<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/08/JKT-Jumlah-pelaporan-SPT-pajak-Salman-Toyibi-5JPG-1567546606.jpg" alt="Petugas melayani wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cilandak di Jakarta, Kamis (7/3/2024)." width="100%">
<figcaption>Petugas melayani wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cilandak di Jakarta, Kamis (7/3/2024).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat sebanyak 12,63 juta orang sudah menyampaikan laporan SPT Tahunan hingga hari terakhir pelaporan, yakni 11 April 2025. &ldquo;Sampai dengan 11 April 2025 pukul 23.59 SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) tahun pajak 2024 orang pribadi mencapai 12,63 juta,&rdquo; kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Dwi Astuti dalam keterangannya, Minggu (13/4). Sementara itu, badan yang telah melaporkan SPT Tahunan mencapai 380,53 ribu. Adapun jika ditotal, angkanya mencapai 13.008.448 SPT atau tumbuh 3,26 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. Dwi membeberkan, penyampaian SPT Tahunan sebagian besar dilakukan melalui sarana elektronik dengan rincian 10,98 juta SPT melalui e-filing, 1,49 juta SPT melalui e-form, dan 630 SPT melalui e- SPT. &ldquo;Sisanya sebanyak 537,92 ribu SPT disampaikan secara manual ke Kantor Pelayanan Pajak,&rdquo; beber Dwi. Sebelumnya, batas akhir pembayaran PPh Pasal 29 dan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) untuk Tahun Pajak 2024 diperpanjang hingga 11 April 2025, dari sebelumnya tanggal 31 Maret 2025. Perpanjangan itu dilakukan karena pada akhir Maret bertepatan dengan libur nasional dan cuti bersama dalam rangka Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1947) dan Hari Idulfitiri 1446 Hijriah, yaitu berlangsung sampai dengan tanggal 7 April 2025. Dwi menyampaikan bahwa kondisi libur nasional dan cuti bersama tersebut berpotensi menyebabkan terjadinya keterlambatan pembayaran pajak PPh Pasal 29 dan pelaporan SPT Tahunan untuk Tahun Pajak 2024, mengingat jumlah hari kerja pada bulan Maret menjadi lebih sedikit. Melalui kebijakan ini, DJP memberikan relaksasi dengan menghapuskan sanksi administratif atas keterlambatan pembayaran PPh Pasal 29 dan penyampaian SPT Tahunan PPh WP OP untuk Tahun Pajak 2024, meskipun dilakukan setelah tanggal jatuh tempo, yaitu tanggal 31 Maret 2025 sampai paling lambat tanggal 11 April 2025. &ldquo;Penghapusan sanksi administratif tersebut diberikan dengan tidak diterbitkan Surat Tagihan Pajak (STP,&rdquo; jelasnya. Dwi juga mengungkapkan bahwa DJP menetapkan target kepatuhan SPT Tahunan untuk penyampaian di tahun 2025 sebanyak 16,21 juta SPT Tahunan. Ia juga menegaskan bahwa target kepatuhan SPT Tahunan tersebut bukan berlaku selama tiga bulan, melainkan berlaku selama satu tahun. &ldquo;DJP mengimbau kepada Wajib Pajak yang belum lapor SPT agar segera melaporkan SPT-nya. Terima kasih kepada Wajib Pajak yang telah patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya,&rdquo; tutupnya.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat 12,63 juta laporan SPT Tahunan hingga 11 April 2025, dengan relaksasi sanksi pajak.

DJP Catat 12,63 Juta Orang Sudah Lapor SPT Tahunan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/19/Menteri-Keuangan-Sri-Mulyani-Dery-Ridwansah-1JPG-2637092674.jpg" alt="Menteri Keuangan Sri Mulyani." width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Sri Mulyani.</figcaption>
</figure> <div class="adM" dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta masyarakat untuk segera melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Imbauan ini disampaikan salah satunya karena batas waktu pelaporan tinggal tersisa 5 hari lagi, yakni hingga akhir Maret 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bendahara negara juga mengimbau kepada wajib pajak untuk melaporkan SPT Tahunan secara tepat waktu dan tepat informasi. Sehingga bisa memenuhi kewajiban perpajakan bagi mereka yang memang mampu untuk membayar pajak.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tinggal 5 hari menjelang penutupan, saya mengimbau untuk penyerahan SPT bagi seluruh warga negara yang memiliki pendapatan di atas pendapatan tidak kena pajak (PTKP), itu untuk menyampaikan secara tepat waktu dan tepat informasi," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTA edisi Maret, di Gedung Juanda, Kemenkeu, Jakarta, Senin (25/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, imbauan ini juga disampaikan mengingat peran pajak yang menjadi komponen penting dalam fiskal negara. Salah satunya untuk masyarakat tidak mampu yang mendapat dukungan dari pemerintah hingga pembangunan infrastruktur umum.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kita semua sudah lihat bahwa pajak menjadi komponen yang sangat penting untuk menjalankan kegiatan bernegara, terutama bagi masyarakat yang mendapat dukungan dari pemerintah terutama kelompok-kelompok yang tidak mampu," ujar Menkeu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Maupun untuk penyelenggaraan infrastruktur umum dan berbagai publik goods yang memang dibutuhkan kita semua," pungkas Sri Mulyani.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya juga telah dipaparkan bahwa realisasi penerimaan pajak sampai dengan 15 Maret 2024 mencapai Rp 342,88 triliun atau setara dengan 17,24 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Penerimaan itu terdiri dari PPH non migas yang berkontribusi mencapai Rp 203,92 triliun atau 19,18 persen dari target. Selanjutnya, PPN dan PPNBM berkontribusi sebesar Rp 121,92 triliun atau 15,03 persen dari target.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kemudian, diikuti PBB dan pajak lainnya sebesar Rp 2,56 triliun atau 6,79 persen dari target dan PPH migas Rp 14,48 triliun atau 18,95 persen dari target.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> &nbsp;

Imbauan soal lapor SPT tahunan ini juga disampaikan mengingat peran pajak yang menjadi komponen penting dalam fiskal negara.

Sisa 5 Hari Lagi, Sri Mulyani Minta Masyarakat Segera Lapor SPT Tahunan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/genjot-pelaporan-spt-djp-jateng-buka-pojok-pajak-di-4-mal_m_.jpg" alt="OJOK PAJAK: Sejumlah warga menyampaikan laporan SPT tahunan di Pojok Pajak yang ada di mal." width="100%">
<figcaption>OJOK PAJAK: Sejumlah warga menyampaikan laporan SPT tahunan di Pojok Pajak yang ada di mal.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mencatat sebanyak 939.948 Wajib Pajak (WP) Badan telah melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Tahun Pajak 2022 per 30 April 2023, yang merupakan batas akhir pelaporan SPT Tahunan PPh WP Badan. &ldquo;Sarana penyampaian yang digunakan mayoritas berupa sarana elektronik dengan rincian 43.174 SPT melalui e-filing, 817.681 SPT melalui e-form, dan 823 SPT melalui e-SPT. Sisanya, 78.270 SPT disampaikan manual ke kantor pajak,&rdquo; kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kemenkeu Dwi Astuti dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa. Dengan demikian, jumlah tersebut sama dengan 48,77 persen dari jumlah WP Badan yang wajib SPT atau tumbuh 4,13 persen dibandingkan periode yang sama dengan tahun 2022. Selain itu, Dwi mengatakan per 30 April 2023 terdapat sebanyak 11.718 WP Badan yang mengajukan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan. Dengan mengajukan perpanjangan, batas akhir penyampaian SPT Tahunan dapat diperpanjang hingga paling lama dua bulan. Adapun WP Badan yang mengajukan perpanjangan akan terhindar dari sanksi administrasi sebesar Rp 1 juta karena terlambat menyampaikan SPT Tahunan. Secara agregrat, SPT Tahunan yang telah diterima dari seluruh WP yaitu sebanyak 13,18 juta SPT. Dari jumlah tersebut diperoleh rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Tahun Pajak 2022 sebesar 67,78 persen, dengan pertumbuhan sebesar 1,61 persen dibanding periode sama tahun lalu. Meskipun tingkat kepatuhan tumbuh, ia menyebutkan Ditjen Pajak tetap harus berusaha agar target rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Tahun Pajak 2022 dapat tercapai. Target rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Tahun Pajak 2022 sebesar 83 persen dari jumlah wajib SPT atau sebanyak 16,1 juta SPT, yang berlaku sampai dengan akhir tahun 2023. &ldquo;Artinya masih harus ada 2,9 juta SPT Tahunan lagi yang harus disampaikan agar target tersebut tercapai. Dengan dukungan semua pihak, kami yakin target tersebut dapat tercapai,&rdquo; tegasnya. Ia pun mengimbau WP yang belum melaporkan SPT agar segera melaporkannya SPT-nya, serta mengucapkan terima kasih kepada WP yang telah patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakan.

Ditjen Pajak mencatat sebanyak 939.948 WP Badan telah melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Tahun Pajak 2022 per 30 April 2023.

Ditjen Pajak Catat 939.948 WP Badan Laporkan SPT Tahunan PPh 2022

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/306-gub-pajak.jpg" alt="Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa (kanan) mengecek layanan perpanjangan pajak kendaraan bermotor melalui mobil samsat keliling di Surabaya beberapa waktu lalu." width="100%">
<figcaption>Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa (kanan) mengecek layanan perpanjangan pajak kendaraan bermotor melalui mobil samsat keliling di Surabaya beberapa waktu lalu.</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Kesadaran masyarakat mengenai aspek pajak tampaknya tak terganggu dengan isu-isu miring yang menerpa Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Itu terlihat dalam kinerja DJP Jawa Timur (Jatim) I tahun ini. Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) DJP Jatim I Sigit Danang Joyo mengakui, lembaganya tidak baik-baik saja. Saat ini banyak isu yang membuat instansi penerimaan negara itu harus terus berbenah. Namun, hal tersebut tak menekan kinerja pajak. "Kita bisa lihat dari realisasi penerimaan pajak nasional tahun lalu yang 15 persen lebih tinggi dari target. Sedangkan, capaian penerimaan pajak Kanwil DJP Jatim I melampaui 12 persen dari proyeksi," ujarnya di Surabaya Selasa (11/4). Sedangkan pada 2023, dari target Rp 45,7 triliun, DJP Jatim 1 sudah merealisasikan penerimaan sebesar 28,82 persen per 11 April. Hal tersebut terdiri dari pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), Rp 7,7 triliun. Angka itu 28,15 persen dari total target yang mencapai Rp 27,4 triliun. Sementara itu, kontributor kedua adalah pajak penghasilan (PPh) yang mencapai Rp 5,4 triliun. Realisasi pajak tersebut sudah mencapai 29,87 persen dari target tahun ini Rp 18 triliun. Untuk pajak lainnya, sudah terealisasi Rp 50,2 miliar alias 24,6 persen dari total target Rp 204 miliar.&nbsp;(bil/c7/dio)

Dari target Rp 45,7 triliun, DJP Jatim 1 sudah merealisasikan penerimaan sebesar 28,82 persen per 11 April.

DJP Jatim I Realisasikan 28,82 Persen dari Target Penerimaan Pajak Rp 45,7 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/LAPORAN-SPT-TAHUNAN-TERAKHIR-FEDRIK-TARIGAN-3.jpg" alt="Warga melaporkan SPT Tahunan Pajak di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang, Jakarta, Kamis (31/3/2022). Batas akhir lapor SPT Tahunan bagi wajib pajak berakhir pada 31 Maret 2022. Masyarakat yang memiliki NPWP dan memiliki penghasilan tetap setiap bulan, atau" width="100%">
<figcaption>Warga melaporkan SPT Tahunan Pajak di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang, Jakarta, Kamis (31/3/2022). Batas akhir lapor SPT Tahunan bagi wajib pajak berakhir pada 31 Maret 2022. Masyarakat yang memiliki NPWP dan memiliki penghasilan tetap setiap bulan, atau</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur (Kanwil DJP Jatim) I meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap sektor pajak. Terutama pelaporan surat pemberitahuan (SPT) tahunan. Tahun ini tren SPT di Surabaya mengalami peningkatan.  Kepala Kanwil DJP Jatim I Sigit Danang Joyo menyatakan, tren pelaporan SPT tahunan saat ini mengalami progres yang bagus seiring dengan bertambahnya jumlah WP tahun ini. "Biasanya, di akhir Maret penyampaian SPT para WP akan lebih bagus dan ke depan kesadaran wajib pajak juga diharapkan semakin baik dalam melaporkan pajak mereka," ungkapnya di Surabaya Rabu (29/3).  Berdasar catatan DJP Jatim I per 24 Maret, jumlah wajib pajak (WP) pada 2023 mencapai 1.161.971 akun. Jumlah tersebut meningkat jika dibandingkan dengan data 2022, yakni sebanyak 1.148.178 akun.  Jika diperinci, pada 2023 ada 138 ribu akun WP badan, 704 ribu akun WP orang pribadi (OP) karyawan, dan 314.384 akun WP OP nonkaryawan. "Tahun lalu jumlah WP badan mencapai 136 ribu akun, WP OP karyawan 696 ribu; dan WP OP nonkaryawan 310 ribu akun," paparnya.  Dari total WP yang tercatat di DJP Jatim I, jumlah wajib SPT tahunan (wajib SPT 2022) mencapai 399 ribu WP. Hingga kini, ada 188 ribu WP yang telah melapor. Jumlah WP yang menyampaikan SPT pajak 2021 sebanyak 199 ribu WP.  Tren pelaporan SPT dari WP badan mengalami peningkatan. Pelaporan SPT 2022 tercatat 7.065 WP. Meningkat jika dibandingkan dengan SPT 2021, yaitu 6.484 WP. Pelaporan dari WP OP karyawan sebanyak 145 ribu wajib pajak. WP OP nonkaryawan tercatat 36 ribu WP.  "Tidak semua wajib pajak itu wajib menyampaikan SPT tahunan. Bisa jadi penghasilannya kurang dari batas PTKP (penghasilan tidak kena pajak) sehingga tidak wajib lapor SPT tahunan," jelas Sigit.  Sebagaimana diketahui, penyampaian SPT tahunan PPh orang pribadi untuk 2022 berakhir besok (31/3) dan WP badan hingga 30 April.

399 Ribu WP Telah Laporkan SPT di DJP Jatim I

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/LAPORAN-SPT-TAHUNAN-TERAKHIR-FEDRIK-TARIGAN-2.jpg" alt="Warga melaporkan SPT Tahunan Pajak di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang, Jakarta, Kamis (31/3/2022). Batas akhir lapor SPT Tahunan bagi wajib pajak berakhir pada 31 Maret 2022. Masyarakat yang memiliki NPWP dan memiliki penghasilan tetap setiap bulan, atau" width="100%">
<figcaption>Warga melaporkan SPT Tahunan Pajak di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang, Jakarta, Kamis (31/3/2022). Batas akhir lapor SPT Tahunan bagi wajib pajak berakhir pada 31 Maret 2022. Masyarakat yang memiliki NPWP dan memiliki penghasilan tetap setiap bulan, atau</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Memasuki pengujung bulan Februari 2023, wajib pajak orang pribadi masih punya waktu untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan 2022. Adapun batas waktunya, yaitu 31 Maret 2023.  Meski diwajibkan, ternyata ada kelompok wajib pajak yang diperbolehkan untuk tidak melaporkan SPT Tahunan. Salah satu kriterianya, yaitu memiliki penghasilan namun masih di bawah penghasilan tidak kena pajak (PTKP).  Untuk diketahui, PTKP merupakan jumlah pendapatan wajib pajak pribadi yang dibebaskan dari pajak penghasilan (PPh). Pemerintah menetapkan PTKP wajib pajak orang pribadi yaitu sebesar Rp 54 juta per tahun atau Rp 4,5 juta per bulan.  "Boleh enggak sih, enggak lapor SPT? Jangan kaget dengan jawabannya, ternyata boleh! Dibolehkan tidak lapor SPT bagi mereka yang benar-benar tidak memiliki penghasilan atau memiliki penghasilan namun masih di bawah penghasilan tidak kena pajak (PTKP)," ungkap Ditjen Pajak (DJP) dalam akun Instagram resminya, dikutip Minggu (26/2).  Lebih lanjut, kelompok wajib pajak yang dibolehkan untuk tidak lapor SPT dengan syarat harus mengajukan permohonan non-efektif (NE) atas NPWP-nya. Permohonan tersebut bisa diajukan ke KPP tempat wajib pajak terdaftar.  Sementara itu, jika menilik PTKP dan disesuaikan dengan Upah Minimum (UM) atau Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2023, maka wajib pajak di daerah berikut ini dibebaskan untuk mengisi SPT. Terutama bagi mereka yang pendapatannya setara upah minimum dan di bawah Rp 54 juta per tahun.  Meliputi, Kabupaten Lebak dengan UMK, Kabupaten Pandeglang, Kota Serang, dan Kabupaten Serang. Lalu, seluruh kabupaten di Jawa Tengah mulai dari Kota Semarang, Kota Solo, Kota Tegal, Kota Banjarnegara, hingga Kota Karanganyar.  Kemudian, sebagian besar daerah di Jawa Barat, seperti Kota Banjar, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon.  Lalu, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, Kabupaten Subang, Kabupaten Sukabumi, Kota Sukabumi, dan Kabupaten Cianjur.  Selanjutnya, seluruh kabupaten/kota di Provinsi Aceh, seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Jambi, Provinsi Bengkulu.  Lalu, Provinsi Daerah Istimewa Jogjakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan.  Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara.  Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Maluku, Provinsi Maluku Barat, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Papua.  Kendati demikian, bagi wajib pajak yang memperoleh pendapatan melebihi UM atau UMK di masing-masing wilayah tersebut. Maka, tetap diharuskan untuk melaporkan SPT Tahunan.

Ternyata Para Pekerja di Daerah ini Boleh Tidak Lapor Pajak, Kok Bisa?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/TARGET-WAJIB-PAJAK-2020_MIFTAHULHAYAT-1.jpg" alt="Ilustrasi petugas Kantor Pajak melayani masyarakat yang ingin melaporkan SPT, di Jakarta, beberapa waktu lalu. DOK. MIFTAHULHAYAT/JAWA POS" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi petugas Kantor Pajak melayani masyarakat yang ingin melaporkan SPT, di Jakarta, beberapa waktu lalu. DOK. MIFTAHULHAYAT/JAWA POS</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Masyarakat yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (<a href="https://www.jawapos.com/tag/npwp/">NPWP</a>) diwajibkan untuk melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Adapun, batas waktu dari pengisian SPT Tahunan ini adalah 31 Maret 2022.  Namun, bagaimana dengan wajib pajak yang memiliki penghasilan Rp 4,5 juta?  Untuk diketahui bahwa masyarakat atau wajib pajak dengan penghasilan Rp 4,5 juta per bulan atau Rp 54 juta per tahun termasuk dalam kategori penghasilan <a href="https://www.jawapos.com/tag/tidak-kena-pajak/">tidak kena pajak</a> (PTKP). Artinya, mereka tidak wajib membayar pajak dan hal ini juga tercantum dalam UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.  Mengenai hal ini, Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Neilmaldrin Noor pun menuturkan bahwa mereka tidak wajib melaporkan pembayaran pajak. Namun, tetap bisa apabila ingin melaporkannya sebagai kewajiban seorang wajib pajak, tapi diisi nihil.  "Bila memiliki NPWP, silahkan lapor nihil saja," terangnya kepada JawaPos.com, Selasa (8/3).  Sementara untuk masyarakat yang memiliki penghasilan di bawah Rp 4,5 juta, akan tetapi belum memiliki NPWP, mereka diperbolehkan untuk tidak melapor SPT. Namun, diimbau kepada mereka untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak selaku warga negara Indonesia.  "Untuk wajib <a href="https://www.jawapos.com/tag/pajak-orang-pribadi/">pajak orang pribadi</a> yang mempunyai penghasilan di bawah PTKP diperbolehkan untuk tidak melaporkan SPT Tahunan sepanjang belum memiliki NPWP," imbuhnya.  Sebagai informasi, SPT adalah surat yang oleh Wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Gaji Rp 4,5 Juta ke Bawah Boleh Tak Lapor SPT Tahunan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/kepala-kantor-DJP-jatim.jpg" alt="Kapala Kantor Wilayah DJP Jatim Eka Sila Kusna jaya saat memberikan penjelasan tentang perubahan tugas dan fungsi di Surabaya." width="100%">
<figcaption>Kapala Kantor Wilayah DJP Jatim Eka Sila Kusna jaya saat memberikan penjelasan tentang perubahan tugas dan fungsi di Surabaya.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah terus meningkatkan potensi penggalian pajak. Bukan hanya dari wajib pajak (WP) badan, melainkan juga dari WP orang pribadi (WP OP). Tidak hanya menggali potensi penerimaan, pemerintah juga berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat agar taat pajak.  Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur (Kanwil DJP Jatim) I Heru Budhi Kusumo menyebut WP karyawan yang punya usaha sampingan menjadi sasaran penggalian pendapatan pajak.  "Sekarang karyawan itu banyak yang sambil buka usaha, jualan online, jadi makelar, macam-macam. Jadi, kami ajak masyarakat untuk melaporkan SPT (surat pemberitahuan) sesuai keadaan yang nyata," kata Heru Senin (2/3).  Pelaporan SPT untuk WP OP berlangsung sampai 31 Maret. Menurut Heru, WP karyawan sering kali hanya melaporkan harta yang didapat dari pekerjaannya di kantor. Sementara itu, penghasilan yang didapat dari aktivitas lain di luar kegiatan bekerja di kantor tidak dilaporkan.  Padahal, menurut Heru, pelaporan SPT yang benar tidak hanya baik untuk aspek perpajakan bagi negara. Tetapi juga untuk keadilan bagi si WP OP itu sendiri.  "Makanya, kami terus mengajak masyarakat melaporkan SPT dengan benar. Yang penting juga jangan telat," lanjutnya.  Tahun ini, dari 539.159 WP OP karyawan yang terdaftar di DJP Jatim I, sebanyak 239.912 di antaranya wajib lapor SPT. Sementara itu, jumlah WP OP karyawan yang terdaftar terus meningkat setiap tahun. Dari 482.383 pada 2017 menjadi 508.520 pada 2018. Kemudian, pada 2019 naik lagi menjadi 539.159.  Sementara itu, Kepala Kanwil DJP Jatim I Eka Sila Kusna Jaya mengatakan bahwa WP yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama akan ditangani account representative baru. Sebab, tugas dan fungsi KPP Pratama berubah. Hal tersebut telah disosialisasikan kepada para WP, terutama WP prioritas.  "Ini sejalan dengan upaya penataan organisasi kami," ujarnya.  Tahun lalu realisasi penerimaan pajak di Surabaya tercatat Rp 43,87 triliun. Angka tersebut mencakup 87,79 persen dari target Rp 49,98 triliun. Pertumbuhan penerimaan pajak tahun lalu tercatat 7,31 persen. Target penerimaan tahun ini naik menjadi Rp 54,70 triliun.

Karyawan Punya Usaha Sampingan 'Olshop' Wajib Laporkan Pendapatan