<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/15/WhatsApp-Image-2025-12-15-at-132309-2999892404.jpeg" alt="Super App Polri. (Tangkapan Layar)" width="100%">
<figcaption>Super App Polri. (Tangkapan Layar)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Masyarakat kerap membutuhkan kepolisian untuk mendapatkan pelayanan atau mencari pertolongan. Ketika membuat laporan dan meminta pertolongan selama ini masyarakat kerap mendatangi markas kepolisian. Mulai dari tingkat polsek, polres, dan polda.&nbsp; Kini sudah ada Super App Polri, sebuah aplikasi dari kepolisian yang memudahkan masyarakat yang membutuhkan pelayanan dari aparat polisi. Aplikasi ini berwarna dasar organye dengan logo Polri. &nbsp; Di aplikasi itu terdapat banyak fitur, tetapi belum semua fitur bisa digunakan. Fitur tersebut adalah layanan 110, SOS, SKCK, SIM Servis, Laporan Masyarakat, Dumas, Berita Polri, E-Survey, STNK, dan ETLE. &nbsp; Sebelum memanfaatkan fitur itu, para pengguna (user) perlu mendaftar dan mengisi profil. Profil itu berisi nama lengkap, alamat surat elektronik (e-mail), nomor telepon yang terhubung dengan aplikasi whatsapp, dan alamat rumah atau alamat domisili. &nbsp; Kebutuhan isi profil itu untuk memudahkan pemberian respons dari pihak kepolisian memberikan feedback atau respons atas layanan yang diadukan. &nbsp; Dalam beberapa fitur yang sudah aktif. JawaPos.com pun berkesempatan untuk memanfaatkan dan mencobanya. Yaitu, fitur SKCK dan 110.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/016575025/lowongan-pppk-dibuka-ribuan-warga-serbu-polrestabes-surabaya-untuk-urus-skck">Lowongan PPPK Dibuka, Ribuan Warga Serbu Polrestabes Surabaya untuk Urus SKCK</a> <h3 class="pf0">SKCK Online</h3> Untuk pembuatan SKCK kini masyarakat tidak perlu datang ke kantor polisi. Baik di Polsek, Polres, maupun ke Polda. Cukup penuhi segala dokumen yang yang dipersyaratkan. Untuk dokumen umumnya diminta berformat PDF. Mulai dari KTP, KK, akte kelahiran, paspor (khusus bagi yang kebutuhan untuk keluar negeri). Tidak lupa foto dengan latar belakang merah. &nbsp; Isi semua kolom yang diminta. Lampirkan atau unggah semua yang dipersyaratkan. Lantas nanti diminta menentukan tanggal pengambilan fisik dari SKCK itu. Masyarakat dapat menentukan mengambil bukti fisik SKCK. Pengambilannya dapat dilakukan di Polres atau Polda. Waktu pengambil dokumen paling cepat dua hari setelah pengajuan. Bisa juga lebih dari tanggal itu, sesuai ketersediaan tanggal yang ditampilkan. &nbsp; Mengisi semua dokumen itu, jangan lupa untuk membayar administrasi pengajuan SKCK. Pembayarannya menggunakan rekening virtual account dengan besar biaya Rp 30 ribu. Setelah biaya dibayarkan, maka maka nanti di aplikasi akan ditampilkan progres pengajuan SKCK. Mulai dari dokumen lengkap, menunggu pembayaran, pembayaran sudah diterima, pengajuan sedang diproses, hingga pengajuan sudah diproses dan siap cetak.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/infotainment/016880762/sudah-kecewa-berat-wardatina-mawa-ogah-cabut-laporan-polisi-kepada-inara-rusli-insanul-fahmi-terkait-kasus-perzinahan">Sudah Kecewa Berat, Wardatina Mawa Ogah Cabut Laporan Polisi kepada Inara Rusli-Insanul Fahmi Terkait Kasus Perzinahan</a> Ketika pada tanggal yang ditentukan pengambilan, sebetulnya SKCK dalam bentuk PDF telah dikirimkan ke alamat email yang dicantumkan. Pengiriman secara PDF atau online memudahkan bagi pengguna yang menggunakan dokumen SKCK untuk dilampirkan dalam kebutuhan tertentu secara online. Sedangkan dokumen fisik menjadi bukti penting. Jaga-jaga ada pihak yang membutuhkan dokumen itu untuk diperlihatkan secara fisik dan aslinya. &nbsp; Pengambilan dokumen bisa langsung atau diwakilkan dengan menggunakan surat kuasa. Saat pengambilan, jika diambil sendiri masyarakat bisa langsung datang ke kantor polisi. Seperti yang dicoba tim JawaPos.com yang mengambil dokumen SKCK di Polres Lebak. Di sana terdapat ruangan khusus untuk layanan SKCK. &nbsp; Begitu juga di Polda Metro Jaya, layanan SKCK terdapat di gedung satu atap. Gedung itu selain melayani pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB), juka pembuatan SIM, SKCK, dan pelayanan lainnya. Tidak usah ragu, di sana tidak diminta lagi bayaran apa pun. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/016916357/icw-soroti-rendahnya-vonis-kasus-korupsi-pengusutan-ke-pejabat-bumn-dan-legislator-hanya-110-orang">ICW Soroti Rendahnya Vonis Kasus Korupsi, Pengusutan ke Pejabat BUMN dan Legislator Hanya 110 Orang</a> <h3>110</h3> Fitur layanan 110 adalah layanan call center. Masyarakat dapat menelepon pihak kepolisian secara langsung dan ditangani secara realtime. Ketika menghubungi layanan 110, masyarakat akan dilayani petugas dan meminta data dan menerima layanan apa yang dikeluhkan. Ketika itu JawaPos.com melaporkan kemacetan lalu lintas di wiyalah Parung Panjang, Kabupaten Bogor. &nbsp; Masyarakat bisa menjelaskan lokasi kejadian, lantas disambungkan langsun nomor kontak polres setempat. Ketika nomor layanan itu dihubungi, laporan masyarakat langsung ditindaklanjuti. Satu jam kemudian petugas memberikan laporan hasil atas keluhan yang disampaikan. &nbsp; Ada banyak fitur lain yang belum dijelaskan. Pada tulisan selanjutnya dapat dilihat seperti kemudahan dari layanan fitur yang tersedia.

Super App Polri, sebuah aplikasi dari kepolisian yang memudahkan masyarakat yang membutuhkan pelayanan dari aparat kepolisian.

Mengenal Super App Polri: Bikin SKCK Online, Laporan Masyarakat Cepat Direspons

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/30/DAMKAR-30-3710659785.jpg" alt="Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkar) Tangsel bersama masyarakat berhasil menangkap ular yang mengganggu lingkungan. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkar) Tangsel bersama masyarakat berhasil menangkap ular yang mengganggu lingkungan. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Layani masyarakat, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkar) Kota Tangsel telah melakukan 175 aksi penyelamatan sepanjang Januari hingga Juni 2025. Dari jumlah itu, evakuasi ular mendominasi dengan 56 kasus. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tangsel Ahmad Dohiri menyampaikan, ratusan penyelamatan itu tersebar di tujuh kecamatan. Tertinggi ada di Kecamatan Pondok Aren sebanyak 37 kasus, disusul Ciputat 36 kasus, dan Pamulang 33 kasus. Kemudian di Serpong tercatat 22 kasus, Serpong Utara ada 19 kasus, Ciputat Timur ada 17 kasus, serta Setu 11 kasus. "Yang paling mendominasi masih evakuasi ular dan sarang tawon. Laporan bisa sampai enam dalam sehari," ungkap Adam sapaan akrab Ahmad Dohiri, kemarin (27/7). Adam menerangkan, jumlah evakuasi ular saat ini sudah mencapai 56 kali. Kemudian sarang tawon atau lebah sebanyak 42 kasus, serta biawak tokek, dan buaya ada 23 kejadian. "Evakuasi kucing dan musang ada 15 kasus," tuturnya. Damkar juga menangani penyelamatan tidak biasa, seperti melepas cincin yang sulit dilepas dan lainnya tercatat ada 24 kejadian. Sisanya meliputi evakuasi korban kebakaran, kecelakaan lalu lintas, pohon tumbang, hingga monyet liar. Petugas mengutamakan penanganan berdasarkan tingkat bahaya. Misalnya, jika ada laporan biawak dan tawon secara bersamaan, maka evakuasi biawak lebih dulu dilakukan. "Kalau ada ular, itu pasti jadi prioritas utama. Jadi tergantung objek mana yang paling membahayakan," lanjutnya. Dalam operasional harian, satu regu terdiri dari lima personel. Regu tersebut biasanya dibagi dua untuk menangani beberapa titik sekaligus. Misalnya, dua orang cukup untuk evakuasi ular, tiga untuk biawak, dan evakuasi tawon bisa melibatkan seluruh tim karena biasanya berada di ketinggian. Untuk menunjang mobilitas, Damkar Tangsel juga dilengkapi armada mobil dan motor rescue yang siap terjun kapan saja. Menariknya, sebagian besar laporan tidak masuk melalui layanan darurat nasional 112. Warga Tangsel lebih memilih langsung menghubungi nomor darurat milik Damkar Tangsel, yakni 0811-9000-74. Langkah itu dinilai lebih efektif karena laporan bisa langsung ditangani tanpa harus melalui pusat kendali layanan 112. "Nomor itu sudah kami sosialisasikan lewat stiker ke rumah-rumah. Sekitar 40 ribu stiker sudah kami sebar di berbagai wilayah," pungkasnya.

Laporam yang masuk ke Damkar Tansel didominasi evakuasi ular dan sarang tawon. Laporan bisa sampai enam dalam sehari.

Evakuasi Ular Dominasi Penyelamatan Damkar Tangsel

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/ikhsan-dan-hari-anti-korupsi5.jpg" alt="Kepala Inspektorat Kota Surabaya Ikhsan (kiri). Diskominfo Surabaya/Antara" width="100%">
<figcaption>Kepala Inspektorat Kota Surabaya Ikhsan (kiri). Diskominfo Surabaya/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Inspektorat Kota Surabaya menyelesaikan 40 laporan masyarakat terkait pelayanan publik selama periode Januari hingga November.  ”Sebanyak 40 laporan itu sudah diselesaikan semuanya kurang dari 15 hari kerja sejak laporan itu masuk,” kata Kepala Inspektorat Kota Surabaya Ikhsan seperti dilansir dari Antara di Surabaya.  Dia menjelaskan, dari 40 laporan itu, ada dua laporan yang tidak bisa ditindaklanjuti karena identitas pelapor tidak jelas dan nomor telepon yang dicantumkan tidak bisa dihubungi serta alamatnya tidak ada. Selain itu, ada tiga laporan berasal dari luar daerah yang masuk ke Inspektorat Surabaya dan juga tidak bisa ditindaklanjuti karena bukan menjadi wewenang Pemkot Surabaya.  Ikhsan berharap warga Surabaya yang ingin melaporkan sesuatu kepada inspektorat melengkapi identitas diri dan mencantumkan nomor telepon yang bisa dihubungi agar bisa secepatnya ditindaklanjuti. Selain itu, persoalan yang dilaporkan juga harus jelas, detail, dan disertai bukti-bukti konkret untuk mempermudah pihak inspektorat mengomunikasikan kepada jajaran perangkat daerah Pemkot Surabaya.  ”Kalau identitasnya jelas, nomornya bisa dihubungi, dan persoalan yang dilaporkan itu juga disertai bukti-bukti konkret, pasti kami lebih mudah membantu,” ujar Ikhsan.  Dia menambahkan, masalah yang paling banyak dilaporkan warga kepada inspektorat adalah soal pelayanan publik karena kebiasaan warga memang sedikit-sedikit melaporkan. Namun, setelah diberikan penjelasan akhirnya warga bisa mengerti.  Ikhsan menjelaskan laporan dari warga itu bisa disampaikan secara daring melalui whistleblowing system atau bisa juga datang langsung ke kantor Inspektorat Kota Surabaya di Jalan Sedap Malam Nomor 5, Ketabang, Surabaya. Di kantor Inspektorat Surabaya ada ruangan khusus untuk warga bisa melaporkan berbagai hal tentang pelayanan di lingkungan Pemkot Surabaya.  ”Warga juga tidak perlu khawatir karena kami sangat merahasiakan dan melindungi identitas para pelapor,” terang Ikhsan.  Sebagai bentuk terima kasih atas laporan yang sudah dikirim, pihak Inspektorat Surabaya berkomitmen merespons setiap laporan warga selambat-lambatnya 15 hari kerja sejak laporan itu dikirim. ”Komitmen itu juga kami cantumkan di laman whistleblowing bahwa laporan itu akan ditindaklanjuti selambat-lambatnya 15 hari kerja sejak laporan itu dikirim,” tutur Ikhsan.

Inspektorat Surabaya Selesaikan 40 Laporan Terkait Pelayanan Publik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/20200821-kapolres-kota-subulussalam-aceh-AKBP-Qori-Wicaksono.jpg" alt="Kapolres Kota Subulussalam AKBP Qori Wicaksono. Polres Subulussalam Aceh/Antara" width="100%">
<figcaption>Kapolres Kota Subulussalam AKBP Qori Wicaksono. Polres Subulussalam Aceh/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Polres Kota Subulussalam, Aceh, melakukan penyelidikan terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam penggunaan dana penanggulangan Covid-19.  ”Masih sebatas dugaan penyimpangan. Saat ini tim masih bekerja,” kata Kapolres Kota Subulussalam AKBP Qori Wicaksono seperti dilansir dari Antara di Meulaboh, Aceh Barat, Jumat (21/8).  Menurut dia, kasus tersebut sebelumnya dilaporkan masyarakat secara tertulis kepada kepolisian setempat. Masyarakat melaporkan dugaan adanya penyimpangan dalam penggunaan dana penanggulangan Covid-19 di daerah itu.  Dia mengakui, saat ini pihaknya juga sudah memanggil sejumlah pihak untuk dilakukan klarifikasi terkait laporan yang disampaikan masyarakat.  Kapolres juga menambahkan, apabila masyarakat yang melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan dana Covid-19 di daerah itu, disarankan agar melengkapi dengan sejumlah bukti dan data-data. Sehingga pelaporan tersebut diharapkan benar-benar akurat dan bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya.  Meski sudah mulai melakukan penyelidikan, Qori Wicaksono belum bersedia memberi tahu jumlah anggaran yang diduga terdapat penyimpangan, seperti yang dilaporkan masyarakat.  ”Tim masih bekerja. Laporan ini sudah kita tindaklanjuti. Kalau memang nanti ada penyimpangan pasti kita lakukan penindakan. Tapi kalau tidak ada berarti penyelidikannya kita hentikan,” ujar Qori Wicaksono.  Dia menjelaskan, selama ini pihak kepolisian di Kota Subulussalam juga terus melakukan pengawasan terkait penggunaan dana Covid-19. Hal itu sesuai dengan perintah kapolri untuk melakukan pengawasan secara ketat terkait penggunaan anggaran tersebut di setiap daerah di Indonesia.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=rBKmDvyX3TQ

Polisi Selidiki Dugaan Korupsi Dana Covid-19

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/KEJARI-SAMPANG-1.jpg" alt="Kajari Sampang Maskur menjelaskan proses penyelidikan dugaan korupsi dana desa kepada para pengunjuk rasa di kantor Kejari Sampang, pada Rabu (5/8). Abd Aziz/Antara" width="100%">
<figcaption>Kajari Sampang Maskur menjelaskan proses penyelidikan dugaan korupsi dana desa kepada para pengunjuk rasa di kantor Kejari Sampang, pada Rabu (5/8). Abd Aziz/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kejaksaan Negeri (Kejari) Sampang, Jawa Timur, menyelidiki dugaan korupsi pemanfaatan dana desa. Beberapa merupakan laporkan masyarakat ke institusi penegak hukum itu.  ”Kami telah meminta keterangan dari sejumlah pihak terkait kasus ini. Tinggal menunggu hasil sinkronisasi dari tim ahli Institut Teknologi Sepuluh Nopember dan inspektorat,” kata Kepala Kejari Sampang Maskur seperti dilansir dari Antara di Sampang pada Rabu (5/8).  Dia menjelaskan, hasil temuan dari tim ITS dan inspektorat penting untuk dasar menentukan kerugian negara dari kasus dugaan korupsi pemanfaatan dana desa yang dilaporkan ke Kejari Sampang itu. Setelah itu, pihaknya akan menentukan sikap, apakah laporan yang disampaikan kepada Kejari Sampang layak untuk dilanjutkan ke status penyidikan atau tidak.  Kajari menjelaskan hal itu saat menemui para pengunjuk rasa yang menuntut agar kasus dugaan korupsi dana desa di Desa Sokobanah Daja, Kecamatan Sokobanah yang dilaporkan ke institusi itu segera dilanjutkan dan tersangkanya segera ditetapkan.  Pelapor kasus dugaan korupsi dana desa di Sokobanah Daja itu berunjuk rasa ke kantor Kejari Sampang pada Rabu (5/8). Sebab,  mereka menilai proses penanganan kasus itu lambat. Padahal kasus itu telah dilaporkan pada 15 Maret 2019 dan hingga kini belum jelas.  Para pengunjuk rasa menuding ada yang telah menerima suap sehingga proses hukum dugaan korupsi dana desa itu lambat. Namun Kajari membatah semua tudingan pengunjuk rasa dan menegaskan bahwa dalam mengusut kasus dugaan korupsi, pihaknya memang sangat berhati-hati.  ”Intinya harus cukup bukti. Kalau belum cukup bukti, kami tidak bisa meningkatkan status dari penyelidikan ke penyidikan, termasuk menetapkan tersangka," kata Kajari Maskur.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=iYNk8Lpegh8  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=VtZryA9CL0o  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=D3ZqQT4Keww

Kejari Sampang Terus Selidiki Dugaan Korupsi Dana Desa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/04/ade-armando-berulah-lagi-polisi-tunggu-laporan-masyarakat_m_125001.jpeg" alt="Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono" width="100%">
<figcaption>Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono</figcaption>
</figure>JawaPos.com -&nbsp;Pengamat komunikasi dari Universitas Indonesia (UI) Ade Armando kembali membuat ulah. Sempat menjadi tersangka di Polda Metro Jaya meski kasusnya akhirnya dihentikan, dia kembali memposting kata-kata kontroversial di media sosial. Dalam postingan yang diunggahnya di akun Facebook miliknya, dosen komunikasi UI itu menulis status soal Pilgub DKI. Ade menyebut kalahnya Ahok di Pilgub DKI memiliki arti lebih banyak orang bodoh ketimbang orang pintar di DKI. "Orang pintar milih Ahok. Orang bodoh milih Anies. Jadi kalau sekarang Ahok kalah artinya jumlah orang bodoh jauh lebih banyak daripada orang pinter. Simpelkan?" M tulis Ade di akun &nbsp;Facebook miliknya Kamis (20/4) kemarin. Dikonfirmasi ke Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono, pihaknya mengaku akan segera melakukan patroli cyber. "Ya nanti kita cek dulu di patroli di cyber crime. Karena semuanya itu yang menentukan kan saksi ahli semuanya," kata dia Jumat (21/4). Akan tetapi, kata dia, perkara ini bakal lebih afdol bila ada yang melaporkan, karena polisi biasanya bertindak atas dasar laporan. "Semuanya kan ada laporan. Baru ada penyelidikan gitu. Nah apakah dalam penyelidikan itu ada tindak pidana atau nggak. Seperti itu, lebih bagus kan ada laporan," sambung dia. Ketika disinggung ulah Ade yang bukan hanya sekali, tapi sudah sering bahkan Polda Metro Jaya sempat menjadikannya sebagai tersangka meski kasus akhirnya dihentikan, Argo berkata semuanya tergantung dari penyidik. "Nanti kita tanya penyidiknya. Untuk melihat kasus ini," terang dia.&nbsp;(elf/JPG)

Ade Armando Berulah Lagi, Polisi Tunggu Laporan Masyarakat