<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/IMG-20220523-WA0012_5.jpg" alt="Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto (kedua dari kanan) bersama Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto (kanan) saat menerima WTP LKPD 2021 di Bandung, Senin (23/5). Pemkot Bogor/Antara" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto (kedua dari kanan) bersama Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto (kanan) saat menerima WTP LKPD 2021 di Bandung, Senin (23/5). Pemkot Bogor/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2021.  ”Penghargaan ini menunjukkan kesiapan kita dalam membangun sistem pemerintahan yang bersih, melayani, transparan, dan akuntabel,” kata Wali Kota Bogor Bima Arya seperti dilansir dari Antara di Kota Bogor.  Bima Arya bersyukur WTP tahun ini berarti yang keenam didapat Kota Bogor secara berturut-turut sejak 2016. Atas raihan laporan keuangan yang baik itu, pihaknya menyampaikan rasa terima kasih atas kerja sama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor yang selama ini selalu mengawal alokasi anggaran di daerahnya.  Bima bersama Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto menerima langsung Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2021 dari Plt Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat Arif Agus di Bandung, Senin (23/5).  Wali kota mengaku bangga atas hasil kolaborasi dewan, pemerintah, dan mitra lain yang mendukung pembangunan di Kota Hujan itu. ”Terima kasih juga atas dukungan Ketua DPRD Kota Bogor yang bersama-sama mengawasi jalannya program pembangunan di Kota Bogor,” ungkap Bima Arya.  Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto mengapresiasi predikat WTP yang diterima Pemkot Bogor. Hal itu hasil dari kerja keras dan sinergi semua pihak.  ”Apa yang sudah baik dipertahankan dan ditingkatkan. Apa yang menjadi rekomendasi dari BPK harus diperbaiki ke depannya. Semoga pelayanan menjadi lebih baik ke depan,” ujar Atang.

Kota Bogor Raih WTP Laporan Keuangan 2021 dari BPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/WhatsApp-Image-2021-09-30-at-15.35.55-1.jpg" alt="Bupati Jember Hendy Siswanto (kanan) dan Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi (kiri) saat bertemu Kepala BPK Perwakilan Jatim Joko Agus Setyono di Kantor BPK Jatim di Sidoarjo, Rabu (29/9). DPRD Jember/Antara" width="100%">
<figcaption>Bupati Jember Hendy Siswanto (kanan) dan Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi (kiri) saat bertemu Kepala BPK Perwakilan Jatim Joko Agus Setyono di Kantor BPK Jatim di Sidoarjo, Rabu (29/9). DPRD Jember/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Bupati Jember Hendy Siswanto berharap agar DPRD melaporkan temuan BPK ke aparat penegak hukum. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan ada Rp 107 miliar yang tidak bisa dipertanggungjawabkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Jember tahun 2020.  ”Kami sudah melakukan konsultasi audit ke BPK Perwakilan Jawa Timur terkait dua persoalan. Yakni dana sebesar Rp 31 miliar terkait dana wastafel yang belum terbayarkan dan dana Covid-19 sebesar Rp107 miliar yang tidak bisa dipertanggungjawabkan,” kata Hendy seperti dilansir dari Antara di Jember.  Dalam LHP BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Jember tahun 2020, ditemukan anggaran bantuan tidak terduga Covid-19 sebesar Rp 107 miliar tidak bisa dipertanggungjawabkan. Pemkab Jember masa pemerintahan Bupati Jember Faida mengalokasikan anggaran yang cukup besar untuk penanganan Covid-19 pada 2020. Jumlahnya mencapai Rp 479 miliar melalui refocusing anggaran belanja tidak terduga (BTT).  Dalam dokumen laporan hasil pemeriksaan BPK menyebutkan, total belanja Satgas Covid-19 mencapai Rp 220,5 miliar. Namun, sebanyak Rp 107 miliar tanpa disertai pengesahan surat pertanggungjawaban (SPJ). Sehingga, kelengkapan SPJ untuk belanja dalam penanganan Covid-19 hanya senilai Rp 74,7 miliar.  ”Kalau persoalan Rp107 miliar tidak cepat selesai, Pemkab Jember tetap akan mendapat opini tidak baik, sebaik apapun pekerjaan (pelaksanaan) APBD Tahun Anggaran 2021 yang saya lakukan,” tutur Hendy.  Berdasar data, anggaran sebesar Rp 107 miliar itu meliputi beberapa jenis belanja. Di antaranya belanja honorarium, belanja uang saku, belanja makan minum bantuan sosial, belanja barang pakai habis, belanja modal (alat kesehatan, wastafel), dan belanja bantuan sosial (sembako, uang tunai). Namun penyajian laporan pertanggungjawabannya tidak sesuai dengan standar akuntansi pemerintah, sehingga dinilai tdak bisa dipertanggungjawabkan.  ”Kami tidak mungkin menelusuri dana Rp 107 miliar karena pemeriksaan lapangan pekerjaan belanja wastafel yang menggunakan dana belanja tak terduga (BTT) 2020 sebesar Rp 31,5 miliar yang kini juga menjadi persoalan itu memakan waktu kurang lebih tiga bulan,” tutur Hendy.  Apabila dibiarkan, lanjut dia, dana sebesar Rp 107 miliar itu secara otomatis tercatat dalam neraca sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) APBD tahun anggaran 2021. Padahal uang tersebut tidak ada.  ”Untuk bisa mengeluarkan Rp 107 miliar dari neraca APBD Jember, persoalan itu harus diserahkan ke aparat penegak hukum dan mereka yang akan mengambil alih untuk pemeriksaannya,” papar Hendy.  Hendy meminta DPRD Jember sebagai representasi wakil rakyat yang melaporkan persoalan itu kepada aparat penegak hukum secepatnya. Agar dana Covid-19 sebesar Rp 107 miliar itu tidak membebani neraca APBD 2022.  Sementara itu, Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi mengatakan hal tersebut sebenarnya sudah jelas dan harus ada yang bertanggung jawab. Sebab, setiap rupiah uang negara harus dipertanggungjawabkan.  ”Kami akan segera melaporkan hal itu ke aparat penegak hukum karena kalau dibiarkan berlarut-larut akan membebani neraca APBD Jember dan sampai kapanpun opini BPK terhadap pengelolaan keuangan daerah tidak bisa wajar tanpa pengecualian (WTP),” terang Itqon.  Dia mengatakan, pimpinan DPRD akan meminta pendapat tim ahli terlebih dahulu sebelum melaporkan ke aparat penegak hukum agar langkah yang dilakukan tepat sesuai ketentuan.

Bupati Jember Berharap DPRD Teruskan LHP BPK ke Aparat Penegak Hukum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/bpk-minta-lhp-pemprov-jabar-dikoreksi_m_185368.jpeg" alt="Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (kiri) menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester II TA 2017 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Jalan Mochammad Toha, Bandung, Rabu (31/1)." width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (kiri) menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester II TA 2017 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Jalan Mochammad Toha, Bandung, Rabu (31/1).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebutkan, laporan hasil pemeriksaan (LHP) Semester II TA 2017 Provinsi Jawa Barat masih ada beberapa item pemerikasaan yang harus disesuaikan atau dikoreksi. Hal tersebut diungkapkan Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Arman Syifa LHP Pemprov harus disesuaikan. "Untuk belanja, kita (BPK) melihat belum sepenuhnya sesuai, dalam arti masih ditemukan permasalahan-permasalahan dengan pekerjaan-pekerjaan baik itu yang sifatnya konsultansi maupun pekerjaan fisik. Ada juga masalah terkait dengan belanja personil,&rdquo; kata Arman dalam keterangan resmi, Bandung, Rabu (31/1). Laporan tersebut ditanggapi Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan bahwa pihaknya akan segera menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK tersebut. &ldquo;Kami siap untuk menindaklanjuti semua saran yang diberikan BPK. Secepatnya kami selesaikan,&rdquo; ungkapnya di Bandung, Rabu (31/1). Pria yang akrab disapa Aher itu mengatakan, terdapat beberapa item pemeriksaan yang pembayarannya lebih. Diantaranya salah administrasi. ''Namanya kelebihan bayar. Ada beberapa item kelebihan bayar dalam jumlah yang tidak terlalu besar, biasa. Salah hitung, kelebihan bayar kenapa. BPK tidak menjelaskan karena rinci banget,&rdquo; ungkap Aher. Aher menyimpulkan ada kelebihan bayar, jadi harus segera dikembalikan ke kas daerah. "Kami akan segera laksanakan. Tagih buru-buru kelebihannya, balikin ke kas daerah, selesai. Sebelum fajar menyingsing,&rdquo; tambahnya. Perihal itu, juga ditegaskan terkait kelebihan bayar tersebut tidak ada unsur kesengajaan. &ldquo;Tidak ada tentu. Karena dari BPK-nya juga tidak ada (unsur kesengajaan),&rdquo; tuturnya. Aher juga optimis LHP dari BPK terhadap laporan keuangan Pemprov Jabar TA 2017 kembali meraih Opini WTP dari BPK.

BPK Minta LHP  Pemprov Jabar Dikoreksi

laporan hasil pemeriksaan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#laporan hasil pemeriksaan

Berita Terkini

Kota Bogor Raih WTP Laporan Keuangan 2021 dari BPK

Bupati Jember Berharap DPRD Teruskan LHP BPK ke Aparat Penegak Hukum

BPK Minta LHP Pemprov Jabar Dikoreksi

Download Aplikasi JawaPos.com