<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/03/JKT_Raker-Komisi-VIII-DPR-dengan-Menteri-Agama_Salman-Toyibi-4JPG-204068148.jpg" alt="Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (tengah) menyampaikan paparan pada rapat kerja dengan Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/9/2024). (Salman Toyib/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (tengah) menyampaikan paparan pada rapat kerja dengan Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/9/2024). (Salman Toyib/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali dibuat geram oleh sikap Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas. Pasalnya, Yaqut kembali absen dalam rapat evaluasi haji yang digelar di Komisi VIII DPR. Rapat kemarin (27/9) sejatinya menjadi kesempatan terakhir bagi komisi VIII periode 2019&ndash;2024 untuk mengorek keterangan Menag terkait evaluasi haji 2024. Sebab, masa jabatan DPR periode ini berakhir 30 September mendatang. Tak hanya kemarin, sebelumnya, pada Senin (23/9) lalu Yaqut juga absen. Alasannya adalah rangkaian lawatan ke Eropa. Anggota Komisi VIII DPR Selly Andriany menyayangkan ketidakhadiran Yaqut. Apalagi, kini alasannya tidak mendapat tiket untuk pulang ke Indonesia. &rsquo;&rsquo;Padahal memang surat yang disampaikan Sekjen kepada kami disampaikan menteri bisa hadir untuk melakukan pembahasan rapat evaluasi,&rsquo;&rsquo; ujarnya. Praktis, komisi VIII tidak dapat melanjutkan agenda rapat kemarin. Sedianya rapat kemarin juga dihadiri menteri perhubungan dan menteri kesehatan. Termasuk direktur utama PT Garuda Indonesia dan kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Namun, dengan tidak hadirnya penanggung jawab utama haji 2024, rapat dibatalkan tanpa kesimpulan apa pun. Sebab, kata Selly, UU Haji dan Umrah menyebut secara eksplisit bahwa Menag harus hadir langsung dalam rapat evaluasi. &rsquo;&rsquo;Artinya, dalam periode evaluasi haji, hanya di tahun ini evaluasi haji tidak dibahas langsung oleh menteri agama dengan komisi VIII,&rsquo;&rsquo; katanya. Wakil Ketua Komisi VIII Marwan Dasopang menyoroti perilaku Menag yang dianggap tidak serius. Termasuk sikap Yaqut yang tidak hadir saat dipanggil pansus angket haji. &rsquo;&rsquo;Di pansus juga tidak datang. Yang kedua, di komisi juga tidak datang,&rsquo;&rsquo; ujarnya. Dalam situasi seperti ini, lanjut dia, yang menjadi korban adalah kualitas pelaksanaan haji. Sebab, pelaksanaannya tidak dievaluasi serius oleh pihak yang bertanggung jawab. Terpisah, Juru Bicara Kemenag Sunanto menyebut ketidakhadiran Menag karena masih menjalankan tugas negara. Kendati begitu, Sunanto memastikan bahwa Menag beriktikad baik dengan mengirim surat resmi ke DPR. &rsquo;&rsquo;Karena kondisi sedang menjalankan tugas negara, Gus Men (Menag, Red) menawarkan untuk mengikuti rapat secara daring. Ini memungkinkan dalam era kemajuan teknologi saat ini,&rsquo;&rsquo; ujarnya semalam. Setelah dari Eropa, Yaqut diketahui tengah berada di Dubai. (far/mia/c19/bay)

DPR kembali dibuat geram oleh sikap Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Pasalnya, Yaqut kembali absen dalam rapat evaluasi haji.

Yaqut Kembali Mangkir pada Rapat Terakhir di DPR, Evaluasi Haji Ditutup tanpa Laporan Menag

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/haji_selesai.jpg" alt="PULANG: Jamaah haji terus mengatur barang bawaan sebelum kembali ke tanah air. (MEDIA CENTER HAJI)" width="100%">
<figcaption>PULANG: Jamaah haji terus mengatur barang bawaan sebelum kembali ke tanah air. (MEDIA CENTER HAJI)</figcaption>
</figure>Tiket Maskapai Tetap Naik Rp 800 Ribu–Rp 3 Juta  JawaPos.com – Kota Makkah berangsur ditinggalkan jamaah haji. Hingga kemarin (2/8) kurang dari 3 ribu jamaah Indonesia yang masih berada di Makkah. Mereka menunggu pemberangkatan ke Madinah.  ”Pemberangkatan ke Madinah berakhir Kamis (4/8),” kata Kepala Seksi Layanan Kedatangan dan Kepulangan PPIH Daker Makkah Amir Hamzah kemarin. Sementara itu, total jamaah Indonesia yang masih berada di Madinah berjumlah 35 ribu orang.  Suasana di sekitar Masjidilharam, Makkah, kini berganti dipenuhi dengan jamaah umrah. Sejak 1 Muharam 1444 H atau 30 Juli 2022, otoritas Saudi kembali membuka ibadah umrah setelah penyelenggaraan ibadah haji.  Dari tanah air, pemberangkatan jamaah umrah diwarnai polemik kenaikan harga tiket. Kemarin (2/8) sejumlah perwakilan pengusaha travel umrah bertemu dengan maskapai Garuda Indonesia. ’’Garuda tetap mau naik harga. Alasan mereka, subsidi harga terus,’’ ungkap Ketua Umum Kebersamaan Pengusaha Travel Haji dan Umrah (Bersathu) Wawan Suhada.  Untuk penerbangan umrah pada Agustus, ada kenaikan harga Rp 800 ribu per orang. Untuk periode penerbangan September, ada kenaikan mulai Rp 1,5 juta sampai Rp 3 juta. Wawan mengatakan, kenaikan tersebut tentu sangat memberatkan.

Haji Selesai, Berganti Jamaah Umrah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/kiswah-kakbah-separo.jpg" alt="DIGANTI BARU: Petugas merapikan kiswah pada bagian Hajar Haswad dan pintu Kakbah kemarin (30/7). (NAUFAL WIDI/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>DIGANTI BARU: Petugas merapikan kiswah pada bagian Hajar Haswad dan pintu Kakbah kemarin (30/7). (NAUFAL WIDI/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemulangan jamaah haji Indonesia gelombang pertama tuntas. Sekitar 45 ribu jamaah atau separo dari kuota jamaah reguler telah tiba di tanah air. Kemarin (30/7) dua kloter terakhir yang terbang dari Bandara King Abdul Aziz, Jeddah, mendarat di Jakarta. Yakni, kloter 23 embarkasi Jakarta-Pondok Gede (JKG) dan kloter 21 embarkasi Jakarta-Bekasi (JKS).  Selanjutnya, pemulangan jamaah gelombang kedua dilakukan melalui Bandara Internasional Amir Muhammad bin Abdul Aziz, Madinah. Lima kloter jamaah berangkat pada pemulangan hari pertama dari Madinah. Yaitu, kloter 24 JKG, kloter 8 embarkasi Medan, kloter 5 embarkasi Aceh, kloter 22 embarkasi Solo, dan kloter 3 embarkasi Makassar. ”Sampai saat ini untuk pemulangan tidak terlalu banyak masalah besar. Kecuali kalau ada keterlambatan (penerbangan),” ujar Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Hilman Latief.  Pada pemulangan tahap pertama melalui Bandara Jeddah, sempat dua kali terjadi keterlambatan atau delay. Pertama, kloter 1 embarkasi Banjarmasin yang mengalami keterlambatan selama 24 jam. Kemudian, kloter 6 embarkasi Medan yang terlambat 12 jam.  Hilman menjelaskan, keterlambatan penerbangan tersebut menimbulkan konsekuensi seperti penambahan masa tinggal jamaah di hotel dan layanan katering. ”Kami sudah berkomunikasi dan pihak provider (maskapai, Red), mereka mau bertanggung jawab. Tapi, yang kami ingin bukan hanya mengganti, melainkan ke depan tidak ada lagi keterlambatan,” terang dia.  Bersamaan dengan pemulangan jamaah, panitia penyelenggara ibadah haji (PPIH) juga melakukan evaluasi. Hingga kemarin jamaah Indonesia yang wafat berjumlah 79 orang. Bandingkan dengan Malaysia yang tercatat hanya satu jamaah meninggal. Malaysia memang memberlakukan syarat kesehatan yang lebih ketat kepada calon jamaah haji.  Hilman mengatakan, pihaknya mendorong keterbukaan dalam penyelenggaraan haji. Artinya, ratusan ribu orang yang telah mendaftar haji harus diperhatikan, termasuk yang berusia lanjut atau memiliki penyakit penyerta (komorbid). ”Jangan sampai ibadah haji ini jadi eksklusif. Kecuali kalau memang ada protokol kesehatan yang harus dipenuhi. Misalnya, tahun ini ada batasan maksimal usia 65 tahun yang bisa berangkat,” katanya.  Di bagian lain, kiswah atau kain penutup Kakbah diganti kemarin bertepatan dengan 1 Muharam 1444 Hijriah. Prosesi penggantian kiswah berlangsung sejak Jumat (29/7) menjelang tengah malam. Tahun-tahun sebelumnya, kiswah diganti pada 9 Zulhijah atau saat jamaah haji melaksanakan wukuf di Arafah. (*)

Separo Jamaah Haji Sudah Tiba di Tanah Air

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/Screen-Shot-2019-08-04-at-15.56.09.png" alt="Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin menjenguk jamaah yang dirawat di Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) Makkah (3/8). PPIH Arab Saudi/Jawa Pos" width="100%">
<figcaption>Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin menjenguk jamaah yang dirawat di Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) Makkah (3/8). PPIH Arab Saudi/Jawa Pos</figcaption>
</figure>JawaPos.com– Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin selaku Amirul Hajj mengajak seluruh delegasi berkunjung ke Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) Makkah, Sabtu (4/8) petang. Selain menjenguk pasien yang sedang dirawat, Lukman juga menggelar rapat bersama personel petugas kesehatan. Ada beberapa catatan yang disampaikan Lukman. Salah satunya penekanan pada kendaraan safari wukuf untuk jamaah haji yang sakit saat di Arafah.  "Tentu kami berharap tidak banyak jamaah yang disafari wukufkan," katanya. Namun petugas harus bisa mengantisipasi jika ada peningkatan jumlah peserta safari wukuf melebihi dari kapasitas armada bus yang disiapkan.  Dalam rapat tersebut dijelaskan, armada bus untuk safari wukuf bagi jamaah yang sakit ada dua kelompok. Yakni kelompok jamaah yang masih bisa duduk dan jamaah berbaring.  Untuk jamaah yang safari wukuf sambil duduk, ada kapasitas 300 orang. Sedangkan kapasitas safari wukuf dengan berbaring ada sekitar 30 kapasitas. Akhirnya dijelaskan pada rapat tersebut petugas siap menyewa bus tambahan jika nanti peserta safari wukuf membludak.  Kemudian Lukman juga mengomentari terkait pengurusan jenazah. "Poinnya harus ada petugas yang mendampingi pengurusan jenazah. Mulai dari memandikan, mengkafani, sampai pemakaman," jelasnya. Lukman mengatakan pendampingan pengurusan jenazah merupakan salah satu tugas dari tim pembimbing ibadah haji Indonesia (TPIHI).  Lukman juga memberikan catatan pada prosesi tarwiyah. Dia menuturkan tarwiyah memang bukan bagian dari jadwal rangkaian ibadah haji yang difasilitasi pemerintah Indonesia. Namun pada praktiknya banyak jamaah Indonesia yang menjalankan tarwiyah. Yakni memulai perjalanan dari hotel menuju Mina pada tanggal 8 Dzulhijjah.  "Bagaimanapun juga mereka (jamaah yang melaksanakan tarwiyah, Red) adalah jamaah kita," tuturnya. Sehingga diharpakan tetap ada tim kesehatan yang memantau secara tertutup dan mobile pelaksanaan tarwiyah. Untuk antisipasi ada jamaah yang sakit dan butuh pertolongan saat pelaksanaan tarwiyah.

Menag Pastikan Armada Untuk Safari Wukuf Bagi Jamaah Telah Disiapkan

laporan haji

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#laporan haji

Berita Terkini

Yaqut Kembali Mangkir pada Rapat Terakhir di DPR, Evaluasi Haji Ditutup tanpa Laporan Menag

Haji Selesai, Berganti Jamaah Umrah

Separo Jamaah Haji Sudah Tiba di Tanah Air

Menag Pastikan Armada Untuk Safari Wukuf Bagi Jamaah Telah Disiapkan

Download Aplikasi JawaPos.com