<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/Buka-Puasa-Bersama-Masjid-Istiqlal-Salman-Toyibi-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Meski menimbulkan kegaduhan, belum ada tanda-tanda Presiden Joko Widodo akan mencabut surat edaran larangan buka bersama (bukber) bagi para pejabat dan ASN. Karena hanya surat edaran, aturan tersebut tidak rumit jika hendak dicabut.  Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menegaskan, larangan bukber untuk para pejabat dan ASN itu bukan keputusan presiden atau sejenisnya.  Melainkan surat edaran dari sekretaris kabinet (Seskab). Seskab mengeluarkan surat tersebut atas arahan presiden. "Kalau mau dicabut, ya dicabut. Artinya, saya tidak harus tahu juga kan," ujar Mahfud saat menghadiri Tadarus Kebangsaan yang diadakan Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) di Jakarta kemarin (25/3).  Namun, hingga kemarin, dia belum mendengar rencana pencabutan surat edaran tersebut. Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu menyatakan, kalaupun ada rencana tersebut, pencabutan SE cukup sederhana. Tidak sampai dibahas tingkat menteri. "Main cabut saja," katanya. Kalaupun tetap dilaksanakan, ya tinggal dijalankan terus.  Dia menceritakan, sebelum surat edaran itu keluar, sejumlah pejabat menyusun agenda bukber. Termasuk dengan dirinya. Mahfud bahkan sudah menyiapkan bukber dalam beberapa sesi. Sampai akhirnya, saat ini dia hanya buka bersama dengan istri.  Pada forum itu, Ketua Umum LPOI Said Aqil Siroj juga menyoroti kebijakan larangan bukber tersebut. Mantan ketua umum PBNU itu menjelaskan, kebijakan tersebut memunculkan kesan pemerintah overintervensi terhadap kehidupan keagamaan. Seharusnya hal itu menjadi kewenangan atau domain pemimpin agama beserta ormas-ormas keagamaan.  "Fakta pelarangan buka puasa bersama meski sudah ada penjelasan. Kemudian, rencana pembentukan komisi fatwa dan lain-lain," ungkapnya.  Sementara itu, Fraksi Partai Golkar DPR mendukung keputusan Presiden Jokowi melarang para pejabat dan ASN bukber. Anggota DPR dari Golkar Firman Soebagyo mengapresiasi kebijakan Jokowi.  Pandemi Covid-19 yang menjadi alasan larangan bukber sudah tepat. Firman menuturkan, semua pihak hendaknya mencermati kondisi dan mewaspadai ancaman Covid-19 yang bisa saja terjadi lagi. ”Karena kemungkinan-kemungkinan itu bisa saja terjadi lagi,” ujarnya.

Mahfud MD Sebut Pencabutan Larangan Bukber Cukup Gampang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/Buka-Puasa-Bersama-Masjid-Istiqlal-Salman-Toyibi-3.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Kontroversi terkait peniadaan buka puasa bersama terus diperbincangkan setelah surat dari sekretaris kabinet tertanggal 21 Maret beredar. Pengurus Pusat Muhammadiyah menyebut buka puasa bersama justru bisa menjadi ajang komunikasi pemerintah dan masyarakat.  Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Abdul Mu’ti mengatakan, larangan buka puasa bersama itu jika tidak dipahami dengan benar akan berdampak pada berkurangnya suasana kekeluargaan dan ukhuwah pada bulan Ramadan. Padahal, buka puasa bersama bisa merekatkan dan mencairkan hubungan antara pejabat dan masyarakat. ”Serta bisa menjadi sarana komunikasi antara para pejabat negara dengan masyarakat," paparnya.  Tokoh asal Kudus itu menegaskan bahwa buka puasa bersama tetap bisa dilaksanakan para pejabat. Asalkan tidak menggunakan anggaran negara dan dilaksanakan secara sederhana.  Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Muhammad Nasir Djamil mendesak Presiden Jokowi untuk mencabut larangan pejabat berbuka puasa bersama. Larangan itu menunjukkan bahwa presiden dinilai tidak peka pada tradisi berbuka puasa yang merupakan kearifan lokal umat Islam di Indonesia.  ”Jangan-jangan larangan buka puasa bersama dikhawatirkan oleh rezim akan menjadi konsolidasi umat Islam menjelang pilpres,” terang Nasir.  Dia mengatakan, larangan itu sangat kontras dengan penyelenggaraan pesta perkawinan oleh para pejabat. Bahkan, pesta pernikahan anak Jokowi di Solo juga menghadirkan banyak tamu undangan. ”Jadi, di mana relevansinya pejabat dilarang buka puasa bersama. Saya menduga ini bukan orisinal ide Pak Jokowi. Tapi, ada pihak yang membisikkan kepada beliau,” ujar Nasir yang juga politisi PKS itu.  Ketua DPP PPP Achmad Baidowi mengatakan, larangan bukber tersebut jangan sampai dianggap menghalangi acara-acara berkaitan dengan umat Islam. Karena itulah, PPP berharap kegiatan buka bersama tidak dilarang.  Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas menegaskan, surat yang dikeluarkan istana terkait buka bersama itu bukan larangan, tetapi arahan dari presiden karena melihat kondisi dan situasi terkini. "Kita sebagai anak buah ya pasti akan mengikuti dong arahan presiden," jelasnya.  Yaqut menampik kebijakan itu bakal menimbulkan kesan Presiden Joko Widodo anti-Islam. Menurut dia, Presiden Jokowi justru sangat perhatian atau concern terhadap Islam. ”Presiden juga sangat perhatian dengan umat Islam,” jelasnya.  Pengamat kebijakan publik sekaligus dosen Universitas Indonesia (UI) Lina Miftahul Jannah menyebut surat itu tak masalah karena hanya mengatur pegawai dan aparat pemerintah. Bukan masyarakat umum. ”Polemik disudahi supaya Ramadan bisa lebih khidmat,” katanya.

Muhammadiyah dan DPR Desak Pemerintah Cabut Larangan Bukber Pejabat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/Mendagri-Tito-Karnavian-Hendra-Eka-3.jpg" alt="Mendagri Tito Karnavian saat menghadiri rapat kerja dengan Komisi II DPR di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (8/11/23). Rapat membahas membahas tahapan Pemilu 2024 yang sudah berjalan. FOTO: HENDRA EKA/JAWA POS" width="100%">
<figcaption>Mendagri Tito Karnavian saat menghadiri rapat kerja dengan Komisi II DPR di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (8/11/23). Rapat membahas membahas tahapan Pemilu 2024 yang sudah berjalan. FOTO: HENDRA EKA/JAWA POS</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta para kepala daerah untuk meniadakan buka puasa bersama selama bulan Ramadhan 1444 Hijriah bagi seluruh perangkat daerah dan pegawai di instansi perangkat daerah.  "Diminta kepada gubernur, bupati/wali kota untuk meniadakan kegiatan buka puasa bersama pada bulan suci Ramadhan 1444 Hijriah bagi seluruh perangkat daerah dan pegawai di instansi perangkat daerah," kata Tito, sebagaimana dikutip dari Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Nomor 100.4.4/1768/SJ tentang Penyelenggaraan Buka Puasa Bersama yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Suhajar Diantoro di Jakarta, Jumat.  Selain itu, sebagaimana disampaikan oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung, ketentuan dalam surat itu tidak berlaku bagi masyarakat umum sehingga publik masih diberikan kebebasan untuk melakukan atau menyelenggarakan buka puasa bersama.  Berikutnya, lanjut dia, yang tidak kalah penting saat ini adalah aparatur sipil negara dan pejabat pemerintah sedang mendapatkan sorotan yang sangat tajam dari masyarakat.  Untuk itu, Presiden meminta kepada jajaran pemerintah dan ASN untuk berbuka puasa dengan pola hidup yang sederhana dan tidak melakukan atau mengundang para pejabat di dalam melakukan buka puasa bersama.  Permintaan tersebut disampaikan oleh Tito dalam rangka menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dimuat dalam surat Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Nomor: R-38/Seskab/DKK/03/2023 tanggal 21 Maret 2023 .  Ada tiga poin arahan dari Presiden Jokowi dalam surat tersebut:  1. Penanganan COVID-19 saat ini dalam transisi pandemi menuju endemi, sehingga masih diperlukan kehati-hatian.  2. Sehubungan dengan hal tersebut, pelaksanaan kegiatan Buka Puasa Bersama pada bulan suci Ramadhan 1444H agar ditiadakan.  3. Menteri Dalam Negeri agar menindaklanjuti arahan tersebut di atas kepada para gubernur, bupati, dan wali kota.

Mendagri Minta Kepala Daerah Tiadakan Buka Bersama

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/Menteri-Agama-Yaqut-Cholil-Qoumas-Hendra-Eka-5.jpg" alt="Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menghadiri rapat kerja dengan Komisi VIII DPR di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (19/1/23). Yaqut Cholil Qoumas menyampaikan, Rencana Perjalanan Haji Tahun 2023 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Penyelen" width="100%">
<figcaption>Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menghadiri rapat kerja dengan Komisi VIII DPR di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (19/1/23). Yaqut Cholil Qoumas menyampaikan, Rencana Perjalanan Haji Tahun 2023 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Penyelen</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mengatakan, arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait larangan pejabat negara dan pegawai pemerintah harus dijalankan oleh seluruh aparatur sipil negara (ASN). Yaqut menegaskan, hal itu bersifat arahan dari Presiden.  "Kita sebagai anak buah ya pasti akan mengiktui dong arahan presiden," kata Yaqut di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (24/3).  Yaqut menampik arahan Presiden Jokowi itu akan ditafsirkan sebagai anti Islam karena larangan tersebut. Ia menegaskan, kepala negara sangat konsen terhadap Islam. "Nggak lah. Presiden sangat concern terhadap Islam. Presiden sangat perhatian dengan umat Islam," tegas Yaqut.  Sebelumnya, Presiden Jokowi memberikan arahan kepada para pejabat negara dan pegawai pemerintahan terkait penyelenggaraan buka puasa bersama (bukber) selama Ramadan 1444 Hijriah. Jokowi dalam arahannya, meminta kegiatan buka puasa bersama selama bulan suci Ramadan ditiadakan.  Arahan kepala negara itu tertuang dalam surat Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Nomor 38/Seskab/DKK/03/2023 perihal arahan terkait penyelenggaraan buka puasa bersama. Surat tertanggal 21 Maret itu ditandatangani oleh Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung.  Arahan Presiden Jokowi ini ditujukan kepada para menteri Kabinet Indonesia Maju, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri dan kepala badan/lembaga. Adapun tembusan surat tersebut ditujukan kepada Presiden Jokowi dan Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin.  Adapun arahan Presiden Jokowi terkait pelarangan kegiatan buka puasa bersama bagi pejabat negara dan pegawai pemerintah itu memuat tiga poin utama.  Pertama, penanganan Covid-19 saat ini dalam transisi dari pandemi menuju endemi, sehingga masih diperlukan kehati-hatian.  Kedua, sehubungan dengan hal tersebut, pelaksanaan buka puasa bersama pada bulan suci Ramadan 1444 Hijriah agar ditiadakan.  Ketiga, Menteri Dalam Negeri agar menindaklanjuti arahan tersebut di atas kepada para gubernur, bupati dan wali kota.  "Demikian disampaikan agar Saudara mematuhi arahan Presiden dimaksud dan meneruskan kepada seluruh pegawai di instansi masing-masing," tulis arahan surat tersebut.

Larang Pejabat Bukber, Jokowi Disebut Anti Islam, Menag: Nggak Lah!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/Buka-Puasa-Bersama-Masjid-Istiqlal-Salman-Toyibi-5.jpg" alt="HARI PERTAMA: Suasana buka puasa bersama di Masjid Istiqlal, Kamis (23/3). Khusus untuk para menteri dan pejabat pemerintah, Presiden Jokowi melalui sekretaris kabinet telah mengeluarkan surat larangan menggelar buka puasa bersama. (SALMAN TOYIBI/JAWA POS" width="100%">
<figcaption>HARI PERTAMA: Suasana buka puasa bersama di Masjid Istiqlal, Kamis (23/3). Khusus untuk para menteri dan pejabat pemerintah, Presiden Jokowi melalui sekretaris kabinet telah mengeluarkan surat larangan menggelar buka puasa bersama. (SALMAN TOYIBI/JAWA POS</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Larangan para menteri dan pejabat pemerintah mengadakan buka puasa bersama (bukber) mendapat sorotan mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin. Kebijakan yang dikeluarkan melalui surat edaran Sekretaris Kabinet Pramono Anung itu dinilai tidak arif dan terasa tidak adil.  ”Larangan bukber itu tidak arif karena terkesan tidak memahami makna dan hikmah buka puasa bersama. Salah satunya untuk meningkatkan silaturahmi yang justru positif bagi peningkatan kerja dan kinerja aparatur sipil negara,” kata Din kepada Jawa Pos kemarin (23/3).  Menurut Din, alasan masih adanya bahaya Covid-19 itu terasa mengada-ada. Betapa tidak, lanjut dia, sebelumnya presiden juga mengadakan acara pernikahan putranya dan mengundang kerumunan. Selain itu, akhir-akhir ini presiden sering berada di tengah kerumunan. ”Jadi, janganlah ucap dan laku berbeda,” tutur mantan ketua Dewan Pertimbangan MUI tersebut.  Sementara itu, Ketua Fraksi PAN DPR Saleh Partaonan Daulay berpendapat lain. Menurut dia, larangan bukber bagi para menteri dan pejabat pemerintah itu perlu dimaknai dengan positif. Sebab, saat ini memang masih masa transisi dari pandemi menuju endemi. Secara global, status penanganan Covid-19 masih pandemi.  Saleh menegaskan, larangan bukber bagi para menteri dan pejabat pemerintah itu tak lantas mengurangi amalan dan aktivitas ibadah selama Ramadan. Masih ada banyak aktivitas lain yang bisa dilakukan. Misalnya, memberikan santunan bagi yatim piatu dan masyarakat kurang mampu serta melakukan tadarus, pengajian, dan aktivitas lain yang tidak dalam bentuk keramaian dan kerumunan.  Sementara itu, dalam keterangannya, Pramono Anung menjelaskan bahwa arahan presiden soal bukber itu hanya ditujukan kepada para Menko, menteri, dan kepala lembaga. ”Hal ini tidak berlaku untuk masyarakat umum. Dengan demikian, masyarakat umum diberi kebebasan untuk melakukan atau menyelenggarakan buka puasa bersama,” ujarnya.  Yang tidak kalah penting, lanjut Pramono, saat ini aparatur sipil negara (ASN) dan pejabat pemerintah mendapatkan sorotan yang sangat tajam dari masyarakat. Karena itu, presiden meminta jajaran pemerintah dan ASN berbuka puasa dengan pola hidup sederhana. Tidak mengundang pejabat saat berbuka puasa bersama.  ”Intinya adalah kesederhanaan yang selalu diberikan contoh oleh presiden. Itu merupakan acuan utama,” tandas Pramono.

Din Syamsuddin Sebut Larangan Bukber Tidak Arif

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/01/Siti-Nadia-Tarmizi-YouTube-Sekretariat-Presiden-Antara.jpg" alt="Juru Bicara Kementerian Kesehatan dr. Siti Nadia Tarmizi. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Juru Bicara Kementerian Kesehatan dr. Siti Nadia Tarmizi. (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI menegaskan bahwa kondisi pandemi Covid-19 di Indonesia sudah terkendali. Sehubungan dengan imbauan Presiden Joko Widodo terkait ASN agar tidak mengadakan buka puasa bersama (bukber), hal itu adalah soal lain.  "Ini imbauan dari surat Sekretariat Kabinet untuk ASN diimbau untuk tidak melakukan buka bersama lebih untuk kita bisa berbagi di tengah situasi ekonomi," kata Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Siti Nadia Tarmidzi kepada wartawan, Jumat (24/3).  Dengan begitu, setelah beberapa tahun belakangan mudik dilarang lantaran pandemi Covid-19, Nadia mengatakan bahwa dengan imbauan ini diharapkan dapat membuat para ASN bisa berbagi lebih banyak dengan sanak-saudara saat pulang.  "Maka sebaiknya saat mudik kita bisa lebih banyak berbagi dengan sanak saudara," ungkapnya.  Namun begitu, ia mengakui bahwa memang salah satu faktor dari adanya imbauan itu lantaran capaian vaksinasi booster di Indonesia yang belum menyeluruh.  "Kita juga perlu ingat cakupan vaksinasi booster dosis 1 dan dosis 2 belum optimal. Jadi ASN diminta tetap waspada agar upaya menuju endemi segera tercapai," pungkas Nadia.  Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kegiatan buka bersama di kalangan pejabat dan aparatur sipil negara (ASN) selama Ramadan ditiadakan.  Larangan buka bersama itu tertuang pada Surat Sekretaris Kabinet Nomor 38/Seskab/DKK/03/2023 tentang arahan terkait penyelenggaraan buka puasa bersama yang telah dikonfirmasi Sekretaris Kabinet Pramono Anung pada Rabu (22/3). Surat itu ditujukan kepada para menteri Kabinet Indonesia Maju, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, dan kepala badan/lembaga.  Surat tersebut meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) agar menindaklanjuti arahan tersebut kepada para gubernur, bupati, dan wali kota. Selain itu, para menteri, kepala instansi, kepala lembaga, serta kepala daerah, diminta mematuhi arahan presiden dan meneruskan kepada semua pegawai di instansi masing-masing.

Soal Larangan Bukber ASN, Ini Komentar Kemenkes

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/presiden-jokowi-khofifah.jpg" alt="CEK SUPLAI: Jokowi didampingi Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi (tiga dari kiri) dan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa (kanan) di Pasar Wonokromo, Surabaya. (ROBERTUS RISKY/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>CEK SUPLAI: Jokowi didampingi Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi (tiga dari kiri) dan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa (kanan) di Pasar Wonokromo, Surabaya. (ROBERTUS RISKY/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden RI Joko Widodo melarang menteri-menterinya hingga aparatur sipil negara (ASN) melakukan buka puasa bersama (bukber). Jokowi menyebutkan, larangan tersebut diberlakukan lantaran Indonesia masih dalam transisi dari pandemi menuju endemi.  Merespons ini, Ketua Bidang Keagamaan DPP Partai Perindo Abdul Khaliq Ahmad menyatakan, larangan yang disampaikan Jokowi merupakan kepeduliannya dalam pengendalian Covid-19.  "Kita memang memahami bahwa ada transisi dari pandemi Covid-19 ke endemi, oleh karena itu maka saya kira sikap kehati-hatian pemerintah sebagai yang memiliki otoritas dalam hal pengendalian Covid-19 bisa dipahami," kata Khaliq kepada wartawan, Jumat (24/3).  Menurut Khaliq, larangan bukber bagi menteri hingga ASN tidak sesaklek itu. Menurutnya, larangan menggelar buka bersama jika digelar acara yang mendatangkan massa yang begitu banyak sehingga berdampak kepada kepadatan ruangan.  Jika hanya sekadar dilakukan bersama orang-orang terdekat, hal itu boleh-boleh saja mengingat kapasitas rumah ibadah sudah dipergunakan 100 persen.  "Analoginya ketika rumah-rumah ibadah sudah 100 persen terbuka untuk jamaah beraktivitas di situ, masa untuk berbuka puasa yang cuma segelintir orang tidak diperbolehkan?" papar Khaliq.  "Saya kira kalau memang misalnya buka puasa bersama yang dilakukan oleh para pejabat negara itu betul-betul dilarang tentu harus ada solusi pengganti, salah satunya misalnya pejabat ini mendatangi pantai-panti asuhan panti panti yatim, pondok-pondok pesantren yang itu semua bisa menjadi ruang tempat untuk berbuka puasa bersama sekaligus berbagi kebahagiaan dengan komunitas-komunitas," sambungnya.  Menurut Khaliq, hal itu jauh lebih mulia dan bisa dirasakan manfaatnya oleh komunitas sebagai bentuk kedekatan para pejabat negara.  "Sekaligus juga bentuk silaturahim konkrit di bulan Ramadan," pungkasnya.

Larangan Pejabat Gelar Bukber Dinilai Bentuk Kehati-hatian Pemerintah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Pramono-Anung-Foly.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure><h3>Larangan Hanya Ditujukan untuk Lingkungan Pemerintah</h3> JawaPos.com – Larangan menyelenggarakan buka bersama ditegaskan hanya diperuntukkan di lingkungan pemerintah. Mulai menteri, kepala lembaga, badan, hingga pemerintah daerah.  Sekretaris Kabinet Pramono Anung menjelaskan perihal surat edaran yang dikeluarkan pada 21 Maret lalu itu kemarin (23/3).  ”Hal ini tidak berlaku bagi masyarakat umum. Dengan demikian, masyarakat umum masih diberi kebebasan untuk melakukan atau menyelenggarakan buka puasa bersama,” ujarnya.  Untuk aparatur sipil negara (ASN), Pramono mengingatkan agar berbuka puasa dengan pola hidup sederhana. Alasannya, ASN maupun aparat sedang mendapatkan sorotan yang sangat tajam dari masyarakat. ”Tidak melakukan atau mengundang para pejabat di dalam mereka melakukan buka puasa bersama,” tegas dia.  Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men PAN-RB) Abdullah Azwar Anas menegaskan agar arahan Presiden Joko Widodo terkait peniadaan buka bersama para pejabat dan ASN dipatuhi. Jika tidak, bisa dikenakan sanksi.  Menurut Anas, arahan presiden sejatinya demi kebaikan bersama dan juga telah diterapkan pada Ramadan tahun lalu. Selain itu, arahan tersebut hanya ditujukan untuk lingkungan pemerintahan. Untuk masyarakat umum tidak ada larangan berbuka puasa bersama, tapi tetap diminta agar diatur dengan sebaik-baiknya. ”Harus berhati-hati karena ini transisi dari pandemi Covid-19 menuju endemi,” tuturnya kemarin.  Anas mengungkapkan, ketentuan itu harus betul-betul dilaksanakan para ASN. Hal tersebut sesuai dengan mandat dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Ada sanksi bagi yang melanggar. ”Tentu bila tetap ada PNS yang buka bersama di lingkungan pemerintahan, nanti dilihat sejauh mana pelanggarannya,” kata dia.  Dalam PP tersebut juga diatur kategori untuk menentukan pelanggaran, apakah masuk kategori ringan, sedang, atau berat. ”Dan jenis hukumannya juga sudah ada. Mulai lisan, tertulis, dan sebagainya. Inspektorat di masing-masing instansi yang akan mengkaji,” sambung Anas.  Mantan bupati Banyuwangi itu mengakui, buka bersama memang bisa memperkuat silaturahmi. Tetapi, di lingkungan kantor pemerintah, tidak harus lewat buka bersama.  Pada bulan puasa, semua ASN juga harus tetap fokus berkinerja meningkatkan pelayanan publik.  Sementara itu, Ketua Bidang Dakwah dan Ukhuwah MUI Cholil Nafis menyampaikan, buka bersama sudah menjadi budaya di Indonesia.  Untuk itu, Nafis menilai larangan kegiatan buka bersama kurang tepat. ”Meskipun (larangan) hanya untuk instansi pemerintahan. Dan tidak sesuai dengan tradisi keagamaan kita,” tutur dia.

Nekat Gelar Buka Bersama, ASN Bisa Disanksi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Pramono-Anung-Foly.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung menegaskan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait pelarangan buka puasa bersama hanya ditujukan kepada pejabat dan pegawai pemerintah. Sehingga masyarakat umum tetap dibolehkan melakukan buka puasa bersama.  "Pertama bahwa arahan Presiden hanya ditujukan kepada para menko, para menteri, kepala lembaga pemerintah," kata Pramono Anung dalam keterangannya, Kamis (23/3).  "Hal ini tidak berlaku kepada masyarakat umum, dengan demikian masyakarat umum masih bisa menyelenggarakan buka puasa bersama," sambungnya.  Menurut Pramono, saat ini aparat sipil negara (ASN) maupun pejabat pemerintah sedang mendapat sorotan sangat tajam dari masyarakat. Karena itu, presiden meminta kepada jajaran pemerintah untuk berbuka puasa dengan pola hidup sederhana, tidak melakukan atau mengundang para pejabat.  "Dengan demikian intinya adalah kesederhanaan yang selalu dicontohkan Presiden, itu acuan yang utama," tegas Pramono.  Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan arahan kepada para pejabat negara dan pegawai pemerintahan terkait penyelenggaraan buka puasa bersama (bukber) selama Ramadan 1444 Hijriah. Jokowi dalam arahannya, meminta kegiatan buka puasa bersama selama bulan suci Ramadan ditiadakan.  Arahan kepala negara itu tertuang dalam surat Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Nomor 38/Seskab/DKK/03/2023 perihal arahan terkait penyelenggaraan buka puasa bersama. Surat tertanggal 21 Maret itu ditandatangani oleh Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung.  Arahan Presiden Jokowi ini ditujukan kepada para menteri Kabinet Indonesia Maju, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, dan kepala badan/lembaga. Adapun tembusan surat tersebut ditujukan kepada Presiden Jokowi dan Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin.  Adapun arahan Presiden Jokowi terkait pelarangan kegiatan buka puasa bersama bagi pejabat negara dan pegawai pemerintah itu memuat tiga poin utama. Pertama, penanganan Covid-19 saat ini dalam transisi dari pandemi menuju endemi, sehingga masih diperlukan kehati-hatian.  Kedua, sehubungan dengan hal tersebut, pelaksanaan buka puasa bersama pada bulan suci Ramadan 1444 Hijriah agar ditiadakan.  Ketiga, Menteri Dalam Negeri agar menindaklanjuti arahan tersebut di atas kepada para gubernur, bupati, dan wali kota.  "Demikian disampaikan agar Saudara mematuhi arahan Presiden dimaksud dan meneruskan kepada seluruh pegawai di instansi masing-masing," tulis arahan surat tersebut.

Seskab Tegaskan Larangan Bukber Hanya untuk Pejabat Pemerintahan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/Jokowi-1-Abad-NU-Antara.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo mengeluarkan arahan agar seluruh pejabat negara tidak menggelar acara buka puasa bersama selama bulan suci Ramadhan 1444 Hijriah.  Arahan tersebut tertuang dalam surat dengan kop surat Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Nomor R 38/Seskab/DKK/03/2023 tertanggal 21 Maret 2023.  "Sudah dicek surat itu benar," kata Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono di Jakarta, Kamis, (23/3).  Surat tersebut ditujukan kepada para menteri Kabinet Indonesia Maju, jaksa agung, panglima TNI, kapolri, dan kepala badan/lembaga.  Ada tiga arahan dalam surat arahan tersebut, yaitu:  1. Penanganan COVID-19 saat ini dalam transisi dari pandemi menuju endemi, sehingga masih diperlukan kehati-hatian. 2. Sehubungan dengan hal tersebut, pelaksanaan buka puasa bersama pada bulan suci Ramadan 1444 H agar ditiadakan. 3. Menteri Dalam Negeri agar menindaklanjuti arahan tersebut di atas kepada para gubernur, bupati, dan wali kota.  "Demikian disampaikan agar Saudara mematuhi arahan Presiden dimaksud dan meneruskan kepada seluruh pegawai di instansi masing-masing," demikian tertulis dalam surat itu.  Surat tersebut diteken Sekretaris Kabinet Pramono Anung serta ditembuskan kepada Presiden RI sebagai laporan dan Wakil Presiden RI.  Pemerintah, melalui Kementerian Agama, menetapkan awal puasa atau 1 Ramadhan 1444 Hijriah/2023 Masehi pada Kamis, 23 Maret 2023.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Larangan Bukber

Berita Terkini