<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/09/VJECXwyopgOFC77nE7iMQi5l0qcxlbPRnPYQnQoV-1-3504703800.jpg" alt="Petugas melayani masyarakat yang memanfaatkan Lapor Mas Wapres (LMW) di kompleks Istana Wapres. (Humas Setwapres)" width="100%">
<figcaption>Petugas melayani masyarakat yang memanfaatkan Lapor Mas Wapres (LMW) di kompleks Istana Wapres. (Humas Setwapres)</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <p><strong>JawaPos.com -</strong> Layanan Lapor Mas Wapres (LMW) yang beroperasi sejak 11 November tahun lalu masih jadi saluran masyarakat wadul segala macam persoalan layanan publik.</p> <p>Hingga saat ini, total aduan yang masuk mencapai 7.590 kasus. Mulai dari urusan pendidikan, kesehatan, pertanahan, sampai keringanan cicilan.&nbsp;</p> <p>Sebagian besar laporan disampaikan melalui kanal WhatsApp, yaitu mencapai 72,05 persen. Data ini menunjukkan preferensi masyarakat terhadap akses yang mudah dan bisa diakses dari mana saja.</p> <p>Sementara itu sebesar 27,95 persen laporan lainnya disampaikan secara langsung melalui kanal tatap muka. Dengan catatan pelapor melakukan registrasi terlebih dahulu di laman resmi lapormaswapres.&nbsp;</p> <p>Sejumlah kasus atau laporan diklaim telah ditangani dengan solusi konkret. Di antaranya pengaduan bantuan keringanan cicilan kredit, pengaktifan kembali bantuan pendidikan untuk anak sekolah, dan penyelesaian sengketa tanah hingga penerbitan sertifikat. Serta bantuan sosial untuk penebusan ijazah sekolah.</p> <p>Selain itu, juga masih ada sejumlah laporan dalam proses verifikasi atau menunggu kelengkapan dokumen dari pelapor.</p> <p>Plt Sekretaris Wakil Presiden (Seswapres) Al Muktabar mengatakan, Wapres Gibran Rakabuming Raka mendorong agar tata kelola laporan masyarakat melalui LMW terus disempurnakan.</p> <p>Dia menjelaskan berdasarkan Pasal 26 Peraturan Presiden 148/2024 tentang Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Wakil Presiden mempunyai tugas menyelenggarakan analisis kebijakan dan pemberian dukungan teknis dan administrasi kepada Wapres dalam membantu Presiden.</p> <p>Untuk melaksanakan tugas ini, sesuai Peraturan Menteri Sekretaris Negara 11/2024 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sekretariat Negara, salah satu fungsi Setwapres adalah menyerap pandangan, pengaduan masyarakat, dan tindak lanjut aspirasi masyarakat.</p> <p>&ldquo;Pak Wapres minta agar program ini tidak stagnan, tapi terus diperbaiki dari waktu ke waktu," kata Muktabar, Senin (9/6).</p> <p class="class-paragraph">Dia mengatakan bahwa penyempurnaan sistem dan prosedur sangat penting supaya birokrasi bisa lebih cepat merespons. Kemudian bisa lebih akurat dalam menangani dan lebih adaptif terhadap dinamika masyarakat.&nbsp;</p> <p>Di antara laporan masyarakat yang ditangani oleh LMW berkaitan dengan masalah pertanahan, diadukan oleh Jessica Cahyana, warga Jakarta Barat.</p> <p>Lewat layanan LMW, dia menyampaikan mengalami kendala saat mengurus Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah milik ibunya karena masa berlaku Hak Guna Bangunan (HGB) sudah habis.</p> <p>Namun, berkat respons cepat dari tim LMW, hanya dua minggu setelah laporan disampaikan, Jessica langsung dipanggil untuk proses tindak lanjut.</p> <p>Enam bulan kemudian, sertifikat kepemilikan tanah resmi berhasil diterbitkan. Penanganan ini secara teknis dilaksanakan oleh Kementerian ATR/BPN.</p> <p>Muktabar mengatakan animo masyarakat menunjukkan masih adanya kebutuhan layanan pengaduan yang menjawab pertanyaan atau menyelesaikan kendala layanan publik yang dihadapi.</p> <p>Kehadiran LMW merupakan upaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang tanggap dan menjangkau semua lapisan masyarakat.&nbsp;</p> <p>&ldquo;Pak Wapres menegaskan bahwa LMW ini merupakan bagian dari Asta Cita Pemerintahan Presiden Bapak Prabowo Subianto," katanya. Yaitu untuk menciptakan <em>good governance</em> dan <em>good corporate governance</em> melalui pelayanan publik yang responsif dan inklusif.</p>

Lapor Mas Wapres menerima 7.590 aduan masyarakat terkait pendidikan, kesehatan, dan pertanahan, menunjukkan responsivitas layanan publik.

Lapor Mas Wapres Catat 7.590 Aduan, Dari Urusan Pendidikan Hingga Keringanan Cicilan, Setwapres Klaim Respons Cepat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/09/BPR_Kapolri_Salman-Toyibi-9JPG-979678695.jpg" alt="Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid memberikan keterangan usai menggelar Rapat Koordinasi tertutup di Gedung Utama, Mabes Polri, Jakarta, Jumat (8/11/2024). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid memberikan keterangan usai menggelar Rapat Koordinasi tertutup di Gedung Utama, Mabes Polri, Jakarta, Jumat (8/11/2024). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid merespons adanya pengaduan persoalan tanah yang berulang. Kondisi itu dinilai mengindikasikan adanya ketidakpuasan. Karena itu pelayanan pengaduan tanah di Badan Pertanahan Nasional (BPN) diimbau menggunakan hati. <br /> <br /> Nusron menekankan kepada seluruh jajarannya agar melayani pengaduan masyarakat dengan sepenuh hati. Hal ini disampaikan saat memberikan pengarahan ke jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Kalimantan Selatan beserta jajaran secara daring, Senin (6/1).<br /> <br /> &ldquo;Seperti halnya masalah pengaduan. Semua pengaduan mohon ditangani dengan hati. Semua pengaduan juga harus dilayani dengan baik dan dijawab dengan cara yang memuaskan. Jangan semua pengaduan dijawab dengan cara yang asal-asalan dengan standar birokrasi. Pengaduan harus dijawab kalau perlu didatangi rumahnya,&rdquo; cetusnya.</p> 

Lapor Mas Wapres Terima 300 Pengaduan soal Tanah per Hari, Nusron Wahid Nilai BPN Belum Melayani Sepenuh Hati

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/12/JKT-1-LAYANAN-LAPOR-MAS-WAPRES-FED-6JPG-2951659316.jpg" alt="Petugas melayani laporan warga di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Senin (11/11/2024). Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meluncurkan program Lapor Mas Wapres bagi masyarakat yang ingin menyampaikan keluhan, saran, dan gagasan secara langsung setiap Sen" width="100%">
<figcaption>Petugas melayani laporan warga di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Senin (11/11/2024). Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meluncurkan program Lapor Mas Wapres bagi masyarakat yang ingin menyampaikan keluhan, saran, dan gagasan secara langsung setiap Sen</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com -</strong> Program 'Lapor Mas Wapres' yang digagas Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka diklaim mendapat antusiasme yang tinggi dari masyarakat. Layanan pengaduan yang dibuka sejak, Senin (11/11) itu telah menerima 296 laporan dari masyarakat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Total laporan yang sudah masuk diterima sampai dengan hari keempat ini ada 296 laporan yang sudah masuk," kata Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan (KKK), Prita Laura di Gedung Sekretariat Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (14/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Prita menjelaskan, program Lapora Mas Wapres digagas untuk menjamin setiap aduan masyarakat dapat didengar pemerintah. Sehingga, setiap aduan dipastikan akan ditindaklanjuti.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/015313587/soal-bahan-baku-pt-sritex-dirjen-bea-cukai-pastikan-ikuti-arahan-kurator">Soal Bahan Baku PT Sritex, Dirjen Bea Cukai Pastikan Ikuti Arahan Kurator</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Menjamin masyarakat agar pengaduan masyarakat lewat satu jalur yang pasti akan dapat didengarkan dan kemudian bisa di follow up," ucap Prita.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Prita mengklaim, Lapor Mas Wapres bukan hanya program Wapres Gibran Rakabuming Raka, melainkan program pemerintah. Ia menekankan, jajaran pemerintahan terlibat dalam program tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi apa yang dilakukan ini adalah untuk memaksimalkan sebenernya bagaimana penyelenggara negara dapat mengelola pengaduan dari masyarakat secara sederhana, cepat tepat tuntas terkoordinasi dengan baik," ujar Prita.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/otomotif/015313544/kaca-mobil-berembun-bikin-pandangan-kabur-dan-bahaya-ini-cara-gampang-mengatasinya">Kaca Mobil Berembun Bikin Pandangan Kabur dan Bahaya, Ini Cara Gampang Mengatasinya</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Prita menekankan program Lapor Mas Wapres diharapkan dapat mendekatkan pemerintah dengan masyarakat. Sehingga pemerintah mendapat masukan langsung dari masyarakat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Masyarakat tidak lagi berjarak terlalu jauh dengan pemerintah, dengan kanal pengaduan ini masyarakat didekatkan dengan pemerintah untuk mendapatkan pelayanan yang terbaik," pungkasnya.</div>

Program 'Lapor Mas Wapres' yang digagas Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka diklaim mendapat antusiasme yang tinggi dari masyarakat.

Terima 296 Aduan, Istana Klaim Lapor Mas Wapres Bukan Hanya Program Gibran tapi juga Pemerintah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/12/JKT-1-LAYANAN-LAPOR-MAS-WAPRES-FED-2JPG-2758449887.jpg" alt="Petugas melayani laporan warga di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Senin (11/11/2024). Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meluncurkan program Lapor Mas Wapres bagi masyarakat yang ingin menyampaikan keluhan, saran, dan gagasan secara langsung setiap Sen" width="100%">
<figcaption>Petugas melayani laporan warga di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Senin (11/11/2024). Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meluncurkan program Lapor Mas Wapres bagi masyarakat yang ingin menyampaikan keluhan, saran, dan gagasan secara langsung setiap Sen</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com </strong>&ndash; Lapor Mas Wapres menjadi kanal dan posko pelaporan masyarakat baru di Istana Wakil Presiden (Wapres). Posko tersebut dibuka secara langsung oleh Wapres Gibran Rakabuming Raka.</p> <p>Atas dibukanya kanal dan posko pengaduan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan menyatakan bahwa itu sesuai dengan wewenang Gibran sebagai orang nomor dua di Indonesia.&nbsp;</p> <p>Budi Gunawan menilai, Gibran punya wewenang dan kapasitas untuk menerima laporan dari masyarakat. Karena itu, dia tidak mempersoalkan hal itu.</p> <p>&rdquo;Tentu pak wapres punya kewenangan dan kapasitas untuk menerima pengaduan masyarakat. Menurut saya bisa lebih bagus ya, lebih cepat respons nanti dari pemerintah,&rdquo; ungkap dia saat ditanyai oleh awak media di Jakarta.</p> <p>Menurut dia, kanal dan posko aduan itu bisa dikolaborasikan dengan kanal serupa di kementerian dan lembaga.&nbsp;</p> <p>Pejabat yang akrab dipanggil BG itu menyatakan bahwa Kemenko Polkam juga punya kanal dan posko aduan untuk menampung laporan dari masyarakat.</p> <p>Tujuannya demi memudahkan masyarakat yang ingin membuat aduan kepada pemerintah. &rdquo;Untuk menangani komplain di masing-masing kementerian, saya rasa semua sinergi dan saling mendukung ya, dan saling menguatkan,&rdquo; kata jenderal purnawirawan Polri tersebut.&nbsp;</p> <p>Menurut BG, Wapres Gibran ingin mendengar langsung suara masyarakat. Karena itu kanal dan posko aduan di Istana Wapres dibuka untuk umum.</p> <p>&rdquo;Yang dibuat oleh pak wapres tentu sama, beliau ingin mendengar langsung keluhan-keluhan yang mungkin dari kementerian ada yang belum respons. Ada juga pelayanan kejadian yang belum baik, sehingga beliau langsung akan terjun menangani itu. Lebih bagus menurut kami,&rdquo; imbuhnya.&nbsp;</p>

Menko Polkam Budi Gunawan menilai program Lapor Mas Wapres sesuai dengan wewenang Gibran Rakabuming sebagai orang nomor dua di Indonesia.

Puji Posko Aduan Lapor Mas Wapres, Menko Polkam Budi Gunawan: lebih Cepat Nanti Respons dari Pemerintah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/11/Screenshot_2024-11-11-11-57-50-283_commiuigallery-edit-4126618777.jpg" alt="Wapres Gibran membuka ruang untuk melakukan pengaduan langsung melalui program &quot;Lapor Mas Wapres.&quot; (Instagram @gibran_rakabuming" width="100%">
<figcaption>Wapres Gibran membuka ruang untuk melakukan pengaduan langsung melalui program &quot;Lapor Mas Wapres.&quot; (Instagram @gibran_rakabuming</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka secara resmi membuka layanan 'Lapor Mas Wapres' di kantor Istana Wapres, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (11/11). Layanan itu secara resmi dibuka pada hari ini, pukul 08.00 hingga pukul 14.00 WIB.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Wakil Presiden, Sapto Harjono menjelaskan, pihaknya hanya menerima 50 aduan perhari. Ia menyatakan, aduan yang diterima masih dibatasi lantaran masih terbatasnya sarana dan prasarana.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Iya 50 sambil kita akan lihat seperti apa, karena kuota batasi mengingat sarana dan prasarana sumber daya yang masih terbatas," kata Harjono di kantor Istana Wapres, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (11/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015298929/jangan-rendah-diri-ini-4-keuntungan-bila-anda-orang-introvert-menurut-penelitian">Jangan Rendah Diri, Ini 4 Keuntungan Bila Anda Orang Introvert Menurut Penelitian</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">"Kita ada toleransi karena kan waktunya dari jam 8 sampai jam 12, istirahat. Kemudian 13-14, selesai sampai jam 14. Jadi memang kita batasi dari sisi waktu, dan kita hitung-hitung kemungkinan dari sisi waktu 50 atau toleransi sampai 60 orang," sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Harjono menyatakan, pihaknya telah menyiapkan 10 meja untuk masyarakat dapat melaporkan setiap masalah yang dikeluhkan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Untuk penerima kita siapkan 10 table di sini, 10 orang, ada pendamping juga," ujar Harjono.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Harjono juga mengaku, pihaknya menyiapkan nomor WhatsApp dan website&nbsp;<a href="http://setwapreslapor.go.id/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=http://Setwapreslapor.go.id&amp;source=gmail&amp;ust=1731398457422000&amp;usg=AOvVaw0lYI0YpkQhjnlPLdEJXQFb">Setwapreslapor.go.id</a>. Nantinya masyarakat yang membuat aduan akan dibalas oleh tim admin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Memantaunya lewat WA dan ada website," ungkap Harjono.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Harjo pun mengaku, Wapres Gibran telah menginstruksikan agar setiap laporan yang diterima bisa segera ditindaklanjuti dengan cepat. Hal itu tentu akan berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga sesuai dengan aduan yang diterima.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Beliau menginginkan respons yang secepat-cepatnya dan segera dikoordinasikan dengan instansi terkait apabila memang membutuhkan koordinasi seperti itu. Karena beliau konsern dengan aduan ini," tegas Harjono.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Harjono menyatakan laporan yang diterima akan diproses dalam waktu 14 hari kerja. Setelah itu, pihaknya akan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga untuk menindaklanjutinya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kita koordinasikan dengan instansi terkait, kalau memang itu terkait dengan katakanlah tanah, kita koordinasikan dengan BPN atau instansi terkait dan kemudian nanti mereka bisa menghubungi kita melalui WA," pungkasnya.</div> </div> </div>

Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka secara resmi membuka layanan 'Lapor Mas Wapres' di kantor Istana Wapres.

Layanan Lapor Mas Wapres Gibran Dibatasi Hanya 50 Kuota Perhari

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/11/JKT1-WAPRES-UPACARA-HARI-PAHLAWAN-FED-18JPG-3843230178.jpg" alt="Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memperingati Hari Pahlawan 2024 di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata, Jakarta, Minggu (10/11/2024). (Fedrik Tarigan/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memperingati Hari Pahlawan 2024 di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata, Jakarta, Minggu (10/11/2024). (Fedrik Tarigan/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka resmi membuka</div> <div dir="auto">layanan pengaduan 'Lapor Mas Wapres' di kantor Istana Wapres, pada Senin (11/11). Layanan itu sebagai bentuk respons Gibran terhadap permasalahan yang dihadapi masyarakat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Deputi Bidang Administrasi, Sapto Harjono menjelaskan, Wapres Gibran telah menginstruksikan agar setiap laporan yang diterima bisa segera ditindaklanjuti dengan cepat. Hal itu tentu akan berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga sesuai dengan aduan yang diterima.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Beliau menginginkan respons yang secepat-cepatnya dan segera dikoordinasikan dengan instansi terkait apabila memang membutuhkan koordinasi seperti itu. Karena beliau&nbsp;<em>concern</em>&nbsp;dengan aduan ini," kata Sapto Harjono di kantor Istana Wapres, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (11/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sapto menyatakan, setelah menerima berbagai aduan, tentu akan berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga. Laporan yang diterima akan diproses dalam waktu 14 hari kerja.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kita koordinasikan dengan instansi terkait, kalau memang itu terkait dengan katakanlah tanah, kita koordinasikan dengan BPN atau instansi terkait dan kemudian nanti mereka bisa menghubungi kita melalui WA," ujar Sapto.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski demikian, Sapto mengungkapkan pihaknya hanya membatasi per hari sebanyak 50 aduan. Adapun, layanan Lapor Mas Wapres ini dibuka sejak pukul 08.00 WIB hingga pukul 14.00 WIB.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Iya, 50 sambil kita akan lihat seperti apa, karena kita kuota batasi mengingat sarana dan prasarana sumber daya kita yang masih terbatas," tegas Sapto.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya,&nbsp;Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka membuka layanan pengaduan untuk masyarakat umum di Istana Wapres, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, mulai Senin (11/10).&nbsp;Gibran mengumumkan layanan pengaduan yang diberi nama 'Lapor Mas Wapres' itu melalui laman Instagram, pada Minggu (10/11) malam.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Mulai besok, saya akan membuka pengaduan dari masyarakat Indonesia secara terbuka untuk umum. Bapak Ibu dapat langsung datang ke Istana Wakil Presiden ya," tulis Gibran dalam akun Instagram.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam poster yang diunggah, tercantum informasi aduan warga dibuka pada Senin-Jumat, pukul 08.00-14.00 WIB. Gibran turut mencantumkan nomor WhatsApp dalam layanan pengaduan bernomor 081117042207.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya juga membuka akses melalui WhatsApp yang nomornya ada di poster," tutup Gibran.</div> </div> </div>

Sapto menyatakan, setelah menerima berbagai aduan, tentu akan berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait.

Buka Layanan 'Lapor Mas Wapres', Gibran Instruksikan Respons Cepat Permasalahan Rakyat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/11/IMG-20241111-WA0026-3418134598.jpg" alt="Suasana layanan" width="100%">
<figcaption>Suasana layanan</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Sekretariat Wakil Presiden membuka layanan pengaduan sebagaimana arahan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka. Layanan pengaduan yang diberi nama 'Lapor Mas Wapres' itu dibuka mulai hari ini, pada pukul 08.00 hingga pukul 14.00 WIB.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Asisten Deputi Tata Kelola Pemerintahan Sekretariat Wakil Presiden Kementerian Sekretariat Negara, Pranggono Dwianto menyatakan, pihaknya telah menerima 30 aduan dari masyarakat. Menurutnya, aduan yang disampaikan berbagai macam terkait keluhan masyarakat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Di hari perdana launching laporan Mas Wapres ini sudah masuk kurang lebih 30 orang pengadu," kata Pranggono Dwianto di kantor Istana Wapres, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (11/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015299026/bertambah-banyak-kasus-judi-online-pegawai-kementerian-komdigi-polisi-sudah-tetapkan-18-tersangka">Bertambah Banyak, Kasus Judi Online Pegawai Kementerian Komdigi, Polisi Sudah Tetapkan 18 Tersangka</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pranggono menyebut, berbagai aduan yang diterima banyak terkait kebijakan pemerintah di daerah, permasalahan beasiswa hingga soal pertanahan. Ia menyebut, laporan itu nantinya akan ditindaklanjuti berkoordinasi dengan kementerian/lembaga.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi yang paling utama adalah kami dari tim Setwapres itu akan melihat konteks permasalahannya seperti apa, karena biasanya pengaduan masyarakat kan ada yang jelas, ada yang tidak jelas seperti itu," ucap Pranggono.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pranggono mengingatkan, masyarakat yang ingin membuat pelaporan harus melengkapi dokumen yang akan diadukan. Sehingga pelaporan itu nantinya akan ditindaklanjuti oleh kementerian/lembaga sesuai yang diadukan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sehingga ketika permasalahannya sudah jelas, dokumen pendukung sudah lengkap dami ketahui kementerian/lembaga mana yang berwenang menangani masalah ini, baru kita bisa urai masalah itu," pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Sekretariat Wakil Presiden membuka layanan pengaduan sebagaimana arahan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka.

Layanan 'Lapor Mas Wapres' Dibuka, Setwapres Ungkap Telah Terima 30 Aduan Masyarakat

Lapor Mas Wapres

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Lapor Mas Wapres

Berita Terkini