<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/hoax-niqab.jpg" alt="hoax niqab" width="100%">
<figcaption>hoax niqab</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Polemik wacana pelarangan cadar di instansi pemerintahan masih saja diikuti kabar hoax. Kali ini, produsen kabar palsu menyindir wacana itu dengan model perbandingan. Mereka menyebut pemerintah Denmark telah melegalkan pemakaian nikab (penutup kepala dan wajah untuk kaum perempuan) di ruang publik. Berkebalikan dengan Indonesia yang merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia.  Kabar itu dilengkapi dengan video seorang polwan sedang memeluk perempuan yang menggunakan nikab. Di atasnya diberi keterangan tentang perbincangan antara polwan dan perempuan tersebut.  ’’Seorang polisi Denmark menyampaikan kpd seorang wanita yg bercadar, bhw parlemen telah memutuskan utk menyutujui penggunaan cadar/niqab bagi warga muslimah di negara Denmark,’’ tulis pemilik akun Twitter @Neng Anyar15 (bit.ly/DipelukPolisi) pada 9 November lalu.  Informasi itu tentu saja janggal. Sebab, Denmark termasuk negara yang melarang penggunaan cadar ataupun nikab di tempat umum. Mengutip berita jawapos.com, pada 1 Agustus 2018, parlemen Denmark telah mengesahkan peraturan larangan penggunaan cadar di tempat umum.  Denmark juga menjadi negara yang memberlakukan denda bagi pelanggar aturan tersebut. Nominalnya USD 156 atau sekitar Rp 2,2 juta. Anda dapat membaca berita <a href="https://www.jawapos.com/internasional/02/08/2018/cadar-dilarang-dipakai-di-denmark/">berikut</a>.  Dari hasil penelusuran menggunakan situs padanan gambar, foto seorang polwan memeluk perempuan yang menggunakan nikab pernah diunggah portal berita reuters.com pada 26 September 2018. Foto hasil jepretan Andrew Kelly itu melengkapi berita tentang demo menolak larangan penggunaan cadar di Denmark.  Dalam keterangan foto disebutkan, demo dilakukan pada 1 Agustus 2018. Seorang demonstran yang memakai nikab tampak menangis. Seorang polwan lantas memeluk perempuan 37 tahun tersebut agar tenang. Namun, pihak kepolisian Denmark justru menginvestigasi petugas yang memeluk perempuan bernikab itu. Anda bisa membacanya di <a href="https://www.reuters.com/article/us-denmark-religion-veil/danish-police-investigate-officer-who-hugged-niqab-wearing-protester-idUSKCN1M61CW">sini</a>.  Mengutip portal berita Denmark bt.dk, pengacara sang polwan, Torben Koch, menjelaskan bahwa kliennya hanya berusaha menghibur demonstran yang menangis. Sebenarnya ada dua perempuan bernikab saat itu. Satu di antaranya sakit. Lalu, petugas memberi perempuan itu air mineral.  Perempuan tersebut lantas menangis lega setelah mengetahui bahwa petugas tidak melucuti nikab dan tidak memberlakukan denda. ’’Itu situasi yang sangat sulit. Wanita itu menangis ketakutan jika harus melepas nikabnya. Tapi, petugas menghiburnya. Ini pekerjaan polisi yang hebat,’’ kata Torben Koch.  Dukungan juga datang dari Kepala Polisi Kopenhagen Anne Tonnes. Menurut dia, polwan telah menjamin keamanan wanita itu memakai nikab selama demonstrasi. ’’Petugas juga tidak melepas nikab wanita itu saat perjalanan menuju kamar laktasi. Itu juga benar. Tapi, aturan harus tetap ditegakkan,’’ jelas Anne Tonnes. Anda dapat membacanya di <a href="https://www.bt.dk/politik/venstre-politiker-har-klaget-over-niqab-krammende-betjent">sini</a>.  FAKTA  Video yang diunggah akun @NengAnyar15 itu terjadi saat pengamanan aksi protes pemberlakuan larangan menggunakan nikab di Denmark. Perempuan dalam video tersebut menangis lega setelah petugas tidak melucuti nikabnya dan tidak menjatuhkan denda.

Informasi Palsu tentang Penggunaan Nikab di Denmark

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/menag-tegaskan-cadar-bukan-sebuah-ancaman_m_212889.jpeg" alt="Penggunaan cadar merupakan pengamalan keyakinan yang tidak dilarang oleh agama. (Jateng Pos/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Penggunaan cadar merupakan pengamalan keyakinan yang tidak dilarang oleh agama. (Jateng Pos/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Menteri Agama (Wamenag) Zainut Tauhid Sa’adi meminta masyarakat menanggapi wacana pelarangan cadar dan celana cingkrang secara dewasa. Dia menjelaskan, wacana yang dilontarkan Menag Fachrul Razi itu hanya ditujukan untuk aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag). Tujuannya sebagai upaya penertiban dan penegakan disiplin. ’’Di lingkungan Kementerian Agama,’’ katanya kemarin (2/11).  Zainut meminta ujaran tersebut tidak perlu ditanggapi secara emosional, berlebihan, atau dengan kecurigaan. Menurut dia, langkah penertiban dan penegakan disiplin seragam atau busana tersebut wajar. Juga bagian dari pembinaan aparatur pemerintahan masing-masing.  Zainut menyebutkan, pembinaan itu penting supaya aparatur kembali mematuhi ketentuan yang sudah ditetapkan. ’’Tanpa harus mengaitkan dengan hak privasi. Apalagi dihadapkan dengan kebebasan dalam melaksanakan ajaran agama,’’ jelasnya.  Politikus PPP itu mengatakan, penerapan <a href="https://www.jawapos.com/features/humaniora/15/05/2018/menag-tegaskan-cadar-bukan-sebuah-ancaman/">larangan bercadar</a> dan celana cingkrang dalam rangka penegakan disiplin dipastikan tidak melanggar ajaran agama. Juga tidak melanggar hak privasi atau hak asasi seseorang. Zainut menegaskan bahwa wacana tersebut masih dalam koridor ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  Menurut dia, ketentuan penggunaan seragam dan tata cara berpakaian untuk ASN, polisi, dan tentara sudah ada. Aturan tersebut juga mengindahkan nilai-nilai etika, estetika, dan tidak bertentangan dengan ajaran agama. ’’Sehingga ketentuan tersebut harus ditaati dan diindahkan oleh semuanya,’’ ucapnya.  Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Prasetyo Sunaryo memberikan komentar soal polemik larangan cadar dan celana cingkrang di kalangan pegawai pemerintah. Dia meminta semua pihak bisa saling merukunkan. ’’Jadi, kalau di masjid kita disuruh bicara baik dan menyejukkan, begitu juga yang di luar masjid,’’ katanya.  Prasetyo meminta semua elemen bicara yang baik dan menyejukkan. Dia mengungkapkan, selama ini para anggota LDII tidak menggunakan <a href="https://www.jawapos.com/internasional/05/08/2018/negara-negara-yang-larang-penggunaan-cadar/">cadar</a>. Untuk celana cingkrang atau di atas mata kaki, para anggota LDII memang menerapkannya.  Prasetyo mengaku kurang sepakat jika orang yang menggunakan celana cingkrang langsung dicap radikal. Dia kembali meminta semua pihak untuk mengeluarkan pernyataan atau gagasan yang menyejukkan. ’’Makanya, kita harapkan yang di masjid disuruh menyejukkan. Yang di luar masjid juga menyejukkan,’’ tuturnya.  Sementara itu, terkait dengan sebutan radikalisme, Presiden Joko Widodo mengutarakan sebutan baru. Dia menyampaikan, istilah radikalisme bisa diubah menjadi manipulator agama. Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyebut, istilah manipulator agama itu baru ide. ’’Kita pokoknya apa pun namanya lah. Yang penting tindakannya seperti itu,’’ jelasnya.  Pada intinya, perilaku atau perbuatan tidak konstitusional. Kemudian memahami agama secara tidak tepat. Kemudian melakukan penyalahgunaan ajaran agama, politisasi agama, serta menafsirkan agama secara tidak moderat.

Larang Cadar-Celana Cingkrang Hanya di Kemenag

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/aliansi-umat-islam-sumbar-tuntut-rektor-diberhentikan_m_211779.jpeg" alt="Aksi protes larangan bercadar IAIN Bukittinggi dilakukan ratusan muslim yang tergabung dalam Aliansi Umat Islam Sumbar di Kota Bukittinggi, Sumbar, Jumat (11/5)" width="100%">
<figcaption>Aksi protes larangan bercadar IAIN Bukittinggi dilakukan ratusan muslim yang tergabung dalam Aliansi Umat Islam Sumbar di Kota Bukittinggi, Sumbar, Jumat (11/5)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Polemik larangan bercadar yang dikeluarkan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, Sumatera Barat (Sumbar) pada 20 Februari 2018 lalu berlanjut. Jumat (11/5), ratusan muslim dan muslimah dari berbagai organisasi masyarakat (ormas) yang tergabung dalam Aliansi Umat Islam Sumbar menggelar aksi damai di Kota Bukittinggi. Mereka berjalan kaki dari lapangan kantin menuju DPRD Kota Bukittinggi. Aksi tersebut digelar tak lain sebagai bentuk protes terhadap kebijakan kampus IAIN Bukittinggi terkait aturan larangan pemakaian cadar. Sekjen Gerakan Nasional Penyelamat Fatwa Ulama (GNPF-Ulama) Bukittinggi dan Agam, Ridho Abu Muhammad mengatakan, tuntutan yang dilayangkan dalam aksi kali ini, tidak jauh berbeda dengan poin yang disampaikan dalam rapat besar ormas Islam, April lalu. Pertama, lanjut Ustadz Ridho, aksi ini menuntut, agar diskriminasi pelarangan cadar di Kampus IAIN Bukittinggi terhadap seluruh civitas akademika, termasuk dosen dan mahasiswi, segera dicabut oleh pihak Kampus. Kedua, aksi ini sepakat mendesak Rektor IAIN Bukittinggi dan seluruh petinggi yang sepaham dengannya untuk segera lengser alias berhenti dari jabatannya. Lalu, pihak kampus diminta mencabut skorsing mengajar yang diterima Hayati Syafri, dosen Prodi Pendidikan Bahasa Inggris yang semester ini libur mengajar karena tetap kukuh memakai cadar. "Kami tidak akan mundur dari itu. Kami ingin Rektor diganti. Rektor dan Kampus terbukti tidak mendengarkan aspirasi di sekitarnya. Beliau juga terkesan menentang masyarakat. Secara UUD pun, kebijakan yang beliau buat bertentangan," terang Ridho, Jumat (11/5). Apalagi, kata Ridho, Ombudsman RI Perwakilan Sumbar secara jelas menerbitkan hasil pemeriksaan yang menyatakan adanya malaadministrasi yang dilakukan Rektor IAIN Bukittinggi dalam membuat aturan soal cadar. "Kami juga tidak ingin melihat hak-hak civitas akademika di IAIN Bukittinggi dikebiri pimpinan Kampus sendiri," tegasnya. Rencananya, Senin (14/5) mendatang,&nbsp; perwakilan ormas Islam akan bertemu dengan Itjen Kementerian Agama untuk membahas perkembangan kasus tersebut. Pertemuan ini akan difasilitasi Pemkot Bukittinggi yang sebelumnya memang didesak melakukan mediasi antara ormas Islam dengan IAIN Bukittinggi. "Pak Ramlan Nurmatias (Wali kota Bukittinggi) akan memfasilitasi kami. Beliau minta kami sampaikan langsung permintaan ke Itjen yang akan datang nanti," kata Ridho. Terkait aksi demo tersebut, Kepala Biro Administrasi Umum Akademik dan Kemahasiswaan IAIN Bukittinggi, Syahrul Wirda mengatakan, jika ormas tidak meminta dialog dengan pihak IAIN Bukittinggi. "Mereka menyampaikan aspirasi ke DPRD dan Pemkot Bukittinggi. Dialog kami dengan mereka sudah cukup. Nanti saja kita lihat kelanjutannya," kata Syahrul pada sejumlah wartawan di Bukittinggi. Sebelumnya, kasus pencabutan jam belajar karena dianggap menentang kebijakan Kampus yang melarang dosen dan mahasiswanya bercadar ini berawal dari laporan seorang dosen perempuan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, Sumbar, Hayati Syafri pada Ombudsman RI Perwakilan Sumbar, Rabu (14/3) lalu. Hayati dilarang bercadar bersama sejumlah mahasiswi melalui surat edaran IAIN Bukittinggi. Bahkan, atas gegara keputusannya bercadar, Hayati tidak diizinkan pihak kampus untuk mengajar selama semester genap tahun ajaran 2017/2018. Ribut-ribut larangan cadar ini sempat membuncah Ranah Minang. Bahkan, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumbar cukup getol menentang kebijakan yang dianggap keliru tersebut. Menghindari konflik lebih lama dari desakan sejumlah Ormas Islam, pihak kampus IAIN Bukitinggi yang tetap kukuh menerapkan aturan tersebut mengganti kata cadar menjadi penutup wajah. Hanya saja, keputusan pihak IAIN Bukittinggi merubah diksi atas desakan tersebut dianggap tidak mempengaruhi aturan yang telah ditetapkan. Bahkan, ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumbar, Buya Gusrizal Gazahar menulis sebuah kritikan sindiran di akun Facebook pribadinya dengan judul Bermain Kata Tak Merubah Makna.

Aliansi Umat Islam Sumbar Tuntut Rektor Diberhentikan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/iain-bukittinggi-diminta-cabut-sanksi-doktor-hayati_m_208661.jpeg" alt="Plt Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumbar Adel Wahidi (kiri) menyerahkan LHAP kepada Kepala Biro Administrasi Umum Akademik dan Kemahasiswaan IAIN Bukittinggi, Syahrul Wirda (kanan) di kantor Ombudsman RI Sumbar, Senin (30/4)." width="100%">
<figcaption>Plt Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumbar Adel Wahidi (kiri) menyerahkan LHAP kepada Kepala Biro Administrasi Umum Akademik dan Kemahasiswaan IAIN Bukittinggi, Syahrul Wirda (kanan) di kantor Ombudsman RI Sumbar, Senin (30/4).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, Sumatera Barat (Sumbar), resmi menerapkan larangan bercadar sejak 20 Februari 2018. Dalam pelaksanaannya, kata bercadar diganti dengan penutup wajah. Kebijakan tersebut sempat menimbulkan polemik. Sekarang, polemik pelarangan bercadar sudah mereda. Namun demikian, Ombudsman RI Perwakilan Sumbar tetap menindaklanjuti laporan dari Doktor Hayati Syafri. Dosen perempuan itu tidak diberikan jam mengajar gara-gara mengenakan cadar. Senin (30/4) ini, Ombudsman RI Perwakilan Sumbar kembali memanggil pihak IAIN Bukittinggi. Hal ini terkait dengan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) yang dilakukan Ombudsman dalam menyelidiki pengaduan tersebut. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Ombudsman Perwakilan Sumbar Adel Wahidi mengatakan, pihaknya menemukan indikasi dugaan maladministrasi dalam pemberian sanksi kode etik dan disiplin kepada Hayati. "Ada beberapa poin dari kebijakan Rektor IAIN Bukittinggi yang diduga menyalahi aturan pemberian sanksi kode etik terhadap dosen Hayati," sebut Adel di kantor Ombudsman Perwakilan Sumbar, Kota Padang, Senin (30/4). Seharusnya, rektor menjatuhkan sanksi berdasarkan rekomendasi Dewan Kehormatan Dosen (DKD). Namun DKD sendiri baru dibentuk pihak kampus pada 28 Desember 2017. Sementara dosen Hayati mendapat sanksi pertama pada 4 Desember 2017. "Harusnya, DKD kode etik dosen dibentuk terlebih dahulu dan wewenang sanksi dijatuhkan berdasarkan keputusan DKD. Sayangnya, DKD justru dibentuk setelah pihak kampus mengeluarkan sanksi pertama," jelas Adel. IAIN Bukittinggi juga belum mengatur tentang kode etik berpakaian formal sebelum sanksi dijatuhkan. "Atas dugaan maladministrasi itu, kami meminta Rektor IAIN Bukittinggi mencabut dan membatalkan kembali sanksi yang telah diberikan pada dosen Hayati Syafri. Serta memulihkan hak fungsional dosen bersangkutan termasuk memberikan jam mengajar," kata Adel Wahidi. Ombudsman RI perwakilan Sumbar memberikan tenggat waktu selama 60 hari kepada pihak IAIN Bukittinggi untuk menindaklanjuti LHAP. "Jika LHAP sudah dilaksanakan pihak kampus, kasus ini tidak berlanjut sampai ke pihak kementerian," tegas Adel. Sementara itu, Kepala Biro Administrasi Umum Akademik dan Kemahasiswaan IAIN Bukittinggi Syahrul Wirda mengatakan, akan membicarakan hasil LHAP Ombudsman dengan rektor. Syahrul juga menyebutkan bahwa Hayati sampai hari ini tetap memerima haknya sebagai fungsional dari IAIN Bukittinggi. "Kami belum bisa memastikan sanksi itu akan dicabut atau tidak. Yang jelas dalam waktu dekat, kami bicarakan dengan Rektor," tutur Syahrul Wirda. Seperti diketahui, Hayati bersama sejumlah mahasiswi dilarang menggunakan cadar melalui surat edaran IAIN Bukittinggi. Bahkan, Hayati tidak diizinkan pihak kampus untuk mengajar selama semester genap tahun ajaran 2017/2018.

IAIN Bukittinggi Diminta Cabut Sanksi Doktor Hayati

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ketua-mui-sumbar-mundur-dari-dosen-iain-bukittingi_m_197405.jpeg" alt="Ketua MUI Sumbar Buya Gusrizal Gazahar." width="100%">
<figcaption>Ketua MUI Sumbar Buya Gusrizal Gazahar.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumbar Buya Gusrizal Gazahar tercatat sebagai dosen tetap di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi. Dia sudah berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Namun pada Senin (19/3) kemarin, Buya sudah melayangkan surat pengunduran diri kepada pihak kampus. Banyak faktor yang melatarbelakanginya. Salah satunya kebijakan rektorat IAIN Bukittingi yang melarang penggunaan cadar bagi dosen perempuan dan mahasiswi. Buya mengaku telah berupaya memberikan masukan soal kebijakan yang diterapkan pihak kampus. Namun, pendekatan yang dilakukannya tidak membuahkan hasil. Terbukti, Rektor IAIN Ridha Ahida tetap menjalankan kebijakan yang mengatur tata cara berbusana dosen perempuan dan mahasiswi. Khususnya tentang cadar meski banyak pihak yang menyuarakan pencabutan keputusan tersebut. "Saya heran, sesuatu yang halal dalam syariat Islam justru dilarang tanpa alasan logis. Bagaimana saya mempertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah? Saya memikul amanah sebagai Ketua MUI di Sumbar. Sudah saya kritisi dari dalam dan luar. Tapi respons mereka demikian," jelas Buya yang merupakan dosen ushul fiqih, Selasa (20/3). Dalam surat pengunduran diri, Buya Gusrizal juga menjelaskan bahwa keberadaannya sebagai civitas akademika IAIN Bukittinggi membuatnya terhambat dalam menjalankan tugas-tugas keumatan. "Apalagi dengan kasus pelarangan cadar. Saya mencermati reaksi dari beberapa pihak di kampus yang tidak memahami tugas-tugas saya di luar kampus. Karena itu, saya mohon maaf kalau prinsip dan sikap saya membuat ketidaknyamanan para pimpinan di IAIN Bukittinggi," tulis Gusrizal dalam suratnya. Melalui surat pengunduran dirinya, Buya Gusrizal berharap pihak kampus IAIN Bukittinggi dapat lebih bijak menyelesaikan polemik kebijakan bercadar. Jika surat pengunduran dirinya disetujui, Buya Gusrizal tidak lagi aktif sebagai dosen di IAIN Bukittinggi terhitung per April 2018. "Dalam pertimbangan awal pelarangan adalah radikalisme bisa menyusup melalui cadar. Itu yang sulit sekali saya terima," tukas Buya Gusrizal.

Ketua MUI Sumbar Mundur Dari Dosen IAIN Bukittingi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pemprov-sumbar-tak-mau-campuri-larangan-bercadar-di-iain-bukitinggi_m_196480.jpeg" alt="Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit" width="100%">
<figcaption>Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah Provinsi Sumbar tidak mau mencampuri polemik larangan mengenakan cadar bagi dosen dan mahasiswa di IAIN Bukittinggi. Pemprov menyerahkan sepenuhnya kebijakan terkait penggunaan cadar di lingkungan akademik pada pimpinan perguruan tinggi Islam itu. Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit mengatakan, untuk membahas pemakaian cadar harus melibatkan ahlinya, yaitu para alim ulama. "Kami dari pemerintah tidak berani berkomentar banyak, karena ini urusan para alim ulama. Bukan ranah kami untuk memberikan pendapat," kata Nasrul pada sejumlah wartawan, Jumat (16/3). Kendati begitu, Nasrul meminta pada seluruh pihak, khususnya kaum hawa yang mengenakan cadar, agar betul-betul mempelajari Alquran dan Sunnah dilandasi logika berpikir yang baik. Menurutnya, Islam yang baik adalah Islam yang menjadi rahmat bagi semesta alam, termasuk bagi manusia yang menghuninya. Kebijakan yang diambil pun, lanjutnya, harus memberikan manfaat bagi seluruh pihak. "Saya serahkan pihak kampus masing-masing untuk mengambil keputusan. Yang penting, dalam menjalankan kebijakan jangan timbulkan fanatisme berlebihan," katanya. Polemik ini bermula dari keputusan pihak kampus Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, Sumbar yang menerbitkan imbauan bagi dosen dan mahasiswinya untuk tidak mengenakan cadar di lingkungan kampus. Bahkan, salah seorang dosen perempuan, Hayati Syafri sampai tidak diberi jam mengajar selama satu semester akibat tidak mau mengindahkan perintah kampus. Informasinya, surat imbauan larangan bercadar itu tertuang dalam Surat Edaran tertanggal 20 Februari 2018 yang ditandatangani Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Bukittinggi, Dr Nunu Burhanuddin. Dalam surat itu, pihak kampus meminta mahasiswa, mahasiswi dan termasuk dosen untuk mengenakan pakaian sesuai kode etik yang dijalankan IAIN Bukittinggi. Atas tindakan itu, suami dosen Hayati Syarfi yang dijatuhi sanksi tidak diberikan jam mengajar selama satu semester melaporkan kejadian itu pada Ombudsman RI Perwakilan Sumbar pada Rabu (14/3). Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumbar yang beranggapan, sikap pelarangan bercadar di kampus islami adalah keputusan keliru.

Pemprov Sumbar Tak Mau Campuri Larangan Bercadar di IAIN Bukitinggi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/larangan-bercadar-jangan-sampai-menular-ke-kampus-lain_m_194761.jpeg" alt="Perempuan muslim mengenakan cadar dalam busananya sehari-hari." width="100%">
<figcaption>Perempuan muslim mengenakan cadar dalam busananya sehari-hari.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kebijakan larangan mahasiswi bercadar di lingkungan kampus yang diputuskan pihak UIN Sunan Kalijaga, Jogjakarta mendapat penolakan keras dari Ketua Komite III DPD RI, Fahira Idris. Apalagi kebijakan itu disertai dengan sanksi drop out (DO) dari kampus tersebut. Menurut Fahira, jika larangan itu dibiarkan dan sampai terealisasi, maka dikhawatirkan akan meluas ke kampus-kampus dan instansi lainnya. "Jika sampai terjadi, saya khawatir melahirkan kegaduhan baru yang menguras energi kita. Di tahun politik ini kita hindarilah potensi-potensi kegaduhan. Saya berharap Rektorat UIN SuKa meninjau kembali kebijakan,&rdquo; ujar Fahira, di Senayan, Jakarta (9/3). Lebih jauh dia menuturkan, Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia harus jadi yang terdepan melepas stigma yang mengikat ajaran dan simbol Islam. Seperti, <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/03/08/194478/ini-penilaian-uin-sunan-kaligaja-terkait-penggunaan-cadar" target="_blank">paham radikalisme</a>, ekstremisme, bahkan terorisme yang ditiupkan negara-negara Barat. Dia berpendapat, jika mengaitkan pengenaan cadar dengan aliran radikal dan anti-Pancasila, hal itu sangat tidak relevan dan menjadi pembenaran dari stigma yang dibentuk beberapa negara barat terhadap simbol-simbol Islam selama ini, bahwa Islam itu radikal dan patut diwaspadai. Senator asal Dapil DKI Jakarta itu menegaskan, pemilik paham radikal dan anti-pancasila tidak ditentukan dengan cara berpakaiannya. Apalagi diasosiasikan dengan orang yang berbusana muslim dan becadar. &ldquo;Argumen pelarangan cadar ini lemah. Tanpa pelarangan cadar, saya yakin kampus-kampus Islam mampu menjadi pusat penyebaraan ajaran Islam yang rahmatan lil alamien,&rdquo; jelas anak Fahmi Idris itu. Fahira Idris menegaskan dirinya siap mengadvokasi jika ada mahasiswi bercadar di UIN SuKa yang di-DO dari kampusnya akibat kebijakan itu. Sebelumnya, Wakil Dekan III Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Jogjakarya, Abdul Rozaki mengatakan, larangan penggunaan cadar itu merujuk pemikiran Murtadha Mutahhari (1990:34). Di sana disebutkan, perempuan bercadar itu memiliki asal usul dalam tradisi kepercayaan Persia Kuno, agama Zardasyt, yang menganggap perempuan sebagai mahluk yang tidak suci. "Karena itu diharuskan menutup mulut dan hidungnya dengan sesuatu agar napas mereka tidak mengotori api suci yang mereka sesembahan," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com pada Kamis (8/3) pagi. Budaya cadar kemudian berkembang di dalam masyarakat arab lainnya. Jejak sejarah sexisme, yakni diskriminasi atas dasar jenis kelamin dalam menghadap sesuatu yang bersifat adikodrati kemudian berkembang pula dalam relasi budaya lainnya. "Khususnya membuat mapan adanya kontrol atas tubuh perempuan melalui tafsir keagamaan patriarkis," tuturnya. Menurut dia, efeknya luar biasa hingga kini, perempuan mengalami defisit eksistensial, karena tidak memiliki kuasa atas dirinya sendiri. Eksisistensinya harus disadarkan pada 'pungggung' suaminya atau atas nama keluarga besarnya. "Di kalangan perempuan Arab atau perempuan yang mengikuti tafsir keagamaan patriarki, perempuan tidak memiliki kebebasan keluar rumah tanpa muhrim atau suaminya. Nilai semacam ini ketika menjadi bagian dari ideologi negara, benar-benar menjadikan perempuan sebagai warga negara kelas dua," ucapnya.

Larangan Bercadar Jangan Sampai Menular ke Kampus Lain

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ramai-larangan-cadar-nih-komentar-rektor-uin-ar-raniry-aceh_m_194503.jpeg" alt="Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Farid Wajdi." width="100%">
<figcaption>Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Farid Wajdi.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kebijakan larangan menggunakan cadar di lingkungan kampus Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (UIN Suka) Yogyakarta terus menuai pro kontra. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Farid Wajdi Ibrahim ikut mengomentari penerapan aturan yang sudah diberlakuan kepada mahasiswa itu. Farid mengatakan, kampus yang dipimpinya tidak memprsoalkannya. Apalagi, UIN Ar-Raniry sudah memiliki kode etik untuk mahasiswa, salah satunya mengatur cara berpakaian. "Kode etik mahasiswa itu secara tertulis menggunakan pakaian yang sopan. Sehingga yang ketat atau mungkin tipis atau menyerupai pakaian laki-laki bagi perempuan, itu melanggar kode etik," kata Farid di ruang kerjanya, Banda Aceh, Kamis (8/3). Farid mengatakan, jika mahasiswa terbukti melanggar kode etik yang dimaksud akan ditegur terlebih dahulu. Oleh sebab itu, mahasiswi diminta untuk menaati dan mengindahkan kode etik berakain. "Jadi pakaiannya harus sopanlah. Kita paham itu dan standarlah. Jadi ini standar yang kita berlakukan," tambahnya. Menurutnya, kebijakan yang dikeluarkan UIN Yogyakarta tentu memiliki pertimbangan dan dasar yang sudah dikaji terlebih dahulu. Hingga akhrinya mengeluarkan aturan itu. Ia menilai, penggunaan cadar oleh sebagai mahasiswa ada yang berlebihan. "Akhir-akhir ini ada larangan memakai cadar. Berarti kita pahami, ada mahasiswa yang memakai cadar yang sudah membudayakan pakaian cadar atau berhijab secara berlebihan," ujarnya. Dia menambahkan, awalnya di UIN Ar-Raniry hanya mahasiswi Malaysia yang memakai cadar dan kemudian diikuti mahasiswi lokal. Mahasiswa asal negeri Jiran itu ada sekitar 200 orang dan setengah dari mereka memakai cadar. "Jadi bagi kita, karena sudah seperti itu tidak menjadi masalah. Kita juga tidak menganggap ini sudah ditulari. Mungkin pemahaman dari mahasiswi-mahasiswi kita tentang ajaran (agama Islam) sudah meningkat (baik)," ungkapnya. Ia menilai, mahasiswi yang menggunakan cadar merupakan bagian dari kesadaran diri masing-masing. Mahasiswa yang mulai memakai itu bukan ditulari cara berpakaian mahasiswi asal Malaysia, tapi kesadaran. "Karena memakai cadar itu agak berat rasanya dan diapakainya itu sebagai sebuah kesadaran mahasiwi. Jadi kami tidak memberikan perhatian khusus pada mereka," tambahnya. Lebih jauh ia menjelaskan, pihaknya akan memberikan perhatian jika mereka yang mamakai cadar sudah menimbulkan masalah atau persolan di lingkungan kampus. Termasuk bagaimana mereka dalam bersikap sesama mahasiswi. "Selama tidak memunculkan masalah. Apa itu masalah, kalau mereka memaksa pihak atau orang lain. Selama tidak ada masalah, kami tidak memberi perhatian. Silakan bagi yang punya kesadaran memakai cadar. Yang tidak memakainya juga tidak apa-apaa," tandasnya.

Ramai Larangan Cadar, Nih Komentar Rektor UIN Ar-Raniry Aceh

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ini-penilaian-uin-sunan-kaligaja-terkait-penggunaan-cadar_m_194478.jpeg" alt="Kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta" width="100%">
<figcaption>Kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta</figcaption>
</figure>JawaPos.com - UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang melakukan pengaturan terhadap mahasiswinya bercadar menimbulkan polemik di kota pelajar ini. Meski beberapa alasan sudah dibeberkannya beberapa waktu lalu. Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Abdul Rozaki mengatakan, merujuk pemikiran Murtadha Mutahhari (1990:34), perempuan bercadar itu memiliki asal usul dalam tradisi kepercayaan Persia Kuno. Sebagaimana tradisi agama Zardasyt, yang menganggap perempuan sebagai mahluk yang tidak suci. "Karena itu diharuskan menutup mulut dan hidungnya dengan sesuatu agar nafas mereka tidak mengotori api suci yang mereka sesembahan," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com pada Kamis (8/3) pagi. Budaya cadar kemudian berkembang di dalam masyarakat arab lainnya. Jejak sejarah sexisme, yakni diskriminasi atas dasar jenis kelamin dalam menghadap sesuatu yang bersifat adikodrati kemudian berkembang pula dalam relasi budaya lainnya. "Khususnya membuat mapan adanya kontrol atas tubuh perempuan melalui tafsir keagamaan patriarkis," tuturnya. Efeknya, menurutnya luar biasa hingga kini, perempuan mengalami defisit eksistensial, karena tidak memiliki kuasa atas dirinya sendiri. Eksisistensinya harus disadarkan pada 'pungggung' suaminya atau atas nama keluarga besarnya. "Di kalangan perempuan Arab, atau perempuan yang mengikuti tafsir keagamaan patriarki, perempuan tidak memiliki kebebasan keluar rumah tanpa muhrim atau suaminya. Nilai semacam ini ketika menjadi bagian dari ideologi negara, benar-benar menjadikan perempuan sebagai warga negara kelas dua," ucapnya. Beruntung budaya perempuan di Indonesia menganut konsep bilateral khinsip, perempuan memiliki hak menyandang nama atas dirinya sendiri tanpa harus bersandar atas nama suami atau keluarga. Hal ini membuat perempuan Indonesia lebih menikmati budaya egaliter dalam relasinya dengan laki-laki. Perempuan Indonesia lebih memiliki kebebasan dan akses keadilan lainnya di ruang publik sebagai warga negara yang utuh. "Nah disinilah titik soalnya, ketika UIN Sunan Kalijaga melakukan pengaturan terhadap mahasiswinya yang bercadar dianggap sebagai melanggar HAM? Tentu terasa aneh, karena dengan merujuk ulasan itu, justru budaya cadar itu jejak historisnya diskriminasi perempuan, budaya kontrol atas tubuh perempuan yang membelenggu kebebasannya," katanya. Setiap institusi pendidikan, lanjutnya tentu punya nilai, norma yang ingin diperjuangkan sebagai cita-cita. Sementara UIN Sunan Kalijaga ingin mengembangkan nilai emansipasi, kesetaraan relasi perempuan dan laki-laki secara adil, sebagaimana ajaran dalam Islam. "Banyak kajian menginformasikan pada kita, bahwa perempuan bercadar itu memiliki ragam motif, ada karena merasa panggilan syariah, ada yang karena dipaksa rezim politik keagamaan, ada pula yang karena mengikuti tren budaya populer yang tengah berkembang di masyarakat. Namun, kesemua itu tetap saja mencerminkan atau mempromosikan nilai-nilai konservatisme," pungkasnya.(dho/JPC)

Ini Penilaian UIN Sunan Kaligaja Terkait Penggunaan Cadar

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#larangan cadar

Berita Terkini