<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/17/iKwQfoawhEB0sXIWOZIFJwbGO4fTLOOLsf2iFW4I-1-944019391.jpg" alt="Garis pembatas dipasang di sekitar lokasi semburan air bercampur gas di Rungkut Madya Surabaya (Novia Herawati/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Garis pembatas dipasang di sekitar lokasi semburan air bercampur gas di Rungkut Madya Surabaya (Novia Herawati/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Munculnya semburan air bercampur gas yang diduga metana di Sungai kawasan Rungkut Madya, Kecamatan Gununganyar, Kota Surabaya, membuat warga sekitar panik. Hal itu diamini oleh Titis, 43 tahun, warga Gununganyar yang berjualan makanan di sekitar lokasi kejadian di sungai kawasan Rungkut Madya. Ia mengatakan, semburan air muncul pertama kali pada Kamis (16/10) sekitar pukul 2 siang.&nbsp; "Pertama kali yang tau itu suami, sekitar jam 2 siang dia ke pinggir kali, terus lihat ada semburan. Suami panggil sekuriti untuk lapor (tentang munculnya semburan air gas)," tutur Titis kepada JawaPos.com, Jumat (17/10). Tak lama kemudian, kerumunan warga memenuhi sekitar sungai. Mereka mengabadikan semburan air disertai gas dengan kamera ponsel. Kabar ini pun menyebar luas di media sosial.&nbsp; "Banyak warga yang ke sini mbak, sore sampai malam, ya mungkin panik ya. Was was saja jadi seperti lumpur lapindo. Saya saja nggak berani mendekat, takut ada api," imbuh perempuan berhijab itu. Hingga warungnya tutup sekitar pukul 16.30 WIB, lanjut Titis, semburan air disertai gas belum juga berhenti. Namun pada hari pertama, bau gas tidak begitu menyengat dibanding hari ini, Jumat (17/10). "Belum ada larangan, jadi saya masih berjualan di sini (sekitar Sungai Rungkut Madya). Kemarin juga nggak begitu bau gas, cuma orang-orang panik dan takut saja. Takut kayak lapindo di Sidoarjo," tutur Titis. Di sisi lain, dari pantauan JawaPos.com, hingga Jumat (17/10) pukul 12.45, semburan air disertai bau gas di Sungai Rungkut Madya masih berlangsung, dengan ketinggian sama, sekitar 50 centimeter di atas permukaan sungai. Garis polisi pun terpasang dan melingkari area sungai yang mengeluarkan semburan gas. Beberapa petugas BPBD dan Satpol PP Kota Surabaya tampak berjaga di sekitar. Sesekali, pengguna jalan yang melintasi Jalan Rungkut Madya, menengok ke arah sungai. Tak sedikit yang berhenti dan merekam semburan dengan ponsel genggam masing-masing. Terpisah, Division Head Regional Support and Service PGN SOR III, Muhammad Rais Effendi membenarkan bahwa pihaknya telah menerima laporan terkait adanya semburan air gas di Sungai Rungkut Madya. "Setelah mendapat laporan, kami tiba di lokasi sekitar pukul 14.30 WIB, dan melakukan deteksi semburan menggunakan &nbsp;LMM. Hasil pemeriksaan menunjukkan indikasi methane sebesar 39 ribu ppm," ujar Rais.

Semburan air bercampur gas metana di Sungai Rungkut Madya Surabaya membuat warga panik. Pemantauan BPBD dan PGN dilakukan.

Diduga Gas Metana, Semburan Air dan Gas di Rungkut Madya Surabaya Bikin Warga  Waswas: Takut Kayak Lapindo

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/01/IMG_4550-4098719610.jpg" alt="Gabungan Pengusaha Korban Lumpur Lapindo (GPKLL) menggelar peringatan 19 tahun tragedi semburan lumpur panas Lapindo di Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Sabtu (31/5). (Dokumen GPKLL/Antara)" width="100%">
<figcaption>Gabungan Pengusaha Korban Lumpur Lapindo (GPKLL) menggelar peringatan 19 tahun tragedi semburan lumpur panas Lapindo di Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Sabtu (31/5). (Dokumen GPKLL/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Gabungan Pengusaha Korban Lumpur Lapindo (GPKLL) menggelar peringatan 19 tahun tragedi semburan lumpur panas Lapindo di Porong, Kabupaten Sidoarjo, demi menggaungkan soal kejelasan pembayaran ganti rugi untuk pelaku usaha terdampak. &rdquo;Peristiwa semburan lumpur panas Lapindo sudah terjadi selama 19 tahun, dan perusahaan belum menyelesaikan pokok masalah terkait dengan ganti rugi atas tanah milik pelaku usaha,&rdquo; kata kuasa hukum GPKLL Mursyid Mudiantoro seperti dilansir dari Antara di Sidoarjo. Mursyid menjelaskan, korban lumpur Lapindo terdiri atas dua kategori. Yakni korban dalam peta area terdampak (PAT) dan luar PAT, serta dibagi atas dua unsur yakni rumah tangga dan pelaku usaha. Ganti rugi untuk korban, baik dari unsur rumah tangga maupun pelaku usaha di luar PAT, sudah terbayar melalui dana APBN. Namun, bagi korban di dalam PAT yang merupakan korban langsung, Mursyid mengungkapkan, hingga saat ini belum dituntaskan, terutama korban dari unsur pelaku usaha. Kuasa hukum GPKLL ini menyebutkan jumlah pelaku usaha yang terdampak sebanyak 31 perusahaan. Baik berbadan hukum PT maupun CV, dengan total luas tanah yang belum diganti seluas 85 hektare. &rdquo;Mayoritas tanggul-tanggul yang berdiri untuk menampung semburan lumpur tersebut, berdiri di atas lahan milik pelaku usaha yang belum dibayar,&rdquo; ungkap Mursyid. Dia menyebutkan, negara hanya memberikan kepastian ganti rugi terhadap korban dari unsur rumah tangga sebesar Rp 781 miliar lewat APBN 2015. Sedangkan korban dari unsur pelaku usaha masih belum diganti hingga hari ini. GPKLL mendesak Presiden Prabowo untuk segera turun tangan mengevaluasi ulang kebijakan penanganan kasus tersebut. &rdquo;Kami meminta dan memohon kepada Presiden Prabowo untuk segera mengevaluasi kebijakan atas penyelesaian bencana semburan lumpur panas Lapindo,&rdquo; tandas Mursyid.

Gabungan Pengusaha Korban Lumpur Lapindo (GPKLL) gelar peringatan 19 tahun tragedi semburan lumpur Lapindo di Porong, Kabupaten Sidoarjo

Pengusaha Korban Lumpur Lapindo Minta Kejelasan Ganti Rugi

<div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/05/tinggal-di-kampung-mati-area-lumpur-sumber-air-mengalir-jernih_m_133192.jpeg" alt="ENTAH SAMPAI KAPAN: Pipa-pipa untuk mengalirkan lumpur Lapindo ke Kali Porong, Sidoarjo. Sejak 29 Mei 2006, lumpur pekat itu terus menyembur." width="100%">
<figcaption>ENTAH SAMPAI KAPAN: Pipa-pipa untuk mengalirkan lumpur Lapindo ke Kali Porong, Sidoarjo. Sejak 29 Mei 2006, lumpur pekat itu terus menyembur.</figcaption>
</figure> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menyerahkan sepenuhnya urusan penagihan utang PT Minarak Lapindo Jaya kepada Panitia Urusan Piutang Negara atau PUPN Cabang Jakarta. Utang perusahaan milik Abu Rizal Bakrie kepada pemerintah itu sudah jatuh tempo sejak 10 Juli 2019.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Soal Lapindo itu sudah saya serahkan kepada PUPN cabang Jakarta jumlahnya Rp 2 triliunan," kata Rionald dalam Media Briefing di Kantor DJKN, Jakarta Pusat, Selasa (20/6).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam surat menyurat itu pun pihaknya sudah menyampaikan penagihan kepada anak usaha Lapindo Brantas Inc itu. Bahkan, kata Rio, yang bersangkutan pun sudah menyampaikan dalilnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski begitu, Rio tidak menyampaikan secara detail apa saja dalil yang dikatakan PT Minarak Lapindo kepada pemerintah. "Setelah surat menyurat, di dalam surat itu kita nagih yang bersangkutan (PT Lapindo) menyampaikan dalilnya," imbuh Rio.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, pemerintah mencatat total utang perusahaan Lapindo Brantas dan Minarak Lapindo Jaya hingga akhir 2019 sebesar Rp 1,9 triliun. Utang itu terdiri atas utang pokok senilai Rp 773,38 miliar, denda Rp 981,42 miliar, dan bunga Rp 163,95 miliar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terakhir, Lapindo tercatat baru membayar utang kepada pemerintah Rp 5 miliar. Utang tersebut terkait dana talangan yang digelontorkan perseroan untuk warga yang terdampak semburan lumpur Lapindo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pada penagihan-penagihan sebelumnya, PT Minarak Lapindo akan membayar membuka opsi mulai melalui penyerahan aset yang dimiliki. Akan tetapi, upaya tersebut sempat belum bisa dilakukan lantaran masih berkonsultasi dengan Kejaksaan dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Adapun utang Lapindo, perusahaan milik Bakrie kepada pemerintah sudah jatuh tempo sejak 10 Juli 2019.</div>

Adapun utang Lapindo, perusahaan milik Abu Rizal Bakrie kepada pemerintah sudah jatuh tempo sejak 10 Juli 2019.

Lapindo Tak Kunjung Bayar Utang Rp 2 Triliun ke Negara, Kemenkeu Serahkan Penagihan ke PUPN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/TLOCOR.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Kemarin (29/5) tepat 16 tahun lumpur Sidoarjo atau dikenal lumpur Lapindo menyembur. Titik semburan itu berasal dari Sumur Banjarpanji 1, Porong, Sidoarjo, lokasi pengeboran gas milik PT Lapindo Brantas. Dampak semburan lumpur itu luar biasa. Di antaranya ribuan warga terpaksa direlokasi dari tempat tinggal asalnya.  Selama 16 tahun itu, praktis kondisi di kawasan peta area terdampak (PAT) lumpur itu tidak ada perubahan signifikan. Yang mengemuka sebatas menjadikan tempat tersebut sebagai salah satu destinasi wisata. Hampir setiap hari ada warga yang berkunjung ke sana.  Kabarnya, ada potensi besar terkandung di kawasan tersebut. Dari hasil kajian geologi yang disampaikan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) pada awal tahun lalu, menunjukkan terdapat kandungan mineral logam tanah jarang (LTJ) dan logam raw critical material di sana.  Namun, sampai saat ini belum ada kabar tindak lanjut atas kajian tersebut. Padahal, ada ekspektasi besar dari sejumlah elemen masyarakat. Salah satu di antaranya Forum Komunikasi Korban Lumpur Sidoarjo (FKKLS). ‘’Sebetulnya, kajian dari Kementerian ESDM itu memberikan harapan besar bagi warga, khususnya bagi para korban,’’ kata Ahmad Basuni, ketua FKKLS, kepada Jawa Pos Senin (30/5).  Dia mengungkapkan, masyarakat ingin dilibatkan baik saat ada kegiatan ekonomi di sana maupun lainnya. Lebih baik lagi, jika dari lumpur bisa memunculkan banyak lapangan pekerjaan baru bagi warga.  Kini, semburan masih berlangsung. Dampak semburan lumpur itu juga belum tuntas. Sebut saja, proses ganti rugi pada 84 pemilik lahan dari PAT dengan total nilai sekitar Rp 54 miliar. Beberapa sudah dibayarkan, namun beberapa yang lain belum selesai karena ada beberapa hal yang belum terselesaikan.  Sejauh ini, Pemkab Sidoarjo berkomitmen untuk mengawal proses ganti rugi dampak semburan lumpur tersebut. "Sebagian dari pemilik itu sudah terfasilitasi, minggu depan kami agendakan lagi untuk pembahasan," kata Asisten 1 Sekda Sidoarjo M. Ainur Rahman, Senin (30/5).  Dampak lumpur justru terasa signifikan di luar area terdampak. Yakni, keberadaan Pulau Lumpur Sidoarjo (Lusi). Pulau seluas 67,8 hektare yang dikelola Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) itu belakangan berkembang menjadi tempat wisata ekologi baru.  Dermaga baru dibangun untuk bersandar perahu wisata. Wisata bahari Tlocor (WBT) sebagai pintu masuk ke Pulau Lusi juga semakin berkembang. Wisata kuliner di sana belakangan semakin bermunculan dan menjadi jujukan salah satu destinasi wisata andalan di Kota Delta.

16 Tahun Lumpur Sidoarjo, Bagaimana Perkembangannya Kini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/sidoarjo_jangan.jpg" alt="SIMPAN POTENSI: Foto udara area lumpur Lapindo Sidoarjo kemarin (25/1). Pemkab Sidoarjo sempat berencana membangun museum geopark di dekat kawasan tersebut. (DIMAS MAULANA/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>SIMPAN POTENSI: Foto udara area lumpur Lapindo Sidoarjo kemarin (25/1). Pemkab Sidoarjo sempat berencana membangun museum geopark di dekat kawasan tersebut. (DIMAS MAULANA/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Persoalan utang Lapindo Brantas Inc dan PT Minarak Lapindo Jaya tak kunjung tuntas. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rionald Silaban menyebutkan, upaya untuk menagih pembayaran tetap menjadi prioritas dibandingkan langkah penyitaan aset.  Hingga 31 Desember 2020, Kemenkeu mencatat utang Lapindo mencapai Rp 2,23 triliun. Berdasar audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, jumlah utang itu sudah termasuk denda dan bunga.  Rionald menjelaskan, sejauh ini Lapindo menawarkan pembayaran utang melalui pengalihan aset. Yakni berupa tanah di Sidoarjo, Jawa Timur. Namun, pemerintah tak langsung mengiyakan tawaran tersebut. "Kami tidak serta-merta seperti itu, memang ada perjanjian yang menyatakan penjaminan, tapi yang diutamakan pembayarannya," ujarnya dalam media briefing kemarin (28/1).  Rionald membenarkan bahwa tanah tersebut memang menjadi jaminan dalam persoalan piutang itu. Namun, tentu pemerintah akan memastikan nilai jaminan itu terlebih dahulu. ’’Manakala kemudian yang bersangkutan menyatakan tak bisa membayar dan menyerahkan jaminan, jaminan itu ada nilainya atau tidak?’’ katanya.  Dia mengingatkan, utang Lapindo akan terus bertambah tinggi jika tidak segera dibayar. Sebab, denda akan terus bertambah sebelum pelunasan dilakukan.

Lapindo Tawarkan Tanah untuk Bayar Utang, Kemenkeu Pilih Cash

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/lumpur-lapindo.jpg" alt="HANUNG HAMBARA/JAWAPOS" width="100%">
<figcaption>HANUNG HAMBARA/JAWAPOS</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Persoalan pembayaran utang anak usaha Lapindo Brantas Inc (LBI), yaitu PT Lapindo Minarak Jaya (LMJ), kepada pemerintah belum menemui titik terang. Baru-baru ini Lapindo malah mengirim surat ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk menanyakan soal kewajibannya.  Dirjen Kekayaan Negara Kemenkeu Rionald Silaban menyebutkan, dalam surat itu Lapindo mempertanyakan besaran utang dana talangan yang harus mereka lunasi. ’’Memang yang bersangkutan itu sudah kirim surat terkait dengan bagaimana mereka melunasi kewajibannya,” ujar Rionald pada Jumat (16/7). Pihaknya sudah membalas surat tersebut. Meski tak memerinci nilai utang itu, yang jelas Lapindo harus melunasi kewajibannya. ’’Nah, ini soal nilai. Kami sudah membalas bahwa menurut kami adalah nilai yang sudah dibebankan kepada pemerintah itulah yang seyogianya menjadi tanggung jawab,” jelas Rionald.  Sebelumnya, pemerintah mencatat total utang perusahaan Lapindo Brantas dan Minarak Lapindo Jaya hingga akhir 2019 sebesar Rp 1,9 triliun. Utang itu terdiri atas utang pokok senilai Rp 773,38 miliar, denda Rp 981,42 miliar, dan bunga Rp 163,95 miliar. Terakhir, Lapindo tercatat baru membayar utang kepada pemerintah Rp 5 miliar. Utang tersebut terkait dana talangan yang digelontorkan perseroan untuk warga yang terdampak semburan lumpur Lapindo.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/04/12/2020/pembayaran-utang-lapindo-pemerintah-buka-berbagai-opsi/">Pembayaran Utang Lapindo, Pemerintah Buka Berbagai Opsi</a>  Sebelumnya, mantan Dirjen Kekayaan Negara Isa Rachmatarwata mengupayakan agar Lapindo bisa memenuhi kewajiban pembayaran utang secara tunai. Namun, dia tidak menutup kemungkinan jika perusahaan menghendaki pembayaran utang melalui aset. Bila Lapindo memilih untuk membayar utang dengan penyerahan aset, pemerintah akan melakukan perhitungan valuasi dari aset yang ditawarkan.  Menurut Isa, pihak Lapindo menawarkan aset pada wilayah yang terdampak kebocoran lumpur. ’’Yang selalu kami minta pembayaran tunai. Itu tetap jadi opsi utama bagi kami, tapi kami melihat opsi lain yang mungkin bisa mereka pakai untuk melunasi kewajibannya,” jelasnya.

Tanya Utang, Lapindo Surati Kemenkeu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/07/ajukan-ganti-rugi-lumpur-ke-banggar_m_146571.jpeg" alt="BELUM TUNTAS: Semburan lumpur Lapindo di wilayah Porong, Sidoarjo (Hanung Hambara/Jawa Pos)." width="100%">
<figcaption>BELUM TUNTAS: Semburan lumpur Lapindo di wilayah Porong, Sidoarjo (Hanung Hambara/Jawa Pos).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam waktu dekat akan mengusulkan pemberian ganti rugi pada 30 perusahaan yang berada dalam Peta Area Terdampak (PAT) Lumpur Lapindo. Usulan ini juga telah mendapatkan back-up penuh dari Komisi V DPR RI. Basuki rencananya akan bersurat pada Presiden Jokowi dan beberapa pihak lainnya untuk menjajaki kembali opsi untuk mengganti rugi terhadap 30 perusahaan tersebut.  Sebelumnya, pemerintah hanya menalangi ganti rugi untuk warga yang wajib dibayar oleh PT Minarak Lapindo Jaya (MLJ). Selama ini, ganti rugi hanya ditujukan untuk warga. Sementara, terdapat 30 perusahaan yang pabrik atau gudangnya juga tenggelam oleh lumpur yang tidak dikaver oleh dana talangan pemerintah.  Mekanisme ganti rugi belum diputuskan. Namun Basuki memberikan catatan ganti rugi untuk pengusaha dan warga tidak sama. Dalam perusahaan, ada equipment dan karyawan. “Nanti ribet asuransi atau apalah. Itu kami (pemerintah,Red) tidak mau terlibat. Ya ganti rugi tanah dan bangunannya saja lah,” kata Basuki.  Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo (PPLS) mencatat, total nilai ganti rugi yang dibutuhkan untuk 30 perusahaan adalah sekitar Rp 701 miliar.  Kepala Bagian Tata Usaha PPLS Derry Setiamandala menyebutkan pemerintah tidak bisa serta merta intervensi dalam ganti rugi antara PT MLJ dan para perusahaan terdampak. Sebab, versi PT MLJ, 30 perusahaan tersebut tidak lagi punya hak untuk menuntut ganti rugi terhadap MLJ. “Jadi mereka terikat perjanjian B to B. Ada satu klausul yang menyatakan mereka tidak lagi bisa menuntut MLJ” katanya.  Klausul tersebut menyebutkan bahwa PT MLJ akan membayar uang muka ganti rugi sebesar 20 persen, kemudian sisanya dibayar tahun berikutnya. Jika tidak lunas, maka uang tersebut tidak usah dikembalikan, kemudian sertifikat kepemilikan lahan dan aset jadi milik perusahaan tersebut.  “Jadi 30 perusahaan itu punya semacam hubungan bisnis dengan PT MLJ. Makanya tidak bisa kami talangi. Sementara untuk pengusaha yang di luar PAT, tidak dibedakan dengan warga. Perlakuannya sama. Sama-sama ditalangi pemerintah,” jelas Derry.  Derry mengatakan, PPLS juga terikat keputusan MK bahwa negara wajib hadir mengawasi agar PT MLJ melaksanakan kewajiban pembayarannya termasuk pada 30 perusahaan tersebut. Deryy berharap, DPR bisa membuka celah agar pemerintah bisa memberikan dana talangan agar ganti rugi bagi 30 perusahaan cepat terbayar.  “Kalau prinsip pak menteri (Basuki, Red) yang penting warga terbayar dulu, sudah 13 tahun soalnya. Soal nanti gimana PT MLJ bayar ke pemerintah urusan belakangan,” jelasnya.

Perusahaan Terdampak Lumpur Lapindo Diusulkan Dapat Ganti Rugi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/05/ancam-bongkar-tanggul-lumpur-porong-desak-pemerintah-turun-tangan_m_129337.jpeg" alt="TENGGELAM: Sebuah masjid dan bangunan yang menjadi korban terdampak lumpur Lapindo, Porong, Sidoarjo." width="100%">
<figcaption>TENGGELAM: Sebuah masjid dan bangunan yang menjadi korban terdampak lumpur Lapindo, Porong, Sidoarjo.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Para korban lumpur Lapindo yang belum menerima ganti rugi terus menuntut haknya. Dalam rapat di gedung DPRD Sidoarjo Rabu (10/5), mereka meminta pemerintah segera turun tangan. Sudah sebelas tahun nasib mereka terkatung-katung.  Dalam rapat itu, Pansus Lumpur Lapindo mengundang sejumlah pihak yang pembayaran ganti ruginya belum tuntas. Mulai kalangan pengusaha, nadzir (penjaga tanah wakaf), hingga warga yang masuk peta area terdampak (PAT). Hadir pula perwakilan dari Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo (PPLS).  Menurut Ketua Gabungan Pengusaha Korban Lumpur Lapindo (GPKLL) Ritonga, pemerintah seharusnya turun tangan untuk mengatasi pembayaran ganti rugi pada pengusaha. &rsquo;&rsquo;Pemerintah membayar ganti rugi warga. Kami juga warga, tapi tidak dibantu,&rsquo;&rsquo; katanya.  Ritonga mengakui, mekanisme pembayaran antara pengusaha dan warga berbeda. PT Minarak Lapindo Jaya (MLJ) membuat skema tersendiri bagi para pengusaha dalam bentuk business-to-business (B2B). Satu per satu pengusaha &rsquo;&rsquo;dipaksa&rsquo;&rsquo; menerima nominal ganti rugi yang diberikan. Namun, nominalnya jauh di bawah ganti rugi milik warga. &rsquo;&rsquo;Kalau warga, ganti ruginya Rp 1 juta sampai Rp 1,5 juta per meter. Pengusaha hanya menerima Rp 300&ndash;500 ribu per meter,&rsquo;&rsquo; jelasnya.  Perundingan B2B itu pun berjalan alot. Pengusaha ingin nominal dinaikkan minimal setara dengan warga. Namun, PT MLJ menolak. Perusahaan milik keluarga Bakrie tersebut tetap enggan menambah nominal ganti rugi. Akhirnya, pengusaha terpaksa menerimanya. Perjanjian ganti rugi itu dibuat di depan notaris. Ada batas waktu dalam kesepakatan tersebut. Apabila hingga 2009 tidak dapat dilunasi, perjanjian dianggap batal. Faktanya, hingga kini, uang ganti rugi belum dibayar. &rsquo;&rsquo;Artinya, B2B sudah tidak ada,&rsquo;&rsquo; ucapnya.  Ritonga berharap pemerintah bersedia menanggung pembayaran ganti rugi pengusaha. Jumlahnya berkisar Rp 800 miliar. Menurut dia, jumlah itu sangat kecil jika dibandingkan dengan APBN pemerintah pusat.  Jika pemerintah pusat tetap tidak mau memberikan dana talangan, Ritonga mengancam akan menarik kembali lahan perusahaan yang kini digunakan pemerintah untuk menanggul lumpur.   Dia melanjutkan, sebelum tanggul terbangun, BPLS mengirim surat kepada pengusaha. Isinya, meminta izin agar tanggul dapat dibangun di lahan itu dan petugas BPLS melintas di wilayah perusahaan. Dalam surat tersebut, BPLS juga meminjam material seperti batu dan pasir untuk penanggulan. &rsquo;&rsquo;Batas waktunya sampai Lebaran. Kalau tidak ada kejelasan, 3 ribu karyawan kami akan bongkar tanggul,&rsquo;&rsquo; tutur Ritonga.  Pengusaha lain, Hastuti, menyebutkan bahwa pengusaha sudah berkali-kali datang ke Jakarta. Mereka menjelaskan tersendatnya ganti rugi. Namun, keadaan tidak kunjung berubah. &rsquo;&rsquo;Tolonglah kami, Pak. Kami belum dapat ganti rugi,&rsquo;&rsquo; katanya.  Wakil Ketua DPRD Sidoarjo Emir Firdaus menuturkan, pemerintah sudah seharusnya menanggung ganti rugi bagi pengusaha. Sebab, sebagian lahan yang digunakan untuk tanggul merupakan milik pengusaha. &rsquo;&rsquo;Mereka meminjamkan lahannya. Seharusnya dibantu,&rsquo;&rsquo; ujar politikus PAN itu.  Emir juga mengkritik hasil rapat terbatas kabinet beberapa waktu lalu. Pertemuan tersebut menghasilkan keputusan bahwa pemerintah tidak akan menanggung ganti rugi pengusaha. Sebab, di antara PT MLJ dan pengusaha, sudah ada B2B. Dia mengingatkan bahwa PT MLJ sudah ingkar janji. Jauh melewati batas waktu yang disepakati. Kini, saatnya pemerintah turun tangan. &rsquo;&rsquo;Tanahnya dipakai, jadi harus dapat ganti rugi,&rsquo;&rsquo; tegas pria asli Sidoarjo itu.  Kepala PPLS Dwi Sugiyanto berjanji akan menyampaikan permintaan para pengusaha ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Setelah itu, pihaknya bakal berupaya mempertemukan pansus, korban, dan pemerintah. Semua hasil dan kesepakatan rapat dirangkum, lalu dikirimkan kepada sekretaris negara (Sekneg). &rsquo;&rsquo;Tujuannya, bisa disuarakan langsung ke pengambil kebijakan,&rsquo;&rsquo; terangnya.  Dwi menjelaskan, terkait tanah wakaf, mekanisme ganti rugi akan diubah. Sebelumnya, nadhir diminta menyediakan tanah pengganti. Mekanismenya melalui jual beli. Hal itulah yang membuat ganti rugi tak bisa dicairkan. Sebab, tanah wakaf tidak boleh diperjualbelikan. Ke depan, sistemnya berubah menjadi ruislag atau tukar guling. (aph/c18/pri)

Ancam Bongkar Tanggul Lumpur Porong, Desak Pemerintah Turun Tangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/03/ganti-rugi-fasum-fasos-dan-tanah-wakaf-lumpur-porong-belum-jelas_m_120014.jpeg" alt="POTENSI: Tiga orang dari Italia melakukan penelitian di titik 25 semburan lumpur Kamis (30/3) di kawasan Porong, Sidoarjo. Dalam pengamatan itu, mereka juga menggunakan drone." width="100%">
<figcaption>POTENSI: Tiga orang dari Italia melakukan penelitian di titik 25 semburan lumpur Kamis (30/3) di kawasan Porong, Sidoarjo. Dalam pengamatan itu, mereka juga menggunakan drone.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Rencana pemerintah pusat mengambil alih pembayaran perusahaan yang terendam lumpur menjadi angin segar bagi Gabungan Pengusaha Korban Lumpur Lapindo (GPKLL). Para pemilik pabrik di area semburan itu meminta rencana tersebut segera diwujudkan. Sebab, sudah sebelas tahun mereka menanti kejelasan pembayaran ganti rugi. Menurut Koordinator GPKLL Ritonga, sejak dulu, pengusaha berharap pemerintah segera turun tangan. &rdquo;Sebab, janji pelunasan dari PT Minarak Lapindo Jaya (MLJ) tidak kunjung terwujud,&rdquo; ujarnya Kamis (30/3). GPKLL sebenarnya sudah jenuh menunggu realisasi pembayaran ganti rugi dari PT MLJ. Sejak tahun pertama lumpur mulai menenggelamkan pabrik hingga kini, pembayaran tidak pernah terwujud. Janji tinggal janji. &rdquo;Kami menunggu sebelas tahun. Sampai saat ini, tidak ada kepastian,&rdquo; ucapnya. Sekadar diketahui, pembayaran ganti rugi untuk pengusaha berbeda dengan warga. PT MLJ menawarkan konsep business-to-business (B-to-B). Awalnya, pembayaran ganti rugi dicicil. Sebanyak 30 perusahaan terdampak itu menerima 20 persen dari total pembayaran. Perusahaan milik keluarga Bakrie tersebut berjanji menuntaskan proses itu sebelum 2008. Total dana yang dibutuhkan mencapai Rp 800 miliar. Sayang, janji tersebut menguap. Pada 2008, perusahaan terdampak itu tidak menerima pelunasan. Bahkan, ada perusahaan yang sama sekali tidak menerima pembayaran awal 20 persen tersebut. PT MLJ beralasan keuangan perusahaan sedang terguncang. Hingga kini, nasib para pengusaha korban lumpur itu belum jelas. Nah, Ritonga berharap rencana pemerintah untuk mengambil alih pembayaran itu benar-benar diwujudkan. Untuk melihat kesungguhan pemerintah, Ritonga dan sejumlah pengusaha lain dalam waktu dekat berjunjung ke kantor Pusat Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (PPLS) di Surabaya. &rdquo;Kami akan tanya kejelasannya,&rdquo; tandasnya. Sementara itu, Ketua Panitia Khusus (Pansus) Lumpur Lapindo DPRD Sidoarjo Mahmud Untung menyambut baik rencana pemerintah tersebut. Menurut dia, pengusaha juga merupakan warga negara. Karena itu, hak-haknya untuk memperoleh ganti rugi harus dilindungi. &rdquo;Sudah sebelas tahun mereka menunggu. Pengusaha juga warga. Mereka berhak mendapatkan ganti rugi,&rdquo; ungkapnya. Tidak hanya pembayaran ganti rugi bagi pengusaha, politikus PAN itu meminta pemerintah memberikan solusi bagi tanah fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) serta tanah wakaf. Hingga kini, nasib tanah-tanah tersebut setali tiga uang dengan pengusaha, belum terbayar. Tanah wakaf, misalnya. Sudah sepuluh tahun nasib 59 berkas tanah wakaf belum jelas. Para penjaga tanah itu berharap pemerintah segera menuntaskan pembayaran. Namun, masih ada kendala dengan regulasi. Para nazir (penjaga) harus lebih dulu memperoleh tanah pengganti tanah wakaf yang tenggelam. Setelah itu, tanah tersebut dibeli. Dengan bukti pembayaran itu, ganti rugi baru bisa dicairkan. &rdquo;Nazir tidak punya uang untuk membeli tanah,&rdquo; jelasnya. Mahmud menyatakan, solusi permasalahan tersebut adalah kebijakan khusus dari Kementerian Agama (Kemenag). Kemenag harus mengeluarkan diskresi. Dengan kebijakan itu, para nazir tidak perlu mengeluarkan uang untuk membeli tanah lebih dulu. Sayang, hingga kini, Kemenag belum berani mengeluarkan diskresi. Sementara itu, proses lahan fasum dan fasos juga berbelit-belit. Dalam aturan di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), proses relokasi fasum dan fasos harus memenuhi sejumlah syarat. Yaitu, tanah pengganti harus lebih luas dan lebih produktif. &rdquo;Itu juga butuh diskresi dari Kemendagri,&rdquo; terangnya. (aph/c16/hud/sep/JPG)

Ganti Rugi Fasum, Fasos, dan Tanah Wakaf Lumpur Porong Belum Jelas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/03/riset-lumpur-porong-lapindo-untuk-kajian-lanjutan_m_119141.jpeg" alt="SATU VISI: Sachie Okamoto sedang mem presentasikan hasil riset berbasis teknologi yang dikenal dengan Maps.Me." width="100%">
<figcaption>SATU VISI: Sachie Okamoto sedang mem presentasikan hasil riset berbasis teknologi yang dikenal dengan Maps.Me.</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Minggu menjadi waktu yang asyik untuk gathering. Apalagi di lokasi yang asri. Beberapa komunitas yang bergerak di bidang lingkungan Minggu (26/3) berkumpul di Taman Tanjung Puri Sidoarjo. Mereka saling berbagi informasi terkait dengan riset yang telah dilakukan.  Yang menarik, pertemuan yang bertajuk Loka Karya Mengelola Dampak Multidimensi Lumpur Lapindo itu dihadiri salah satu non-governmental organization (NGO) asal Jepang. Dalam pertemuan tersebut, ada beragam penjelasan hasil riset. Mulai pantauan lingkungan, kesehatan, sosial, hingga penggunaan teknologi sederhana. Hasil itu diharapkan mendasari riset-riset lebih lanjut tentang dampak multidimensional lumpur Lapindo. Mereka menyebutnya community based research. Elemen-elemen yang akhir pekan itu menghadiri gathering berasal dari sejumlah kalangan. Dari pemerintahan, ada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jatim, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Sidoarjo, dan Dinas Kesehatan (Dinkes) Sidoarjo. Lalu, dari akademisi, ada Universitas Brawijaya (UB) dan Universitas Airlangga (Unair). Yang menjadi motor penggeraknya adalah komunitas. Di antaranya, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jatim, Asosiasi Petambak Sidoarjo, Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), dan Japan NGO Network on Indonesia (JANNI). Selain itu, ada beberapa masyarakat yang mayoritas bersinggungan langsung dengan wilayah lumpur Lapindo. Mereka tergabung dalam Pos Koordinasi dan Informasi untuk Keselamatan Korban Lumpur Lapindo (POSKOKKLuLa). Satu per satu komunitas tersebut menjelaskan aktivitas apa saja yang sudah mereka lakukan dalam rangka memantau dampak lumpur Lapindo. Dari segi pencemaran air, misalnya. Dosen Fakultas MIPA UB Barlah Rumhayati membandingkan kondisi air di Kali Porong dengan Sungai Aloo. Data yang didapatkan dari sampel penelitiannya begitu terperinci dalam kadar kimiawi. &rsquo;&rsquo;Garis besarnya, air tambak dan air sumur yang berasal dari Kali Porong belum tercemar. Air minum juga masih layak, tapi tidak menyehatkan,&rsquo;&rsquo; ungkapnya.  Penjelasan itu menarik. Menurut penelitian Eko Widodo dari POSKOKKLuLa, biota di Kali Porong seperti udang dan beberapa jenis ikan sudah tercemar sedang. &rsquo;&rsquo;Pencemarannya bukan akibat logam berat, tapi karena karakter lumpur yang lain. Yakni, salinitasnya yang tinggi,&rsquo;&rsquo; kata Barlah. Kondisi tersebut tentu berdampak juga terhadap kesehatan masyarakat. Pernyataan itu dibenarkan dosen Laboratorium Farmakologi FK UB Dr Husnul Khotimah. Menurut dia, polutan yang disebabkan lumpur Lapindo memang memengaruhi kesehatan jantung beberapa sampel yang diambil dari masyarakat terdampak. Namun, tidak berarti hal itu menjadi faktor satu-satunya. &rsquo;&rsquo;Jangan mencari kambing hitam. Sidoarjo mengalami polusi kendaraan dan industrinya juga luar biasa. Belum lagi perilaku merokok,&rsquo;&rsquo; ucapnya. Yang menjadi pemungkas adalah penjelasan dari JANNI tentang aplikasi penelitian untuk memantau dampak lumpur Lapindo. Cukup dengan smartphone, koordinat-koordinat pencemaran dapat terpetakan. Sachie Okamoto dan Koizumi Minggu (26/3) melakukan presentasi. &rsquo;&rsquo;Nama saya Sachie, artinya saya cinta Indonesia,&rsquo;&rsquo; ujarnya saat memperkenalkan diri sambil berbahasa Indonesia. Sachie kemudian menjelaskan pengukuran tingkat pencemaran melalui logam perak murni yang mempunyai tingkat korosif tinggi. &rsquo;&rsquo;Dengan logam ini, kita bisa mengukur pencemaran dengan cara yang gampang. Lalu, bisa langsung dilaporkan ke aplikasi Maps.Me,&rsquo;&rsquo; ungkapnya. Bersamaan dengan itu, layar LCD menampilkan hasil pemetaan yang dilakukan JANNI terkait dengan pencemaran lumpur Lapindo. Beberapa daerah yang termasuk rawan memperlihatkan warna merah. Di antaranya, Desa Dukuhsari, Jabon, dan Desa Mindi Porong. Menanggapi beberapa penjelasan hasil riset tersebut, Kepala DLHK Pemkab Sidoarjo M. Bahrul Amig akan langsung bergerak. Di antaranya, melakukan agenda penghijauan di sekitar lumpur Lapindo. Dengan demikian, ekosistem yang baik dapat menyerap emisi dan kadar pencemaran terhadap air. Untuk mewujudkan program itu, pihaknya akan berkoordinasi dengan Kabid Pertamanan Heksa Widagdo.  &rsquo;&rsquo;Ayo wes, kita kerja bareng-bareng. DLHK welcome sekali dan akan mendukung penuh,&rsquo;&rsquo; ucap Amig. (via/c23/hud/sep/JPG)

Riset Lumpur Porong Lapindo untuk Kajian Lanjutan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#lapindo

Berita Terkini

Diduga Gas Metana, Semburan Air dan Gas di Rungkut Madya Surabaya Bikin Warga Waswas: Takut Kayak Lapindo