<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/21/JKT_Bupati-Bekasi-di-Tahan-KPK_Salman-Toyibi_-7-2192972941.jpg" alt="Petugas menunjukan barang bukti uang saat konferensi pers penahanan Bupati Bekasi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Sabtu (20/12/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Petugas menunjukan barang bukti uang saat konferensi pers penahanan Bupati Bekasi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Sabtu (20/12/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat penerimaan laporan gratifikasi sepanjang tahun 2025 mengalami peningkatan signifikan. Hingga Rabu (31/12), lembaga antirasuah menerima ribuan laporan dari aparatur sipil negara (ASN) dan penyelenggara negara di berbagai instansi.&nbsp; Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan pentingnya kesadaran untuk menolak dan melaporkan setiap bentuk gratifikasi yang berpotensi terkait dengan jabatan. &ldquo;Penerimaan laporan gratifikasi tahun 2025 meningkat cukup tinggi. Tercatat sampai dengan hari ini, Rabu (31/12), KPK menerima 5.020 laporan, dengan jumlah objek gratifikasi 5.799,&rdquo; kata Budi Prasetyo kepada wartawan, Rabu (31/12). Dari ribuan objek gratifikasi tersebut, KPK mencatat sebagian besar berupa barang dan uang.&nbsp; &ldquo;Dari sejumlah objek gratifikasi tersebut, tercatat 3.621 dalam bentuk barang dengan nilai tafsir senilai Rp 3,23 miliar, dan 2.178 objek gratifikasi dalam bentuk uang senilai Rp13,17 miliar,&rdquo; ujarnya. Dengan demikian, total nilai gratifikasi yang dilaporkan sepanjang 2025 mencapai angka Rp 16,40 miliar. Ia menjelaskan, laporan tersebut berasal dari berbagai sumber pelapor, baik perorangan maupun unit pelaporan resmi di instansi.&nbsp; &ldquo;Laporan tersebut disampaikan oleh 1.620 (32,3%) pelapor individu dan 3.400 (67,7%) dari Unit Pelaporan Gratifikasi (UPG), yang ada di sejumlah instansi, baik Kementerian, Lembaga, maupun pemerintah daerah,&rdquo; ungkapnya. KPK juga memetakan jenis gratifikasi yang paling banyak dilaporkan selama 2025. Menurutnya, beberapa penerimaan gratifikasi yang banyak dilaporkan antara lain pemberian dari vendor dalam rangka pengadaan barang dan jasa, pemberian dari mitra dalam rangka hari raya maupun dalam rangka pisah sambut. Selain itu, terdapat pula laporan terkait fungsi pengawasan dan pelayanan publik. Pelaporan itu di antaranya berupa pemberian kepada APIP dari pihak yang diperiksa/diawasi termasuk dari pengurus desa. "Serta, pemberian terima kasih dari pengguna layanan diantaranya layanan perpajakan, layanan kepegawaian, layanan kesehatan dan layanan pencatatan nikah, serta pemberian dari orang tua murid ke guru,&rdquo; bebernya. KPK juga menyoroti laporan terkait honorarium kegiatan. Menurutnya, pemberian honor narasumber, dimana beberapa instansi telah melarang penerimaan honor narasumber yang berasal dari pengguna layanan atau terkait tusi instansi, seperti menjadi narasumber dalam kegiatan sosialisasi. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, tren pelaporan menunjukkan peningkatan kesadaran. Ia menyebut, penerimaan laporan gratifikasi tahun ini meningkat 20%.&nbsp; "Dimana pada tahun 2024, KPK menerima sejumlah 4.220 laporan. Hal ini menunjukkan tingkat kesadaran para pegawai negeri dan penyelenggara negara dalam melaporkan penerimaan gratifikasi semakin meningkat,&rdquo; urainya. Meski demikian, KPK masih menemukan praktik pemberian gratifikasi dari sektor perbankan. Karena itu, KPK mendorong langkah pencegahan lebih tegas.&nbsp; &ldquo;Sebagai upaya pencegahan korupsi, KPK juga terus mendorong BUMN khususnya Bank Himbara untuk mempertegas larangan memberikan gratifikasi kepada Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara yang berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban, seperti pemberian yang dikemas dalam bentuk program marketing, pensponsoran, ataupun kehumasan,&rdquo; tegasnya. Tak hanya itu, KPK juga menerima sejumlah laporan dari pegawai negeri dan penyelenggara negara yang ditugaskan instansinya untuk menjadi mentor magang dalam program Magang Nasional. "Mereka melaporkan adanya penerimaan gratifikasi dari siswa atau mahasiswa magang yang mereka mentori, mulai dari baju, jaket, tumbler, jam, hingga parfum,&rdquo; tuturnya. Lebih lanjut, Budi mengingatkan ketentuan hukum yang berlaku sesuai dengan pasal 12B UU 20/2001 tentang Tindak Pidana Korupsi bahwa setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Pelaporan gratifikasi dapat dilakukan melalui https://gol.kpk.go.id/ serta mengikuti kanal literasi gratifikasi KPK. &nbsp;

setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya

Sepanjang 2025 KPK Terima 5.020 Laporan Gratifikasi Senilai Rp 16,40 Miliar, Ingatkan ASN Tak Mudah Terima Barang yang Terkait dengan Jabatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/IPI-ridwan.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima 86 laporan penerimaan gratifikasi terkait dengan momentum Ramadan dan perayaan Hari Raya Idul Fitri 2021. Lembaga antirasuah, hingga Senin (17/5) menerima total 86 laporan gratifikasi, mencapai Rp 198,18 juta.  "Terdiri dari 81 laporan berupa laporan penerimaan gratifikasi dan lima laporan lainnya adalah penolakan," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK bidang pencegahan, Ipi Maryati dalam keterangannya, Jumat (21/5).  Ipi menjelaskan, berdasarkan lembaga, sebanyak 20 laporan berasal dari pihak BUMN, 17 laporan dari kementerian, 40 laporan dari pemerintah provinsi, kabupaten dan kota, serta sembilan laporan dari lembaga negara dan lembaga pemerintah lainnya. Jenis barang gratifikasi yang dilaporkan berupa parcel makanan senilai total Rp 24,15 juta dan bingkisan barang lainnya senilai Rp 25,14 juta.  "Selebihnya berbentuk uang senilai Rp 148,89 juta dengan nilai laporan terendah senilai Rp 500 ribu hingga dalam bentuk pecahan mata uang asing senilai USD 10.000," ucap Ipi.  Berdasarkan laporan KPK, lanjut Ipi, tujuan pemberian tersebut sebagai tambahan uang dalam menyambut bulan suci Ramadan, tunjangan hari raya (THR) Idul Fitri hingga ucapan terima kasih sekaligus pemberian dalam rangka menjelang hari raya. <a href="https://www.jawapos.com/nasional/18/05/2021/ada-pelecehan-hotman-laporkan-tim-asesmen-twk-kpk-ke-komnas-perempuan/">Baca Juga: Ada Pelecehan, Hotman Laporkan Tim Asesmen TWK KPK ke Komnas Perempuan</a> <a href="https://www.jawapos.com/internasional/16/05/2021/joe-biden-tegaskan-dukung-untuk-israel-muslim-as-boikot-gedung-putih/">Baca Juga: Joe Biden Tegaskan Dukungan ke Israel, Muslim AS Boikot Gedung Putih</a> Menurut Ipi, medium pelaporan yang paling banyak digunakan pelapor adalah melalui aplikasi Gratifikasi Online (GOL) unit pengelola gratifikasi (UPG) sebanyak 35 laporan. Selanjutnya, GOL individu berjumlah 27 laporan, dan surat elektronik baik yang disampaikan oleh individu maupun melalui UPG sebanyak 22 laporan. Sisanya dua laporan disampaikan melalui surat atau pos.  "Berdasarkan data empat tahun terakhir 2017 – 2020 KPK menerima rata-rata 164 laporan penerimaan gratifikasi terkait Hari Raya Idul Fitri setiap tahunnya. Berturut-turut 163 laporan pada 2017, kemudian 169 laporan, 188 laporan dan 134 laporan," ujar Ipi.  Karena itu, sambung Ipi, pihaknya mengimbau kepada pegawai negeri dan penyelenggara negara yang belum menyampaikan laporan penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, khususnya terkait momen bulan Ramadhan dan perayaan Idul Fitri, agar segera melaporkan kepada KPK.  Hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang, penerimaan gratifikasi wajib dilaporkan ke KPK paling lambat 30 hari kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi. Namun, Pejabat yang melaporkan penerimaan gratifikasi terbebas dari ancaman pidana sebagaimana pasal 12B UU No 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi, yaitu berupa pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.  Mengacu kepada Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi, pelapor menyampaikan laporannya dengan mengisi formulir laporan yang paling sedikit memuat informasi tentang identitas penerima berupa Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama, alamat lengkap, dan nomor telepon; informasi pemberi gratifikasi; jabatan penerima gratifikasi; tempat dan waktu penerimaan gratifikasi; uraian jenis gratifikasi yang diterima; nilai gratifikasi yang diterima; kronologis peristiwa penerimaan gratifikasi; dan bukti, dokumen, atau data pendukung terkait laporan gratifikasi.  "Formulir isian laporan tersebut dapat disampaikan dalam bentuk tertulis, surat elektronik, atau aplikasi sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Pelaporan gratifikasi saat ini juga semakin mudah melalui aplikasi GOL," tandas Ipi.  Aplikasi tersebut dapat diunduh di Play Store atau App Store. Pelaporan secara daring lainnya dapat dilakukan melalui tautan https://gol.kpk.go.id atau mengirim surat elektronik ke alamat pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id.

KPK: Penerimaan Gratifikasi Idul Fitri Mencapai Rp 198 Juta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Aksi-KPK-Dery-Ridwansah-11.jpg" alt="Logo KPK. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Logo KPK. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima 1.082 laporan gratifikasi sepanjang semester pertama pada 2020. Laporan gratifikasi diterima KPK dalam berbagai bentuk. Mulai dari uang hingga hadiah pernikahan senilai Rp 14,6 miliar.  Pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ipi Maryati Kuding menyampaikan, jenis pelaporan yang paling banyak diterima KPK yakni uang atau setara uang sebanyak 487 laporan. Kemudian, laporan berjenis barang sebanyak 157 laporan dan hadiah pernikahan sebanyak 44 laporan.  "Sedangkan untuk jenis fasilitas seperti tiket perjalanan, sponsorship, diskon, dan fasilitas lainnya total 58 laporan," kata Ipi dalam keterangannya, Senin (20/7).  Juru bicara KPK bidang pencegahan ini menuturkan, pelaporan gratifikasi terbanyak berasal dari kementerian yakni 383 laporan. Disusul BUMN sebanyak 244 laporan, lembaga negara/lembaga pemerintah sebanyak 214 laporan, serta pemerintah provinsi sebanyak 130 laporan dan pemerintah kabupaten/kota sebanyak 111 laporan.  Ipi menyebut, medium pelaporan yang paling banyak digunakan yaitu melalui aplikasi Gratifikasi Online (GOL) milik Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) selama semester I 2020. Yakni sebanyak 489 laporan.  Kemudian GOL individu sebanyak 295 laporan, surat elektronik (email) 199 laporan, surat/pos 47 laporan, datang langsung ke Kantor KPK 46 laporan, dan medium lainnya seperti aplikasi WhatsApp 6 laporan.  Ipi mengingatkan, pegawai negeri dan penyelenggara negara dilarang menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  Ipi mengungkapkan, terdapat ancaman pidana bagi penyelenggara negara dan pegawai negeri yang terbukti menerima gratifikasi. Yaitu hukuman penjara selama 4 sampai 20 tahun penjara dan denda berkisar Rp200 juta hingga Rp1 miliar.  "Ancaman pidana tersebut tidak berlaku jika penerima gratifikasi melaporkan kepada KPK paling lambat 30 hari kerja sebagaimana ketentuan Pasal 12C. KPK mengimbau kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk menolak gratifikasi yang dilarang, pada kesempatan pertama," cetus Ipi.  Ipi mengharapkan, penyelenggara negara maupun pegawai negeri dapat melaporkan penerimaan gratifikasi kepada KPK melalui UPG atau aplikasi GOL yang dapat diunduh di Play Store dan App Store jika terpaksa menerima.  "Selain itu, pelaporan secara daring lainnya dapat dilakukan melalui tautan https://gol.kpk.go.id atau mengirimkan surat elektronik ke alamat pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id," pungkas Ipi.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=9B0ZXbeO4Pc  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=s7EHdbHkwKA  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=mGzKb-GqnLc  &nbsp;

KPK Terima 1.082 Laporan Gratifikasi, Nilainya Mencapai Rp 14,6 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/IPI-ridwan.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima 58 laporan gratifikasi terkait momen bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri 2020. Puluhan laporan gratifikasi itu dengan nilai total Rp 62,8 juta diterima KPK hingga 29 Mei 2020.  "Pelaporan tersebut berasal dari 10 kementerian atau lembaga yaitu sebanyak 28 laporan, tiga pemerintah provinsi dan sembilan pemerintah kabupaten/kota sebanyak total 22 laporan, dan lima BUMN/D dengan total delapan laporan," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK bidang pencegahan, Ipi Maryati dalam keterangannya, Senin (1/6).   Ipi menjelaskan, barang-barang gratifikasi yang dilaporkan ke KPK berkisar pada parcel makanan, barang pecah belah, voucher dan uang dengan nilai laporan terendah Rp 50 ribu hingga Rp10 juta. Barang-barang tersebut diberikan kepada pegawai negeri maupun penyelenggara negara dengan maksud beragam, seperti tunjangan hari raya (THR) hingga ucapan terima kasih.   "Tujuan pemberian dimaksudkan sebagai tambahan uang dalam menyambut bulan suci Ramadan, tunjangan hari raya (THR) Idul Fitri hingga ucapan terima kasih karena telah menggunakan produk tertentu," ujar Ipi.   Ipi menuturkan, KPK menerima puluhan laporan gratifikasi tersebut melalui sejumlah medium. Terdapat 36 laporan gratifikasi yang dilaporkan melalui aplikasi Gratifikasi Online (GOL) individu. Selain itu, terdapat 14 laporan melalui GOL unit pengelola gratifikasi (UPG).   "Untuk surat elektronik baik yang disampaikan oleh individu maupun melalui UPG sebanyak delapan laporan," ucap Ipi.  KPK pun kembali mengingatkan pegawai negeri dan penyelenggara negara yang menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, khususnya terkait momen bulan Ramadan dan perayaan Idul Fitri, agar segera melaporkan kepada KPK.   Menurut Ipi, berdasar peraturan perundang-undangan, penerimaan gratifikasi tersebut harus dilaporkan kepada KPK paling lambat 30 hari kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi.   "Pejabat yang melaporkan penerimaan gratifikasi terbebas dari ancaman pidana sebagaimana pasal 12B UU No 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi, yaitu berupa pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar," tegas Ipi.  Pelaporan gratifikasi saat ini dapat melalui aplikasi GOL. Aplikasi tersebut dapat diunduh di Play Store atau App Store. Pelaporan secara daring lainnya dapat dilakukan melalui tautan https://gol.kpk.go.id atau mengirim surat elektronik ke alamat pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id.

KPK Terima 58 Laporan Gratifikasi Terkait Ramadan dan Idul Fitri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/Penjual-Parcel-Dery-Ridwansah-10-1.jpg" alt="Pedagang membuat parcel Lebaran di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta, Selasa (12/5/20200. Pengusaha parcel setempat mengaku tahun ini permintaan parcel Lebaran menurun dari 4500 paket menjadi 3000 paket atau turun sekitar 30 persen sebagai dampak COVID-19." width="100%">
<figcaption>Pedagang membuat parcel Lebaran di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta, Selasa (12/5/20200. Pengusaha parcel setempat mengaku tahun ini permintaan parcel Lebaran menurun dari 4500 paket menjadi 3000 paket atau turun sekitar 30 persen sebagai dampak COVID-19.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menjelang hari raya Idul Fitri 1441 H, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima 14 laporan gratifikasi. Total nilai gratifikasi yang dilaporkan tersebut yakni Rp 21 Juta.  Pelaksana tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ipi Maryati 14 laporan gratifikasi tersebut diterima dalam kurun waktu 24 April hingga 19 Mei 2020. Total nilai estimasi laporan itu mencapai Rp 21 juta.  "Pelaporan tersebut berasal dari 5 kementerian, yaitu sebanyak 9 laporan, 3 pemerintah daerah masing-masing 1 laporan, dan 2 BUMN/D masing-masing 1 laporan," kata Ipi dalam keterangannya, Kamis (21/5)  Barang gratifikasi yang dilaporkan berkisar pada parsel makanan, barang pecah belah, dan uang, dengan nilai terendah Rp 100 ribu sampai makanan senilai Rp 7,5 juta. Tujuan pemberian dimaksudkan sebagai tambahan uang dalam menyambut bulan suci Ramadan maupun tunjangan hari raya (THR) Idul Fitri.  Ipi menyebut, medium pelaporan yang digunakan pelapor paling banyak adalah aplikasi Gratifikasi Online (GOL) individu sebanyak 11 laporan. Selebihnya GOL unit pengelola gratifikasi (UPG), surat elektronik UPG dan individu, masing-masing 1 laporan.  "Terhadap laporan yang diterima, KPK melakukan verifikasi kelengkapannya untuk kemudian dilakukan analisis hingga menetapkan status laporan apakah menjadi milik pelapor atau milik negara," ucap Ipi.  Menyambut Idul Fitri, KPK terus mengingatkan agar para penyelenggara negara melaporkan gratifikasi. Sebagaimana yang tertuang dalam Surat Edaran No. 14 Tahun 2020. Dalam SE tersebut KPK mengimbau perayaan hari raya keagamaan dan hari besar lainnya tidak dilaksanakan secara berlebihan, sehingga menimbulkan peningkatan kebutuhan dan pengeluaran yang tidak diperlukan.  "Di tengah situasi dan kondisi sulit sebagai dampak dari pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), KPK mendengar ada laporan terkait permintaan THR oleh pejabat eselon kepada pejabat pembuat komitmen (PPK) di sebuah instansi," beber Ipi.  KPK mengingatkan bahwa permintaan dana atau hadiah sebagai THR oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara, merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi. Karena, tindakan tersebut dapat menimbulkan konflik kepentingan, bertentangan dengan peraturan atau kode etik, serta memiliki risiko sanksi pidana.  KPK mendorong penyelenggara negara untuk menolak gratifikasi pada kesempatan pertama. Namun, bila karena kondisi tertentu pegawai negeri atau penyelenggara negara tidak dapat menolak, maka penerimaan gratifikasi tersebut harus dilaporkan kepada KPK paling lambat 30 hari kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi.  Dalam hal pelaporan penerimaan gratifikasi, Ipi berujar, biaa dilakukan melalui UPG instansi. Maka pelapor harus melaporkannya dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal gratifikasi diterima.  "UPG wajib meneruskan laporan gratifikasi kepada KPK dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal laporan gratifikasi diterima," tegas Ipi.  Pejabat yang melaporkan penerimaan gratifikasi terbebas dari ancaman pidana sebagaimana pasal 12B UU No 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi, yaitu berupa pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar.

Diduga Gratifikasi Terkait Hari Raya, 14 Pemberian Dilaporkan ke KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/IPI-ridwan.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima laporan penerimaan gratifikasi mencapai Rp 11,9 miliar pada periode 1 Januari – 21 April 2020. Dari total 665 laporan yang masuk, sebanyak 456 laporan atau sekitar 69 persen disampaikan melalui medium pelaporan aplikasi Gratifikasi Online (GOL).   Juru bicara KPK bidang pencegahan, Ipi Maryati menyampaikan, dari 456 laporan tersebut, sebanyak 314 merupakan laporan dari aplikasi GOL yang dikelola oleh Unit Pengelola Gratifikasi (UPG) instansi dan sebanyak 142 laporan dari aplikasi GOL individu. Sisanya sebanyak 97 laporan disampaikan melalui email, 46 laporan dengan datang langsung, 38 laporan melalui surat/pos dan 28 laporan lainnya melalui pesan Whatsapp.   "Jenis laporan yang paling banyak diterima adalah berupa uang/setara uang, yaitu 329 laporan. Yang kedua, berjenis barang berjumlah 206 laporan. Selanjutnya masing-masing berjumlah 36 laporan adalah jenis yang bersumber dari pernikahan, diantaranya uang, kado barang, karangan bunga dan makanan/barang mudah busuk," kata Ipi dalam keterangannya, Minggu (26/4).  Mewabahnya virus korona atau Covid-19, KPK telah menutup sementara layanan publik untuk pelaporan penerimaan gratifikasi secara tatap muka. Sebagai gantinya, KPK mendorong agar pelaporan disampaikan secara daring salah satunya melalui aplikasi GOL.   "Aplikasi ini dapat diakses melalui situs https://gol.kpk.go.id atau juga bisa diunduh melalui Play Store dan App Store," ucap Ipi.  Dalam kurun waktu pemberlakuan layanan tanpa tatap muka tersebut, sejak 17 Maret 2020, tercatat nominal pelaporan penerimaan gratifikasi pada periode tersebut tidak kurang dari Rp 3,5 miliar. Nominal tersebut didapat dari laporan gratifikasi berbentuk uang, barang, makanan, hingga hadiah pernikahan.  "Mayoritas laporan juga diterima melalui aplikasi GOL," beber Ipi.  Pelaporan gratifikasi bagi penyelenggara negara, lanjut Ipi, diatur dalam Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan ancaman pidana penjara yaitu paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda dari Rp 200 juta hingga Rp1 Miliar.  "Ancaman pidana tersebut tidak berlaku jika penerima gratifikasi melaporkan ke KPK paling lambat 30 hari kerja sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima," tukas Ipi.

Selama Wabah Korona, KPK Terima Laporan Gratifikasi Senilai Rp 11, 9 M

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/bumnbumd-institusi-paling-banyak-laporkan-gratifikasi_m_.jpg" alt="Konferensi pers Kinerja KPK Tahun 2018" width="100%">
<figcaption>Konferensi pers Kinerja KPK Tahun 2018</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi mengaku telah menerima 1.990 laporan mengenai persoalan gratifikasi. Dari total laporan yang diterima KPK, sebanyak 930 di antaranya dinyatakan milik negara. "KPK juga mengimbau PN (penyelenggara negara) untuk menolak setiap pemberian gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan. Data Direktorat Gratifikasi, KPK telah menerima sebanyak 1.990 laporan, 930 di antaranya dinyatakan milik negara," ungkap Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, saat memaparkan Laporan Akhir Tahun lembaganya, di Jakarta, Rabu (19/12). Menurut Alex, dari 930 yang dinyatakan milik negara, ada 3 laporan yang ditetapkan sebagai milik penerima dan 290 laporan masih dalam proses penelaahan tim KPK. "Bila dilihat dari instansi pelapor, BUMN/BUMD merupakan institusi paling banyak yang melaporkan gratifikasi dengan 597 laporan, diikuti kementerian dengan 578 laporan, dan pemerintah daerah dengan 380 laporan," tambahnya. Sementara, dari laporan ini, total gratifikasi yang ditetapkan sebagai milik negara senilai Rp 8,5 miliar termasuk di dalamnya uang lebih dari 6,2 miliar rupiah yang telah dimasukkan ke kas negara dalam bentuk PNBP dan berbentuk barang senilai Rp 2,3 miliar. Terkait capaian program pencegahan, KPK juga menyoroti penggunaan teknologi informasi dalam upaya pencegahan korupsi. Utamanya pada pendidikan dan peningkatan partisipasi publik dalam pemberantasan korupsi yang terus ditingkatkan. "KPK juga tidak lelah melaksanakan sosialisasi dan pendidikan antikorupsi guna meningkatkan partisipasi dan menjadikan masyarakat sebagai agen antikorupsi melalui sejumlah program," jelas dia. Terakhir, dengan seluruh strategi dan pendekatan dalam pencegahan korupsi yang telah dilakukan, di tahun ini KPK juga menerima kepercayaan untuk memimpin aksi bersama dalam upaya pencegahan korupsi sesuai Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.

BUMN/BUMD Institusi Paling Banyak Laporkan Gratifikasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/jokowi-pelapor-gratifikasi-terbesar_m_217796.jpeg" alt="Presiden Joko Widodo" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1439 Hijriyah&nbsp;Direktorat Gratifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) banyak menerima laporan penerimaan gratifikasi yang dilakukan pihak pegawai negeri atau penyelenggara. Peningkatan adanya laporan dugaan gratifikasi ini terjadi pada awal Januari hingga akhir Juni 2018 ini. Dari banyaknya laporan gratfikasi tersebut, terungkap total nilai gratifikasi tertinggi ditempati Presiden Jokowi dengan nilai Rp 58 Miliar. "Kedua Wakil Presiden Jusuf Kalla, Rp 40 miliar, ketiga pegawai Pemprov DKI Jakarta Rp 9,8 miliar, keempat Dirjen salah satu kementerian Rp 5,2 Miliar dan kelima mantan Menteri ESDM Sudirman Said, Rp 3,9 Miliar," papar Direktur Gratifikasi KPK <a href="https://www.jawapos.com/tag/90/kpk" target="_blank">Giri Suprapdiono</a>, dalam konferensi pers di gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (4/6). Sementara dilihat dari tataran instansi, yang paling besar nilai laporan gratifikasinya adalah Kementerian Keuangan sebesar Rp 2,8 miliar, kedua DKI Jakarta Rp 197 juta, ketiga Kementerian Kesehatan Rp 64,3 juta, keempat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Rp 47,5 juta dan kelima BPJS Ketenagakerjaan Rp 44,1 juta. Data tersebut kata Giri terjadi sejak bulan Januari hingga 4 Juni 2018. Dengan total sebanyak 795 penerimaan laporan gratifikasi. 795 laporan tersebut terdiri dari 534 (67%) laporan diantaranya dinyatakan menjadi milik negara, lalu ada sebanyak 15 (2 persen) laporan dinyatakan milik penerima. Sisanya (31 persen) laporan adalah Surat Apresiasi (masuk kategori negatif list). "Total nilai status kepemilikan gratifikasi yang menjadi milik negara adalah Rp6.203.115.339,00, dan dalam bentuk uang sebesar Rp5.449.324.132,00; dan dalam bentuk barang senilai Rp753.791.207,00," ungkapnya. Lebih lanjut, dilihat jumlah pelapor, pegawai atau penyelenggara negara pelapor gratifikasi dengan frekuensi laporan terbanyak berasal dari intansi Kemenag dengan jumlah 59 laporan, sedangkan frekuensi penetapan milik negara terbanyak dipegang Kemenag sejumlah 52 laporan. "Frekuensi Laporan Gratifikasi, Kementerian Agama; 59 laporan, Kementerian Perhubungan; 58 laporan, Kementerian Kesehatan; 50 laporan, Pemprov DKI Jakarta; 45 laporan, Kementerian Agama; 38 laporan," bebernya. Namun, karena pelaporan sudah ditelusuri ternyata yang ditetapkan menjadi milik negara sejumlah Kementerian Agama; 52, Kementerian Perhubungan; 46, Kementerian Agama; 38, Kementerian Agama; 18 dan BPJS Ketenagakerjaan; 17.

Jokowi Pelapor Gratifikasi Terbesar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/tolak-gratifikasi-itu-mudah-laporkan-saja-ke-kpk_m_1521973790_198895.jpeg" alt="PIAGAM: Abdurahman Muhammad Bakri (kanan) menunjukkan piagam dari KPK lantaran rajin melaporkan gratifikasi, Jumat (23/3)." width="100%">
<figcaption>PIAGAM: Abdurahman Muhammad Bakri (kanan) menunjukkan piagam dari KPK lantaran rajin melaporkan gratifikasi, Jumat (23/3).</figcaption>
</figure>Presiden Joko Widodo menjadi pelapor gratifikasi dengan nilai paling tinggi, Rp 58,7 miliar. Namun, jika jumlah laporan pemberian dihitung, Jokowi kalah jauh oleh Abdurrahman <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/03/24/198573/59-kali-laporkan-gratifikasi-abdul-selalu-ingat-pesan-orangtuanya" target="_blank">Muhammad Bakri</a>, penghulu aparatur sipil negara (ASN) di Klaten. --- BUKAN urusan mudah menolak uang "transpor" dari keluarga pengantin kepada penghulu. Ditolak secara halus maupun terbuka, ucapan terima kasih itu tetap jamak diberikan dengan berbagai cara. Salah satunya, menyelipkan ke tas si penghulu secara sembunyi-sembunyi. Namun, selalu ada cara untuk menolak hal itu Abdurrahman Muhammad Bakri, penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Trucuk, Klaten, selalu melaporkan setiap "amplop" yang diberikan kepadanya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Di sistem pelaporan <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/03/13/195455/kpk-serahkan-kuda-gratifikasi-presiden-jokowi-ke-djkn-kemenkeu" target="_blank">gratifikasi</a> KPK, Bakri merupakan sosok yang paling sering melaporkan gratifikasi. Yakni 59 kali dalam rentang waktu 2015-2018 (Maret). Di antaranya, 57 gratifikasi senilai Rp 4.260.000 dinyatakan milik negara oleh KPK. Bakri mengisahkan, pada awalnya dirinya merasa tidak enak ketika menolak uang "transpor" yang diberikan oleh keluarga pengantin. Dia selalu menolak. Namun, selalu pula ada cara mereka untuk memaksa. Memang, bagi banyak keluarga pengantin, memberikan sejumlah uang kepada penghulu tidak dianggap sebagai beban. Melainkan ucapan terima kasih dan tanda syukur. Namun, Bakri tetap teguh pada pendiriannya. <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/03/17/196691/kpk-tetapkan-bupati-hst-tersangka-gratifikasi-dan-pencucian-uang" target="_blank">Uang transpor</a> itu bukanlah haknya. Harus dikembalikan. "Pihak keluarga pengantin kadang memaksa. Biasanya, dikasih waktu bersalaman saat mau pulang. Atau kalau nggak, malah dikasih di motor saya," ungkapnya. "Makanya, saya sempat cari solusi hingga akhirnya kepikiran untuk melaporkan ini ke KPK," jelas Bakri saat ditemui di KUA Kecamatan Trucuk pada Jumat (23/3). Bakri adalah lulusan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta. Dia menjadi pegawai KUA sejak 2005, lalu menjadi penghulu sejak 2012. Hingga saat ini, dia sudah menikahkan lebih dari 1.000 pasangan. Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin memberikan apresiasi tinggi kepada Bakri. Penghulu di Klaten itu bahkan masuk nominasi peraih penghargaan KUA teladan yang digelar Agustus nanti. Menurut Lukman, Bakri adalah contoh teladan yang memperlakukan integritas tidak hanya sebagai slogan dan ungkapan. Menurut dia, 59 kali melaporkan gratifikasi merupakan bentuk konsistensi kejujuran pada diri Bakri. "Juga menunjukkan sifat qana&iexcl;h (merasa cukup, Red). Sehingga berhati-hati dalam menerima rezeki yang sumbernya diragukan kehalalannya," tuturnya kemarin (24/3). Lukman berpesan agar sikap Bakri bisa menjadi motivasi dan inspirasi bagi seluruh ASN di Kemenag. ASN Kemenag di kantor pusat maupun di daerah harus bekerja secara profesional, inovatif, dan berintegritas. Para penghulu sebenarnya mendapatkan penghasilan yang lebih banyak sejak 2014. Itu sejalan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Kemenag. Di dalam ketentuan itu, pencatatan nikah pada prinsipnya gratis. Selama dilakukan di KUA dan pada hari kerja. Di luar itu, biaya pencatatan nikah dipatok Rp 600 ribu. Dengan aturan itu, Direktur Gratifikasi KPK Giri Suprapdiono menilai, tidak ada alasan lagi bagi penghulu menerima uang "transpor". Sebab, setelah keluarnya peraturan Kemenag, penghulu mendapat honor Rp 150 ribu hingga Rp 450 ribu per pernikahan. "Orang-orang (penghulu, Red) yang masih mau menerima itu sebenarnya tidak tahu diri. Karena negara sudah membayar semuanya (biaya penghulu, Red) dan tidak sedikit," tegasnya. Giri mengatakan, lembaganya sejatinya tidak mengharuskan semua penghulu melaporkan gratifikasi. Sebab, hal tersebut pasti membebani penghulu sendiri. Terutama yang tinggal di daerah terpencil dengan akses internet minim. "Penghulu tidak kami harapkan harus melapor, tapi harus menolak," ujarnya. "Kalau penghulu diarahkan ke konteks pelaporan, bakal susah," imbuh dia. Tentu yang harus digarisbawahi, penolakan gratifikasi sebisanya dilakukan dengan cara halus sesuai budaya di daerah masing-masing. Mengingat, tradisi pemberian uang "transpor" merupakan kebiasaan lama yang telanjur membudaya di masyarakat. "Kampanye kami adalah tolak gratifikasi dengan senyuman," tutur pria kelahiran Ponorogo tersebut. Apakah perbaikan di kalangan penghulu sudah maksimal? Giri menyebutkan, secara umum perubahan di tingkat grassroots sudah mulai terasa. Setidaknya itu terlihat dari masuknya dua penghulu di daftar top five pelapor gratifikasi tertinggi. Yakni Bakri dan Samanto (penghulu KUA di Bantul).&nbsp;

Tolak Gratifikasi Itu Mudah, Laporkan Saja ke KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/59-kali-laporkan-gratifikasi-abdul-selalu-ingat-pesan-orangtuanya_m_198573.jpeg" alt="PIAGAM: Abdurahman Muhammad Bakri (kanan) menunjukkan piagam dari KPK lantaran rajin melaporkan gratifikasi, Jumat (23/3)." width="100%">
<figcaption>PIAGAM: Abdurahman Muhammad Bakri (kanan) menunjukkan piagam dari KPK lantaran rajin melaporkan gratifikasi, Jumat (23/3).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Masih muda dan berpenampilan sederhana. Itulah kesan pertama saat bertemu dengan Abdurahman Muhammad Bakri, 35, di kantor urusan agama (KUA), Trucuk, Klaten, Jumat (23/3). Mengenakan kaos berkerah warna abu-abu, pria dengan dua anak itu begitu ramah saat menemui awak media. Awalnya, pria yang akrab dipanggil Abdul itu terlihat kaget saat ada sejumlah awak media mendatangi kantornya. Pasalnya, selama ini sepertinya kantor yang sudah ditempatinya sejak beberapa tahun itu tidak ada hal yang perlu diberitakan. Tetapi setelah mendapatkan penjelasan, Abdul akhirnya bisa mengerti. Bahwa dirinya disebut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai salah satu pejabat negara yang paling aktif melaporkan gratifikasi ke KPK. Setidaknya sampai saat ini, Abdul sudah 59 kali melaporkan gratifikasi ke KPK. Meski jumlah setiap laporan gratifikasi tidaklah banyak. Tetapi, apa yang dilakukan oleh Abdul mendapatkan apresiasi dari KPK. Abdul sendiri tidak menyangka bahwa setiap pelaporannya akan diumumkan oleh KPK. Baginya, melaporkan gratifikasi tersebut menjadi sebuah kewajiban. Sehingga dirinya rutin melaporkan ke KPK setiap ada gratifikasi dari warga. Abdul mengaku pelaporan ini sudah dilakukannya sejak tahun 2015 lalu. Tepatnya, setelah adanya kebijakan tentang gratifikasi. "Sampai sekarang ini lebih kurang sudah 59 kali saya melaporkan gratifikasi ke KPK," terangnya kepada JawaPos.com. Sebagai seorang penghulu di KUA Trucuk, Abdul memang sangat sering menerima gratifikasi. Jumlahnya pun bervariasi, ada yang Rp 25 ribu sampai dengan Rp 200 ribu. Sebenarnya, dirinya sudah memberikan penjelasan kepada warga agar tidak perlu memberikan uang lagi. Karena untuk pelayanan di luar jam kerja warga sudah membayar sebesar Rp 600 ribu. Dan uang tersebut sudah termasuk untuk biaya transportasi dan juga jasanya. "Tetapi kadang warga tetap nekad memberikannya. Ada yang ditaruh di sepeda motor, di tas," ujarnya. Abdul pun tidak bisa menolaknya. Bukan karena apa-apa, dirinya tidak mau sikapnya tersebut justru akan menyakiti perasaan warga. Makanya, setiap ada warga yang memberikan gratifikasi, langsung dilaporkannya ke KPK. Awalnya, Abdul memang tidak paham mengenai pelaporan tersebut. Dirinya baru paham setelah dijelaskan oleh temannya yang lebih dulu melaporkan gratifikasi ke KPK. "Untuk pelaporannya tidak rumit, ini saya juga tahu dari teman yang juga sudah melapor. Sampai sekarang pun saya masih rutin melaporkannya," ungkap pria lulusan STAIN Surakarta tersebut. Pria yang sudah bekerja selama 13 tahun di Kementerian Agama (Kemenag) Klaten itu mengaku, bahwa dirinya selalu berpegang teguh pada pesan orang tuanya. Yakni agar selalu bekerja dengan jujur dan benar. "Niat saya bekerja sesuai aturan, kerja nyaman dan enak. Dan tetap istiqomah, untuk tidak korupsi dimulai dari diri kita sendiri," pungkasnya.

59 Kali Laporkan Gratifikasi, Abdul Selalu Ingat Pesan Orangtuanya

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#laporan gratifikasi

Berita Terkini