merek bagi daerah ini karena sudah menjadi nyawa ekonomi Kalbar. Kehadiran perkebunan sawit saat ini bukan hanya diusahakan perusahaan tapi petani swadaya. Sehingga maju dan mundurnya ekonomi tidak terlepas dari peran sawit. "Untuk itu lah kebijakan terkait sawit harus dicermati jangan sampai mengganggu perekonomian kita. Kalau ada perkembangan pemintaan dunia menurun dan mendorong permintaan harga harus diperhatikan betul. Pemerintah provinsi harus cermat betul perekonomian dan kebijakan menjaga stabilisasi sawit. Hal ini karena stabilitas harga bisa menjaga ekonomi Kalbar," papar dia. Ia menambahkan, sawit bakal menjadi komoditi bagi hasil dan Kalbar sangat diuntungkan sebagai daerah penghasil. Namun harus terus dicermati dari Peraturan Pemerintah (PP) dana bagi hasil baik itu bagaimana hasilnya apakah berdasarkan luas kebun, produksi atau kombinasi luas dan produksi. Kemudian cermati, bagaimana keuangannya untuk masuk provinsi dan kabupaten. "Kalau PP itu terealisasi pada 2023, akan ada tambahan pendapatan daerah di Kalbar. Berharap pemerintah provinsi dan kabupaten bisa memanfaatkan ini untuk kemajuan petani dan daerah," jelas dia. (*)

Pengamat Sebut Larangan Ekspor CPO Untungkan Petani Sawit Kalbar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/00-10-51-migora.jpg" alt="Ilustrasi minyak goreng curah. Dok Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi minyak goreng curah. Dok Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah memutuskan mencabut larangan ekspor minyak goreng dan bahan baku turunannya. Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi pun menyampaikan, pihaknya akan membuat aturan turunannya.  "Sesuai arahan Bapak Presiden ekspor CPO dan turunanya akan dibuka kembali tanggal 23 Mei 2022 yang akan diatur dalam perarutan Menteri Perdagangan," tutur dia, Jumat (20/5).  Karena aturan pelarangan ekspor dicabut, dalam menjaga pasokan minyak goreng, pemerintah akan kembali menggunakan skema kebijakan domestic market obligation (DMO) dan domestic price obligation (DPO).  "Hal yang akan diatur menyangkut aturan-aturan tekait tapi tidak terbatas pada eksportir pendaftar, ketentuan DMO-DPO dan turunannya serta meknisme pengwasan dengan melibatkan aparat penegak hukum," tutur dia.  Selain itu, seiring dengan aturan DPO dan DMO, Kemendag bersama BUMN serta pelaku usaha juga terus memperluas akses penjualan minyak goreng curah. Salah satunya adalah dengan Program MigorRakyat.  "Program ini dalam implementasinya akan menggunakan teknologi digital dan tersinkronisasi secara nasional," ucapnya.  Jadi, setiap orang dapat membeli migor curah 1-2 liter per hari dengan menunjukkan KTP. Titik pembelian saat ini sudah tersedia di 2.000 titik dan dalam waktu dekat terjangkau 10.000 titik.  Ia meyakini dengan sejumlah upaya ini, perlahan-lahan pasokan minyak goreng akan semakin berlimpah dan harga minyak goreng dalam negeri berangsur turun di tengah melonjaknya harga CPO global.  "Momentum ini harus kita jaga bersama karena itu saya megimbau seluruh pihak untuk mengikuti aturan yang berlaku demi kemaslatan seluruh masyarakat Indonesia. Prioritas utama pemerintah akan selalu tentang kepentingan rakyat," tutup Mendag.

Mendag Siapkan Aturan Baru Terkait DPO dan DMO

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/Jokowi-di-AS.jpg" alt="istimewa" width="100%">
<figcaption>istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com - <a href="https://www.jawapos.com/tag/presiden-jokowi/">Presiden Joko Widodo</a> (Jokowi) menyatakan, pemerintah mencabut pelarangan ekspor <a href="https://www.jawapos.com/tag/minyak-goreng/">minyak goreng</a>, yang akan mulai berlaku pada Senin (23/5) mendatang. Hal ini setelah Pemerintah memantau kebijakan pelarangan ekspor setelah diterapkan beberapa waktu lalu.  "Saya memutuskan bahwa ekspor minyak goreng akan dibuka kembali pada senin 23 Mei 2022 meskipun ekspor dibuka pemerintah akan tetap mengawasi dan memantau dengan ketat," kata Jokowi dalam siaran Youtube Sekretariat Presiden, Kamis (19/5).  Kepala negara menyampaikan, pihaknya akan tetap memantau agar kebutuhan minyak goreng dalam negeri terpenuhi. Serta tersedia dengan harga yang terjangkau. Jokowi menjelaskan, selama pelarangan ekspor <a href="https://www.jawapos.com/tag/minyak-goreng/">minyak goreng</a> dilakukan, terdapat penurunan harga rata-rata minyak goreng secara nasional.  Dia menyebut, sebelum pelarangan ekspor dilakukan pada April 2022 harga rata-rata nasional minyak goreng curah berkisar kurang lebih Rp 19.800. Setelah adanya pelarangan ekspor harga rata-rata nasional turun menjadi Rp 17.200 sampai dengan Rp 17.600.  "Penambahan pasokan dan penurunan harga tersebut merupakan usaha bersama-sama kita baik dari pemerintah, dari BUMN dan juga dari swasta. Walaupun memang ada beberapa daerah yang saya tahu harga <a href="https://www.jawapos.com/tag/minyak-goreng/">minyak goreng</a> yang masih relatif tinggi, tapi saya meyakini dalam beberapa minggu ke depan harga minyak goreng curah akan semakin terjangkau menuju harga yang kita tentukan karena ketersediaannya semakin melimpah," ungkap Jokowi.  Pemerintah, kata <a href="https://www.jawapos.com/tag/presiden-jokowi/">Jokowi</a>, akan melakukan pembenahan prosedur dan regulasi di badan pengelola dana perkebunan kelapa sawit agar terus disederhanakan dan dipermudah agar lebih adaptif dan solutif menghadapi dinamika pasokan dan harga minyak dalam negeri.  "Sehingga masyarakat dapat dilindungi dan dipenuhi kebutuhannya," tegasnya. (*)  &nbsp;

Mulai Senin Pekan Depan, Jokowi Cabut Pelarangan Ekspor Minyak Goreng

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/miliki-massa-otot-sempurna-dengan-6-makanan-sehat_m_198976.jpeg" alt="Gandum merupakan salah satu makanan terbaik untuk membangun otot" width="100%">
<figcaption>Gandum merupakan salah satu makanan terbaik untuk membangun otot</figcaption>
</figure>JawaPos.com - India melarang ekspor terhadap produk gandum dengan alasan ketahanan pangan terancam yang dipicu konflik antara Rusia dan Ukraina. Namun, ekspor masih akan diizinkan ke negara yang membutuhkan gandum untuk kebutuhan ketahanan pangan dan berdasarkan permintaan mereka.  Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri India mengatakan, pengiriman atau permintaan baru akan dilarang per 13 Mei. Sekretaris Kementerian Urusan Konsumen, Pangan dan Distribusi Umum Sudhanshu Pandey mengatakan harga gandum lokal yang tinggi mendorong larangan tersebut, kebijakan ini pun diharapkan dapat menurunkan harga.  Keputusan untuk menghentikan ekspor gandum menyoroti kekhawatiran India tentang inflasi yang tinggi, tentu ini menambah rentetan proteksi pangan sejak perang dimulai. Sejumlah negara pun berusaha memastikan pasokan makanan tidak melonjak, termasuk Indonesia yang telah menghentikan ekspor minyak kelapa sawit, sementara Serbia dan Kazakhstan memberlakukan kuota pada pengiriman biji-bijian.  Pembatasan ekspor gandum ini akan menjadi hambatan bagi ambisi India untuk menjadi pemasok utama pasar global. Pasalnya, negara-negara pengimpor telah mencari pasokan ke India dengan pembeli utama Mesir, serta negara Asia Selatan yang juga merupakan negara pengimpor gandum.  Mengenai hal itu, Menteri Pangan dan Pertanian Jerman Cem Özdemir menuturkan bahwa hal ini akan memperburuk krisis saat ini. Terutama negara yang menutup perdagangan luar negerinya.  “Jika kita semua mulai memberlakukan batasan ekspor ini, atau bahkan menutup pasar, itu hanya memperburuk krisis. Ini juga merugikan India sendiri dan para petani di sana karena tentu saja itu berarti kenaikan harga yang naik turun,” terangnya, dikutip Bloomberg, Minggu (15/4).  Adapun saat ini, gandum musim dingin AS dalam kondisi buruk, pasokan Prancis mengering dan ekspor Ukraina terhambat. Kemudian juga awal bulan Mei terjadi gelombang panas telah merusak hasil gandum di seluruh negara Asia Selatan telah mendorong pemerintah untuk mempertimbangkan pembatasan ekspor.  Ratusan hektar tanaman gandum yang rusak selama Maret di India akibat gelombang panas juga menjadi faktor pelarangan eskpor ini. Di sisi lain, hal itu menimbulkan kekhawatiran bagi pasar domestik di India, dengan jutaan orang bergantung pada pertanian sebagai mata pencaharian dan sumber makanan utama mereka.  Larangan ekspor kemungkinan akan merugikan petani dan pedagang yang telah menimbun gabah untuk mengantisipasi harga yang lebih tinggi.

India Resmi Buat Kebijakan Pelarangan Ekspor Gandum Akibat Hal Ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/SITA.jpg" alt="Sedikitnya 8 kontainer dengan volume 8 ribu liter minyak goreng berhasil disita di Pelabuhan Tanjung Perak. Eksportir mengelabui dengan tidak mencantumkan minyak goreng dalam dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)." width="100%">
<figcaption>Sedikitnya 8 kontainer dengan volume 8 ribu liter minyak goreng berhasil disita di Pelabuhan Tanjung Perak. Eksportir mengelabui dengan tidak mencantumkan minyak goreng dalam dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Pemerintah konsisten mengawal kebijakan larangan ekspor minyak goreng telah diputuskan. Terakhir, sinergi Kemendag bersama Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dan Satgas Pangan berhasil menggagalkan ekspor minyak goreng ke Timor Leste. Sebanyak delapan kontainer dengan volume 81 ribu liter minyak goreng berhasil disita di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Eksportir mengelabuhi dengan tidak mencantumkan minyak goreng dalam dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).  Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga yang juga menjabat sebagai Plt Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Veri Anggrijono menegaskan keberhasilan ini berkat koordinasi dan sinergi antar lembaga pemerintah dalam menjalankan perintah Presiden RI Joko Widodo.  “Kementerian Perdagangan bersama Satgas Pangandan Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan akan menindak tegas setiap pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan,"ujar Veri.  Kemendag juga akanterus berkomitmen meningkatkan sinergi dan kerja sama antar lembaga dalam hal pengawasan dan penegakan hukum di bidang perdagangan.  “Kami mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Kepolisian RI, Kejaksaan, danDitjen Bea Cukai dalam melakukan penegakan hukum di bidang perdagangan. Kegiatan hari ini merupakan implementasi dari MoU antara Kementerian Perdagangan, Polri, dan Ditjen Bea Cukai dalam meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perdagangan,”pungkas Veri.  Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2022 tentang Larangan Sementara Ekspor Crude Palm Oil, Refined, Bleached and Deodorized Palm Oil, Refined, Bleached and Deodorized Palm Olein, dan Used Cooking Oil, minyak goreng telah ditetapkan sebagai barang yang dilarang untuk diekspor terhitung sejak 28 April 2022. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan tersebut diancam dengan sanksi sebagaimana diatur Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 51 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.  Direktur Tertib Niaga Kemendag Sihard Hardjopan Pohan menyatakan kontainer berisi minyak goreng yang diduga akan diekspor secara ilegal tersebut telah diamankan petugas.  "Pelaku usaha yang melanggar ekspor minyak goreng bisa dikenakan sanksi pidana paling lama lima tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5 miliar," imbuh Direktur Tertib Niaga Sihard Hadjopan Pohan.

Sinergi Kemendag dan Bea Cukai Gagalkan Ekspor Migor ke Timor Leste

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/Kelapa-Sawit-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Pekerja menyusun tandan buah segar (TBS) kelapa sawit hasil panen untuk dibawa ke pabrik kelapa sawit (PKS)" width="100%">
<figcaption>Pekerja menyusun tandan buah segar (TBS) kelapa sawit hasil panen untuk dibawa ke pabrik kelapa sawit (PKS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyatakan melarang ekspor minyak goreng atau bahan bakunya untuk sementara itu. Hal itu untuk memenuhi kebutuhan minyak goreng dalam negeri.  Ketua Departemen Perdagangan DPP Gempar Indonesia, Julio Ekspor mengaku mendukung penuh kebijakan presiden. Langkah ini dianggap bisa menurunkan harga minyak goreng.  "Langkah yang diambil presiden tepat, terbukti harga minyak goreng langsung turun," kata Julio kepada wartawan, Jumat (29/4).  Pria yang juga menjabat sebagai Founder Bisa Ekspor ini menilai, langkah presiden termasuk tindakan ekstrem. Hal itu terbukti dari telah ditetapkannya beberapa pihak sebagai tersangka dalam kasus ekspor minyak goreng.  Gempar Indonesia menyakini jika Presiden beranggapan masih ada mafia minyak goreng yang berkeliaran. Oleh karena itu, aparat hukum harus mengusut tuntas kasus ini.  "Kami mendesak Kejaksaan Agung untuk menangkap aktor-aktor lainnya. Kami tidak percaya kalau hanya 3 entitas tersebut bisa menggerakkan permainan minyak goreng dalam 4-5 bulan terakhir," kata Julio.  "Kami yakin presiden akan segera membuka lagi keran ekspor setelah adanya komitmen dari pelaku usaha untuk tidak mengakali aturan dan setelah Kejaksaan Agung menangkap oknum korporasi atau mafia lainnya," tutupnya.  Sebelumnya, Menteri Perdagangan menerbitkan aturan Nomor 22 Tahun 2022 tentang Larangan Sementara Ekspor Crude Palm Oil, Refined, Bleached And Deodorized Palm Oil, Refined, Bleached And Deodorized Palm Olein, Dan Used Cooking Oil, sebagai panduan larangan ekspor sementara waktu. Bagi pengusaha yang melanggar akan dikenakan sanksi.  Permendag ini mulai berlaku pada 28 April 2022 dan berlaku hingga kebutuhan dalam negeri telah terpenuhi serta harga minyak goreng curah mencapai Rp 14.000/liter.  “Menindaklanjuti arahan Presiden, kami kembali menegaskan bahwa prioritas utama pemerintah saat ini adalah memastikan ketersediaan minyak goreng dengan harga terjangkau untuk seluruh masyarakat indonesia. Keputusan ini diambil dengan sangat seksama, memperhatikan perkembangan hari demi hari situasi ketersediaan minyak goreng curah untuk masyarakat. Tentu akan ada dampak dari kebijakan ini, namun sekali lagi saya tegaskan bahwa kepentingan rakyat adalah yang paling utama,”kata Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi.  Larangan sementara, lanjut Mendag, berlaku untuk seluruh daerah pabean Indonesia, dan dari kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (KPBPB), yaitu Batam, Bintan, Karimun, dan Sabang.  “Namun, bagi para eksportir yang telah mendapatkan nomor pendaftaran pemberitahuan pabean ekspor paling lambat 27 April 2022, tetap dapat melaksanakan ekspor,” imbuh Mendag Lutfi.

Dukung Presiden Soal Larang Ekspor, Gempar Minta Mafia Migor Diusut

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/JKT-1-RE-EKSPOR-LIMBAH-FED-4.jpg" alt="Dirjen Bea Cukai Heru Pambudi bersama pejabat terkait menunjukkan Sampah Impor limbah yang tiba dari Australia di Terminal Koja, Jakarta Utara, Rabu (18/9/19). Pemerintah Indonesia Re-expor limbah 7 kontainer dari 300 Kontainer. FOTO : FEDRIK TARIGAN/ JAW" width="100%">
<figcaption>Dirjen Bea Cukai Heru Pambudi bersama pejabat terkait menunjukkan Sampah Impor limbah yang tiba dari Australia di Terminal Koja, Jakarta Utara, Rabu (18/9/19). Pemerintah Indonesia Re-expor limbah 7 kontainer dari 300 Kontainer. FOTO : FEDRIK TARIGAN/ JAW</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Isu perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) menjadi perhatian utama pemerintah. Hal ini didorong untuk dilakukan seiring pesatnya perdagangan bebas dan semakin banyaknya perjanjian dagang yang diikuti Indonesia.  Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) pun telah mengeluarkan beberapa kebijakan perlindungan HKI sebagai wujud komitmen pengendalian impor dan ekspor barang-barang hasil pelanggaran HKI. Salah satunya melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 40/2018.  Berdasarkan aturan ini, Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai Hatta Wardhana menyampaikan bahwa pihaknya kini memiliki wewenang untuk melakukan penegahan (penundaan pengiriman) atas barang-barang yang diduga melanggar HKI atas merek dan hak cipta apabila barang-barang tersebut dicatat dalam sistem rekordasi Bea Cukai.  "Dengan aturan tersebut, diharapkan pengawasan Bea Cukai terhadap HKI akan semakin efektif, hingga dapat mengeluarkan Indonesia dari Priority Watch List (PWL) atau daftar negara-negara yang menurut United States Trade Representative (USTR) dianggap belum serius dalam melindungi dan melakukan penegahan barang barang yang diduga melanggar HKI," kata dia dalam keterangannya, Kamis (28/4).  Ia menjelaskan, dalam kurun waktu 2019-2021, pihaknya telah tiga kali melakukan penegahan barang impor yang terbukti melanggar HKI. Salah satunya adalah untuk produk pulpen.  "Dua pelanggaran atas komoditas ballpoint merek ‘Standarpen’ berhasil kami tegah di Pelabuhan Tanjung Perak pada tahun 2019 dan 2021. Lalu satu pelanggaran atas produk pisau cukur merek ‘Gillette’ ditegah di Pelabuhan Tanjung Emas pada tahun 2020," ujar Hatta.  Bea Cukai juga turut berperan serta dalam Satuan Tugas Operasi Program Perlindungan dan Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan.  Tugas tersebut dilakukan bersama Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) sebagai leading sector, Polri, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.  "Melalui sinergi tersebut, Bea Cukai terus berupaya memberantas ancaman kejahatan lintas negara, yang salah satu objeknya adalah HKI, agar dapat menciptakan iklim investasi Indonesia yang semakin kondusif sehingga dapat mendorong pertumbuhan perekonomian nasional," tutup dia.

Awas, Sembarangan Ekspor Barang Langgar HKI Bisa Dicegah Bea Cukai Loh

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/Ketua-Umum-Partai-Golkar-Airlangga-Hartarto-Dery-Ridwansah-1-1.jpg" alt="Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto. Foto: Dery Ridwasah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto. Foto: Dery Ridwasah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah memberikan penjelasan terkait kebijakan larangan ekspor perihal bahan baku minyak goreng. Namun, Pemerintah juga meralat soal larangan ekspor yang sebelumnya disampaikan.  Sebelumnya Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa larangkan akan dikenakan kepada crude palm oil (CPO). Kemudian selang beberapa hari, yakni pada Selasa (26/4) malam, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa yang dilarang bukan CPO, melainkan refined, bleached, deodorized (RBD) palm olein.  Dalam penjelasan itu dikatakan bahwa CPO dan RPO (red palm oil) masih tetap dapat diekspor. Kemudian, hari ini, Rabu (27/4), penjelasan terkait hal tersebut kembali dilontarkan oleh Airlangga. Dia mengatakan bahwa kebijakan larangan ekspor dikenakan kepada CPO dan turunannya seperti RBD palm oil, RBD palm olein, dan used cooking oil.  "Sesuai dengan keputusan Bapak Presiden mengenai hal tersebut dengan memperhatikan pandangan dan tanggapan dari masyarakat kebijakan pelarangan ini didetailkan, yaitu berlaku untuk semua produk, baik CPO, RPO, RBD palm olein, (RBD) palm oil dan use cooking oil," jelas Airlangga dalam telekonferensi pers, Rabu (27/4) malam.  Pada waktu yang hampir bersamaan, Presiden Joko Widodo juga memberikan penjelasan. Namun ada yang berbeda, keterangan yang diberikan adalah larangan ekspor untuk bahan baku minyak goreng sekaligus minyak goreng.  “Saya mengikuti dengan saksama dinamika di masyarakat mengenai keputusan pelarangan ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng. Saya ingin menegaskan bagi pemerintah, kebutuhan pokok masyarakat adalah yang utama. Ini prioritas paling tinggi dalam pertimbangan Pemerintah setiap membuat keputusan,” kata Jokowi melalui kanal Youtube Sekretariat Presiden.  Lantas, seperti apa kebijakan yang sebenarnya akan diterapkan? Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 22 Tahun 2022 yang beredar, dijelaskan dalam Pasal 2 bahwa Permendag ini mengatur larangan sementara ekspor CPO, RBD Palm Oil, RBD Palm Olein, dan Used Cooking Oil (UCO).  Dalam Pasal 3 ayat (1) dikatakan, eksportir dilarang sementara melakukan ekspor CPO, RBD Palm Oil, RBD Palm Olein, dan UCO. Larangan sementara ekspor ini juga berlaku atas pengeluaran dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) untuk tujuan ke luar daerah pabean (wilayah Indonesia).  Apabila melakukan pelanggaran, maka pihak eksportir akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kebijakan ini pun dievaluasi secara periodik setiap bulan atau sewaktu-waktu dalam hal diperlukan.

Pemerintah Ralat Larangan Ekspor, Kini CPO dan Turunannya juga Disetop

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#larangan ekspor

Berita Terkini