<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/12/JKT_CORETAX-DIKELUHKAN-SERING-EROR-WAJIB-PAJAK-BISA-LAPOR-PAJAK-KE-LAPOR-PAJAK_HANUNG-HAMBARA_11022025-10-3393542284.jpg" alt="Wajib pajak membuka lapor pajak di web Coretax di Jakarta, Selasa (11/2/2025). (Hanung Hambara/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Wajib pajak membuka lapor pajak di web Coretax di Jakarta, Selasa (11/2/2025). (Hanung Hambara/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) mencatat jumlah wajib pajak yang sudah melakukan aktivasi akun Coretax hingga 30 Desember 2025 pukul 12.52 WIB mencapai 10,22 juta orang. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu, Rosmauli merinci bahwa jumlah tersebut terdiri atas 9.332.720 merupakan wajib pajak orang pribadi dan sebanyak 805.607 merupakan wajib pajak badan. "Data 30 Desember 2025 jam 12:52 WIB. Aktivasi Akun Coretax 10.22 Juta. Instansi Pemerintah sebanyak 88.208 dan PMSE sebanyak 221," ujar Rosmauli dalam laporan rutinnya kepada awak media, Selasa (30/12). Adapun sebelumnya, per 29 Desember 2025, masyarakat yang sudah melakukan aktivasi akun coretax mencapai 9.871.709 wajib pajak. Jumlah tersebut terdiri dari 801.117 wajib pajak badan, 88.072 wajib pajak instansi pemerintah, 221 PMSE dan 8.982.299 wajib pajak orang pribadi. Dalam keterangannya, Rosmauli memastikan dalam masa pelaoran SPT mendatang, DJP Kemenkeu menargetkan sebanyak 15 juta wajib pajak sudah mengaktivasi Coretax. "Kita targetnya 14 juta something lah, 15 juta kita menargetkan sampai nanti SPT, pada saat pelaporan SPT," tutur Rosamuli kepada awak media di Kantor Kemenkeu, Senin (29/12) kemarin. Guna menggenjot target itu, Rosmauli memastikan pihaknya telah melakukan sejumlah strategi aktivasi melalui berbagai kanal. Bahkan, pihaknya sudah melakukan optimalisasi peran pemberi kerja untuk mendorong pegawai dan karyawannya segera mengaktifkan akun Coretax. Di sisi lain, DJP juga turut memperkuat dengan telah menerbitkannya Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2025. Dalam aturan itu, pihaknya mewajibkan seluruh Aparatur Sipil Negara, termasuk PNS dan PPPK untuk segera melakukan aktivasi akun Coretax. Selain menyasar ASN, Rosmauli juga memastikan bahwa DJP telah memperluas sosialisasi ke berbagai asosiasi guna meningkatkan kesadaran dan partisipasi wajib pajak dalam penggunaan sistem Coretax. "Langkah tersebut, diharapkan dapat mempercepat proses aktivasi sekaligus memperkuat implementasi sistem administrasi perpajakan yang terintegrasi secara nasional," tukasnya. &nbsp;

Aktivasi Coretax mencapai 10,22 juta hingga 30 Desember 2025. DJP Kemenkeu targetkan 15 juta wajib pajak aktif sebelum pelaporan SPT 2025.

Aktivasi Coretax Tembus 10,22 Juta Per 30 Desember 2025

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/20/lapor-pajak-pribadi-Dery-Ridwansah-5JPG-2605204320.jpg" alt="Aktivitas wajib pajak melakukan lapor pajak pribadi dan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) di Gerai Pojok Pajak, ASHTA District 8, Jakarta, Rabu (19/3/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos)" width="100%">
<figcaption>Aktivitas wajib pajak melakukan lapor pajak pribadi dan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) di Gerai Pojok Pajak, ASHTA District 8, Jakarta, Rabu (19/3/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan atau DJP Kemenkeu mengumumkan akan menghapus sanksi terlambat bayar pajak dan lapor SPT Tahunan orang pribadi hingga 11 April 2025. Kebijakan ini sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak (Kepdirjen Pajak) Nomor 79/PJ/2025 tentang Kebijakan Penghapusan Sanksi Administratif atas Keterlambatan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 29 yang Terutang dan/atau Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi untuk Tahun Pajak 2024. Keputusan ini disampaikan sehubungan dengan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Dalam Rangka Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1947) dan Hari Raya Idulfitri 1446 Hijriah tanggal 25 Maret 2025. &ldquo;Kepdirjen Pajak ini memberikan relaksasi bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) dengan menghapuskan sanksi administratif atas keterlambatan pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 29 dan penyampaian SPT Tahunan PPh WP OP untuk Tahun Pajak 2024,&rdquo; kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, Dwi Astuti dalam keterangannya, Kamis (27/3). Dia memastikan, dengan rilisnya kebijakan ini maka meskipun pelaporan SPT dilakukan setelah tanggal jatuh tempo, yaitu tanggal 31 Maret 2025 sampai paling lambat tanggal 11 April 2025. &ldquo;Penghapusan sanksi administratif tersebut diberikan dengan tidak diterbitkan Surat Tagihan Pajak (STP),&rdquo; sambungnya. Lebih lanjut, Dwi membeberkan yang menjadi latar belakang diterbitkannya aturan tersebut adalah batas akhir pembayaran PPh Pasal 29 dan penyampaian SPT Tahunan WP OP untuk Tahun Pajak 2024 pada tanggal 31 Maret 2025 yang bertepatan dengan libur nasional dan cuti bersama dalam rangka Hari Suci Nyepi dan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah yang cukup panjang, yaitu sampai dengan tanggal 7 April 2025. Kondisi libur nasional dan cuti bersama tersebut, jelas Dwi, berpotensi menyebabkan terjadinya keterlambatan pembayaran pajak PPh Pasal 29 dan pelaporan SPT Tahunan untuk Tahun Pajak 2024, mengingat jumlah hari kerja pada bulan Maret menjadi lebih sedikit. &ldquo;Pertimbangan lainnya adalah bahwa pemerintah ingin berlaku adil dan memberikan kepastian hukum bagi Wajib Pajak dengan cara menghapus sanksi administratif atas keterlambatan pembayaran PPh Pasal 29 sekaligus pelaporannya, dalam hal ini hanya untuk SPT Tahunan WP OP untuk Tahun Pajak 2024,&rdquo; jelas Dwi. Untuk diketahui, sebelumnya DJP Kemenkeu menetapkan SPT Tahunan PPh OP tahun pajak 2024 wajib disampaikan paling lambat 31 Maret 2025. Apabila terlambat, wajib pajak dapat dikenakan sanksi sebesar Rp100.000. Namun, dengan adanya relaksasi ini, wajib pajak dapat melakukan pelaporan paling lambat 11 April 2025 tanpa dikenakan sanksi.

Keputusan ini disampaikan sehubungan dengan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Dalam Rangka Hari Suci Nyepi dan Idul Fitri.

DJP Kemenkeu Hapus Sanksi Pajak: Wajib Pajak Dapat Laporkan SPT Hingga 11 April 2025

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/30/spt-tahunan-1628077968.jpg" alt="Ilustrasi. DJP memastikan pelayanan Kantor Pajak akan tetap buka selama akhir pekan ini, tepatnya pada Sabtu-Minggu, 30-31 Maret 2024. (Dok. JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi. DJP memastikan pelayanan Kantor Pajak akan tetap buka selama akhir pekan ini, tepatnya pada Sabtu-Minggu, 30-31 Maret 2024. (Dok. JAWA POS)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengumumkan pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) Tahunan 2023 khusus wajib pajak orang pribadi, paling lambat dilaporkan pada 31 Maret 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk mempermudah wajib pajak orang pribadi untuk melaporkan SPT Tahunan, DJP memastikan pelayanan Kantor Pajak akan tetap buka selama akhir pekan ini, tepatnya pada Sabtu-Minggu, 30-31 Maret 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;"Tanggal 30-31 Maret 2024, Kantor Pajak tetap memberikan layanan penerimaan SPT Tahunan secara tatap muka," bunyi pengumuman yang diunggah dalam akun Instagram resmi, @ditjenpajakri, Sabtu (30/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/hijrah-ramadan/014499516/asal-usul-malam-lailatul-qadar-malam-yang-lebih-baik-dari-1000-bulan-diberikan-allah-untuk-umat-muhammad">Asal Usul Malam Lailatul Qadar, Malam yang Lebih Baik dari 1000 Bulan Diberikan Allah untuk Umat Muhammad</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk itu, pihaknya mengingatkan kepada wajib pajak untuk segera melaporkan SPT Tahunannya. Layanan ini dibuka untuk wajib pajak mulai pukul 09.00 sampai dengan 15.00 waktu setempat. "Ayo segera laporkan SPT Tahunan Anda," pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati jugameminta masyarakat untuk segera melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Imbauan ini disampaikan salah satunya karena batas waktu pelaporan tinggal tersisa 5 hari lagi, yakni hingga akhir Maret 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bendahara negara juga mengimbau kepada wajib pajak untuk melaporkan SPT Tahunan secara tepat waktu dan tepat informasi. Sehingga bisa memenuhi kewajiban perpajakan bagi mereka yang memang mampu untuk membayar pajak.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Imbauan ini juga disampaikan mengingat peran pajak yang menjadi komponen penting dalam fiskal negara. Salah satunya untuk masyarakat tidak mampu yang mendapat dukungan dari pemerintah hingga pembangunan infrastruktur umum.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kita semua sudah lihat bahwa pajak menjadi komponen yang sangat penting untuk menjalankan kegiatan bernegara, terutama bagi masyarakat yang mendapat dukungan dari pemerintah terutama kelompok-kelompok yang tidak mampu," ujar Menkeu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Maupun untuk penyelenggaraan infrastruktur umum dan berbagai publik goods yang memang dibutuhkan kita semua," pungkas Sri Mulyani.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

DJP memastikan pelayanan Kantor Pajak akan tetap buka selama akhir pekan ini, tepatnya pada Sabtu-Minggu, 30-31 Maret 2024.

Pengumuman! Lapor SPT Tahunan Terakhir Besok, Kantor Pajak Tetap Buka di Akhir Pekan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/LAPORAN-SPT-TAHUNAN-TERAKHIR-FEDRIK-TARIGAN-2.jpg" alt="Warga melaporkan SPT Tahunan Pajak di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang, Jakarta, Kamis (31/3/2022). Batas akhir lapor SPT Tahunan bagi wajib pajak berakhir pada 31 Maret 2022. Masyarakat yang memiliki NPWP dan memiliki penghasilan tetap setiap bulan, atau" width="100%">
<figcaption>Warga melaporkan SPT Tahunan Pajak di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang, Jakarta, Kamis (31/3/2022). Batas akhir lapor SPT Tahunan bagi wajib pajak berakhir pada 31 Maret 2022. Masyarakat yang memiliki NPWP dan memiliki penghasilan tetap setiap bulan, atau</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat sebanyak 13,36 juta wajib pajak (WP) telah melaporkan surat pemberitahuan (SPT) tahunan pajak penghasilan (PPh) 2022. Jumlah itu tercatat hingga 10 Mei 2023. Dirjen Pajak Suryo Utomo menyebutkan, angka itu tumbuh 2,84 persen jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Saat itu sebesar 12,99 juta WP tercatat telah melaporkan SPT. "Kita lihat sampai akhir tahun 2023 ini, penerimaan SPT tidak berhenti di batas waktu 31 Maret 2023 untuk orang pribadi semata dan 30 April 2023 untuk wajib pajak badan. Kami terus bergerak mengikuti. Jadi, ekspektasi kami, wajib SPT sebanyak 19 juta orang. Ini yang kita tuju sampai akhir 2023 ini," ujarnya pada media briefing di Jakarta kemarin (11/5). Suryo memerinci, pemerintah menargetkan jumlah pelaporan SPT tahun ini dapat mencapai 19,4 juta pelaporan. Perinciannya, 17,5 juta WP orang pribadi dan 1,9 juta WP badan. Dia pun mengapresiasi seluruh WP atas pelaporan SPT. Apalagi, kini banyak wajib pajak yang melaporkan SPT tahunan secara online yang persentasenya mencapai 96 persen. "Walaupun kita tidak menutup mata masih ada yang menyampaikan secara manual," tuturnya. Sementara itu, Kepala Kanwil DJP Jatim I Sigit Danang Joyo menyatakan, pihaknya mencatat laporan SPT tahun ini secara agregat sudah mencapai 297 ribu akun. WP badan mencapai 39.263 entitas. Jumlah tersebut tumbuh 4,87 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. "Target laporan tahun ini 342.568 SPT. Artinya, masih harus ada 45.413 SPT yang harus disampaikan. Kami masih punya waktu hingga akhir tahun agar target tersebut dapat tercapai," tegas Sigit.&nbsp;(dee/bil/c12/dio) &nbsp; LAPORAN TAHUNAN WAJIB PAJAK WAJIB SPT 2023 - SPT badan: 1.927.254 - SPT orang pribadi: 17.516.695 - Total: 19.443.949 JUMLAH SPT DISAMPAIKAN HINGGA 10 MEI 2023 - SPT badan: 975.194 - SPT orang pribadi: 12.393.466 - Total: 13.368.660 Sumber: DJP

Suryo memerinci, pemerintah menargetkan jumlah pelaporan SPT tahun ini dapat mencapai 19,4 juta pelaporan.

DJP Targetkan 19,4 Juta Pelaporan SPT hingga Akhir Tahun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/03/laporpajak-2195266974.jpg" alt="Jumlah pelaporan pajak terdiri atas 11,68 juta SPT tahunan WP orang pribadi (OP) dan 333 ribu SPT WP badan. Capaian itu meningkat jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu." width="100%">
<figcaption>Jumlah pelaporan pajak terdiri atas 11,68 juta SPT tahunan WP orang pribadi (OP) dan 333 ribu SPT WP badan. Capaian itu meningkat jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Waktu pelaporan surat pemberitahuan (SPT) tahunan pajak penghasilan (PPh) orang pribadi telah berakhir akhir bulan lalu. Sampai dengan batas waktu itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menerima 12,01 juta SPT tahunan dari wajib pajak (WP). Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti memerinci, jumlah itu terdiri atas 11,68 juta SPT tahunan WP orang pribadi (OP) dan 333 ribu SPT WP badan. Capaian itu meningkat jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. OP tumbuh sebesar 2,88 persen YoY, sementara badan naik 12,76 persen YoY. Dwi menyebutkan, realisasi pelaporan SPT tersebut sama dengan 61,80 persen dari angka rasio kepatuhan SPT tahunan 2023. "Secara agregat, kinerja penyampaian SPT tahunan PPh tahun ini sangat baik. Jumlah SPT dibandingkan tahun lalu di hari yang sama tumbuh 3,13 persen. Rasio kepatuhannya juga sudah di atas 61 persen dari target sebesar 83 persen," ujarnya di Jakarta Minggu (2/4). Dwi menambahkan, target rasio kepatuhan penyampaian SPT tahunan pada tahun ini sebesar 83 persen dari jumlah wajib SPT atau 16,1 juta SPT. Target tersebut berlaku sampai dengan akhir 2023. "Untuk itu, bagi WP yang belum lapor setelah tanggal 31 Maret ini, kami imbau untuk segera melaporkannya. Kewajiban lapor tetap ada karena batas waktu pelaporan tidak menggugurkan kewajiban lapor SPT tahunan yang ditetapkan undang-undang," jelasnya. Dwi memerinci, dari jumlah SPT yang telah dilaporkan, terdapat 11.375.479 SPT tahunan WP OP yang disampaikan secara elektronik. Serta, 307 ribu SPT disampaikan secara manual. Sedangkan, untuk WP badan terdapat 285.310 SPT yang disampaikan secara elektronik dan 48.400 SPT disampaikan secara manual. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengapresiasi seluruh WP yang telah melaporkan SPT. Dia menyebut berbagai manfaat pajak yang telah dibayarkan dan dilaporkan WP turut membantu melindungi masyarakat Indonesia. "Terutama kelompok miskin dan rentan dari guncangan global saat ini. Manfaat pajak Anda hadir dalam berbagai kebutuhan sehari-hari yang mungkin sering tak kita sadari," ujarnya melalui akun Instagram pribadinya @smindrawati. Dia mencontohkan manfaat pajak itu mulai dari subsidi energi, yakni BBM, gas elpiji, dan listrik, serta berbagai bantuan sosial seperti BLT dan sembako. "Bahkan, tahun ini juga diberikan bantuan tambahan berupa protein untuk mendukung pemenuhan gizi kelompok masyarakat miskin dan rentan," imbuhnya. Dia menambahkan, APBN yang salah satunya bersumber dari penerimaan pajak itu juga telah meningkatkan kualitas SDM Indonesia. Hingga 2022, total ada 35,5 ribu peserta yang telah mendapatkan beasiswa LPDP RI. Sebanyak Rp 472,6 triliun juga telah digelontorkan pada tahun lalu untuk membantu jutaan anak bangsa dalam mendapatkan pendidikan yang layak.&nbsp;(dee/c6/dio) --- PELAPORAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PPH HINGGA JUMAT (31/3) - Realisasi: 12,01 juta SPT - Perincian: 11,68 juta SPT WP orang pribadi dan 333 ribu SPT WP badan - Rasio kepatuhan: 61,80 persen - Target rasio kepatuhan: 83 persen dari 16,1 juta SPT Batas waktu lapor SPT WP orang pribadi: 31 Maret 2023 SPT WP badan: 30 April 2023 Sumber: DJP

Capaian itu meningkat jika dibandingkan dengan periode yang sama 2022. OP tumbuh sebesar 2,88 persen YoY, WP badan naik 12,76 persen YoY.

12,01 Juta SPT Telah Dilaporkan, tapi Rasio Kepatuhan di Bawah Target

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/LAPORAN-SPT-TAHUNAN-TERAKHIR-FEDRIK-TARIGAN-2.jpg" alt="Warga melaporkan SPT Tahunan Pajak di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang, Jakarta, Kamis (31/3/2022). Batas akhir lapor SPT Tahunan bagi wajib pajak berakhir pada 31 Maret 2022. Masyarakat yang memiliki NPWP dan memiliki penghasilan tetap setiap bulan, atau" width="100%">
<figcaption>Warga melaporkan SPT Tahunan Pajak di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang, Jakarta, Kamis (31/3/2022). Batas akhir lapor SPT Tahunan bagi wajib pajak berakhir pada 31 Maret 2022. Masyarakat yang memiliki NPWP dan memiliki penghasilan tetap setiap bulan, atau</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Memasuki pengujung bulan Februari 2023, wajib pajak orang pribadi masih punya waktu untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan 2022. Adapun batas waktunya, yaitu 31 Maret 2023.  Meski diwajibkan, ternyata ada kelompok wajib pajak yang diperbolehkan untuk tidak melaporkan SPT Tahunan. Salah satu kriterianya, yaitu memiliki penghasilan namun masih di bawah penghasilan tidak kena pajak (PTKP).  Untuk diketahui, PTKP merupakan jumlah pendapatan wajib pajak pribadi yang dibebaskan dari pajak penghasilan (PPh). Pemerintah menetapkan PTKP wajib pajak orang pribadi yaitu sebesar Rp 54 juta per tahun atau Rp 4,5 juta per bulan.  "Boleh enggak sih, enggak lapor SPT? Jangan kaget dengan jawabannya, ternyata boleh! Dibolehkan tidak lapor SPT bagi mereka yang benar-benar tidak memiliki penghasilan atau memiliki penghasilan namun masih di bawah penghasilan tidak kena pajak (PTKP)," ungkap Ditjen Pajak (DJP) dalam akun Instagram resminya, dikutip Minggu (26/2).  Lebih lanjut, kelompok wajib pajak yang dibolehkan untuk tidak lapor SPT dengan syarat harus mengajukan permohonan non-efektif (NE) atas NPWP-nya. Permohonan tersebut bisa diajukan ke KPP tempat wajib pajak terdaftar.  Sementara itu, jika menilik PTKP dan disesuaikan dengan Upah Minimum (UM) atau Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2023, maka wajib pajak di daerah berikut ini dibebaskan untuk mengisi SPT. Terutama bagi mereka yang pendapatannya setara upah minimum dan di bawah Rp 54 juta per tahun.  Meliputi, Kabupaten Lebak dengan UMK, Kabupaten Pandeglang, Kota Serang, dan Kabupaten Serang. Lalu, seluruh kabupaten di Jawa Tengah mulai dari Kota Semarang, Kota Solo, Kota Tegal, Kota Banjarnegara, hingga Kota Karanganyar.  Kemudian, sebagian besar daerah di Jawa Barat, seperti Kota Banjar, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon.  Lalu, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, Kabupaten Subang, Kabupaten Sukabumi, Kota Sukabumi, dan Kabupaten Cianjur.  Selanjutnya, seluruh kabupaten/kota di Provinsi Aceh, seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Jambi, Provinsi Bengkulu.  Lalu, Provinsi Daerah Istimewa Jogjakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan.  Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara.  Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Maluku, Provinsi Maluku Barat, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Papua.  Kendati demikian, bagi wajib pajak yang memperoleh pendapatan melebihi UM atau UMK di masing-masing wilayah tersebut. Maka, tetap diharuskan untuk melaporkan SPT Tahunan.

Ternyata Para Pekerja di Daerah ini Boleh Tidak Lapor Pajak, Kok Bisa?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/sri-mulyani.jpg" alt="Menteri Keuangan Sri Mulyani - (Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Sri Mulyani - (Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) tahunan pajak penghasilan orang pribadi Senin (8/3). Jajaran pimpinan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) juga melakukan hal yang sama. Pelaporan disampaikan secara daring melalui e-filing.  Ani, sapaan Sri Mulyani, mengimbau masyarakat segera melaporkan SPT sebelum batas waktu berakhir. Yakni, pada 31 Maret untuk wajib pajak (WP) orang pribadi dan 30 April 2021 untuk WP badan. "Kalau bisa minggu-minggu ini. Jangan menunggu sampai 31 Maret 2021," tegasnya.  Dengan melaporkan SPT lebih awal, WP akan terhindar dari denda keterlambatan. Mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu mengimbau masyarakat melaporkan SPT melalui e-filing demi mencegah persebaran Covid-19.  Hingga kemarin, data Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat bahwa jumlah SPT yang masuk sebanyak 5.152.006. Dari jumlah itu, 96 persen disampaikan melalui e-filing.  Kepatuhan penyampaian SPT menjadi poin penting untuk meningkatkan penerimaan pajak. Dalam jangka panjang, itu juga bisa menjadi indikator untuk mengukur kemandirian bangsa.  Jika dibandingkan dengan tahun lalu, tingkat pelaporan SPT tahun ini menurun. Per 8 Maret lalu, jumlah SPT yang dilaporkan mencapai 5.152.006. Jumlah itu turun ketimbang periode yang sama tahun lalu. Yakni, berkisar 5.987.221 SPT.  https://www.youtube.com/watch?v=AbvmoBAPdx8  &nbsp;

Cegah Penyebaran Covid-19, Sri Mulyani Imbau WP Manfaatkan e-Filing

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/permudah-lapor-pajak-hotel-dan-restoran-melalui-aplikasi-surabaya-tax_m_.jpg" alt="Kepala BPKPD Yusron Sumartono (kiri) saat sosialisasi pajak hotel, restroran, dan tempat hiburan, Selasa (26/3)." width="100%">
<figcaption>Kepala BPKPD Yusron Sumartono (kiri) saat sosialisasi pajak hotel, restroran, dan tempat hiburan, Selasa (26/3).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemkot Surabaya telah mengeluarkan aplikasi pelaporan pajak sejak seminggu lalu. Aplikasi itu ditujukan bagi pengusaha hotel, restoran, dan tempat hiburan. Para pengusaha&nbsp;bisa mengunduh aplikasi itu di Play Store. Namanya, Surabaya Tax (Pajak Online Android). Aplikasinya dapat dijalankan pada smartphone dan komputer biasa. Kepala BPKPD Pemkot Surabaya Yusron Sumartono mengatakan, aplikasi itu untuk mempermudah pelaporan dan pembayaran pajak. Sehingga, akan banyak pengusaha hotel, restoran dan tempat hiburan lain yang mulai melakukan kewajibannya. "Jadi wajib pajak kami beri kemudahan untuk melaporkan transaksi usahanya melalui handphone. Karena, kadang orang punya restoran atau kafe, tapi belum tersistemkan dengan komputernya,"&nbsp;terang Yusron kepada JawaPos.com, Selasa (26/3). Yusron mengatakan, sudah sekitar 3.000 wajib pajak yang rutin melapor dan membayar. Namun jumlah tersebut hanya pengusaha restoran saja. Dia menduga masih ada sejumlah restoran yang sudah ada sejak lama, namun tidak pernah melaporkan transaksinya. Untuk itu, dirinya mengimbau agar pengusaha segera melaporkan hasil transaksinya. "Begitu dia buka usaha, ya dia harus bayar pajak. Harga makanan di restoran harus sudah termasuk pajak. Itu harus dicantumkan. Jadi nggak ada alasan bagi wajib pajak," tegas Yusron.

Permudah Lapor Pajak Hotel dan Restoran Melalui Aplikasi Surabaya Tax

lapor pajak

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#lapor pajak

Berita Terkini