<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/Gedung-Bawaslu-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Gedung Bawaslu." width="100%">
<figcaption>Gedung Bawaslu.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyoroti akses transparansi laporan dana kampanye. Pasalnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI tidak memberikan akses penuh kepada lembaga pengawas tersebut. Akibat kebijakan itu, menurut Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja, jajarannya tidak dapat melakukan pengawasan secara maksimal. Khususnya terhadap rekening khusus dana kampanye (RKDK) dan laporan awal dana kampanye (LADK) yang dilaporkan peserta Pemilu 2024. &rdquo;Bawaslu di seluruh tingkatan dibatasi dalam mengakses pembacaan data laporan dana kampanye yang ada pada sistem informasi kampanye,&rdquo; ujarnya kemarin (16/1). Padahal, lanjut dia, dalam mengakses pembacaan data laporan dana kampanye, Bawaslu telah mengikuti prosedur yang ditentukan dalam Pasal 109 Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilu. Aturan itu menyebutkan, Bawaslu dapat melakukan pengajuan permohonan akses Sikadeka kepada KPU. &rdquo;Namun, pada faktanya, Bawaslu di seluruh tingkatan tidak,&rdquo; ungkapnya. Berdasar laporan yang disampaikan jajaran pengawas pemilu, KPU telah mengeluarkan surat nomor 1395/PL.01.7-SD/05/2023 tertanggal 25 November 2023 perihal persetujuan akses laporan. Surat itu menyebutkan, terdapat informasi yang dikecualikan dalam laporan dana kampanye. Sehingga, dibutuhkan persetujuan secara tertulis dari calon anggota agar informasi tersebut dapat diakses Bawaslu. Bagja tidak sependapat dengan alasan tersebut. &rdquo;Hal ini disebabkan informasi yang ada dalam laporan dana kampanye bagi Bawaslu bukanlah informasi yang dikecualikan,&rdquo; terangnya. Hingga tadi malam, KPU belum merespons pernyataan Bawaslu tersebut. Peneliti Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit) yang juga mantan Ketua KPU RI Arief Budiman menilai, kebijakan tidak memberikan akses kepada Bawaslu patut dipertanyakan. Idealnya, sebagai pengawas, Bawaslu diberi akses yang luas. Dengan begitu, upaya pengawasan dapat dilakukan optimal. &rdquo;KPU dan Bawaslu, mereka sebagai satu kesatuan fungsi. Mestinya mereka diberi akses,&rdquo; katanya. Arief juga mengingatkan, semua tahapan pemilu idealnya dilakukan secara transparan. Khususnya yang menyangkut hak publik seperti laporan dana kampanye. Transparansi bukan hanya sebagai salah satu asas pemilu, melainkan upaya untuk membangun kepercayaan. &rdquo;Dengan KPU transparan, publik akan punya kepercayaan yang tinggi pada KPU,&rdquo; jelasnya. Kepercayaan yang tinggi, bagi Arief, menjadi syarat mutlak dalam pelaksanaan pemilu. Sehingga, kontestasi yang dihasilkan dapat diterima publik. &rdquo;Berbahaya menyelenggarakan pemilu kalau tidak transparan,&rdquo; tegasnya. Sementara itu, isu netralitas aparatur sipil negara (ASN) kembali jadi sorotan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men PAN-RB) Abdullah Azwar Anas. &rdquo;ASN sebagai penggerak mesin birokrasi harus tetap bekerja secara profesional, netral (tidak berpihak, Red), bebas dari pengaruh politik, dan menghasilkan kebijakan yang berdampak pada masyarakat,&rdquo; terangnya saat menghadiri rapat kerja teknis Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) 2024 di Jakarta kemarin (16/1). Terpisah, Koordinator Peneliti Imparsial Hussein Ahmad menilai, ketidaknetralan ASN pada pemilu cukup besar. Pihaknya mencatat ada puluhan kasus pelanggaran netralitas yang dilakukan ASN, termasuk aparat penegak hukum, sejak dimulainya proses Pemilu 2024. (far/mia/wan/syn/c6/fal)

Bawaslu menyoroti akses transparansi laporan dana kampanye. Pasalnya, KPU RI tidak memberikan akses penuh kepada lembaga pengawas tersebut.

Bawaslu Kesulitan Awasi Dana Kampanye, Tidak Mendapat Akses secara Penuh dari KPU

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/02/Grace-Natalie-2610608032.jpeg" alt="Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie dan Ketua Umum DPP PSI Kaesang Pangarep." width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie dan Ketua Umum DPP PSI Kaesang Pangarep.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Akuntabilitas laporan dana kampanye kembali menjadi sorotan. Pasalnya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) kembali merilis data transaksi janggal pada pengurus partai dan caleg yang diduga digunakan untuk kampanye. Di sisi lain, laporan yang disampaikan partai dalam laporan awal dana kampanye (LADK) dinilai tidak sesuai realitas. Partai Solidaritas Indonesia (PSI), misalnya, paling mendapat sorotan setelah dalam laporan awal hanya mengeluarkan dana kampanye Rp 180.000. Komisioner KPU Idham Holik mengatakan, sejak awal pihaknya sudah melakukan sosialisasi kepada peserta pemilu perihal dana kampanye. Salah satunya adalah kewajiban mencatat seluruh aktivitas penggunaan dan penerimaan dana. "Kami tegaskan, sebaiknya seluruh aktivitas pembiayaan kampanye itu dimasukkan ke dalam RKDK (rekening khusus dana kampanye, Red)," ujarnya di kantor KPU kemarin. Dengan begitu, proses audit lebih mudah dilaksanakan. Idham mengakui, dari hasil analisisnya membaca LADK, tidak seluruh transaksi dilakukan lewat RKDK. Sehingga transaksi tersebut sulit terpantau. Terhadap hal itu, Idham meminta partai agar mengefektifkan penggunaan RADK. Lantas, bagaimana jika peserta pemilu tetap menggunakan rekening lain? Idham menekankan, KPU tidak memiliki otoritas untuk mengecek rekening yang tidak didaftarkan. Sebab, hal itu menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum. Soal laporan PSI yang dinilai tidak logis, Idham mengaku sudah melakukan konfirmasi. Dari hasil komunikasi, PSI bersedia menyampaikan perbaikan LADK. Sesuai jadwal, masa perbaikan berakhir hari ini (12/1). Kemarin PSI menyampaikan klarifikasi soal laporan dana kampanye yang dinilai tidak logis itu. Wakil Ketua Dewan Pembina DPP PSI Grace Natalie menyatakan, prosesnya belum final. "Pelaporan ini masih berjalan, ada transaksi berjalan yang belum pelunasan. Ini akan kami input ketika sudah pelunasan," ujarnya. Dia menekankan, data dana kampanye PSI dapat dilihat secara menyeluruh pada akhir masa kampanye. Yakni, dalam laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (LPPDK). Grace menegaskan, PSI akan melaporkan seluruh penggunaan dana kampanye sesuai aturan. Masih ada waktu perbaikan dan penyempurnaan. (far/idr/mia/syn/hen/c6/oni)

Akuntabilitas laporan dana kampanye kembali menjadi sorotan. KPU menyoroti penggunaan dana kampanye Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Parpol Tidak Transparan Laporkan Dana Kampanye, PSI Disorot

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/Gedung-Bawaslu-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Gedung Bawaslu." width="100%">
<figcaption>Gedung Bawaslu.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; KPU RI tetap bersikukuh menghapus kewajiban membuat Laporan Penerimaan dan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) Pemilu 2024. Sikap itu pun semakin memicu reaksi. Kemarin (19/6), sebanyak 146 organisasi yang tergabung dalam Masyarakat Indonesia Antikorupsi untuk Pemilu Berintegritas mendatangi kantor Bawaslu RI. Mereka mendesak agar lembaga pengawas pemilu itu menerbitkan rekomendasi yang meminta KPU tetap mengatur kewajiban LPSDK. &rsquo;&rsquo;Bawaslu memiliki kewenangan atributif untuk melakukan pengawasan. Termasuk memastikan pemilu berjalan transparan dan akuntabel,&rsquo;&rsquo; kata Valentina Sagala, anggota koalisi. Jika laporan penerimaan sumbangan dihapuskan, lanjut dia, kualitas integritas pemilu bakal menurun. &rsquo;&rsquo;Karena itu, Bawaslu harus segera menerbitkan rekomendasi ke KPU untuk menetapkan kewajiban peserta pemilu melaporkan LPSDK,&rsquo;&rsquo; ujarnya. Valentina menjelaskan, LPSDK dibutuhkan sebagai fungsi kontrol publik atas dana yang digunakan peserta pemilu. Baik calon anggota legislatif (caleg), partai politik, maupun pasangan calon presiden (capres). Dengan adanya kontrol publik, pelaksanaan pemilu diharapkan lebih berintegritas. Sebaliknya, jika instrumen untuk melakukan pengawasan dana kampanye dipangkas, tentu berpotensi menyulitkan. &rsquo;&rsquo;Padahal, tradisi hukum yang mewajibkan peserta pemilu untuk menyusun dan melaporkan LPSDK sudah diatur dan diterapkan sejak Pemilu 2014,&rsquo;&rsquo; imbuh Valentina. Sebelumnya, Komisioner KPU RI Idham Holik menjelaskan, LPSDK akan diganti dengan daily update di Sistem Informasi Dana Kampanye (Sidakam). KPU mengklaim, publik bisa mengecek lewat sistem tersebut. Namun, hal itu dipertanyakan mantan komisioner KPU Idha Budiati. Dia menilai aturan yang diatur dalam petunjuk teknis (juknis) itu terbilang aneh. Sebab, regulasi tersebut tidak memiliki cantolan hukum di level peraturan KPU. &rsquo;&rsquo;Membuat pengaturan itu nggak boleh saling kontradiktif antara peraturan dan juknisnya,&rsquo;&rsquo; tuturnya. Pengajar hukum kepemiluan Universitas Indonesia (UI) Titi Anggraini menambahkan, rencana pengaturan laporan dana kampanye dengan daily update tersebut memiliki sejumlah persoalan. Dari sisi kekuatan hukum, rencana itu sangat lemah karena hanya diatur dalam juknis. Selain itu, sebagaimana sistem digitalisasi KPU lainnya, penggunaannya bersifat opsional. &rsquo;&rsquo;Dalam juknis, sifatnya adalah kebolehan. Boleh digunakan, boleh tidak,&rsquo;&rsquo; imbuhnya. Dengan demikian, dari sisi hukum, kebijakan KPU itu tidak sejalan dengan salah satu asas pemilu. Yakni, kepastian hukum. Sebab, pelaksanaan sangat bergantung pada iktikad peserta pemilu. &rsquo;&rsquo;Itu yang akhirnya bagi kami tidak cukup. Kenapa? Penghilangan LPSDK sesungguhnya sudah mengganggu hukum pemilu kita,&rsquo;&rsquo; ungkapnya. (far/c18/hud)

KPU RI tetap bersikukuh menghapus kewajiban membuat Laporan Penerimaan dan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) Pemilu 2024.

146 Organisasi Datangi Bawaslu Protes Keras Penghilangan Laporan Dana Kampanye

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/WhatsApp-Image-2020-11-02-at-22.46.30.jpg" alt="ILUSTRASI. Komisioner KPU Jember Achmad Susanto memasang laporan sumbangan dana kampanye di papan pengumuman Kantor KPU Jember, Senin (2/11)." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. Komisioner KPU Jember Achmad Susanto memasang laporan sumbangan dana kampanye di papan pengumuman Kantor KPU Jember, Senin (2/11).</figcaption>
</figure>JawaPos.com–KPU Kabupaten Jember mengumumkan laporan sumbangan dana kampanye peserta pilkada tiga pasangan calon bupati dan wakil bupati di papan pengumuman Kantor KPU Kabupaten Jember, Jawa Timur.  ”Laporan penerimaan sumbangan dana kampanye (LPSDK) itu dilaporkan tim pasangan cabup-cawabup kepada kami pada 31 Oktober. Selanjutnya ini diumumkan ke publik,” kata Komisioner KPU Jember Achmad Susanto seperti dilansir dari Antara.  Sesuai dengan Peraturan KPU (PKPU), lanjut dia, LPSDK tersebut harus diumumkan kepada publik melalui papan pengumuman dan laman resmi KPU Jember. Namun, pihaknya hanya mengumumkan di papan pengumuman karena laman resmi masih mengalami gangguan pasca diretas.  ”Sumbangan dana kampanye pasangan nomor urut 1 sebesar Rp 1,85 miliar, pasangan nomor urut 2 sebesar nol rupiah atau tidak ada penerimaan sumbangan kampanye, dan pasangan nomor urut 3 sebesar Rp 345 juta,” terang Achmad Susanto.  Pilkada Jember diikuti tiga pasangan calon yakni calon petahana Faida-Dwi Arya Nugraha Oktavianto (Faida-Vian) dengan nomor urut 1, kemudian pasangan Hendy Siswanto-Muhammad Balya Firjaun Barlaman (Hendy-Firjaun) nomor urut 2, dan pasangan Abdus Salam-Ifan Ariadna (Salam-Ifan) nomor urut 3.  Menurut Achmad Susanto, sumbangan dana kampanye yang dilaporkan tersebut merupakan akumulasi sumbangan kepada pasangan calon sejak 25 September hingga 30 Oktober yang diberikan kepada pasangan calon berupa uang, barang, maupun jasa. ”Berdasarkan bukti rekening koran yang didapat KPU Jember, penyumbang pasangan calon nomor urut 1 berasal dari cabup petahana Faida. Sedangkan penyumbang pasangan calon nomor urut 3 berasal dari cabupnya sendiri Abdus Salam,” kata Achmad Susanto.  Susanto menjelaskan, laporan dana kampanye itu dilakukan dengan basis daring melalui aplikasi Sistem Informasi Dana Kampanye (Sidakam). Selanjutnya KPU melakukan verifikasi berkas pembukuan yang telah diunggah operator Sidakam masing-masing pasangan calon.  Setiap pasangan calon, lanjut dia, punya kewajiban menyampaikan tiga laporan dana kampanye selama tahap pilkada yakni laporan awal dana kampanye, laporan penerimaan sumbangan dana kampanye, dan terakhir laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye.  ”Pada laporan awal dana kampanye, masing-masing pasangan calon sudah melaporkan dana awal kampanye yakni pasangan Faida-Vian nol rupiah, Hendy-Firjaun sebesar Rp 1 miliar, dan Salam-Ifan sebesar Rp 100 juta,” ujar Achmad Susanto.  Dia mengatakan, untuk laporan terakhir yakni laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye harus diserahkan kepada KPU Jember paling lambat satu hari setelah masa kampanye pilkada berakhir pada 5 Desember.  ”Saat laporan disampaikan harus melampirkan bukti bahwa rekening dana kampanye ditutup. Apabila ada sisa dana kampanye yang belum digunakan, akan masuk ke kas negara,” ucap Achmad Susanto.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=oRT8OZOl0LY&ab_channel=jawapostvofficial

KPU Jember Umumkan Laporan Sumbangan Dana Kampanye Peserta Pilkada

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/WhatsApp-Image-2020-09-24-at-22.53.47.jpg" alt="Tiga pasangan cabup-cawabup Jember usai pengundian nomor urut pasangan calon dalam rapat pleno terbuka di Jember, Jawa Timur, Kamis (24/9). KPU Jember/Antara" width="100%">
<figcaption>Tiga pasangan cabup-cawabup Jember usai pengundian nomor urut pasangan calon dalam rapat pleno terbuka di Jember, Jawa Timur, Kamis (24/9). KPU Jember/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Tiga pasangan calon bupati dan wakil bupati Jember pada Pilkada 2020 melaporkan dana awal kampanye kepada KPU Kabupaten Jember, Jawa Timur. Masing-masing pasangan telah membuka rekening khusus untuk dana tersebut.  ”Semua tiga pasangan calon sudah menyerahkan laporan awal dana kampanye (LADK) pada Jumat (25/9) sore. Kami juga sudah mengumumkan di papan pengumuman Kantor KPU,” kata Komisioner KPU Jember Divisi Teknis dan Penyelenggaraan Achmad Susanto seperti dilansir dari Antara di Jember.  Pilkada Jember diikuti tiga pasangan calon yakni Faida-Dwi Arya Nugraha Oktavianto (Faida-Vian) dengan nomor urut 1, kemudian pasangan Hendy Siswanto-Muhammad Balya Firjaun Barlaman (Hendy-Firjaun) nomor urut 2, dan pasangan Abdus Salam-Ifan Ariadna (Salam-Ifan) nomor urut 3.  ”Berdasar LADK itu, saldo awal pembukaan rekening dana kampanye Faida-Vian sebesar nol rupiah (Rp 0), kemudian Hendy-Firjaun sebesar Rp 1 miliar, dan pasangan Salam-Ifan sebesar Rp 100 juta,” tutur Achmad Susanto.  Dalam LADK tersebut tercatat sumber penerimaan sumbangan dana kampanye Hendy-Firjaun sebesar Rp 1 miliar berasal dari pasangan calon dan sumber penerimaan sumbangan dana kampanye Salam-Ifan juga berasal dari pasangan calon sebesar Rp 100 juta.  Menurut dia, tim pasangan calon wajib melaporkan anggaran dana yang akan digunakan untuk proses kampanye dan dalam melakukan pelaporan harus mengisi form aplikasi sistem aplikasi dana kampanye (sidakam), sehingga bisa dipantau KPU.  ”Kami minta tiga pasangan calon peserta Pilkada Jember 2020 untuk tertib melaporkan dana kampanye sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan pada peraturan KPU,” ujar Achmad Susanto.  Susanto menjelaskan, laporan dana kampanye terdiri atas tiga tahap yakni pertama laporan awal dana kampanye (LADK) yang diserahkan ke KPU sebelum masa kampanye. Laporan penerimaan sumbangan dana kampanye (LPSDK) yang disetorkan saat pertengahan masa kampanye, dan pasangan calon diminta untuk menyerahkan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (LPPDK) usai kampanye berakhir.  ”Setiap ada pemasukan dan pengeluaran harus dilaporkan ke sistem dana kampanye (sidakam). Laporannya tidak manual, sehingga setiap transaksi yang dilakukan yakni pengeluaran dan pemasukan dilaporkan ke sistem,” terang Achmad Susanto.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=q6usnjR_m1k

Tiga Pasangan Cabup-Cawabup Jember Laporkan Dana Awal Kampanye

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/Deklarasi-Kemenangan-Prabowo-Sandi-Di-Kertanegara-Dery-Ridwansah-8.jpg" alt="Pasangan capres-cawapres 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno ketika berpidato menanggapi hasil Pilpres 2019. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Pasangan capres-cawapres 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno ketika berpidato menanggapi hasil Pilpres 2019. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kemarin (2/5) merupakan hari terakhir penyerahan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (LPPDK) ke KPU. Kedua paslon capres-cawapres seakan kompak untuk melapor pada hari terakhir. Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno melaporkan penerimaan dana kampanye dengan total Rp 213,2 miliar. Sedangkan dana kampanye Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin sebesar Rp 601,3 miliar.  BPN menjadi kubu pertama yang menyerahkan LPPDK. Cawapres paslon 02 Sandiaga Uno datang dengan ditemani Bendahara Umum BPN Thomas Djiwandono. Dia menyerahkan langsung LPPDK kepada KPU.  Thomas menjelaskan, dari total dana Rp 213,2 miliar, BPN menggunakan dana untuk kampanye Rp 211,5 miliar. Artinya, masih ada sisa Rp 1,7 miliar. Dia mengungkapkan, sumbangan terbanyak berasal dari kantong pribadi Prabowo dan Sandi, sapaan Sandiaga Uno. Nilainya Rp 192,5 miliar. "Tapi, untuk perbandingannya, Pak Sandi lebih banyak (menyumbang), mungkin sekitar 55 sampai 58 persen," ucapnya.  Pada laporan dana awal kampanye (LDAK), lanjut Thomas, persentase sumbangan Sandi justru lebih banyak, yakni 80 berbanding 20 persen untuk sumbangan Sandi. "Jadi, sumbangan Pak Prabowo yang ditambah, bukan sumbangan Pak Sandi yang dikurangi," jelas dia.  Menurut Thomas, selain dari paslon, sumbangan didapat dari perseorangan dan kelompok. Jumlahnya sekitar Rp 9 miliar. Sumbangan dari kelompok atau komunitas Rp 1,1 miliar. Sedangkan sumbangan dari parpol sekitar Rp 4,8 miliar.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/Sandiaga-Uno-Imam-Husein-9-e1556013367461.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Sandiaga Uno bersama istri, Nur Asia, ketika baru memberikan hak suaranya pada Pilpres 2019. Selama kampanye, pasangan calon 02 Prabowo-Sandiaga dananya dominan disumbangkan oleh Sandiaga Uno. (Imam Husein/Jawa Pos)  Dari sumbangan tersebut, anggaran paling banyak digunakan untuk mencetak bahan kampanye. BPN menghabiskan dana Rp 60,8 miliar. Sedangkan dana yang dihabiskan untuk pertemuan tatap muka Rp 21 miliar. Rapat umum Rp 30,7 miliar dan yang terakhir pencetakan alat peraga kampanye (APK) di kisaran Rp 8,8 miliar.  Di tempat yang sama, Sandi mengaku kecewa dengan sistem aplikasi dana kampanye (sidakam) milik KPU yang tidak bisa digunakan alias rusak. BPN sebenarnya sudah memanfaatkan sistem pelaporan dana kampanye sejak Agustus lalu. Sekalipun tidak diminta, BPN selalu aktif melaporkan dana kampanye di seluruh Indonesia.  Namun, sistem pelaporan tersebut belakangan mengalami kerusakan. Aplikasi sidakam tidak dapat digunakan. Tentu saja, kondisi itu merugikan BPN karena mereka harus mengumpulkan laporan secara manual. Itu dilakukan sejak tiga hari terakhir. Alasan itulah yang digunakan Sandiaga mengapa pihaknya baru kemarin menyetorkan LPPDK.  "Kami kerjakan itu di Excel, melalui spreadsheet, yang saya gunakan 25 tahun lalu ketika kuliah. Ini kan zaman now, tapi sistem ini tidak bisa menyelesaikan permasalahan laporan dana kampanye," tegasnya.  Sementara itu, TKN kemarin mengirim Bendahara Umum TKN Sakti Wahyu Trenggono dan Wakil Bendahara III Rerie Lestari Moerdijat untuk menyerahkan LPPDK. Berbeda dengan Sandi, TKN me­ngaku tidak mengalami permasalahan saat mengakses sidakam. Semua laporan TKN dilakukan melalui aplikasi. "Awal-awal mungkin memang ada masalah, tapi setelah itu tidak ada masalah," ucap Rerie.  Dari total penerimaan tersebut, TKN mengeluarkan dana kampanye Rp 601,3 miliar. Saat ini saldo yang tersisa Rp 1,64 miliar di rekening TKN. Juga total barang yang bernilai Rp 3,78 miliar. "Pengeluaran terbanyak adalah dari operasional, sekitar Rp 597,9 miliar," kata Trenggono.  Ditanya soal kegiatan operasional yang menyedot banyak dana kampanye, Trenggono enggan memerinci. Dia dan Rerie hanya menjelaskan, ada tiga kegiatan yang mengeluarkan dana terbanyak. Di antaranya pembuatan APK dan kampanye rapat umum.  Hampir sama seperti BPN, pemasukan yang diterima TKN juga berasal dari berbagai macam pihak. Dengan perincian sumbangan parpol Rp 79,7 miliar, 17 kelompok masyarakat dengan total sumbangan Rp 251,38 miliar, dan 252 sumbangan perorangan senilai total Rp 21,8 miliar. "Sumbangan terbanyak berasal dari 40 perusahaan. Pengusaha-pengusaha ini menyumbang Rp 253,9 miliar," tambah Trenggono.  Meski demikian, Trenggono enggan menjelaskan siapa saja pengusaha yang menyumbang ke TKN. Dia beralasan sudah menyerahkan semua laporan, termasuk nama-nama penyumbang, ke penyelenggara pemilu. KPU-lah yang berhak memerinci siapa-siapa saja yang memberikan sumbangan tersebut ke TKN. Termasuk jumlah setiap pengusaha. "Paslon tidak ada, mayoritas dari pengusaha," tegasnya.  Trenggono mengakui telat dalam melakukan pelaporan. Hal itu terjadi karena pihaknya harus mengejar approval dari beberapa pihak. Mulai dirinya sendiri sebagai bendahara umum, cawapres, hingga capres Joko Widodo. "Beliau baru saja ada acara di Solo, jadi memang agak terlambat," ungkapnya.
<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/Sandiaga-Uno-Imam-Husein-9-e1556013367461.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>

Biaya Kampanye Prabowo Rp 213 M, Kini Tinggal Rp 1,7 M

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/Sandiaga-Uno-6.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga menyerahkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Pilpres 2019. Penyerahan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dilakukan di Ruang Sumba Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (2/5).  Penyerahan laporan LPPDK final tersebut dilakukan langsung oleh Bendahara Umum BPN Thomas Djiwandono bersama calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno.  Thomas mengungkapkan, dana kampanye yang berhasil dikumpulkan oleh BPN berjumlah Rp 213,2 miliar dan tercatat sebagai dana penerimaan.  "Dari total penerimaan tersebut, pengeluaran kami di angka 210,7 miliar rupiah," kata Thomas.  Thomas juga menguraikan, penerimaan yang paling besar berasal dari paslon yakni sebesar Rp 192,5 miliar. Sementara itu ada sumbangan perseorangan Rp 9,3 miliar, sumbangan kelompok Rp 1,1 miliar dan sumbangan gabungan partai politik Rp 4,8 miliar.  "Ini banyak sumbangan dari masyarakat, angkanya Rp 9,3 M. Kami berterima kasih sekali kepada masyarakat yang sudah membantu," ucap Thomas.  Dia menambahkan, dari jumlah tersebut, pengeluaran terbesar BPN dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan alat peraga kampanye (APK) sebesar Rp 60,8 miliar sampai dengan pembuatan desain alat peraga Rp 8,8 miliar. Total pengeluaran selama kampanye pun mencapai Rp 211 Miliar.  Sementara itu, calon wakil presiden Sandiaga Uno mengatakan, penyerahan LPPDK kepada KPU tersebut merupakan komitmen paslon nomor urut 02 dalam mewujudkan kontestasi demokrasi yang transparan, akuntabel dan terang benderang.  "Sesuai dengan komitmen kami, kami ingin mengikuti sebuah proses kontestasi demokrasi yang transparan, akuntabel, dan terang-benderang," ujarnya.  Sandi juga memastikan setiap bulan kami melaporkan dana kampanye kubu 02 walaupun tidak diharuskan oleh peraturan perundang-undangan oleh KPU.  "Hari ini kami menyerahkan laporan akhir dana kampanye kami," pungkasnya.  Berikut rincian sumbangan selama pilpres Prabowo-Sandi berdasarkan data BPN:   1. Sumbangan dari Prabowo dan Sandi: Rp 192.515.335.542 2. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik: Rp 4.779.624.949 3. Sumbangan Pihak Lain Perseorangan: Rp 9.290.095.055 4. Sumbangan Pihak Lain Kelompok: Rp 1.159.688.510 5. Sumbangan Pihak Lain Badan Usaha Non Pemerintah: Rp 2.925.000.000 6. Sumbangan Lain-lain: Rp 111.230.925 7. Sumbangan Dana Awal Kampanye: Rp Rp 2.503.243.879  Total Sumbangan paslon 02: Rp 213.284.218.405   Berikut Rincian pengeluaran selama pilpres Prabowo-Sandi berdasarkan data BPN:   1. Pertemuan Terbatas Rp 5.328.192.958 2. Pertemuan Tatap Muka: Rp 21.072.696.805 3. Pembuatan/Produksi Iklan Di Media Massa: Rp 396.135.000 4. Pembuatan Desain Alat Peraga Kampanye: Rp 8.824.743.200 5. Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum: Rp 60.824.891.733 6. Rapat Umum Rp: 33.706.066.541 7. Kegiatan Lain Yang Tidak Melanggar Larangan Kampanye: Rp 40.696.122.808 8. Lain-Lain: Rp 39.930.051.764 9. Pembelian Peralatan: Rp 115.667.649 10. Lain-Lain: Rp 3.570.202.355  Total Pengeluaran: Rp 211.464.770.813

Serahkan LPPDK ke KPU, Prabowo-Sandi Habiskan Rp 211 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/pilpres-sebentar-lagi-spn-balik-arah-dukung-petahana_m_.jpg" alt="Capres 01 Jokowi-Ma" width="100%">
<figcaption>Capres 01 Jokowi-Ma</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tim sukses dua pasangan calon presiden dan wakil presiden berupaya keras menyelesaikan penyusunan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (LPPDK) Pilpres 2019. Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin akan melaporkan dana sekitar Rp 600 miliar. Sementara itu, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi belum menyebut angka dana kampanye.  Bendahara TKN Jokowi-Ma'ruf Wahyu Trenggono mengungkapkan, pihaknya bakal melaporkan dana kampanye ke KPU sedikitnya Rp 600 miliar. Angka tersebut bisa bertambah. "Tapi lebihnya (di atas Rp 600 miliar) belum pasti, masih dicek," kata Wahyu di sela tasyakuran kemenangan Jokowi-Ma'ruf di Taman Patra XII, Kuningan, Jakarta, kemarin (30/4).  Menurut dia, TKN masih meneliti dan mendata seluruh dokumen terkait dana kampanye. "Khususnya soal penerimaan," jelasnya. Setelah seluruh dokumen dikaji dan didata, nilainya akan disampaikan kepada masyarakat.  Wahyu menjelaskan, TKN menganggarkan pengeluaran dana kampanye cukup besar, mengingat masa kampanye yang cukup lama. Selain itu, kampanye menjangkau berbagai daerah dan melibatkan banyak orang.  Wahyu juga memerinci bahwa pengeluaran terbanyak adalah biaya konsolidasi, kampanye terbuka, pengadaan alat peraga kampanye (APK), dan honor saksi. Kampanye membutuhkan dana besar karena diadakan di berbagai daerah dan melibatkan banyak orang. Namun, dia tidak bisa menyebutkan jumlah dana yang digunakan untuk kampanye.  Menurut Wahyu, dana kampanye Jokowi berasal dari pengurus TKN, perusahaan swasta, dan penggalangan dana. Dia menyebut, TKN dua kali mengadakan penggalangan dana. ''Kami adakan di Jakarta dan Surabaya,'' ungkap mantan politikus PAN itu.  Wahyu menambahkan, TKN sangat berhati-hati dalam menyusun LPPDK. Tujuannya adalah menghindari pemasukan yang tidak benar dan tidak sesuai prosedur. Terutama dari sisi penerimaan dana kampanye. Jika ada dana yang asal usulnya tidak jelas, pihaknya akan menyerahkan dana tersebut ke negara. Sampai saat ini, lanjut dia, seluruh dana yang masuk TKN jelas dan bisa dipertanggungjawabkan.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/Evakuasi-Massa-Pingsan-di-konser-jokowi-dery-ridwansah-6-750x500.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Capres 01 Jokowi saat mengikuti kampanye akbar pada Pilpres 2019 di SUGBK. Di sela-sela kampanye itu terdapat massa yang pingsan. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)  Sementara itu, Partai Gerindra menyerahkan laporan dana kampanye ke KPU kemarin (30/4). Bendahara Umum Partai Gerindra Thomas M. Djiwandono menyebutkan, LPPDK Partai Gerindra Rp 135 miliar. Thomas menjelaskan, 72,5 persen dari dana tersebut dihabiskan untuk pengadaan APK. Sumbernya, 95 persen berasal dari caleg yang berlaga pada pemilu lalu. Setiap caleg, lanjut dia, rata-rata menyumbang Rp 500 juta. "LADK (laporan awal dana kampanye, Red) kami September lalu sekitar Rp 75 miliar, jadi (sekarang) hampir dua kali lipat lah," tuturnya.  Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi Andre Rosiade mengaku belum mengetahui besaran LPPDK yang akan dilaporkan paslonnya. BPN masih menghitung. Andre tidak tahu hitungan terperinci karena tidak masuk struktur bendahara. Yang pasti, lanjut dia, BPN akan tetap melaporkan LPPDK sebelum tenggat yang ditentukan. "Saya kurang paham, itu urusan bendahara kami," ucapnya ketika dihubungi Jawa Pos kemarin (30/4).
<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/Evakuasi-Massa-Pingsan-di-konser-jokowi-dery-ridwansah-6-750x500.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>

Selama Kampanye Kubu Jokowi-Ma'ruf Habiskan Rp 600 M

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/laporan-dana-kampanye-perindo-terbanyak-golkar-dan-pkpi-rp-0_m_.jpg" alt="ILUSTRASI: Laporan Sumbangan Dana Kampanye Partai" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Laporan Sumbangan Dana Kampanye Partai</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Partai Perindo menjadi partai politik peserta pemilu di Jawa Tengah yang menerima sumbangan paling besar. Hal itu terungkap melalui <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/02/01/2019/ramai-soal-laporan-dana-kampanye-parpol-berikut-aturan-mainnya" target="_blank">Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye </a>(LPSDK) yang baru saja dirilis Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jateng, Kamis (3/1). Berdasarkan laporan dari KPU itu, Perindo memperoleh total sumbangan Rp 1.819.615.201 disusul PKB sebesar Rp 1.735.246.500. Selanjutnya <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/02/01/2019/ramai-soal-laporan-dana-kampanye-parpol-berikut-aturan-mainnya" target="_blank">Partai Demokrat</a> sebesar Rp 1.202.440.588 dan dilanjutkan dengan 13 parpol sisanya. "Sedangkan <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/02/01/2019/ramai-soal-laporan-dana-kampanye-parpol-berikut-aturan-mainnya" target="_blank">penerimaan terkecil</a> adalah Partai Golkar dan PKPI dengan besar sumbangan Rp 0," tulis Komisioner KPU Jateng Divisi Hukum dan Pengawasan, Muslim Aisha pada laporan itu, Kamis (3/1). Laporan tersebut juga mencantumkan sumbangan yang diterima <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/02/01/2019/ramai-soal-laporan-dana-kampanye-parpol-berikut-aturan-mainnya" target="_blank">calon DPD di Jateng</a>. Di mana dari total 20 orang, hanya 19 saja yang menyampaikan laporannya. Penerimaan dana kampanye untuk calon DPD tersebesar adalah Rp 372.083.704,67 atas nama Darwito. "Sedangkan penerimaan sumbangan terkecil Rp 0 atas nama Joko J. Prihatmoko, M. Abdul Rohim dan Solehin," sambungnya. Muslim menerangkan, KPU Jateng secara resmi telah mengumumkan hasil LPSDK yang diterima oleh seluruh peserta pemilu di Jateng melalui website, papan pengumuman atau sarana lainnya. Hal ini dilakukan sebagai <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/02/01/2019/ramai-soal-laporan-dana-kampanye-parpol-berikut-aturan-mainnya" target="_blank">bentuk transparansi</a> proses dan hasil pelaksanaan tahapan pemilu, khususnya yang terkait dana kampanye. "Harapannya masyarakat mengerti, memahami dan selebihnya menjadi bagian dari <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/02/01/2019/ramai-soal-laporan-dana-kampanye-parpol-berikut-aturan-mainnya" target="_blank">edukasi pemilih</a> dan peningkatan partisipasi politik dalam pelaksanaan pemilu 2019," tutupnya.

Laporan Dana Kampanye, Perindo Terbanyak, Golkar dan PKPI Rp 0

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/puluhan-tim-kampanye-parpol-di-jateng-setorkan-dana-kampanye-rp-0_m_.jpg" alt="ILUSTRASI: Tak kurang dari 71 tim kampanye parpol di Jawa Tengah terdeteksi memiliki saldo Rp 0 pada dana kampanyenya sampai Kamis (3/1) ini." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Tak kurang dari 71 tim kampanye parpol di Jawa Tengah terdeteksi memiliki saldo Rp 0 pada dana kampanyenya sampai Kamis (3/1) ini.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tak kurang dari 71 tim kampanye <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/02/01/2019/ramai-soal-laporan-dana-kampanye-parpol-berikut-aturan-mainnya" target="_blank">parpol di Jawa Tengah</a> terdeteksi memiliki saldo Rp 0 pada dana kampanyenya sampai Kamis (3/1) ini. Temuan diperoleh melalui <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/02/01/2019/ramai-soal-laporan-dana-kampanye-parpol-berikut-aturan-mainnya" target="_blank">pengawasan Bawaslu </a>Provinsi dan Bawaslu 35 kabupaten/kota di Jateng. Divisi Humas dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Jateng, Rofiudin mengatakan, pihaknya bersama bawaslu kabupaten/kota menemukan <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/02/01/2019/ramai-soal-laporan-dana-kampanye-parpol-berikut-aturan-mainnya" target="_blank">71 tim kampanye parpol</a> yang hingga awal Januari 2019 saldo dana kampanyenya masih Rp 0. Padahal, sejak 23 September 2018 lalu, peserta pemilu sudah memasuki masa kampanye. "Tim kampanye parpol yang saldo Rp 0 itu tersebar terdiri dari berbagai <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/02/01/2019/ramai-soal-laporan-dana-kampanye-parpol-berikut-aturan-mainnya" target="_blank">partai politik</a> di berbagai kabupaten/kota di Jawa Tengah," ujar Rofiudin, Rabu (3/1). Temuan ini sendiri, sebagaimana ia jelaskan didapati usai adanya setoran <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/02/01/2019/ramai-soal-laporan-dana-kampanye-parpol-berikut-aturan-mainnya" target="_blank">Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye</a> (LPSDK) ke KPU di masing-masing kabupaten/kota. Yang berlangsung pada tanggal 2 Januari 2018 kemarin. "Adapun tim kampanye <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/02/01/2019/ramai-soal-laporan-dana-kampanye-parpol-berikut-aturan-mainnya" target="_blank">paslon capres/cawapres </a>yang saldonya Rp 0 ada di beberapa kabupaten/kota di Jawa Tengah, baik yang paslon nomor urut 01 maupun paslon nomor urut 02," sambungnya. Monitoring Bawaslu Jateng turut mendapati<a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/02/01/2019/ramai-soal-laporan-dana-kampanye-parpol-berikut-aturan-mainnya" target="_blank"> 14 peserta pemilu parpol</a> yang tidak menyetorkan LPSDK ke KPU pada Rabu (2/1)kemarin. Mereka tersebar di beberapa kabupaten/kota di Jateng.&nbsp; Sedangkan untuk tim kampanye tingkat provinsi Jawa Tengah, terdapat dua parpol yang menyerahkan LPSDK dengan Rp 0. Ada juga partai yang melaporkan dana kampanye Rp 11.600.&nbsp; Untuk <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/02/01/2019/ramai-soal-laporan-dana-kampanye-parpol-berikut-aturan-mainnya" target="_blank">calon anggota DPD</a> di Jateng, dari 20 orang calon, ada satu peserta pemilu yang menyatakan tidak bisa menyerahkan LPSDK. Yakni, atas nama Naibul Umam. "Sedangkan calon DPD Jawa Tengah yang saldo LPSDK-nya Rp 0 ada tiga calon DPD. 16 partai politik di tingkat Provinsi Jawa Tengah sudah menyerahkan LPSDK," katanya lagi. Dalam hal ini, Bawaslu Jateng mendesak kepada peserta pemilu, baik partai politik, tim kampanye capres, cawapres, calon DPD, agar jujur dalam melaporkan dana kampanye. "Penerimaan dan <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/02/01/2019/ramai-soal-laporan-dana-kampanye-parpol-berikut-aturan-mainnya" target="_blank">pengeluaran riil</a> harus dilaporkan dalam laporan dana kampanye," tandasnya.

Puluhan Tim Kampanye Parpol di Jateng Setorkan Dana Kampanye Rp 0

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#laporan dana kampanye

Berita Terkini