<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/IMG-20221114-WA0038.jpg" alt="Kepala daerah menerima penghargaan dari Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. Istimewa" width="100%">
<figcaption>Kepala daerah menerima penghargaan dari Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. Istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menerima penghargaan dari kementerian keuangan (kemenkeu) atas capaian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dalam penyusunan laporan keuangan tahun anggaran 2021. Penghargaan tersebut diserahkan Gubernur Provinsi Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa kepada Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi di Isyana Ballroom Hotel Bumi Kota Surabaya, Senin (14/11).  Capaian opini WTP kali ini merupakan kesepuluh yang diraih Pemkot Surabaya. Pemkot kembali berhasil mempertahankan opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2021.  ”Alhamdulillah, kita sebetulnya sudah mendapatkan penghargaan ini dulu di kementerian keuangan di Jakarta. Alhamdulillah kita mendapatkan WTP sepuluh kali berturut-turut,” kata Wali Kota Eri Cahyadi.  Selain mendapatkan penghargaan dari kemenkeu, Kota Surabaya juga mendapatkan bantuan keuangan sebesar Rp 10 miliar tahun anggaran 2023 dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur. ”Kita akan segera pikirkan (penggunaannya). Tetapi untuk WTP sepuluh kali berturut-turut ini, saya dedikasikan untuk seluruh ASN di lingkungan Pemkot Surabaya. Sehingga kita bisa mempertanggungjawabkan anggaran yang kita punya,” ujar Eri.  Untuk mempertahankan capaian tersebut, Eri Cahyadi berharap semua ASN di lingkungan Pemkot Surabaya bisa melaksanakan administrasi secara transparan untuk mempertanggungjawabkan semua anggaran yang dikeluarkan.  ”Harus memulai semuanya dari kelurahan sampai dengan di perangkat daerah (PD), sehingga transparansi itu akan terwujud dan pertanggungjawaban juga benar. Sehingga anggaran yang disahkan pada peringatan Hari Pahlawan 10 November, anggaran 2023 lebih bermanfaat bagi masyarakat Surabaya,” ucap Eri.  Penyerahan piagam dan plakat opini WTP diserahkan Gubernur Provinsi Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa didampingi Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur Taukhid kepada pemerintah kabupaten/kota yang telah meraih opini WTP dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).

Penyusunan Laporan Keuangan Bagus, Pemkot Surabaya Dapat Penghargaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/IMG-20221114-WA0039.jpg" alt="Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa (kanan) menerima penghargaan. Istimewa" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa (kanan) menerima penghargaan. Istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Provinsi Jawa Timur beserta 37 pemerintah kabupaten/kota menerima penghargaan dari menteri keuangan berupa opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas laporan keuangan tahun anggaran 2021.  Piagam penghargaan tersebut diserahkan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jatim Taukhid kepada Gubernur Khofifah dan bupati/wali kota se-Jatim di Hotel Bumi Surabaya, Senin (14/11). Atas penghargaan itu, Gubernur Khofifah menyampaikan rasa syukur. Opini WTP diharapkan bisa memberikan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi di Jatim.  ”Penghargaan WTP ini adalah instrumen untuk melaksanakan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, transparan. Kita berharap outcome dari opini WTP ini dapat meningkatkan percepatan kesejahteraan masyarakat,” ujar Khofifah.  Gubernur Khofifah juga menyerahkan opini WTP kepada 37 kabupaten/kota dari total 38 kabupaten/kota di Jatim. Gubernur menyerahkan penghargaan opini WTP kepada 5 pemerintah daerah yang telah mempertahankan opini WTP selama 10 tahun berturut-turut. Yakni Kota Blitar, Kota Malang, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Ponorogo, dan Kota Surabaya.  Penghargaan juga diserahkan kepada 28 pemerintah daerah yang dapat mempertahankan opini WTP lima tahun berturut-turut. Serta 4 pemerintah daerah yang berhasil mendapatkan WTP di bawah lima tahun berturut.  ”Kami berharap penghargaan yang diberikan ini memberikan motivasi untuk terus bekerja keras dalam mempertahankan opini WTP serta outcome yang terukur dan produktif pada tahun-tahun berikutnya. Di samping itu juga memotivasi daerah yang belum mendapatkan opini WTP untuk menjadi lebih baik di tahun berikutnya,” kata Khofifah.  Khofifah menyatakan, capaian yang berhasil diraih kabupaten/kota tersebut sungguh luar biasa dan sangat membanggakan. Terutama mengingat pada 2021 masih kondisi efek pandemi Covid-19.  ”Capaian opini WTP menunjukkan tren yang cukup positif. Dengan mempertahankan capaian pada Tahun Anggaran 2020 terdapat 37 Kabupaten/Kota yang memperoleh opini WTP,” terang Khofifah.  Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jatim Taukhid mengatakan, penghargaan itu sudah dilaksanakan selama 15 tahun. Pencapaian WTP diharapkan bisa terus dipertahankan pemerintah provinsi, kabupaten/kota.  ”Mempertahankan WTP merupakan sebuah reputasi dalam menunjukkan kinerja pemerintah atau good governance telah diterapkan di Jawa Timur. Hal tersebut diindikasikan melalui pertumbuhan ekonomi di masing-masing daerah. Jatim bersama kabupaten/kota patut berbangga atas seluruh capaian yang diterima hari ini,” ucap Taukhid.  Sebagai bentuk apresiasi atas pencapaian predikat 10 tahun berturut-turut, Gubernur Khofifah memberikan bantuan keuangan khusus (BKK) Rp 10 miliar kepada masing-masing pemerintah daerah yang akan dialokasikan pada Tahun Anggaran 2023.  Daerah yang berhasil mendapatkan BKK pada 2023 adalah Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Ponorogo, dan Kota Surabaya yang berhasil memperoleh predikat 10 tahun berturut turut memperoleh opini WTP. Sebelumnya, BKK pada tahun anggaran 2022 juga telah diterima Kota Blitar yang telah memperoleh opini WTP sebanyak 12 kali berturut-turut dan Kota Malang yang telah memperoleh opini WTP sebanyak 11 kali berturut-turut.

Laporan Keuangan Jatim Dapat Penghargaan 7 Tahun Berturut-turut

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/sandi-pelototi-pencatatan-aset-dki-demi-meraih-wtp_m_171104.jpeg" alt="Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno di Balai Kota Jakarta." width="100%">
<figcaption>Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno di Balai Kota Jakarta.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tengah mengejar target meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) untuk tahun ini. Sebab sejak empat tahun terakhir, laporan keuangan DKI hanya mendapat opini wajar dengan pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengaku sangat detail dalam mengerjakan laporan keuangan. Dia menyebut ada tiga akar permasalahan untuk meraih gelar WTP, yaitu sistem, penagihan piutang dan pencatatan aset. "Sistem adalah untuk pencatatan piutang diperlukan agregator bank, kita sudah minta tolong Bank DKI untuk melakukan itu. Kedua, masalah berkaitan dengan penagihan-penagihan piutang. Ketiga, pencatatan aset harus juga diperbaiki dari segi bagaimana, apakah ini sudah masuk ke SKPD atau masih dicatat sebagai aset temporer," ujar Sandi di Balai Kota Jakarta, Selasa (28/11). Saat ini, lanjut Sandi, sedang meneliti pencatatan aset satu per satu yang ternyata belum pernah dilakukan pada pemerintahan sebelumnya guna meraih WTP. "Memang saya pelototin satu-satu. Selama ini, sebelum ini, belum dipelototin satu-satu. Kami ingin dengan kita detail, line by line seperti ini, progresnya bisa tercapai," tuturnya. Terkait pencatatan aset yang harus diperbaiki, Sandi juga menyoroti aset fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum). "Bagaimana pencatatan fasos dan fasum sebagai bentuk dari penyelesaian kewajiban SIPPT (surat izin penunjukan penggunaan tanah)," ungkapnya. Menurutnya, Pemprov DKI baru menindaklanjuti 40 persen dari sekitar 6.000 temuan BPK yang harus diperbaiki. Segala progres WTP berada dalam pantauan. Begitu pula pekerjaan di atas tahun 2012, saat ini akan terus ditindaklanjuti. "Tapi memang masih di level 60 persen yang belum kami tindaklanjuti. Jadi, harus digenjot terus supaya bulan-bulan ke depan ini bisa semuanya ditindaklanjuti," tutup Sandi.

Sandi Pelototi Pencatatan Aset DKI, Demi Meraih WTP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/sandi-akan-perbaiki-rapor-buruk-keuangan-dki-semasa-jokowi-ahok_m_164611.jpeg" alt="Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wagub Sandiaga Uno." width="100%">
<figcaption>Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wagub Sandiaga Uno.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Laporan keuangan Pemprov DKI Jakarta sejak 2013 atau di bawah kepemimpinan Gubernur Joko Widodo (Jokowi) dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) selalu mendapat opini wajar dengan pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Opini itu menurut Wakil Gubernur <a href="https://www.jawapos.com/read/2017/10/25/164607/sandi-curhat-sulitnya-bertemu-pimpinan-dprd-dki" target="_blank">Sandiaga Uno</a> suatu yang sangat ironis di DKI Jakarta yang sudah memiliki sistem transparansi keuangan yang bagus. Untuk itu, Sandi bertekad akan memperbaiki sistem keuangan di Pemprov DKI Jakarta dengan mengubahnya dengan mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK. Diakui Sandi hal ini merupakan tugas berat. Sebab, dirinya diberi kepercayaan oleh Anies dalam memimpin proses perubahan opini tersebut. "Empat tahun terakhir Jakarta tidak pernah WTP, saya ditugaskan mimpin proses WTP. Golnya adalah kita (Pemprov DKI) WTP di tahun 2017, luar biasa beratnya," ujarnya di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (24/10). Dia menyebut, dalam laporan keuangan tahun 2016, ada 6.000 aset temuan BPK yang belum ditindaklanjuti. Maka, seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) harus melalukan pencatatan aset yang dimiliki Pemprov DKI secara berkala "Saya harus pastikan kerja sama dengan seluruh SKPD karena ini bersinggungan pencatatan aset dan juga temuan yang ada di BPK. Yang belum ditindak lanjuti ada sekitar 6.000 semua harus dipastikan ada tindak lanjutnya," tutur Sandi. Politikus Partai Gerindra itu mengungkapkan, WTP harus diberi perhatian khusus sehingga seluruh pihak bekerja secara transparan. Setiap Minggu, SKPD wajib melaporkan capaiannya dan akan dijadikan salah satu indikator key performance indicator (KPI) mereka. "Saya akan buka secara transparan road to WTP, jadi akan kita lakukan setiap minggu capaiannya seperti apa dari aset temuan dan saya wajibkan SKPD betul-betul beri atensi khusus mengenai WTP ini, bisa jadi KPI," terang dia. Sebelumnya, Anies turut menargetkan opini WTP terhadap laporan keuangan tahun 2017 dari BPK. Dia pun meminta Sandi untuk memimpin perbaikan-perbaikan untuk mencapai target tersebut. "Tegas target kita WTP karena itu harus kerja keras dalam penataan kembali soal keuangan dan soal aset karena di situ banyak sekali tantangan masalahnya," kata Anies ditemui terpisah.

Sandi Akan Perbaiki Rapor Buruk Keuangan DKI Semasa Jokowi-Ahok