<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/JKT_PRESKON-PANSEL-CAPIM-KPK_MIFTAHULHAYAT-2.jpg" alt="Pansel capim KPK tunggu laporan publik soal peserta yang lolos uji kompetensi. (Miftahulhayat/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Pansel capim KPK tunggu laporan publik soal peserta yang lolos uji kompetensi. (Miftahulhayat/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sembilan jenderal polisi, empat jaksa, dan tiga petahana berhasil lolos dalam uji kompetensi calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka akan bersaing dengan 88 nama lain yang juga melaju ke tahap seleksi berikutnya.  Dalam data yang dirilis panitia seleksi (pansel) kemarin (22/7), tersisa 104 nama yang bakal memperebutkan lima kursi pimpinan KPK. Jumlah tersebut berkurang setelah 83 nama lain gagal dalam uji kompetensi.  Anggota Pansel Capim KPK Harkristuti Harkrisnowo menyatakan, sejak awal pansel tidak menetapkan kuota dalam menyaring capim yang mengikuti uji kompetensi. Dengan demikian, 104 nama yang lolos sepenuhnya didasarkan pada hasil objective test. Yakni tes pengetahuan terkait tupoksi KPK melalui pertanyaan pilihan ganda serta tes ide dan gagasan soal problematika korupsi melalui tes makalah.  Dalam menilai hasil uji kompetensi, ungkap Harkristuti, pansel menggunakan sistem otomatisasi komputer untuk tes pengetahuan. Sedangkan untuk hasil makalah, pansel menggandeng 12 tokoh yang berasal dari unsur akademisi, praktisi, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang peduli dengan isu-isu korupsi.  "Sehingga kami dapat hasil yang baik. Hasil dari independent reader dan objective test yang kami gunakan untuk menentukan siapa yang lolos dan tidak," ujarnya di kantor Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, kemarin.  Nama-nama yang lolos, kata perempuan yang akrab disapa Kris itu, akan menjalani tes psikologi pada Minggu, 28 Juli 2019. Dalam tes psikologi, pansel akan menggali kejiwaan para capim KPK. Misalnya daya analisis, kemampuan antisipasi masalah, serta ketenangan dan stabilitas emosi.  Sementara itu, sembilan jenderal Polri yang lolos adalah Irjen Antam Novambar, Irjen Dharma Pongrekun, Brigjen M. Iswandi Hari, Brigjen Bambang Sri Herwanto, Brigjen Agung Makbul, Irjen Juansih, Brigjen Sri Handayani, Irjen Firli Bahuri, dan Irjen Ike Edwin. Dari unsur KPK, tiga petahana yang lolos uji kompetensi adalah Laode Muhammad Syarief, Basaria Panjaitan, dan Alexander Marwata.  Kemudian, dari unsur pegawai KPK, ada sebelas nama yang lolos ke tahap seleksi psikologi. Di antaranya, ada nama Direktur Pencegahan KPK Pahala Nainggolan, Direktur Pembinaan Jaringan Kerja dan Antarkomisi dan Instansi KPK Sujanarko, serta Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK Giri Suprapdiono.  Sementara itu, dari unsur kejaksaan, ada empat nama yang melaju. Mereka adalah Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Sugeng Purnomo, Koordinator Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Supardi, Direktur Tata Usaha Negara pada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Johanis Tanak, serta Kepala Pusat Diklat Manajemen dan Kepemimpinan pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Ranu Mihardja.  Ketua Pansel Capim KPK Yenti Garnasih mengatakan, dengan nama-nama yang kian mengerucut, partisipasi masyarakat diharapkan bisa meningkat. Publik bisa memberikan masukan tertulis untuk menilai maupun melaporkan seluk-beluk para capim.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/Yenti-Garnasih-Ali.jpg" alt="Yenti Garnasih. (Muhamad Ali/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Yenti Garnasih. (Muhamad Ali/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> Yenti Garnasih. (Muhamad Ali/Jawa Pos)  Menurut Yenti, laporan masyarakat sangat dibutuhkan sebagai bahan pendalaman pansel untuk tes wawancara. Sebab, dalam sesi tersebut, pansel bakal menggali sekaligus mengklarifikasi berbagai latar belakang pribadi setiap capim KPK. "Masukan bisa melalui e-mail atau surat," ujarnya.  Meski demikian, agar berjalan efektif, laporan harus didasarkan pada fakta dan bukan fitnah. Selain itu, Yenti berharap masukan yang disampaikan tidak bersifat endorse untuk calon tertentu. Hingga kemarin, sebut dia, sudah ada 900-an e-mail dari masyarakat.  Lantas, seberapa jauh laporan masyarakat memberikan pengaruh terhadap capim KPK? Yenti menjelaskan, itu bergantung pada kualitas dan kebenaran laporan masyarakat. Dia menegaskan, semua laporan tidak akan ditelan mentah-mentah oleh pansel. "Kami coba kroscek," kata dia.  Pansel menyadari, dalam kondisi seperti ini, masukan masyarakat sangat mungkin bernuansa politis. Baik yang bertujuan meng-endorse maupun menjatuhkan. Hal tersebut terjadi pada proses seleksi lima tahun lalu. "Kami akan dalami bahwa yang dilaporkan berbasis data, tidak asal karena ini itu, tak boleh fitnah," imbuhnya.  Terbukti, dari 900-an laporan yang masuk ke pansel hingga kemarin, kebanyakan berasal dari "tim sukses" sejumlah capim. Sebab, banyak di antara laporan itu justru berisi pujian dan rekomendasi untuk memilih calon tertentu.  ICW Soroti Capim KPK dari Unsur Polri dan Jaksa  Pada bagian lain, Indonesia Corruption Watch (ICW) melihat dominasi capim berlatar belakang penegak hukum masih tinggi. Menurut mereka, hal itu perlu menjadi perhatian serius semua pihak. "Bagaimanapun, hingga hari ini, institusi penegak hukum selain KPK belum memaksimalkan pemberantasan korupsi," ungkap peneliti ICW Kurnia Ramadhana kepada Jawa Pos kemarin.  Sejak awal, ICW memang kurang sepakat dengan keputusan Polri maupun Kejaksaan Agung (Kejagung) yang ramai-ramai mengirimkan wakil untuk mendaftar sebagai capim KPK. Menurut mereka, orang-orang terbaik yang disebut Kapolri maupun jaksa agung akan jadi lebih baik lagi apabila dimanfaatkan untuk membantu lembaga masing-masing. "Mendorong berbagai perbaikan di internal terkait langkah pemberantasan korupsi," imbuhnya.  Kurnia menjelaskan, 104 nama yang lolos uji kompetensi harus dipastikan sudah patuh dalam menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) kepada KPK jika mereka merupakan pejabat publik. Apabila ditemukan yang tidak patuh, seharusnya tidak diloloskan pansel. "Karena bagaimanapun, LHKPN adalah salah satu alat uji integritas pejabat publik," tegasnya.  Kurnia juga mengingatkan pansel supaya benar-benar jeli melihat setiap nama capim. Jangan sampai capim yang pernah punya persoalan hukum lolos seleksi. Pun demikian capim yang diduga pernah melanggar etik. "Jika ada yang pernah melakukan hal tersebut, sudah sepantasnya pansel tidak meloloskan," ujarnya. Sebab, capim terpilih harus benar-benar orang bersih.  Kurnia juga mengingatkan, ICW bersama Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi sudah membuka posko pengaduan yang secara khusus menampung laporan terkait dengan seleksi capim KPK.  Dia berharap masyarakat ikut andil dalam seleksi itu dengan memberikan masukan lewat laporan ke posko tersebut. Apalagi, jika ada masyarakat yang mengetahui rekam jejak capim kurang pantas lolos seleksi, mereka bisa langsung melapor.  Bukan hanya ICW, kemarin Wadah Pegawai (WP) KPK juga merespons pengumuman uji kompetensi capim KPK. Ketua WP KPK Yudi Purnomo berharap pansel terus berusaha mempertahankan integritas dan transparansi rekrutmen. Keterangan itu disampaikan Yudi lantaran dalam pengumuman kali ini pansel membuka asal usul, latar belakang, atau profesi setiap calon yang lolos uji kompetensi. Berbeda dengan sebelumnya yang hanya menyertakan nama dan alamat capim.  Menurut dia, pengumuman yang lebih detail penting sebagai salah satu bukti bahwa pansel terbuka kepada publik. "Karena masih ada juga calon-calon pimpinan yang namanya masih disebut-sebut mempunyai reputasi kurang bagus," imbuhnya.  Berkaitan dengan rekam jejak setiap calon, Yudi menyampaikan bahwa WP KPK sudah membentuk tim untuk membantu kerja pansel. "Kami akan mencoba menelusuri lebih lanjut mengenai orang-orang yang saat ini telah lolos," terangnya.  Hasil penelusuran tersebut juga bakal disampaikan kepada pansel sebagai masukan. Menurut dia, penelusuran itu juga bekerja sama dengan posko yang dibuka masyarakat sipil.

104 Capim KPK Lolos Uji Kompetensi, Pansel Tunggu Laporan Publik

laporan publik

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#laporan publik

Berita Terkini

104 Capim KPK Lolos Uji Kompetensi, Pansel Tunggu Laporan Publik

Download Aplikasi JawaPos.com