<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/WARGA-isoman.jpg" alt="GRATIS: Nakes dari Puskesmas Tanjung Priok membagikan obat kepada warga yang isoman di Sunter Jaya, Jakarta Utara, kemarin (15/7). (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>GRATIS: Nakes dari Puskesmas Tanjung Priok membagikan obat kepada warga yang isoman di Sunter Jaya, Jakarta Utara, kemarin (15/7). (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Pasien Covid-19 yang sedang menjalani isolasi mandiri (isoman) tak perlu lagi pusing-pusing mencari obat. Sebab, pemerintah akan menyediakan dan mengantar paket obat tersebut ke rumah pasien isoman.  Program itu kemarin (15/7) diluncurkan secara resmi oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). ”Pemerintah mulai hari ini (kemarin, Red) akan membagikan paket vitamin dan obat untuk isolasi mandiri gratis di wilayah-wilayah yang berisiko,” ujar Jokowi. Paket tersebut akan diantarkan petugas babinsa bersama puskesmas setempat. Pada tahap awal ada 300 ribu paket berisi vitamin dan obat-obatan.  Ada tiga jenis paket obat isoman yang dibagikan. Masing-masing untuk tujuh hari. Paket satu berisi vitamin untuk warga dengan hasil swab PCR positif tanpa gejala atau orang tanpa gejala (OTG). Paket dua berisi vitamin dan obat untuk warga dengan PCR positif dengan keluhan panas demam dan kehilangan penciuman. Lalu paket tiga berisi vitamin dan obat untuk warga PCR positif disertai keluhan panas dan batuk kering. Jokowi menegaskan, paket dua dan tiga harus disertai resep dokter.  Jokowi juga meminta program pembagian obat isoman gratis ini diawasi dengan ketat. Sehingga bisa membantu pengobatan warga yang terpapar Covid-19. ”Saya minta juga agar program ini tidak mengganggu ketersediaan obat esensial terapi Covid-19 di apotek maupun rumah sakit,” tegasnya.  Mantan wali kota Solo itu memerintahkan kepada panglima TNI beserta jajarannya untuk mengoordinasikan pendistribusian paket vitamin dan obat-obatan tersebut. Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengatakan, pihaknya akan memastikan penyaluran paket obat itu tepat sasaran. ”Tentunya dalam pendistribusian 300 ribu paket tahap pertama ini, para babinsa akan didampingi oleh petugas puskesmas maupun bidan-bidan desa di wilayah tersebut,” ujarnya. Pengawasan akan melibatkan kodam, kodim, hingga koramil. ”Pembagiannya akan disesuaikan dengan data puskesmas dengan persyaratan yang sudah ditentukan,” imbuhnya.  Untuk mendapatkan paket obat gratis itu, warga yang positif Covid-19 harus melapor ke perangkat desa atau RT setempat dengan menunjukkan bukti hasil tes swab. Lalu, perangkat desa atau RT akan meneruskan laporan itu ke petugas puskesmas. Selanjutnya, puskesmas akan mengelompokkan berdasar gejala Covid-19 yang dialami pasien. Data tersebut lalu diserahkan ke personel babinsa setempat. Nah, personel babinsa itulah yang akan membagikan paket obat tersebut ke rumah-rumah pasien isoman.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/isoman_1-750x451.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> REDAKAN GEJALA: Paket obat untuk pasien Covid-19 bergejala ringan-sedang. (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)  Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menjelaskan, BUMN terus memastikan ketersediaan obat dengan memproduksi obat yang sesuai dengan standar Kemenkes serta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). ”Kemarin malam BPOM sudah mengeluarkan delapan jenis obat. Kita terus mengadakan dan mendistribusikan obat ini,” ungkapnya.  BUMN telah memproduksi beberapa macam obat seperti oseltamivir, favipiravir, dan remdesivir dengan jumlah yang cukup besar. Erick mengatakan, saat ini BUMN bersama Kementerian Luar Negeri akan memastikan lisensi dari produksi obat tersebut. ”Kami sekarang juga sedang menjajaki obat-obat tocilizumab yang memang sekarang ini menjadi salah satu obat yang dicari-cari,” ujarnya.  BPOM mengeluarkan surat edaran nomor PW.01.10.3.34.07.21.07 tahun 2021 terkait pelaksanaan distribusi obat dengan persetujuan penggunaan darurat. Surat itu sempat membuat heboh lantaran ada obat yang belum selesai pengujian, tapi sudah boleh dipakai. Menanggapi hal tersebut, Kepala BPOM Penny K. Lukito mengatakan, SE itu diterbitkan agar produsen dan distributor obat selalu melaporkan distribusinya.  ”Obat-obat tersebut ada dua yang punya EUA, yaitu remdesivir dan favipiravir,” ujarnya. Sedangkan ivermectin adalah obat uji untuk pengobatan Covid-19. Artinya belum memiliki EUA. ”Ivermectin bisa digunakan untuk pengobatan Covid-19 melalui uji klinis di delapan RS,” ungkapnya. Pemberian ivermectin di RS tempat uji klinis harus dengan resep dokter. Dosisnya tidak bisa serampangan.  Di tengah antrean belanja obat di apotek serta belum adanya jaminan obat tersedia, cara paling mudah adalah membeli obat melalui aplikasi online. Sayangnya, sejumlah obat terkait Covid-19 yang dijual online harganya di atas patokan Kemenkes.  Contohnya obat Avigan Favipiravir tablet 200 mg (1 setrip berisi 10 tablet) di aplikasi SehatQ dipatok Rp 555.000. Padahal, sesuai aturan Kemenkes, harganya hanya Rp 22.500 per tablet. Sehingga kalau kemasan satu setrip berisi 10 tablet, harga patokannya Rp 225.000.  Masih di aplikasi SehatQ, obat azitromisin 500 mg kemasan 2 setrip berisi masing-masing 10 kaplet dijual Rp 123.200. Padahal, harga eceran tertinggi (HET) dari Kemenkes hanya Rp 1.700 per kaplet/tablet. Sehingga untuk kemasan berisi 20 kaplet harganya Rp 34 ribu. Dua obat yang dijual melampaui patokan Kemenkes tersebut masih bisa diakses untuk dipesan kemarin sore. Namun, tadi malam obat-obatan itu sudah tidak muncul di aplikasi SehatQ.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/03/07/2021/siapkan-relawan-pemulasaraan-antisipasi-kasus-meninggal-pasien-isoman/">Siapkan Relawan Pemulasaraan, Antisipasi Kasus Meninggal Pasien Isoman</a>  Sementara itu, di apotek konvensional, keberadaan obat-obatan untuk terapi pasien Covid-19 sulit ditemukan. Contohnya di apotek berjaringan Roxy. Untuk di Apotek Roxy Cinangka, Depok, Jawa Barat, stok ivermectin 12 mg tidak tersedia. Menurut petugas di Apotek Roxy Cinangka, harga terakhir sebelum ludes adalah Rp 148 ribu. Obat Avigan 200 mg juga sudah tidak ada stok lagi. Sebelumnya obat itu dijual Rp 231 ribu.  Ketidaksesuaian harga pasaran dengan aturan HET ini mendapat sorotan dari Kemenkes. Juru Bicara Kemenkes terkait Covid-19 Siti Nadia Tarmizi mengatakan, menjual obat melebihi HET bisa memiliki konsekuensi hukum. ”Sudah kewenangan yang berwajib,” ungkapnya. Masyarakat bisa membuat aduan terkait hal itu. Nadia juga menyatakan, pembelian obat untuk penanganan Covid-19 harus disertai resep dokter. Pembelian secara online maupun offline tidak diperkenankan jika tak ada resep dokter.  Inovasi Pendukung Isoman  Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Hammam Riza menyampaikan sejumlah inovasi terbaru yang bisa mendukung program isoman. Dalam forum seminar ”Isoman Cerdas: Bukan Sekadar Mengurung Diri, tapi Harus Cukup Nutrisi” kemarin (15/7), Hammam mengatakan bahwa tingginya kasus Covid-19 berimbas pada padatnya pelayanan kesehatan di rumah sakit. Karena itu, pasien Covid-19 pada kondisi tertentu diminta menjalani isoman.  Inovasi untuk isoman itu merupakan bagian dari lima aksi Task Force Riset dan Inovasi Teknologi untuk Penanganan Covid-19 (TFRIC-19) BPPT. Lima aksi itu meliputi penguatan kajian keekonomian dan teknologi, penguatan kerja sama komersialisasi dan media, inovasi teknologi alat kesehatan, inovasi teknologi suplemen kesehatan, dan penguatan data sains serta aplikasi kecerdasan buatan.  Untuk sementara, inovasi pendukung isoman yang diperkenalkan BPPT ada empat jenis. Satu produk berupa alat kesehatan yang bernama BPPT Proline Diagnostic (BPRO). Inovasi itu berupa kit untuk rapid antigen. Selama ini produk untuk antigen didatangkan secara impor.

Isoman, Lapor RT, Obat Diantar ke Rumah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/reni-dan-bansos.jpg" alt="Ketua RW 8 Simolawang Ramdhoni saat mengadukan pembagian bansos salah sasaran kepada Wakil Ketua DPRD Surabaya Reni Astuti di DPRD Surabaya pada Jumat (8/5). Abdul Hakim/Antara" width="100%">
<figcaption>Ketua RW 8 Simolawang Ramdhoni saat mengadukan pembagian bansos salah sasaran kepada Wakil Ketua DPRD Surabaya Reni Astuti di DPRD Surabaya pada Jumat (8/5). Abdul Hakim/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pembagian bantuan sosial (bansos) kepada warga terdampak Covid-19 di Kota Surabaya, diketahui masih belum tepat sasaran. Warga terdampak Covid-19 yang belum dapat bantuan sosial baik berupa sembako maupun bantuan langsung tunai (BLT) untuk segera melapor ke RT/RW.  ”Warga kita dorong melapor ke RT/RW, untuk ditindaklanjuti dinas terkait agar mendapat bantuan,” kata Ketua Fraksi PDIP DPRD Surabaya Syaifuddin Zuhri seperti dilansir darai Antara di pada Jumat (8/5).  Menurut dia, FPDIP mengapresiasi gerak Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini yang menyalurkan bantuan ke warga terdampak berupa sembako hingga BLT. Risma dinilai berhasil memadukan semua sumberdaya bantuan dari pusat hingga kota untuk warga dengan pendataan yang transparan dan menyeluruh. ”Kami berharap ini bisa terus optimal demi membantu masyarakat melewati pandemi Covid-19,” ujar Syaifuddin.  Syaifuddin mengatakan, Risma telah melakukan pendataan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan cepat dan transparan. Total MBR yang didata mencapai 235.477 kepala keluarga (KK) dan semuanya telah masuk data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Dari 235.477 KK tersebut, selama ini 61.145 KK telah mendapatkan program reguler dari pemerintah, yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Nontunai (BPNT). Kemudian sisanya sebanyak 174.332 KK mendapatkan bantuan tunai dari Kementerian Sosial sebesar Rp 600 ribu per bulan selama tiga bulan.  Dia menambahkan, Pemkot Surabaya juga mendata 26.122 KK yang tidak masuk DTKS. Mereka juga diberikan bantuan paket sembako yang telah mulai disalurkan. ”Jadi ini MBR yang di DTKS maupun warga terdampak non-DTKS semuanya telah tercover. Mari kita kawal penyalurannya,” tutur Syaifuddin.  Menurut Syaifuddin, dalam perjalanannya ada warga terdampak yang belum masuk skema bantuan. Perubahan data yang dinamis sangat wajar dalam situasi wabah seperti saat ini, karena warga yang sekarang punya penghasilan, bisa jadi dua pekan lagi tiba-tiba kesulitan ekonomi. ”Jadi jangan saling menyalahkan, karena data sangat dinamis. Pemkot sudah mengalokasikan bantuan untuk kasus-kasus pendataan yang dinamis itu,” kata Syaifuddin.  Menurut dia, dalam penanggulangan dampak Covid-19, Pemot Surabaya tidak bisa bergerak sendirian, melainkan gotong royong elemen lain mutlak diperlukan.  Wakil Koordinator Hubungan Masyarakat Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Surabaya M. Fikser sebelumnya mengatakan, daftar penerima bantuan sosial untuk warga terdampak Covid-19 sudah bisa dicek masyarakat melalui papan pengumuman di kantor kecamatan dan kelurahan.  Namun, lanjut dia, bagi warga yang masih belum menerima dan merasa terdampak Covid-19, bisa melaporkan ke RW setempat agar dimasukkan aplikasi terdampak Covid-19. Apabila RW merasa kesulitan bisa langsung ke kelurahan untuk dibantu diinputkan. Hal itu karena data penerima bantuan itu bersifat dinamis.  Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Surabaya Reni Astuti mengatakan, Pemkot Surabaya harus memberikan informasi yang jelas untuk warga penerima bansos yang meninggal, misalkan tetap bisa diberikan selama keluarganya tetap ada, terus yang mengambil bansos dari pihak keluarga. ”Terkait syarat administrasi, petugas kelurahan yang memberikan penjelasan ke kantor pos,” kata Reni.  Mengenai warga yang meninggal tapi masih masuk daftar MBR, Reni menilai hal itu menunjukkan pembaharuan data di Pemkot Surabaya masih lemah karena mungkin belum terkoneksi dengan data kependudukan. ”Saran saya, bagi warga yang mampu harus ditahan untuk tidak diberikan. Selanjutnya dialihkan kepada warga tidak mampu tapi belum masuk MBR,” ujar Reni.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=6VGsgsmnK5k  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=5lkCM2z31dU  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=VbiH2DyjHJQ

Belum Dapat Bansos, Warga Terdampak di Surabaya Diminta Lapor RT/RW

lapor RT/RW

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#lapor RT/RW

Berita Terkini

Isoman, Lapor RT, Obat Diantar ke Rumah

Belum Dapat Bansos, Warga Terdampak di Surabaya Diminta Lapor RT/RW

Download Aplikasi JawaPos.com