<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/WhatsApp-Image-2021-04-18-at-17.35.57-1.jpeg" alt="Banyak Masalah, DPRD Jember Beri Rapor Merah LPKJ Tahun Anggaran 2020" width="100%">
<figcaption>Banyak Masalah, DPRD Jember Beri Rapor Merah LPKJ Tahun Anggaran 2020</figcaption>
</figure>JawaPos.com–DPRD Kabupaten Jember memberikan rapor merah atas laporan pertanggungjawaban Bupati Jember tahun anggaran 2020. Sebab, banyak persoalan yang terjadi, di antaranya tidak adanya Perda APBD 2020 dan tingginya angka kematian ibu dan bayi (AKB-AKI) pada tahun tersebut.  ”Kami memberikan rapor merah terhadap LPKJ itu sehingga banyak catatan dan rekomendasi untuk perbaikan Jember yang lebih baik ke depan,” kata Ketua DPRD Kabupaten Jember M. Itqon Syauqi seperti dilansir dari Antara di Jember.  Menurut dia, tingginya angka kematian ibu dan bayi juga menjadi sorotan Gubernur Jawa Timur beberapa waktu lalu saat datang ke Jember. Selain itu, opini disclaimer oleh BPK terhadap laporan keuangan tahun anggaran 2019 yang disampaikan pada tahun 2020.  ”Selama tahun 2020, kematian ibu hanya berkurang satu kasus. Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran pada 2019 sebanyak 174, lalu mengalami penurunan pada 2020 menjadi 173,” tutur Itqon Syauqi.  Selain itu, pertumbuhan Kabupaten Jember pada 2 tahun terakhir mengalami tren menurun. Pada 2019 pertumbuhan PDRB Jember 5,31 persen, sedangkan pada 2020 menurun atau terkontraksi 2,98 persen. Dia menjelaskan, tidak adanya penetapan Perda APBD 2020 menyebabkan banyak program yang capaian kinerja dan serapannya rendah dan bahkan ada yang gagal dijalankan.  Menurut dia, kebijakan sistem pengelolaan anggaran dan program yang cenderung sentralistis, yakni semua kegiatan didasarkan pada desk yang dilakukan bupati serta petunjuk dan persetujuan melalui SK bupati sehingga dampaknya sebagian besar realisasi program yang dijalankan sifatnya rutin atau business as usual. ”Banyaknya mutasi juga berdampak beberapa jabatan mengalami kekosongan dan dilaksanakan plt menjadikan beberapa penyelenggaraan urusan capaian kinerjanya rendah karena beban kerja pejabat yang merangkap jabatan menjadi tinggi, pejabat perlu melakukan penyesuaian kembali pada jabatan baru, serta memiliki keterbatasan dalam mengambil keputusan.” Terang Itqon Syauqi.  Dewan juga menilai, Pemkab Jember tidak optimal dalam upaya meningkatkan kesejahteraan guru (GTT) serta tenaga kesehatan (perawat dan bidan). ”DPRD Kabupaten Jember memberikan banyak rekomendasi terhadap upaya penyelesaian setiap urusan dan harus ditindaklanjuti sehingga mampu meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat,” ucap Itqon Syauqi.  Dia mengatakan, DPRD meminta kepada bupati agar upaya tindak lanjut rekomendasi yang telah diputuskan benar-benar dilaksanakan Pemkab Jember. ”Ke depan diminta kemitraan ini dapat lebih ditingkatkan tanpa mengurangi peran dan fungsi pengawasan DPRD untuk mendorong pembangunan yang berkelanjutan ke arah peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujar Itqon Syauqi.  Sementara itu, Wakil Bupati Jember M. Balya Firjaun Barlaman mengatakan, apa yang menjadi saran, kritik, dan rekomendasi DPRD akan diperhatikan dan direspons. Sehingga ada perbaikan tata kelola pemerintahan dan keuangan dari periode yang lalu ke sekarang. ”Dengan demikian, ada percepatan pembangunan di Jember,” terang Balya Firjaun Barlaman.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=9Mf4JekEzv4

Banyak Masalah, DPRD Jember Beri Rapor Merah LPKJ Tahun Anggaran 2020

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/PPP.jpeg" alt="Ilustrasi Bendera Partai Persatuan Pembangunan (PPP)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Bendera Partai Persatuan Pembangunan (PPP)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - DPW-DPW PPP telah menyampaikan pandangan umumnya terkait laporan Plt Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa dan Sekjen PPP Arsul Sani di Muktamar IX PPP pada Sabtu, (19/12/2020). Dalam pandangannya, mereka secara umum menerima laporan tersebut.  Tidak hanya menerima laporan DPP, namun sebagian besar menyampaikan apresiasi kepada Suharso yang telah membawa PPP lolos dari lubang jarum di Pemilu 2019 lalu. Oleh karena itu sebagian besar Ketua DPW merekomendasikan Suharso terpilih kembali secara aklamasi.  “Kami mengaklamasikan Bapak Suharso Monoarfa menjadi Ketua Umum DPP PPP 2020-2025,” kata Ketua DPW PPP NTT Djamaludin Lonek yang mengikuti Muktamar dari Zona Makassar 2 dalam keterangannya, Sabtu (19/12).  Hal yang sama juga disampaikan Wakil Ketua DPW PPP Jawa Timur, Abdul Rasyid yang mewakili Zona Surabaya. Dalam pendangannya, Rasyid menyebut bahwa kepengurusan yang akan datang harus mengantisipasi tantangan yang muncul di masa mendatang. Salah satunya potensi kenaikan parlementary threshold yang kemungkinan naik menjadi sekitar 5 persen.  Oleh karena itu PPP butuh pemimpin yang teruji dan itu ada di sosok Suharso. “Secara umum setelah kami mendengar dan mencermati laporan DPP PP masa khidmat 2016-2020 dengan mengucap alhamdulillah kami menerima pertanggung jawaban tersebut. Dan dengan mengucap bismisllah mengusulkan dan memilih dan menetapkan Suharso Monoarfa secara alkamasi untuk menjadi Ketua Umum PPP,” jelasnya.  Sikap serupa disampaikan Sekretaris DPW PPP Kaltim Gamalis yang menyampaikan pandangannya dari zona Samarinda.  "Dengan menyebut nama Allah SWT bismillahirrohmanirrohim bersepakat bulat untuk mendukung dan mengusung Bapak Dr Ir J Suharso Monoarfa untuk menjadi ketua umum DPP periode 2020-2025," ucap Gamalis.  Adapun Muktamar PPP ke IX dilakukan di Makassar, Sulawesi Selatan. Hajatan itu digelar pada 18-21 Desember 2020 dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.  Ada tiga agenda utama dalam Muktamar tersebut. Pertama, akan membahas laporan pertanggungjawaban pengurus sebelumnya. Kedua, muktamar juga akan membahas program, visi dan misi serta anggaran dasar PPP ke depan.  Ketiga pemilihan Ketua Umum PPP yang diikuti 548 suara dari DPW/DPC PPP dengan kehadiran fisik untuk menyalurkan aspirasi mereka. Setelah itu, akan dilakukan penentuan pengurus dengan sistem formatur yang dipimpin oleh Ketua Umum terpilih sebagai formatur utama.  Sementara saat ini ada dua kandidat calon ketua umum PPP yakni Suharso Monoarfa dan Taj Yasin. Suharso Monoarfa adalah Plt Ketua Umum PPP setelah Romahurmuziy tersangkut kasus suap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Suharso juga saat ini adalah Menteri Perencanaan Pembagunan Nasional di Kabinet Indonesia Maju.  Sementara Taj Yasin merupakan kader PPP yang juga Wakil Gubernur Jawa Tengah. Dia mendampingi Ganjar Pranowo untuk memimpin Jawa Tengah. Taj Yasin juga diketahui merupakan anak dari tokoh PPP yang juga Kiai Maimun Zubair.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=0qzepVa_sZE

PPP Gelar Muktamar, Dukungan ke Suharso Monoarfa Menguat

laporan pertanggungjawaban

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#laporan pertanggungjawaban

Berita Terkini

Banyak Masalah, DPRD Jember Beri Rapor Merah LPKJ Tahun Anggaran 2020

PPP Gelar Muktamar, Dukungan ke Suharso Monoarfa Menguat

Download Aplikasi JawaPos.com