<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/LAPORAN-SPT-TAHUNAN-TERAKHIR-FEDRIK-TARIGAN-2.jpg" alt="Warga melaporkan SPT Tahunan Pajak di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang, Jakarta, Kamis (31/3/2022). Batas akhir lapor SPT Tahunan bagi wajib pajak berakhir pada 31 Maret 2022. Masyarakat yang memiliki NPWP dan memiliki penghasilan tetap setiap bulan, atau" width="100%">
<figcaption>Warga melaporkan SPT Tahunan Pajak di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang, Jakarta, Kamis (31/3/2022). Batas akhir lapor SPT Tahunan bagi wajib pajak berakhir pada 31 Maret 2022. Masyarakat yang memiliki NPWP dan memiliki penghasilan tetap setiap bulan, atau</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com - Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah membuka pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) Tahunan 2023.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Cara lapor SPT pajak 2023 dapat dilakukan secara mudah melalui situs resmi Direktorat Jenderal Pajak, yakni DJP Online. Pihaknya memastikan bahwa pelaporan SPT Tahunan orang pribadi paling lambat dilakukan pada Maret 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Batas waktu penyampaian SPT Tahunan Orang Pribadi adalah paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak atau tanggal 31 Maret jika tahun pajak sama dengan tahun kalender," bunyi cuitan akun X @kring_pajak, dikutip Senin (12/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski begitu, DJP juga memastikan bagi Wajib Pajak (WP) yang NPWP-nya baru terdaftar pada tahun pajak 2024, maka paling lambat pelaporan pajak pada tanggal 31 Maret 2025.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/014153389/inisiatif-ahy-turunkan-apk-diapresiasi-pemprov-dki-jakarta">Inisiatif AHY Turunkan APK Diapresiasi Pemprov DKI Jakarta</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Jika NPWP nya terdaftar pada Tahun Pajak 2024, maka wajib melaporkan SPT Tahunan Orang Pribadi Tahun Pajak 2024 dilakukan paling lama tanggal 31 Maret 2025,&rdquo; imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lalu bagaimana cara lapor SPT Tahunan secara online?</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelum melakukan pelaporan SPT Tahunan, Wajib Pajak harus memastikan sudah memiliki EFIN atau Electronic Filling Identity Number. EFIN merupakan nomor identitas yang disampaikan oleh DJP agar wajib pajak bisa melaporkan SPT melalui e-Filling.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk mendapatkan EFIN, wajib pajak diharuskan melakukan permohonan EFIN dengan datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bagi yang sudah memiliki EFIN, berikut adalah tahapan dan cara pelaporan SPT Pajak Tahunan menggunakan e-Filling:</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/014152899/respons-film-dirty-vote-airlangga-kampanye-hitam-gak-perlu-dikomentari">Respons Film Dirty Vote, Airlangga: Kampanye Hitam, Gak perlu Dikomentari</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">1. Pastikan sudah mendapatkan bukti potong dari perusahaan</div> <div dir="auto">2. Buka situs web DJP Online di&nbsp;<a href="https://djponline.pajak.go.id/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=https://djponline.pajak.go.id&amp;source=gmail&amp;ust=1707831770822000&amp;usg=AOvVaw3UNWi7QORtpsEE8t-xHsBu">https://djponline.pajak.go.id</a></div> <div dir="auto">3. Masukkan NPWP beserta kata sandi. Kemudian isi kode keamanan dan klik &ldquo;login&rdquo;</div> <div dir="auto">4. Klik &ldquo;Lapor&rdquo; dan pilih layanan &ldquo;E-Filing&rdquo; Klik &ldquo;Buat SPT&rdquo;</div> <div dir="auto">5. Akan muncul beberapa pertanyaan. Jawab dengan tepat untuk mendapatkan formulir SPT tahunan 1770 SS. Jika benar, maka akan muncul kolom SPT 1770 SS.</div> <div dir="auto">6. Formulir akan muncul di layar. Isi kolom yang ada sesuai dengan bukti potong pajak.</div> <div dir="auto">7. Lalu isi formulir yang berisi tahun pajak dan status SPT.</div> <div dir="auto">8. Isi data SPT.</div> <div dir="auto">9. Klik &ldquo;Berikutnya&rdquo;.</div> <div dir="auto">10. Akan muncul ringkasan SPT dan pengambilan kode verifikasi. Klik &ldquo;Di Sini&rdquo; untuk mengambil kode verifikasi. Setelah itu akan dikirim notifikasi kode verifikasi ke surel atau nomor ponsel.</div> <div dir="auto">11. Kemudian salin kode verifikasi pada kolom yang sudah disediakan dan klik &ldquo;Kirim SPT&rdquo;.</div> <div dir="auto">12. Setelah itu secara otomatis SPT akan terekam dalam sistem DJP. Ditjen Pajak akan mendapat laporan SPT Tahunan Pribadi terbaru secara real-time.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Cara lapor SPT pajak 2023 dapat dilakukan secara mudah melalui situs resmi Direktorat Jenderal Pajak, yakni DJP Online.

Simak, Cara Mudah Lapor SPT Pajak 2023

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/jangan-ditunda-tunda-3-aturan-baru-ini-buat-lapor-spt-jadi-ngak-ribet_m_.jpg" alt="Ilustrasi pelaporan pajak di kantor pajak" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pelaporan pajak di kantor pajak</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Masyarakat Indonesia wajib menyampaikan SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) Pajak Penghasilan (PPh). Batas waktu yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan adalah 31 Maret 2019. Sementara Wajib Pajak Badan jatuh temponya 30 April 2019.  Nah, mumpung masih awal Maret, tak ada salahnya jika masyarakat ingin melaksanakan kewajiban lebih awal. Lagipula, melalui reformasi dan inovasi, kini lapor SPT sudah tidak lagi harus antre ke kantor pajak.  Jangan takut ribet, semua permohonan pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), perubahan data dan pemindahan wajib pajak, pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP), aktivasi Sertifikat Elektronik, pencabutan PKP, dan penghapusan NPWP dapat dilakukan secara elektronik atau online.  Selain itu, pendaftaran dapat melalui saluran tertentu, sehingga pendaftaran tidak hanya dilakukan di kantor pajak tempat wajib pajak terdaftar. Untuk meningkatkan kemudahan layanan pendaftaran, Wajib Pajak Badan dapat melakukan pendaftaran NPWP dalam proses pengesahan badan hukum oleh notaris melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH).  Sementara, bagi pelaku usaha perseorangan yang belum memiliki NPWP kini dapat mendaftar sebagai Wajib Pajak orang Pribadi pada saat proses penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem Online Single Submission (OSS).  Dilansir dari www.pajak.go.id, berikut tiga perubahan aturan yang bikin melaporkan pajak jadi lebih mudah. Gimana caranya?  e-Billing dan Bebas PPh Final DJP telah merilis e-Billing versi 2.0. Latar belakang penyediaan layanan pembuatan billing masal ini adalah volume pembuatan kode billing dan transaksi pembayaran yang tinggi oleh wajib pajak bendahara atau BUMN dalam melakukan pembayaran pajak. Aplikasi ini mempermudah pembuatan kode billing karena data pembayaran masal dapat diunggah sekaligus ke aplikasi.  Tak lama setelah pemerintah membentuk Tim Reformasi Perpajakan, Menteri Keuangan mengeluarkan aturan tentang Pajak Penghasilan (PPh) atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan (PMK Nomor 261/PMK.03/2016).  Dari aturan ini masyarakat memperoleh beberapa manfaat, antara lain besaran tarif PPh final menjadi lebih rendah dari sebelumnya 5 persen menjadi sebesar 2,5 persen. Pengenaan PPh final itu dikecualikan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang pendapatannya di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) atas penjualan rumah atau tanah dengan nilai penjualan kurang dari Rp 60 juta.  Terpenting lagi, aturan itu memberikan pembebasan PPh final bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang menghibahkan atau mewariskan aset propertinya kepada keluarga sedarah atau untuk organisasi sosial dan keagamaan.  Tak Perlu Surat Setoran Pajak (SSP) Baru-baru ini DJP telah merilis Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-2/PJ/2019. Aturan ini meringankan beban administrasi wajib pajak mengenai kewajiban penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) melalui e-Filing sehingga diharapkan dapat memberikan kemudahan berusaha kepada masyarakat.  Aturan baru ini membuat SPT Tahunan 1770S dan 1770SS dengan status nihil atau kurang bayar yang disampaikan melalui e-Filing, tidak perlu lagi dilampiri dengan keterangan dan/atau dokumen pendukung seperti SSP.  Pengecualian dari kewajiban menyampaikan SSP sebagai lampiran SPT melalui e-Filing ini berlaku bagi semua jenis SPT yang disampaikan melalui e-Filing, selama NTPN telah dicantumkan.  Manfaat lain dari aturan ini adalah tersedianya fasilitas e-Form yang dapat diisi dan disimpan secara offline dan setelah selesai diisi diunggah ke sistem DJP.  Selain itu, DJP juga memberikan kemudahan layanan bagi wajib pajak dalam bentuk semua jenis SPT, termasuk SPT Pembetulan dan SPT Masa lebih bayar, dapat diterima di KP2KP dan layanan di luar kantor.  Bukti Pemotongan Elektronik Latar belakang implementasi aplikasi e-Bupot adalah untuk mempermudah dan meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak agar dapat membuat bukti pemotongan di mana saja dan kapan saja serta dapat menyampaikan SPT secara e-Filing (Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-4/PJ/2017).  Aplikasi e-Bupot PPh 23/26 dapat membuat e-Billing langsung sesuai kode MAP-KJS atas bukti pemotongan yang telah dibuat. Wajib pajak tidak perlu lagi melampirkan dokumen yang harus dilampirkan dalam SPT (SSP, Pbk, SKB, dan SKD), melainkan hanya perlu memasukkan nomor dokumen yang akan divalidasi oleh sistem.  Aplikasi e-Bupot juga telah menyediakan fitur QRCode pada bukti pemotongan dan Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) SPT yang di dalamnya memuat data yang dapat ditelusuri oleh pihak pemotong dan pihak yang dipotong. Juga telah menyediakan menu impor bukti pemotongan (dalam format excel) bagi wajib pajak dengan banyak transaksi.  Semua digitalisasi layanan di atas adalah tuntutan zaman yang tak bisa dielakkan lagi. Selaras dengan dua dari lima pilar Reformasi Perpajakan: proses bisnis dan peraturan perundang-undangan.  Reformasi perpajakan menginginkan proses bisnis yang sederhana untuk membuat pekerjaan menjadi sangkil, mangkus, akuntabel, berbasis teknologi informasi, dan mencakup seluruh pekerjaan DJP.  Selain pula peraturan perundangan yang memberikan kepastian hukum, menampung dinamika kegiatan perekonomian yang berkembang, mengurangi biaya kepatuhan, memperluas basis perpajakan, dan meningkatkan penerimaan perpajakan.

Jangan Ditunda-tunda! 3 Aturan Baru Ini Buat Lapor SPT Jadi Gak Ribet

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/bos-pajak-ungkap-penyebab-kepatuhan-pajak-2018-meningkat_m_200880.jpeg" alt="Dirjen Pajak Robert Pakpahan" width="100%">
<figcaption>Dirjen Pajak Robert Pakpahan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sebanyak 10,59 juta wajib pajak (WP) telah melaporkan surat pemberitahuan (SPT) pajaknya kepada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Angka itu mengalami kenaikan sebesar 14,01 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. Selain itu, dari rasio kepatuhan sampai dengan 31 Maret 2018 tumbuh menjadi 63,9 persen. Angka itu meningkat dibanding tahun sebelumnya yang hanya sebesar 58,9 persen. Angka itu pun nantinya masih bisa bertambah seiring menyusulnya WP yang terlambat melaporkan kewajibannya. Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Robert Pakpahan mengatakan, ada beberapa faktor yang membuat WP semakin patuh dalam melaporkan pajaknya. Pertama, masyarakat kian sadar akan pentingnya kontribusi mereka dalam mendorong perekonomian negara. "Kedua, sinergi dengan lembaga dan instansi pemerintah termasuk pemerintah daerah dalam pelaksanaan KSWP (konfirmasi status wajib pajak)," ujarnya dalam konferensi pers di Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (2/4). Ketiga, lanjutnya, kualitas pelaporan pajak melalui e-Filling semakin baik. Hal itu mendorong keinginan para WP semakin meningkat. "Terakhir, edukasi atau penyuluhan tepat sasaran. Artinya, sosialisasi itu semakin menyadarkan mereka yang belum banyak tahu akan pentingnya melaporkan pajak," pungkasnya.

Bos Pajak Ungkap Penyebab Kepatuhan Pajak 2018 Meningkat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/sebanyak-1059-juta-wp-sudah-lapor-spt-849-juta-via-online_m_200866.jpeg" alt="Menteri Keuangan Sri Mulyani blusukan ke kantor pajak untuk melihat pelaporan SPT." width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Sri Mulyani blusukan ke kantor pajak untuk melihat pelaporan SPT.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Masa pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi telah berakhir akhir Maret lalu. Memasuki April, giliran PPh badan yang mendapat giliran untuk melaporkan kewajibannya. Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan, Robert Pakpahan mengatakan, sampai dengan hari ini total penerimaan SPT PPh orang pribadi sebanyak 10,59 juta SPT. Angka ini tumbuh 14,01 persen dibanding tahun sebelumnya di periode yang sama. "Kalau kita pilah yang angka 10,59 juta ini 8,49 juta adalah disampaikan secara elektronik dan sisanya masuk secara manual dalam bentuk hard copy," ujar Robert di Aula Mezzanine, Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (2/4). Dia menambahkan, jumlah tersebut masih bisa bertambah, mengingat masih banyak WP yang belum melaporkan kewajibannya. Dengan asumsi, WP tersebut membayar denda keterlambatan pelaporan pajak. "Perlu diketahui ini baru tanggal 31 Maret. April ini akan banyak masuk PPh badan dan masih ada dari PPh orang pribadi akan masuk terus. Nanti kita hitung. Target kami 80 persen (dari total WP) selama tahun 2018," jelas dia. Dilihat dari pertumbuhan berdasarkan jenis SPT-nya, kata Robert, pertumbuhan <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/03/31/200451/hari-terakhir-ini-alasan-sri-mulyani-tak-mau-perpanjang-pelaporan-spt" target="_blank">SPT</a> karyawan mencapai 12,4 persen, kemudian non karyawan sebesar 30,5 persen. "Sementara secara elektronik 21,6 persen. Yang menyampaikan secara manual turun 12 persen," tuturnya. Sementara itu dari rasio kepatuhannya, sampai dengan 31 Maret 2018 naik menjadi 63,9 persen. Tahun sebelumnya, rasio tersebut hanya sebesar 58,9 persen. "Rasio kepatuhan khusus untuk <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/03/31/200372/senangnya-sri-mulyani-wajib-pajak-yang-laporkan-spt-naik-double-digit" target="_blank">SPT</a> orang pribadi karyawan 68,0 persen untuk tahun lalu 61,9 persen. Harap dicatat ini nambah terus. Karyawan masih ada mau bayar denda Rp 100 ribu. Dia bisa masukkan SPT lagi. Kemudian non karyawan sebesar 40,5 persen. Tahun lalu 38,8 persen," pungkasnya.

Sebanyak 10,59 Juta WP Sudah Lapor SPT, 8,49 Juta via Online

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/hari-terakhir-ini-alasan-sri-mulyani-tak-mau-perpanjang-pelaporan-spt_m_200451.jpeg" alt="Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Kantor Pajak Pratama Madya Jakarta." width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Kantor Pajak Pratama Madya Jakarta.</figcaption>
</figure>Jawapos.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan tidak ada perpanjangan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) wajib pajak (WP) orang pribadi (OP) dan WP badan untuk periode Maret 2017 hingga Maret 2018. Hal ini mengingat sosialisasi yang sudah disampaikan sejak awal tahun 2018. "Tidak lah masa tiap tahun diperpanjang. Ini kan sudah tiga bulan. Jadi gak (diperpanjang) lah. Kita akan tetap hari ini terakhir. Hari ini teman-teman pajak tidak ada yang libur kalau setiap saat ada tugas dilakukan,&rdquo; terangnya di KPP Madya Jakarta, Sabtu (31/3). Kendati begitu, Sri Mulyani senang melihat kesadaran masyarakat yang meningkat untuk melaporkan serta membayarkan kewajiban pajaknya. Hal ini dapat dilihat dari tingkat kepatuhan yang meningkat dari yang hanya 70 persen pada tahun lalu menjadi diatas 70 persen pada tahun ini. "Saya ingin mengucapkan terima kasih bagi masyarakat yang sudah berpartisipasi dan bayar pajak dengan patuh. Dan tingkat kepatuhannya semakin meningkat,&rdquo; jelasnya. Adapun, Sri Mulyani masih menunggu wajib pajak yang ingin melaporkan SPT melalui e-filling hingga pukul 24.00. &ldquo;Kita sampaikan setelah dihitung secara tepat karena kita masih buka sampai jam 24.00 kalau e-filling,&rdquo; ujarnya. Nantinya, masih kata Sri Mulyani, pihaknya akan melihat hasil SPT pelaporan orang pribadi untuk periode Februari sampai pertengahan Maret 2018. Erdasarkan data terakhir, untuk pelaporan SPT tahun 2017 yang akan berakhir hari ini sudah mencapai 10.051.101 WP yang melapor. Angka tersebut terdiri dari 8.213.098 WP yang melapor menggunakan elektronik sedangkan yang manual 1.838.003 WP.

Hari Terakhir, Ini Alasan Sri Mulyani Tak Mau Perpanjang Pelaporan SPT

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ratusan-ribu-wajib-pajak-di-riau-lapor-spt-melalui-e-filling_m_200025.jpeg" alt="Kantor KPP Pratama Senapelan, Kota Pekanbaru dipenuhi oleh wajib pajak yang akan melaporkan SPT tahunannya, pada Kamis (29/3)." width="100%">
<figcaption>Kantor KPP Pratama Senapelan, Kota Pekanbaru dipenuhi oleh wajib pajak yang akan melaporkan SPT tahunannya, pada Kamis (29/3).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sekitar 165.610 Wajib Pajak (WP) Pribadi di Provinsi Riau sudah melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Ribuan orang WP itu melaporkan SPTnya dengan memanfaatkan sistem online atau e-filling. Kabid Data dan Potensi Kantor Wilayah DJP Riau dan Kepulauan Riau Atmo mengatakan, sampai hari ini, Kamis, (29/3) E-filing 1770 S yang sudah masuk sebanyak 142.896 WP orang pribadi. Sedangkan untuk 1770 sebanyak 22.714. "Angka ini diperkirakan akan terus bertambah hingga batas akhir pelaporan SPT pada 31 Maret 2018 nantinya," ujar Atmo kepada JawaPos.com, Kamis (29/3) sore. Lebih lanjut Atmo menjelaskan, bila dibandingkan dengan target yang diberikan sebanyak 272.000 orang, jumlah ini baru tercapai sekitar 69 persen. "Masih ada dua hari lagi yaitu Jumat dan Sabtu. Mudah-mudahan bisa tercapai," katanya. Dijelaskannya, sekarang ini wajib pajak diarahkan melalui E-filling. Jika pelaporan pajak pribadi melalui E-filling tidak mencapai target hingga dua hari kedepan, maka biasanya para pegawai di bidang pelayanan akan menghubungi kembali si wajib pajak tersebut. "Masalahnya tanggal 31 Maret ini kan sukarela dari si WP. Ini kan masalah keinginan dari WP nya sendiri," ucap Atmo. Apabila SPT tersebut tak kunjung dilaporkan pada batas akhir yang ditentukan, masyarakat bisa dikenakan denda sebesar Rp 100 ribu."Itu hanya denda keterlambatan saja," tuturnya. Selain dengan sistem online, masyarakat juga bisa melaporkan SPT dengan cara manual dengan mendatangi kantor-kantor pajak terdekat di tempatnya berada. Kantor pajak akan tetap buka di hari Sabtu (31/3) mendatang dari pukul 08.00 WIB hingga 16.00 WIB. "Jadi tidak ada alasan bagi WP tidak melaporkan SPT nya. Karena kalau tidak bisa datang ke kantor pajak terdekat bisa juga membayarnya dengan sistem e-filling tersebut," tukasnya.

Ratusan Ribu Wajib Pajak di Riau Lapor SPT Melalui E-Filling

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ingin-lapor-spt-online-tapi-belum-punya-e-fin-begini-caranya_m_199865.jpeg" alt="Ditjen Pajak" width="100%">
<figcaption>Ditjen Pajak</figcaption>
</figure>Jawapos.com - Masa pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) akan segera berakhir pada Sabtu 31 Maret 2018. Masyarakat bisa melaporkan SPT melalui sistem online atau e-Filling, tetapi syaratnya harus memiliki Electronic Filing Identification (e-FIN). "Mengajukan e-FIN kan mudah hanya membawa NPWP kalau ke kantor pajak. Kalau lupa nanti bisa lewat Twitter," kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Hestu Yoga Saksama di Kantor Pajak WP Besar Jakarta, Kamis (29/3). Adapun, sebelum mulai mengisi dan melaporkan <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/03/29/199898/h-2-masa-pelaporan-spt-wajib-pajak-padati-kantor-pajak-cibitung" target="_blank">SPT Tahunan Pribadi</a>, Anda harus menyiapkan data dari dokumen-dokumen berikut: 1. Formulir 1721 A1 atau A2 Mintalah formulir 1721 A1 atau A2 kepada pemberi kerja Anda. Data dari formulir ini yang harus Anda laporkan pada saat mengakses portal e-Filing SPT Tahunan Pribadi OnlinePajak atau DJP Online. 2. EFIN E-FIN atau Electronic Filing Identification Number adalah nomor identifikasi wajib pajak dari DJP untuk melakukan e-filing atau lapor pajak online. Untuk mendapatkan EFIN atau bila sudah punya tapi lupa, wajib pajak harus mendatangi KPP (Kantor Pelayanan Pajak) terdekat dengan membawa NPWP. JawaPos.com mencoba untuk mendapatkan e-FIN di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Wajib Pajak Besar Sudirman. Pertama-tama JawaPos.com diberi formulir aktivasi e-FIN. Setelah selesai diisi, lalu wajib pajak akan diberikan nomor antrian lagi untuk mendapatkan nomor e-FIN. Namun sebelum mengisi formulir wajib pajak harus terlebih dahulu memfotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta Nomor Pokok Wajib Pajak. Hanya menunggu kurang lebih lima menit saja, JawaPos.com pun bisa mendapatkan e-FIN yang bisa digunakan untuk melaporkan SPT Tahunan.

Ingin Lapor SPT Online Tapi Belum Punya e-FIN, Begini Caranya

lapor spt online

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#lapor spt online

Berita Terkini