<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/TARGET-WAJIB-PAJAK-2020_MIFTAHULHAYAT-2.jpg" alt="Petugas melayani masyarakat yang ingin melaporkan SPT, di Jakarta, Rabu (11/3/2020). Kantor pajak menargetkan, pelaporan SPT tahun ini bisa mencpaai 15,2 juta atau sekitar 80% wajib pajak yang wajib melaporkan pembayaran pajaknya selama periode setahun in" width="100%">
<figcaption>Petugas melayani masyarakat yang ingin melaporkan SPT, di Jakarta, Rabu (11/3/2020). Kantor pajak menargetkan, pelaporan SPT tahun ini bisa mencpaai 15,2 juta atau sekitar 80% wajib pajak yang wajib melaporkan pembayaran pajaknya selama periode setahun in</figcaption>
</figure> <div class="adM" dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat sebanyak 8,71 juta Wajib Pajak (WP) telah menyampaikan Surat Pemberitahauan (SPT) Tahunan per 18 Maret 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Dwi Astuti menyebut jumlah itu terdiri dari 8,45 juta SPT orang pribadi dan 259,9 ribu SPT badan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dari jumlah tersebut maka masih terdapat sekitar 10,56 juta SPT Tahunan yang belum disampaikan, terdiri dari 8,76 juta orang pribadi dan 1,8 juta badan," kata Dwi Astuti dalam keterangan tertulis, Rabu (20/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk diketahui, batas pelaporan SPT bagi WP Orang Pribadi ditetapkan berakhir pada 31 Maret 2024. Sedangkan untuk WP Badan ditetapkan sebulan setelahnya, yakni 30 April 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Oleh sebab itu, Dwi mengingatkan kepada Wajib Pajak untuk segera melakukan pelaporan SPT Tahunan agar tidak dikenakan sanksi. "Perlu kami ingatkan kembali bahwa batas waktu pelaporan SPT Tahunan PPh 2023 agar tidak dikenakan sanksi keterlambatan adalah 31 Maret 2024 bagi WP orang pribadi dan 30 April 2024 bagi WP badan," ujarnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bahkan, ia mengajak seluruh Wajib Pajak untuk bisa melaporkan SPT Tahunan lebih awal. "Untuk itu, kami mengimbau kepada para wajib pajak untuk segera melaporkan SPT Tahunannya. Lapor SPT hari ini, lebih awal lebih nyaman," pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagai informasi, jika telat lapor SPT Tahunan maka akan dikenakan sanksi denda sebagaimana tertuang dalam Pasal 7 KUP. Di mana setiap wajib pajak yang tidak melaporkan SPT Tahunan akan dikenakan denda sebesar Rp100.000.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, bagi wajib pajak badan yang tidak melaporkan SPT tahunan harus membayar denda 1 juta rupiah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> &nbsp;

Dari jumlah itu masih terdapat sekitar 10,56 juta SPT Tahunan yang belum disampaikan, terdiri dari 8,76 juta orang pribadi dan 1,8 badan.

8,71 Juta Wajib Pajak Sudah Lapor SPT Tahunan Per 18 Maret 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/LAPORAN-SPT-TAHUNAN-TERAKHIR-FEDRIK-TARIGAN-2.jpg" alt="Warga melaporkan SPT Tahunan Pajak di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang, Jakarta, Kamis (31/3/2022). Batas akhir lapor SPT Tahunan bagi wajib pajak berakhir pada 31 Maret 2022. Masyarakat yang memiliki NPWP dan memiliki penghasilan tetap setiap bulan, atau" width="100%">
<figcaption>Warga melaporkan SPT Tahunan Pajak di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang, Jakarta, Kamis (31/3/2022). Batas akhir lapor SPT Tahunan bagi wajib pajak berakhir pada 31 Maret 2022. Masyarakat yang memiliki NPWP dan memiliki penghasilan tetap setiap bulan, atau</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan merilis fitur baru dalam aplikasi penyedia layanan perpajakan M-Pajak, yakni layanan lupa electronic filling identification number (EFIN) untuk memberi kemudahan kepada wajib pajak.  "Sejak 14 Maret 2023, Ditjen Pajak telah menambahkan fitur mendapatkan EFIN dalam aplikasi M-Pajak," ungkap Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kemenkeu Dwi Astuti dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin (20/3).  EFIN merupakan 10 digit nomor identifikasi yang diterbitkan oleh Ditjen Pajak kepada wajib pajak. EFIN berfungsi sebagai identitas wajib pajak pada saat melakukan transaksi elektronik dengan Ditjen Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan yang bersifat sangat rahasia dan digunakan sebagai alat autentikasi.  Ia menuturkan masalah yang paling sering terjadi saat masa pelaporan surat pemberitahuan (SPT) tahunan adalah lupa kata sandi e-filing dan untuk mengatur ulang kata sandi yang lupa membutuhkan EFIN, namun wajib pajak pun seringkali lupa dengan EFIN. Oleh sebab itu, layanan lupa EFIN terus dipermudah dengan tetap menjaga sifat kerahasiaannya.  Adapun langkah-langkah penggunaan layanan lupa EFIN di M-Pajak yakni pastikan wajib pajak sudah memeriksa kotak masuk di surat elektronik (surel), jika ada kemungkinan EFIN masih tersimpan di surel. Jika memang tidak ditemukan, wajib pajak dapat memanfaatkan layanan lupa EFIN.  Kemudian, wajib pajak bisa mempersiapkan perangkat yang memiliki kamera yang berfungsi dengan baik, telah terinstalasi aplikasi M-Pajak versi terbaru, dan terkoneksi internet. Pastikan pula wajib pajak dapat mengakses surel yang telah terdaftar di Ditjen Pajak.  Perangkat wajib pajak direkomendasikan menggunakan nomor ponsel wajib pajak yang telah terdaftar di Ditjen Pajak dan memiliki pulsa yang cukup untuk pengiriman SMS. Wajib pajak juga diharapkan berada pada tempat yang terang untuk pengambilan foto diri.  Setelah itu, wajib pajak bisa mempersiapkan beberapa identitas, seperti nomor pokok wajib pajak (NPWP), nomor induk kependudukan (NIK), nama (sesuai KTP), tempat lahir, tanggal lahir, dan alamat tempat tinggal.  Dwi melanjutkan jika langkah-langkah persiapan sudah selesai, wajib pajak bisa langsung membuka aplikasi M-Pajak, menekan tombol EFIN di tampilan beranda (bisa tanpa login), serta masukkan data yang diminta dalam aplikasi M-Pajak dengan lengkap dan hindari kesalahan pengetikan karena menyebabkan kegagalan verifikasi.  Lalu, ikuti instruksi pengambilan foto diri dan konfirmasi data wajib pajak. Jika foto diri wajib pajak berhasil divalidasi, sistem akan mengirimkan EFIN ke surel wajib pajak yang telah terdaftar di Ditjen Pajak.  Setelah mendapatkan EFIN di surel, wajib pajak dapat mengakhiri proses ini dan melanjutkan ke proses "Lupa Kata Sandi". Tetapi, jika validasi foto diri tidak tersedia, sistem akan mengirimkan kode verifikasi ke nomor ponsel wajib pajak yang telah terdaftar di Ditjen Pajak.  Apabila telah mendapatkan kode verifikasi, kode bisa langsung dimasukkan ke sistem dan jika kode verifikasi sesuai, sistem akan akan mengirimkan EFIN ke surel wajib pajak yang telah terdaftar di Ditjen Pajak. Setelah mendapatkan EFIN di surel, wajib pajak dapat mengakhiri proses ini dan melanjutkan ke proses "Lupa Kata Sandi".  Selain layanan lupa EFIN yang ada di aplikasi M-Pajak, kanal layanan lupa EFIN yang selama ini telah ada tetap dapat digunakan antara lain telepon, surel, direct message, atau datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat wajib pajak terdaftar. Nomor telepon, alamat surel, dan alamat KPP bisa dicek di https://pajak.go.id/unit-kerja.

Mau Lapor SPT tapi Lupa EFIN? DJP Punya Fitur Baru ini di M-Pajak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/Target-Penerimaan-Pajak-Salman-Toyibi-4.jpg" alt="Ilustrasi aktivitas di kantor Pajak Cilandak. Saat ini hingga akhir Maret 2020 aktivitas kantor pajak semakin ramai karena wajib pajak melaporan SPT-nya. (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi aktivitas di kantor Pajak Cilandak. Saat ini hingga akhir Maret 2020 aktivitas kantor pajak semakin ramai karena wajib pajak melaporan SPT-nya. (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktorat Jendral Pajak (DJP) akan menerapkan protokol pencegahan penyebaran virus korona dalam pelayanan pelaporan pajak tahunan. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Hestu Yoga Saksama menyampaikan, masyarakat yang akan melaporkan SPT di kantor pajak akan diperiksa suhu tubuhnya sebelum masuk ke kantor pajak.  Hestu mengatakan, jika suhu tubuh di atas 38 derajat atau di luar batas normal maka Wajib Pajak (WP) tersebut dilarang masuk dan disarankan agar melaporkan pajak melalui online atau e-filing. "Kalau suhu 38 derajat, kami minta maaf tidak terima dan disarankan untuk e-filing dan bagaimana nanti. Tentunya, kami siapkan hand sanitizer,” ujarnya di Jakarta, Selasa (10/3)  Hestu menjelaskan, penerapan protokol pencegahan penyebaran virus korona tersebut berdasarkan arahan dari WHO dan Kementerian Kesehatan. "Protokol ini sesuai di tempat lain, sesuai referensi dari Kemenkes, WHO, dan segala macam. Kami mohon maaf kalau tidak nyaman," jelasnya.  Dia menambahkan, pihaknya meminta maaf jika protokol ini membuat publik yang ingin mendapatkan pelayanan pajak menjadi tidak nyaman. Hal tersebut dia pastikan guna menjaga kesehatan para karyawan dan para pelapor.  "Kita mohon maaf WP yang datang ke kantor pajak berkurang kenyamanannya. Kami lakukan protokoler agar selamat kesehatan seluruh warga kita," pungkasnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=tPN4eHQ1ngY  https://www.youtube.com/watch?v=Venj1tGaJEw  https://www.youtube.com/watch?v=3J_Dz8ILsQU

Lapor SPT, Kantor Pajak Tolak WP dengan Suhu Badan di Atas 38 Derajat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/terus-meningkat-11-juta-wp-sudah-lapor-spt-hingga-31-maret-2019_m_.jpg" alt="Ditjen Pajak" width="100%">
<figcaption>Ditjen Pajak</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengingatkan para pengusaha untuk melaporkan pembayaran pajak individu maupun badan. Batas akhir pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak yakni pada 31 Maret tiap tahunnya.  "Dalam spirit (semangat) untuk saling percaya, saya mengingatkan, tanggal 31 Maret jangan lupa bayar (lapor) pajak untuk orang pribadi. Kalau perusahaan masih sampai 30 April," ujarnya di Ballroom Kempinski Jakarta, Jumat (7/2).  Sri Mulyani mengajak WP pribadi untuk segera melaporkan SPT pajak. Tidak perlu menunggu mendekati batas akhir. Hal ini dilakukan guna mengantisipasi kemungkinan gangguan sistem, karena banyak WP menumpuk pada batas akhir pelaporan SPT pajak.  "Katanya online, katanya gampang, ya kalau semua orang nge-jam, sebanyak 40 juta orang. That is impossible buat kami. Jadi, please doing it now, mulai dari sekarang," tuturnya.  Sri Mulyani juga meminta para pengusaha untuk membangun rasa kepercayaan dan rasa optimisme terhadap iklim perekonomian Indonesia saat ini. Meskipun, tantangan global masih menghantui dan turut menekan ekonomi RI.  "Saya butuh confidence dari Bapak/Ibu. Jangan ikut cerita gloomy. Jangan ikut sebarin hoaks yang pesimis," pungkasnya.

Sistem Bisa Error, Menkeu Ingatkan Lapor Pajak Jangan Saat Batas Akhir

lapor SPT pajak

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#lapor SPT pajak

Berita Terkini

8,71 Juta Wajib Pajak Sudah Lapor SPT Tahunan Per 18 Maret 2024

Mau Lapor SPT tapi Lupa EFIN? DJP Punya Fitur Baru ini di M-Pajak

Lapor SPT, Kantor Pajak Tolak WP dengan Suhu Badan di Atas 38 Derajat

Sistem Bisa Error, Menkeu Ingatkan Lapor Pajak Jangan Saat Batas Akhir

Download Aplikasi JawaPos.com