<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/03/Coretax-1-2294977461.jpg" alt="Ilustrasi Coretax Pajak. (pajak.go.id)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Coretax Pajak. (pajak.go.id)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Pemerintah secara resmi telah meluncurkan dan memberlakukan sistem inti administrasi perpajakan terbaru atau Coretax di pengujung tahun 2024. Coretax diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, pada Senin (31/12) usai menghadiri rapat penutupan APBN.</p> <p>"Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan Coretax akan digunakan mulai 1 Januari 2025," kata Prabowo di Kementerian Keuangan pada Senin (31/12/2024).</p> <p>Sistem ini dibuat untuk memodernisasi sistem administrasi perpajakan yang ada saat ini. Bahkan, kehadiran Coretax turut mengintegrasikan seluruh proses bisnis inti administrasi perpajakan.</p> <p>Mulai dari pendaftaran wajib pajak, pelaporan SPT, pembayaran pajak, hingga pemeriksaan dan penagihan pajak semuanya bisa dilakukan melalui coretax.</p> <p>Guna mempermudah masyarakat dalam mengakses Coretax, berikut ini cara mudah wajib pajak untuk mengaksesnya.</p> <p><strong>Cara mengakses layanan Coretax</strong></p> <p>Berikut adalah langkah-langkah untuk mengakses layanan Coretax dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan menggunakan akun DJPOnline:</p> <p>1. Akses laman https://www.pajak.go.id/coretaxdjp<br />2. Login dengan identitas pengguna. Mulailah dengan memasukkan identitas pengguna Anda, yaitu Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), sesuai dengan yang terdaftar pada sistem DJP.<br />3. Lengkapi kode captcha yang ditampilkan dan klik tombol "Login".<br />4. Anda akan diminta untuk mengatur ulang kata sandi. Pilih metode konfirmasi, apakah melalui email atau nomor telepon yang terdaftar.<br />5. Buka tautan dari email atau pesan yang diterima, kemudian buat kata sandi baru dan passphrase untuk tanda tangan elektronik.<br />6. Setelah selesai, Anda dapat menggunakan layanan Coretax secara penuh.</p> <p>Namun, bagi Wajib Pajak yang belum memiliki akun DJP Online dapat melakukan pendaftaran pada laman https://ereg.pajak.go.id/login .</p> <p><strong>Cara login Coretax DJP:</strong><br />- Buka laman https://www.pajak.go.id/coretaxdjp<br />- Baca informasi penting yang tersedia, lalu beri tanda centang pada pernyataan telah membaca dan memahami informasi<br />- Klik menu "Akses Coretax"<br />- Jangan lupa untuk mengetik ID pengguna dan kata sandi seperti pada akun DJP Online yang sudah didaftarkan<br />- Pilih bahasa yang akan digunakan<br />- Masukkan captcha<br />- Klik "Login".</p> <p>Setelah login, Wajib Pajak akan diminta untuk mengatur ulang kata sandi. Berikut langkahnya:<br />- Pilih "Tujuan Konfirmasi", bisa melalui email atau ponsel<br />- Masukkan email jika memilih surat elektronik atau nomor ponsel jika memilih nomor ponsel<br />- Kemudian masukkan kode captcha<br />- Beri centang pada persetujuan persetujuan, lalu klik "Kirim"<br />- Setelah itu, periksa SMS atau email berisi tautan untuk mengubah kata sandi<br />- Pastikan pengirim memiliki domain "@pajak.go.id" untuk email atau "DJP" untuk SMS<br />- Terakhir, klik tautan yang dikirimkan dan atur ulang kata sandi.<br />- Jika perubahan kata sandi berhasil, Wajib Pajak diminta untuk mengisi frasa sandi atau frasa sandi. DJP menyarankan agar frasa sandi tidak sama dengan kata sandi karena akan digunakan sebagai pengganti tanda tangan digital dalam memanfaatkan layanan Coretax DJP.<br />- Setelah itu, barulah Wajib Pajak dapat login ke sistem Coretax.</p>

Pemerintah secara resmi telah meluncurkan dan memberlakukan sistem inti administrasi perpajakan terbaru atau Coretax di pengujung tahun 2024

Begini Cara Akses Coretax, Portal Layanan Pajak, Mulai Lapor SPT hingga Penagihan

<div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/31/spt-tahunan-562817235.jpg" alt="Ilustrasi: Lapor SPT Tahunan di kantor pajak." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Lapor SPT Tahunan di kantor pajak.</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com -</strong> Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengumumkan pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) Tahunan 2023 khusus wajib pajak orang pribadi, paling lambat dilaporkan pada hari ini, Minggu (31/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk diketahui pelaporan SPT Tahunan bersifat wajib. Kewajiban ini tentu saja juga melekat ke Wajib Pajak yang berstatus karyawan atau pegawai.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Oleh sebab itu, jika terlambat atau tidak melapor SPT Tahunan, maka akan dikenai sanksi mulai dari denda hingga pidana. Aturan denda ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sports/014501688/bikin-malu-tanah-air-delapan-pemain-indonesia-disanksi-berat-oleh-bwf-karena-terbukti-terlibat-praktik-bursa-taruhan-dan-match-fixing">Bikin Malu Tanah Air! Delapan Pemain Indonesia Disanksi Berat oleh BWF karena Terbukti Terlibat Praktik Bursa Taruhan dan Match Fixing</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berikut denda untuk keterlambatan pelaporan SPT:</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">1. Denda Rp 100.000 untuk wajib pajak pribadi (NPWP pribadi)</div> <div dir="auto">2. Denda Rp 1.000.000 untuk wajib pajak badan</div> <div dir="auto">3. Denda Rp 500.000 untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN)</div> <div dir="auto">4. Denda Rp 100.000 untuk Surat Pemberitahuan Masa lainnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Wajib pajak yang terlambat melaporkan SPT Tahunan akan diberikan Surat Tagihan Pajak (STP) berisi pemberitahuan denda Pasal 7 KUP. Pembayaran tagihan tersebut bisa dilakukan secara daring melalui website pajak.go.id.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, apabila SPT tahunannya kurang bayar, maka dikenakan sanksi bunga 2 persen per bulan dari jumlah pajak yang terlambat disetor. Hal itu dihitung sejak saat penyampaian SPT Pajak berakhir sampai tanggal pembayaran.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/014501663/pengamat-lingkungan-sebut-komitmen-pemda-di-jabodebek-soal-pengolahan-sampah-terintegrasi-rendah">Pengamat Lingkungan Sebut Komitmen Pemda di Jabodebek Soal Pengolahan Sampah Terintegrasi Rendah</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Di sisi lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 39 UU KUP, Wajib Pajak yang sengaja tidak lapor SPT juga dapat dikenakan sanksi pidana. Sanksi ini diberikan sebagai upaya terakhir yang dilakukan pemerintah guna meningkatkan kepatuhan dan kesadaran Wajib Pajak.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sanksi tersebut diberikan pada setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan SPT Tahunan atau menyampaikan SPT yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dapat dikenakan sanksi pidana.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sanksi pidana yang diberikan dapat berupa kurungan penjara dengan masa paling singkat enam bulan dan paling lama enam tahun.</div>

Untuk diketahui pelaporan SPT Tahunan bersifat wajib. Kewajiban ini tentu saja juga melekat ke Wajib Pajak yang berstatus karyawan.

Hari Ini Terakhir Lapor SPT Tahunan, Ini Sejumlah Sanksi Jika Terlambat

<div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/29/pajak-604320932-1-2361504981.jpg" alt="Ilustrasi pembayaran pajak kendaraan di Samsat. /ANTARA" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pembayaran pajak kendaraan di Samsat. /ANTARA</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat sudah ada sebanyak 12,7 juta wajib pajak (WP) yang telah melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan hingga Sabtu, 31 Maret 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Dwi Astuti mengatakan jumlah tersebut tercatat meningkat sebesar 4,92 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sampai dengan tanggal 31 Maret 2024 pukul 11.50 WIB, terdapat sebanyak 12,7 juta SPT Tahunan yang disampaikan atau tumbuh sebesar 4,92 persen dibanding periode yang sama tahun lalu," kata Dwi Astuti dalam keterangan tertulis, Minggu (31/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014501541/johanis-tanak-sebut-jaksa-kpk-yang-diduga-peras-saksi-rp-3-miliar-dipulangkan-ke-kejaksaan">Johanis Tanak Sebut Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Dipulangkan ke Kejaksaan</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Ewi begitu biasa disapa, merinci bahwa jumlah tersebut terdiri atas 348,32 ribu SPT Tahunan PPh Badan dan 12,35 juta SPT Tahunan PPh Orang Pribadi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mendekati batas waktu pelaporan SPT Tahunan pada 31 Maret untuk wajib pajak orang pribadi dan 30 April bagi wajib pajak badan, pihaknya mengimbau untuk segera melaporkan SPT Tahunan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami mengimbau kepada seluruh wajib pajak untuk segera melaporkan SPT Tahunannya melalui berbagai kanal pelaporan yang tersedia," pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga meminta masyarakat untuk segera melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Imbauan ini disampaikan salah satunya karena batas waktu pelaporan tinggal tersisa 5 hari lagi, yakni hingga akhir Maret 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bendahara negara juga mengimbau kepada wajib pajak untuk melaporkan SPT Tahunan secara tepat waktu dan tepat informasi. Sehingga bisa memenuhi kewajiban perpajakan bagi mereka yang memang mampu untuk membayar pajak.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Imbauan ini juga disampaikan mengingat peran pajak yang menjadi komponen penting dalam fiskal negara. Salah satunya untuk masyarakat tidak mampu yang mendapat dukungan dari pemerintah hingga pembangunan infrastruktur umum.</div>

DJP Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat sudah ada sebanyak 12,7 juta wajib pajak (WP) yang telah melaporkan SPT Tahunan.

DJP: 12,7 Juta Wajib Pajak Sudah Lapor SPT Tahunan Per 31 Maret 2024

<div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/08/JKT-Jumlah-pelaporan-SPT-pajak-Salman-Toyibi-6JPG-1370480193.jpg" alt="Petugas melayani wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cilandak di Jakarta, Kamis (7/3/2024). Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) hingga 28 Februari 2024 atau satu bulan menjelang batas akhir pe" width="100%">
<figcaption>Petugas melayani wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cilandak di Jakarta, Kamis (7/3/2024). Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) hingga 28 Februari 2024 atau satu bulan menjelang batas akhir pe</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com -</strong> Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat sudah ada 12,7 juta wajib pajak (WP) yang telah melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan hingga Sabtu, 31 Maret 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Dwi Astuti mengatakan jumlah tersebut tercatat meningkat sebesar 4,92 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sampai dengan tanggal 31 Maret 2024 pukul 11.50 WIB, terdapat sebanyak 12,7 juta SPT Tahunan yang disampaikan atau tumbuh sebesar 4,92% dibanding periode yang sama tahun lalu," kata Dwi Astuti dalam keterangan tertulis, Minggu (31/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014501541/johanis-tanak-sebut-jaksa-kpk-yang-diduga-peras-saksi-rp-3-miliar-dipulangkan-ke-kejaksaan">Johanis Tanak Sebut Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Dipulangkan ke Kejaksaan</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ewi, sapaannya, merinci bahwa jumlah tersebut terdiri atas 348,32 ribu SPT Tahunan PPh Badan dan 12,35 juta SPT Tahunan PPh Orang Pribadi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mendekati batas waktu pelaporan SPT Tahunan pada 31 Maret untuk wajib pajak orang pribadi dan 30 April bagi wajib pajak badan, pihaknya mengimbau untuk segera melaporkan SPT Tahunan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami mengimbau kepada seluruh wajib pajak untuk segera melaporkan SPT Tahunannya melalui berbagai kanal pelaporan yang tersedia," pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/014501515/jangan-sampai-lolos-ayok-nabung-di-bri-biar-dapat-sneaker-premium-di-hari-terakhir-uss-yard-sale">Jangan Sampai Lolos, Ayok Nabung di BRI Biar Dapat Sneaker Premium di Hari Terakhir USS Yard Sale</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga meminta masyarakat untuk segera melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Imbauan ini disampaikan salah satunya karena batas waktu pelaporan tinggal tersisa 5 hari lagi, yakni hingga akhir Maret 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bendahara negara juga mengimbau kepada wajib pajak untuk melaporkan SPT Tahunan secara tepat waktu dan tepat informasi. Sehingga bisa memenuhi kewajiban perpajakan bagi mereka yang memang mampu untuk membayar pajak.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Imbauan ini juga disampaikan mengingat peran pajak yang menjadi komponen penting dalam fiskal negara. Salah satunya untuk masyarakat tidak mampu yang mendapat dukungan dari pemerintah hingga pembangunan infrastruktur umum.</div>

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat sudah ada 12,7 juta wajib pajak (WP) yang melaporkan SPT tahunan.

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/LAPORAN-SPT-TAHUNAN-TERAKHIR-FEDRIK-TARIGAN-2.jpg" alt="Warga melaporkan SPT Tahunan Pajak di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang, Jakarta, Kamis (31/3/2022). Batas akhir lapor SPT Tahunan bagi wajib pajak berakhir pada 31 Maret 2022. Masyarakat yang memiliki NPWP dan memiliki penghasilan tetap setiap bulan, atau" width="100%">
<figcaption>Warga melaporkan SPT Tahunan Pajak di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang, Jakarta, Kamis (31/3/2022). Batas akhir lapor SPT Tahunan bagi wajib pajak berakhir pada 31 Maret 2022. Masyarakat yang memiliki NPWP dan memiliki penghasilan tetap setiap bulan, atau</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com -</strong> Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah membuka pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) Tahunan 2023.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Cara lapor SPT pajak 2023 dapat dilakukan secara mudah melalui situs resmi Direktorat Jenderal Pajak, yakni DJP Online. Pihaknya memastikan bahwa pelaporan SPT Tahunan orang pribadi paling lambat dilakukan pada Maret 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Batas waktu penyampaian SPT Tahunan Orang Pribadi adalah paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak atau tanggal 31 Maret jika tahun pajak sama dengan tahun kalender," bunyi cuitan akun X @kring_pajak, dikutip Senin (12/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski begitu, DJP juga memastikan bagi Wajib Pajak (WP) yang NPWP-nya baru terdaftar pada tahun pajak 2024, maka paling lambat pelaporan pajak pada tanggal 31 Maret 2025.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/014153389/inisiatif-ahy-turunkan-apk-diapresiasi-pemprov-dki-jakarta">Inisiatif AHY Turunkan APK Diapresiasi Pemprov DKI Jakarta</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Jika NPWP nya terdaftar pada Tahun Pajak 2024, maka wajib melaporkan SPT Tahunan Orang Pribadi Tahun Pajak 2024 dilakukan paling lama tanggal 31 Maret 2025,&rdquo; imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Lalu bagaimana cara lapor SPT Tahunan secara online?</strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelum melakukan pelaporan SPT Tahunan, Wajib Pajak harus memastikan sudah memiliki EFIN atau Electronic Filling Identity Number. EFIN merupakan nomor identitas yang disampaikan oleh DJP agar wajib pajak bisa melaporkan SPT melalui e-Filling.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk mendapatkan EFIN, wajib pajak diharuskan melakukan permohonan EFIN dengan datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Bagi yang sudah memiliki EFIN, berikut adalah tahapan dan cara pelaporan SPT Pajak Tahunan menggunakan e-Filling:</strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/014152899/respons-film-dirty-vote-airlangga-kampanye-hitam-gak-perlu-dikomentari">Respons Film Dirty Vote, Airlangga: Kampanye Hitam, Gak perlu Dikomentari</a></strong></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">1. Pastikan sudah mendapatkan bukti potong dari perusahaan</div> <div dir="auto">2. Buka situs web DJP Online di&nbsp;<a href="https://djponline.pajak.go.id/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=https://djponline.pajak.go.id&amp;source=gmail&amp;ust=1707831770822000&amp;usg=AOvVaw3UNWi7QORtpsEE8t-xHsBu">https://djponline.pajak.go.id</a></div> <div dir="auto">3. Masukkan NPWP beserta kata sandi. Kemudian isi kode keamanan dan klik &ldquo;login&rdquo;</div> <div dir="auto">4. Klik &ldquo;Lapor&rdquo; dan pilih layanan &ldquo;E-Filing&rdquo; Klik &ldquo;Buat SPT&rdquo;</div> <div dir="auto">5. Akan muncul beberapa pertanyaan. Jawab dengan tepat untuk mendapatkan formulir SPT tahunan 1770 SS. Jika benar, maka akan muncul kolom SPT 1770 SS.</div> <div dir="auto">6. Formulir akan muncul di layar. Isi kolom yang ada sesuai dengan bukti potong pajak.</div> <div dir="auto">7. Lalu isi formulir yang berisi tahun pajak dan status SPT.</div> <div dir="auto">8. Isi data SPT.</div> <div dir="auto">9. Klik &ldquo;Berikutnya&rdquo;.</div> <div dir="auto">10. Akan muncul ringkasan SPT dan pengambilan kode verifikasi. Klik &ldquo;Di Sini&rdquo; untuk mengambil kode verifikasi. Setelah itu akan dikirim notifikasi kode verifikasi ke surel atau nomor ponsel.</div> <div dir="auto">11. Kemudian salin kode verifikasi pada kolom yang sudah disediakan dan klik &ldquo;Kirim SPT&rdquo;.</div> <div dir="auto">12. Setelah itu secara otomatis SPT akan terekam dalam sistem DJP. Ditjen Pajak akan mendapat laporan SPT Tahunan Pribadi terbaru secara real-time.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Cara lapor SPT pajak 2023 dapat dilakukan secara mudah melalui situs resmi Direktorat Jenderal Pajak, yakni DJP Online.

Simak, Cara Mudah Lapor SPT Pajak 2023

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/LAPORAN-SPT-TAHUNAN-TERAKHIR-FEDRIK-TARIGAN-1.jpg" alt="Warga melaporkan SPT Tahunan Pajak di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang, Jakarta, Kamis (31/3/2022). Batas akhir lapor SPT Tahunan bagi wajib pajak berakhir pada 31 Maret 2022. Masyarakat yang memiliki NPWP dan memiliki penghasilan tetap setiap bulan, atau" width="100%">
<figcaption>Warga melaporkan SPT Tahunan Pajak di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang, Jakarta, Kamis (31/3/2022). Batas akhir lapor SPT Tahunan bagi wajib pajak berakhir pada 31 Maret 2022. Masyarakat yang memiliki NPWP dan memiliki penghasilan tetap setiap bulan, atau</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengumumkan sejak 1 Januari 2024, wajib pajak (WP) sudah bisa melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) Tahunan 2023. Paling lambat SPT Tahunan dilaporkan pada 31 Maret 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski begitu, DJP juga memastikan bagi Wajib Pajak yang NPWP-nya baru terdaftar pada tahun pajak 2024, maka paling lambat pelaporan pajaknya ditetapkan pada tanggal 31 Maret 2025.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jika NPWP nya terdaftar pada Tahun Pajak 2024, maka wajib melaporkan SPT Tahunan Orang Pribadi Tahun Pajak 2024 dilakukan paling lama tanggal 31 Maret 2025," bunyi cuitan akun X @kring_pajak, dikutip Minggu (28/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/014050649/pasca-ott-kpk-tetapkan-kasubag-umum-dan-kepegawaian-bppd-sidoarjo-siska-wati-jadi-tersangka">Pasca OTT, KPK Tetapkan Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD Sidoarjo Siska Wati Jadi Tersangka</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelum melakukan pelaporan SPT Tahunan, Wajib Pajak harus memastikan sudah memiliki EFIN atau Electronic Filling Identity Number. EFIN merupakan nomor identitias yang diterbitakan oleh DJP agar wajib pajak bisa lapor SPT melalui e-Filling.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk mendapatkan EFIN, wajib pajak diharuskan melakukan permohonan EFIN dengan datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lantas, bagaimana jika lupa EFIN saat akan melakukan pelaporan SPT Tahunan? Begini 4 solusi untuk mengatasinya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">1. Telepon nomor resmi KPP</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Wajib pajak dapat menyampaikan permohonan layanan lupa EFIN melalui nomor telepon resmi KPP. Nomor telepon resmi KPP tempat Anda terdaftar dapat dilihat pada link&nbsp;<a href="http://www.pajak.go.id/unit-kerja" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=http://www.pajak.go.id/unit-kerja&amp;source=gmail&amp;ust=1706529693976000&amp;usg=AOvVaw3oLhp4BwBCr1i2_WKHjUDy">www.pajak.go.id/unit-kerja</a>.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Yang perlu diperhatikan, satu panggilan telepon/whatsapp call dari wajib pajak hanya untuk satu permohonan layanan lupa EFIN. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah penyalahgunaan kode EFIN wajib pajak.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk memastikan penelepon tersebut adalah wajib pajak yang bersangkutan petugas akan melakukan verifikasi dan membutuhkan data Proof of Record Ownership (PORO).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">PORO adalah proses konfirmasi data wajib pajak untuk memastikan bahwa yang menelepon atau melakukan permohonan melalui surel, adalah wajib pajak/pengurus badan yang bersangkutan. Hal ini dilakukan untuk menjaga kerahasiaan data wajib pajak dan mencegah penyalahgunaan data wajib pajak.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">2. Wajib pajak dapat menyampaikan permohonan lupa</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">EFIN melalui surel resmi KPP. Satu surel wajib pajak hanya dapat digunakan untuk satu permohonan layanan lupa EFIN.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Permohonan wajib pajak lewat surel dilengkapi PORO (pengertian PORO sudah saya jelaskan di atas). Persyaratan yang harus dikirimkan yaitu:</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">- Scan formulir permohonan EFIN, centang pada jenis permohonan cetak ulang. Formulirnya dapat diunduh di&nbsp;<a href="http://www.pajak.go.id/id/formulir-permohonan-EFIN" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=http://www.pajak.go.id/id/formulir-permohonan-EFIN&amp;source=gmail&amp;ust=1706529693976000&amp;usg=AOvVaw1NzOD-OUjzVSsT9SScvF1N">www.pajak.go.id/id/formulir-<wbr />permohonan-EFIN</a>. Pastikan nomor telepon dan surel yang ditulis di formulir masih aktif.</div> <div dir="auto">- Foto identitas (KTP bagi WNI, KITAP/KITAS bagi WNA)</div> <div dir="auto">- Foto Surat Keterangan Terdaftar (SKT) atau NPWP</div> <div dir="auto">- Swafoto/selfie dengan memegang KTP dan kartu NPWP</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Petugas melakukan pengecekan kesesuaian data yang diberikan oleh wajib pajak dengan database DJP. Apabila semua data sesuai, petugas akan mengirim pemberitahuan EFIN dalam bentuk PDF melalui surel.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">3. Agen Kring Pajak</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Layanan informasi perpajakan berupa informasi lupa EFIN (dengan syarat EFIN sudah pernah diaktifkan) dapat diperoleh melalui saluran telepon 1500200, Twitter, @kring_pajak, dan live chat di&nbsp;<a href="http://www.pajak.go.id/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=http://www.pajak.go.id&amp;source=gmail&amp;ust=1706529693976000&amp;usg=AOvVaw2sli6qfgDqcJh5Ob4f9yQ2">www.pajak.go.id</a>. Sebelum menghubungi, wajib pajak harus menyiapkan beberapa data berupa NPWP, nama, alamat, nomor telepon genggam, dan alamat surel (email) yang didaftarkan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk layanan Twitter, cukup mention satu kali untuk masuk ke dalam antrian layanan lupa EFIN dan silakan cek DM untuk ditindaklanjuti pada hari kerja berikutnya. Untuk layanan telepon dan live chat, dapat diakses mulai Senin - Jumat pukul 08.00 sd 16.00 WIB.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">4. Direct Message (DM) akun media sosial KPP tempat wajib pajak terdaftar</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">DJP mengelola akun media sosialnya dengan sangat bagus. Media sosial DJP digunakan untuk menyebarkan informasi perpajakan di era digital seperti saat ini. Wajib pajak dapat menanyakan informasi terkait cara permohonan layanan lupa EFIN melalui akun media sosial KPP terdaftar. Bisa melalui twitter, facebook, atau instagram resmi KPP.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Setelah mengirimkan DM ke akun media sosial KPP terdaftar, memang wajib pajak tidak langsung diberitahu kode EFIN Anda, mengingat adanya PORO tadi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Nanti setelah DM di media sosial KPP, wajib pajak akan mendapatkan informasi mengenai penjelasan pelayanan yang dibutuhkan, persyaratannya apa saja, dan apa yang harus dilakukan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

DJP Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengumumkan sejak 1 Januari 2024, wajib pajak (WP) sudah bisa melakukan pelaporan SPT.

Mau Lapor SPT Tahunan Tapi Lupa EFIN? Cek 4 Solusi untuk Mengatasinya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/WhatsApp-Image-2021-12-15-at-16.59.00.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure><strong>SEBAGAI</strong> warga negara, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo turut mengisi SPT tahunan pajak penghasilan 2021. Dia memasukkan sepeda miliknya ke daftar harta.<br /> <br /> ”Saya nyari-nyari, opo meneh ya sing durung tak laporke? Oh iya, saya punya sepeda,” ungkapnya dalam sosialisasi UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan akhir pekan lalu.<br /> <br /> Ganjar tidak memerinci jenis sepeda yang dilaporkannya. Gubernur yang sebelumnya identik dengan rambut putih, tetapi sekarang berpotongan gundul itu memiliki total sembilan sepeda. Harganya bervariasi. Mulai Rp 8 juta hingga puluhan juta rupiah. Ada sepeda ontel klasik, sepeda kayu, sampai sepeda balap.<br /> <br /> Lewat akun media sosial, Ganjar kerap membagikan aktivitas gowesnya. Bersepeda juga menjadi caranya bertemu dengan warga.

Ganjar Pranowo Isi SPT, Ingat Sepeda

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/TARGET-WAJIB-PAJAK-2020_MIFTAHULHAYAT-2.jpg" alt="Petugas melayani masyarakat yang ingin melaporkan SPT, di Jakarta, Rabu (11/3/2020). Kantor pajak menargetkan, pelaporan SPT tahun ini bisa mencpaai 15,2 juta atau sekitar 80% wajib pajak yang wajib melaporkan pembayaran pajaknya selama periode setahun in" width="100%">
<figcaption>Petugas melayani masyarakat yang ingin melaporkan SPT, di Jakarta, Rabu (11/3/2020). Kantor pajak menargetkan, pelaporan SPT tahun ini bisa mencpaai 15,2 juta atau sekitar 80% wajib pajak yang wajib melaporkan pembayaran pajaknya selama periode setahun in</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com -</strong> Direktur Jenderal <a href="https://www.jawapos.com/tag/pajak/">Pajak</a> Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suryo Utomo menyebutkan sebanyak 5,4 juta wajib pajak telah melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pajak tahun 2021 sejak 1 Januari sampai dengan 10 Maret 2022 pukul 10.00 WIB.<br /> <br /> "Angka tersebut sebagian besar merupakan wajib pajak orang pribadi dan sisanya sekitar 135 ribu adalah <a href="https://www.jawapos.com/tag/wajib-pajak/">wajib pajak</a> badan," ungkap Suryo Utomo dalam Sosialisasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) Jawa Tengah yang dipantau secara daring di Jakarta, Kamis.<br /> <br /> Adapun <a href="https://www.jawapos.com/tag/pelaporan-spt-tahunan/">pelaporan SPT Tahunan</a> pajak tahun 2021 untuk wajib pajak orang pribadi akan berakhir pada 31 Maret 2022 dan wajib pajak badan pada 30 April 2022.<br /> <br /> Maka dari itu, ia berharap baik wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan bisa berpartisipasi mengisi SPT sesegera mungkin, karena pandemi <a href="https://www.jawapos.com/tag/covid-19/">Covid-19</a> sudah mulai mereda.<br /> <br /> Dengan redanya pandemi, para pengusaha maupun orang pribadi sudah bisa mulai beraktivitas dan mendapatkan penghasilan sehingga sudah bisa mulai berpartisipasi membayar pajak setelah mendapatkan berbagai insentif selama Covid-19.<br /> <br /> Presiden, Wakil Presiden, hingga pejabat negara sebelumnya sudah menyampaikan <a href="https://www.jawapos.com/tag/spt-tahunan/">SPT Tahunan</a> 2021, sehingga diharapkan pula para jajaran dan bawahan kementerian/lembaga pun turut mengikuti langkah pimpinannya.<br /> <br /> "Tidak hanya di pemerintahan, tetapi termasuk di masing-masing kegiatan usaha harapannya adalah SPT disampaikan dan pembayarannya ditunaikan," tutur Suryo Utomo.<br /> <br /> Pajak, kata dia, merupakan tulang punggung pembiayaan negara yang berkelanjutan, sehingga seluruh pihak diharapkan dapat berpartisipasi.

Dirjen Pajak Sebut 5,4 juta Wajib Pajak Laporkan SPT Tahunan 2021

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/TARGET-WAJIB-PAJAK-2020_MIFTAHULHAYAT-2.jpg" alt="Petugas melayani masyarakat yang ingin melaporkan SPT, di Jakarta, Rabu (11/3/2020). Kantor pajak menargetkan, pelaporan SPT tahun ini bisa mencpaai 15,2 juta atau sekitar 80% wajib pajak yang wajib melaporkan pembayaran pajaknya selama periode setahun in" width="100%">
<figcaption>Petugas melayani masyarakat yang ingin melaporkan SPT, di Jakarta, Rabu (11/3/2020). Kantor pajak menargetkan, pelaporan SPT tahun ini bisa mencpaai 15,2 juta atau sekitar 80% wajib pajak yang wajib melaporkan pembayaran pajaknya selama periode setahun in</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Wajib pajak (WP) diminta untuk segera melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) 2021. Adapun, pelaporan SPT Tahunan perorangan ini memiliki batas waktu pengisian hingga 31 Maret 2022.<br /> <br /> Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Suryo Utomo pun melaporkan bahwa per 7 Maret, jumlah SPT Tahunan yang telah disampaikan adalah 4.462.605 SPT Tahunan Orang Pribadi dan 146.863 SPT Tahunan Badan.<br /> <br /> "Kami melaporkan bahwa sampai 7 (Maret) kemarin, SPT disampaikan itu 4,6 juta SPT," terang dia secara daring, Selasa (8/3).<br /> <br /> Ia mengatakan, jumlah ini masih tergolong cukup jauh dari harapan. Sebab, target pencapaian SPT diharapkan dapat menyentuh angka tersebut 15,2 juta pada tahun ini.<br /> <br /> Oleh karena itu, untuk mengajak masyarakat melaporkan SPT Tahunan, pihaknya mengajak para pejabat negara untuk melaporkan pembayaran pajaknya secara online, yakni dengan menggunakan e-Filling.<br /> <br /> "Sangat besar harapan kami dengan apa yang dilakukan para pejabat negara dapat memberi dorongan kepada masyarakat untuk mengisi SPT tepat waktu sampai akhir Maret 2022 ini," tandasnya.<br /> <br /> Sebagai informasi, pejabat negara yang hadir adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Politik, Hukum dan HAM (Polhukam) Mahfud MD dan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy.<br /> <br /> Lalu, ada juga Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Andika Perkasa diwakili Irjen TNI Bambang Suswantono. Pelaporan ini didampingi oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati bersama Wamenkeu Suahasil Nazara dan Dirjen Pajak Suryo Utomo.

Dirjen Pajak Sebut Pelaporan SPT Masih Jauh Dari Harapan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/jelang-batas-akhir-sudah-1093-juta-wajib-pajak-laporkan-spt_c_295961.jpg" alt="Ilustrasi aparat Dirjen Pajak Kementerian Keuangan membantu wajib pajak melakukan pelaporan SPT melalui e-Filing" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi aparat Dirjen Pajak Kementerian Keuangan membantu wajib pajak melakukan pelaporan SPT melalui e-Filing</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Masyarakat yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (<a href="https://www.jawapos.com/tag/npwp/">NPWP</a>) diminta untuk melaporkan Surat Pemberian Tahunan (SPT). Adapun, untuk pelaporan SPT ini batas waktu yang ditentukan adalah 31 Maret 2022.<br /> <br /> Namun dalam pelaporan ini, tentu ada kendala yang biasanya dialami oleh wajib pajak. Salah satu kendala umum yang terjadi adalah lupa kode <em>Electronic Identification Number</em> atau EFIN.<br /> <br /> Kode EFIN ini merupakan nomor identitas yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kepada <a href="https://www.jawapos.com/tag/wajib-pajak/">wajib pajak</a> sebagai syarat melakukan pelaporan SPT melalui transaksi elektronik e-Filling. Kode ini juga bisa digunakan ketika hendak melakukan reset kata sandi dan e-mail.<br /> <br /> Jadi, apa yang perlu dilakukan wajib pajak apabila menemui kendala tersebut? Berdasarkan laman DJP, terdapat sejumlah cara yang dilakukan, antara lain:<br /> <br /> <strong>1. Menelepon atau WhatsApp nomor resmi dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP)</strong><br /> <br /> Wajib pajak dapat menyampaikan permohonan layanan lupa EFIN melalui nomor telepon resmi <a href="https://www.jawapos.com/tag/kkp/">KPP</a>. Nomor telepon resmi KPP tempat Anda terdaftar dapat dilihat pada link www.pajak.go.id/unit-kerja. Yang perlu diperhatikan, satu panggilan telepon/WhatsApp call dari wajib pajak hanya untuk satu permohonan layanan lupa EFIN. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah penyalahgunaan kode EFIN wajib pajak.<br /> <br /> Untuk memastikan penelepon tersebut adalah wajib pajak yang bersangkutan, petugas akan melakukan verifikasi dan membutuhkan data <em>Proof of Record Ownership</em> (PORO). Ini adalah proses konfirmasi data wajib pajak untuk memastikan bahwa yang menelepon atau melakukan permohonan melalui surel adalah wajib pajak/pengurus badan yang bersangkutan.<br /> <br /> <strong>2. Kirim melalui e-mail KPP</strong><br /> <br /> Wajib pajak dapat menyampaikan permohonan lupa EFIN melalui surel resmi KPP. Satu surel wajib pajak hanya dapat digunakan untuk satu permohonan layanan <a href="https://www.jawapos.com/tag/lupa-efin/">lupa EFIN</a>. Permohonan wajib pajak lewat surel dilengkapi PORO (pengertian PORO sudah saya jelaskan di atas). Persyaratan yang harus dikirimkan yaitu:<br /> a) Scan formulir permohonan EFIN, centang pada jenis permohonan cetak ulang. Formulirnya dapat diunduh di www.pajak.go.id/id/formulir-permohonan-EFIN. Pastikan nomor telepon dan surel yang ditulis di formulir masih aktif.<br /> b) Foto identitas (KTP bagi WNI, KITAP/KITAS bagi WNA)<br /> c) Foto Surat Keterangan Terdaftar (SKT) atau NPWP<br /> d) Swafoto/selfie dengan memegang KTP dan kartu NPWP<br /> <br /> Petugas melakukan pengecekan kesesuaian data yang diberikan oleh wajib pajak dengan database DJP. Apabila semua data sesuai, petugas akan mengirim pemberitahuan EFIN dalam bentuk PDF melalui surel.<br /> <br /> <strong>3. Agen Kring Pajak</strong><br /> <br /> Layanan informasi <a href="https://www.jawapos.com/tag/perpajakan/">perpajakan</a> berupa informasi lupa EFIN (dengan syarat EFIN sudah pernah diaktifkan) dapat diperoleh melalui saluran telepon 1500200,<em> Twitter, @kring_pajak,</em> dan<em> live chat</em> di www.pajak.go.id.<br /> <br /> Sebelum menghubungi, wajib pajak harus menyiapkan beberapa data berupa NPWP, nama, alamat, nomor telepon genggam, dan alamat surel (email) yang didaftarkan. Untuk layanan <em>Twitter</em>, cukup <em>mention</em> satu kali untuk masuk ke dalam antrean layanan lupa EFIN dan silakan cek DM untuk ditindaklanjuti pada hari kerja berikutnya. Untuk layanan telepon dan<em> live chat,</em> dapat diakses mulai Senin - Jumat pukul 08.00 sd 16.00 WIB.<br /> <br /> <strong>4. Direct Message (DM) akun medsos KPP</strong><br /> <br /> DJP mengelola akun media sosialnya dengan sangat bagus. Media sosial DJP digunakan untuk menyebarkan informasi perpajakan di era digital seperti saat ini. Wajib pajak dapat menanyakan informasi terkait cara permohonan layanan lupa EFIN melalui akun <a href="https://www.jawapos.com/tag/media-sosial-kpp/">media sosial KPP</a> terdaftar. Bisa melalui <em>Twitter, Facebook,</em> atau <em>Instagram</em> resmi KPP.<br /> <br /> Format nama akun media sosial pajak sudah terseragam, nama akunnya <em>@pajak</em> (kemudian diikuti nama daerah), contohnya <em>@pajaktemanggung</em> untuk akun media sosial resmi KPP Pratama Temanggung atau <em>@pajakwonosobo</em> untuk akun resmi KP2KP Wonosobo.<br /> <br /> Setelah mengirimkan DM ke akun media sosial KPP terdaftar, memang wajib pajak tidak langsung diberitahu kode EFIN Anda, mengingat adanya PORO tadi. Nanti setelah DM di media sosial KPP, wajib pajak akan mendapatkan informasi mengenai penjelasan pelayanan yang dibutuhkan, persyaratannya apa saja, dan apa yang harus dilakukan. Biasanya cara ini yang paling disenangi oleh milenial karena responsnya cepat.

Cara Mudah Dapatkan Kode EFIN Saat Hendak Isi SPT

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#lapor spt

Berita Terkini

Begini Cara Akses Coretax, Portal Layanan Pajak, Mulai Lapor SPT hingga Penagihan

Hari Ini Terakhir Lapor SPT Tahunan, Ini Sejumlah Sanksi Jika Terlambat

DJP: 12,7 Juta Wajib Pajak Sudah Lapor SPT Tahunan Per 31 Maret 2024

DJP: 12,7 Juta Wajib Pajak Sudah Lapor SPT Tahunan Per 31 Maret 2024

Simak, Cara Mudah Lapor SPT Pajak 2023

Mau Lapor SPT Tahunan Tapi Lupa EFIN? Cek 4 Solusi untuk Mengatasinya

Ganjar Pranowo Isi SPT, Ingat Sepeda

Dirjen Pajak Sebut 5,4 juta Wajib Pajak Laporkan SPT Tahunan 2021

Dirjen Pajak Sebut Pelaporan SPT Masih Jauh Dari Harapan

Cara Mudah Dapatkan Kode EFIN Saat Hendak Isi SPT

Download Aplikasi JawaPos.com