<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/08/gMNCvIUgtS5M7DeS6bQVWdSpoU9x1prTSdmb3FXe-797439485.jpg" alt="WNA Belanda terpidana narkotika, Ali Tokman dipindahkan dari Lapas Kelas I Surabaya ke Lapas Kelas I Cipinang, Minggu sore (7/12). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>WNA Belanda terpidana narkotika, Ali Tokman dipindahkan dari Lapas Kelas I Surabaya ke Lapas Kelas I Cipinang, Minggu sore (7/12). (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Lapas Kelas I Surabaya memindahkan WNA Belanda, Ali Tokman, 65 tahun, yang menjadi narapidana kasus narkotika jaringan internasional ke Lapas Kelas I Cipinang, Jakarta.&nbsp; Atas kasus ini, Ali sebelumnya pernah divonis hukuman mati, hingga akhirnya hukumannya dikurangi menjadi penjara seumur hidup, dan kini dipindahkan ke Lapas Kelas I Cipinang pasa Minggu (7/12) sore. &ldquo;Kami melaksanakan perintah pimpinan yaitu melaksanakan pemindahan kepada salah satu warga binaan kami untuk dipindahkan ke Lapas Kelas I Cipinang, Jakarta,&rdquo; tutur Kalapas Kelas I Surabaya, Sohibur Rachman, Senin (8/12). Pemindahan dilakukan sesuai prosedur standar. Langkah ini juga menjadi babak baru proses deportasi Ali ke negara asalnya, sesuai Practical Arrangement antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Belanda. &ldquo;Warga negara ini adalah warga negara Belanda yang sesuai dengan practical arrangement, diperintahkan untuk kami geser ke Lapas Kelas I Cipinang, Jakarta,&rdquo; imbuhnya. Sohibur menyebut Ali sudah menjalani hukuman 11 tahun di Lapas Kelas I Surabaya (Porong). Selama masa itu, ia dikenal berperilaku baik tanpa pelanggaran dan aktif mengikuti beragam program pembinaan. Sebelum dipindah ke Lapas Kelas I Cipinang, Ali Tokman telah menjalani pemeriksaan kesehatan dan pengecekan menyeluruh barang bawaannya, sebagaimana prosedur wajib dalam setiap proses pemindahan narapidana. &ldquo;Sesuai SOP kami, narapidana yang akan dipindah punya kewajiban untuk dicek kesehatannya, dilanjutkan pemeriksaan barang bawaan oleh pengamanan dari Brimob,&rdquo; terang Sohibur. Terkait pemindahan ke Lapas Kelas I Cipinang, Sohibur menyebut lokasi tersebut dipilih karena berdekatan dengan kantor imigrasi, otoritas keamanan, serta Kedutaan Besar Belanda di Indonesia.&nbsp; &ldquo;Di sana akan disatukan dengan WNA lain yang juga akan dipulangkan ke Belanda. Pada titik selanjutnya, dari Kementerian Koordinator kami akan menyerahkan kepada kedutaan besar (Belanda)," ucapnya. Sebagai informasi, Ali Tokman ditangkap pada Desember 2014 usai ketahuan membawa 6,1 kilogram MDMA senilai Rp 17,2 miliar, yang disembunyikan dalam kemasan pasir kucing, dan dibawakan melalui Bandara Juanda.&nbsp; Ia mengaku hanya berperan sebagai kurir. Pada September 2015, Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan vonis mati, namun putusan kasasi kemudian mengubah hukumannya menjadi penjara seumur hidup.

Pemindahan WNA Belanda, Ali Tokman, ke Lapas Cipinang, Jakarta, sebagai langkah awal deportasi ke negara asalnya.

11 Tahun Di Lapas Surabaya, WNA Belanda Terpidana Narkotika Ali Tokman Dipindah ke Jakarta

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/06/Latihan-KPPS-993143114.jpg" alt="Pelatihan KPPS di Lapas Surabaya" width="100%">
<figcaption>Pelatihan KPPS di Lapas Surabaya</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Kanwil Kemenkumham Jatim terus berupaya mempersiapkan pesta demokrasi berupa pemilu serentak pada 14 Februari mendatang. Khususnya saat proses pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Khusus lapas. "Kami telah melakukan Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Simulasi Pemilu 2024 di Lapas Kelas I Surabaya," ujar Kakanwil Kemenkumham Jatim, Heni Yuwono, Selasa (6/2). Lapas I Surabaya menjadi salah satu barometer pelaksanaan karena memiliki TPS khusus yang relatif banyak. Selain itu, tingkat kerawanan juga relatif tinggi. "Ada enam TPS Khusus di Lapas I Surabaya dan secara profiling, warga binaannya juga termasuk yang medium dan high risk," lanjut Heni. Untuk itu, sebanyak 42 petugas KPPS beserta pengawas Lapas Kelas I Surabaya mengikuti kegiatan bimtek dan simulasi tersebut. Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo sebagai langkah mempersiapkan hal-hal baru dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara. "Yakni penyederhanaan formulir dan pengaturan norma yang baru seperti persiapan pemungutan suara, pelaksanaan pemungutan suara, persiapan penghitungan suara, pelaksanaan penghitungan suara, dan pemanfaatan teknologi Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP)," ujar Kalapas I Surabaya Jayanta. Selain itu, Jayanta mengungkapkan simulasi tersebut dapat memberikan pengalaman langsung kepada petugas KPPS dalam menghadapi situasi yang mungkin terjadi selama proses pemungutan suara. &ldquo;Hal ini diharapkan dapat meningkatkan ketangguhan dan kesiapan petugas dalam menghadapi berbagai tantangan yang mungkin timbul saat Pemilu 2024,&rdquo; ujarnya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/pemilihan/014089538/refleksi-pemilu-2019-ratusan-anggota-kpps-meninggal-dunia-kemenkes-rekomendasikan-4c-saat-pemilu">Refleksi Pemilu 2019 Ratusan Anggota KPPS Meninggal Dunia, Kemenkes Rekomendasikan 4C Saat Pemilu</a>&nbsp; Jayanta juga mengatakan bahwa Lapas I Surabaya akan menyediakan enam TPS Khusus yang mudah diakses warga binaan. selain itu juga Lapas yang sekarang dihuni sebanyak 1,376 Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) tersebut masih tercatat sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 1,147 orang. "WBP yang belum masuk DPT disebabkan karena merupakan penghuni baru dalam kurun waktu Juli 2023 hingga Februari 2024, sedangkan DPT awal sudah ditetapkan oleh KPUD pada bulan Juni 2023. Untuk warga binaan yang tidak masuk DPT akan diusulkan masuk dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)," urainya. Jayanta memastikan untuk kesiapan yang telah dilakukan seperti halnya menjalin Kerjasama dengan Dispendukcapil Sidoarjo untuk melakukan validasi dan perekaman NIK di Lapas. Kemudian melakukan bimbingan teknis dan simulasi dari KPUD Sidoarjo kepada petugas Lapas kemudian melakukan sosialisasi mendalam kepada seluruh warga binaan. &ldquo;Bagi mereka yang belum masuk ke dalam DPT akan kita usulkan dalam daftar pemilihan tambahan yang akan kami susulkan di tanggal 7 Februari 2024 mendatang,&rdquo; ungkapnya. Sedangkan Doni salah satu perwakilan dari PPK Kecamtan Porong, Sidoarjo membenarkan bahwa bagi warga binaan yang belum masuk DPT sampai tanggal 7 Februari akan dimasukkan sebagai pemilih. Begitu juga bagi yang ingin pindah pilih. Doni juga menjelaskan bahwa untuk jumlah surat suara yang diterima oleh warga binaan sendiri dapat dilihat di surat pemberitahuan Daftar Pemilih Tetap (DPT) maupun Daftar Pemilih Tambahan (DPTb). &ldquo;Disitu sudah tertera surat suara yang didapatkan sesuai administrasi yang diberikan,&rdquo; pungkasnya.&nbsp;

"Kami telah melakukan Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Simulasi Pemilu 2024 di Lapas Kelas I Surabaya," ujar Kakanwil Kemenkumham Jatim, Heni

Lapas Surabaya Gelar Simulasi Pemilu Bagi Petugas KPPS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/05/WhatsApp-Image-2023-10-05-at-160911-4203118696.jpg" alt="Sertijab Kepala Lapas Surabaya dan Lapas Malang digelar di Surabaya." width="100%">
<figcaption>Sertijab Kepala Lapas Surabaya dan Lapas Malang digelar di Surabaya.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Dua Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I di lingkungan Kanwil Kemenkumham Jatim secara resmi berganti pada Kamis (5/10). Kepala Lapas Surabaya yang sebelumnya dijabat Jalu Yuswa Panjang diganti Jayanti Parangin-Angin. Sedangkan Lapas Malang sebelumnya dijabat Heri Azhari digantikan Ketut Akbar Heri Achjar. Sertijab digelar di Hotel Novotel Samator Surabaya, dihadiri Kakanwil Kemenkumham Jatim Heni Yuwono beserta Pimti Pratama, Kepala BSK Hukum dan HAM Ambeg Paramarta, Stafsus Menkumham Bidang Intelijen dan Pengamanan Krismono, serta seluruh kepala UPT di jajaran Kanwil Jatim. Kakanwil Kemenkumham Jatim Heni Yuwono menyatakan bahwa semua adalah bagian dari tim di Kemenkumham. &rdquo;Mari terus berkolaborasi, belajar, dan berkembang, dalam rangka mencapai tujuan bersama,&rdquo; tutur Heni Yuwono. Kakanwil juga mengingatkan kembali pesan Menkumham dalam pelantikan Pimti Pratama dan Fungsional Ahli Utama Kemenkumham pekan lalu. &rdquo;Bapak Menteri mengingatkan kita semua agar menjalankan amanah yang sangat berharga ini dengan terus menunjukkan kinerja terbaik dengan segenap kerendahan dan ketulusan hati, berdedikasi, loyal dan berintegritas,&rdquo; ungkap Heni Yuwono. Dalam peran baru dan prestisius yang telah diemban tersebut, lanjut dia, merupakan pengakuan pimpinan atas dedikasi, kompetensi, dan pengalaman, yang dimiliki selama berdinas di Kemenkumham. Tanggung jawab yang diemban para pejabat tentu sangat besar dan memiliki peran penting dalam pembinaan, pengambilan keputusan, dan pengelolaan organisasi. &rdquo;Namun dengan peran besar itu, datang pula peluang besar untuk mencapai perubahan yang signifikan,&rdquo; ucap Heni Yuwono. Kakanwil menambahkan bahwa kepemimpinan bukan hanya tentang jabatan, tetapi lebih tentang pengaruh positif yang diciptakan dalam lingkungan kerja. &rdquo;Setiap tindakan kita akan memengaruhi banyak orang dan itulah yang membuat posisi ini begitu penting,&rdquo; tandas Heni Yuwono.

Dua Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya dan Malang, di lingkungan Kanwil Kemenkumham Jatim berganti pada Kamis (5/10)

Dua Kalapas Kelas I di Jawa Timur Resmi Berganti

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/IMG-20221116-WA0019-1.jpg" alt="Warga binaan Lapas Surabaya dibebaskan pada Selasa (15/11). Humas Kemenkumham Jatim" width="100%">
<figcaption>Warga binaan Lapas Surabaya dibebaskan pada Selasa (15/11). Humas Kemenkumham Jatim</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Sebanyak 74 warga binaan Lapas Surabaya dibebaskan pada Selasa (15/11). Dari jumlah itu, 51 di antaranya warga binaan bebas bersyarat. Sementara 23 lainnya berstatus bebas murni.  Kakanwil Kemenkumham Jatim Zaeroji menjelaskan, pembebasan itu karena beberapa hal. ”Salah satunya karena diberlakukannya UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan telah terbitnya petunjuk teknis (juknis) tentang pemenuhan hak bersyarat terhadap warga binaan,” papar Zaeroji, Rabu (16/11).  Dalam pasal 10 UU Pemasyarakatan, Zaeroji menjelaskan, seluruh warga binaan mendapatkan hak yang sama. Seperti hak integrasi seperti cuti bersyarat (CB), pembebasan bersyarat (PB), cuti menjelang bebas (CMB), maupun hak remisi.  ”Terkecuali warga binaan yang divonis dengan seumur hidup maupun mati,” terang Zaeroji.  Karena merupakan hak bersyarat, hak tersebut baru bisa didapat dengan menjalankan kewajiban selama di lapas. Yaitu dengan menaati peraturan tata tertib, mengikuti program pembinaan secara tertib, memelihara kehidupan yang bersih, aman, tertib, dan damai, serta menghormati hak asasi setiap orang.  ”Tidak hanya itu, syarat lain yaitu telah menunjukkan penurunan risiko melalui assessment,” ujar Zaeroji.  Sementara itu, warga binaan yang bebas murni mayoritas telah selesai menjalani masa hukuman subsider. Mereka sempat mendapat remisi umum kemerdekaan RI, namun para napi tidak menjalankan pidana tambahan seperti membayar denda. Rata-rata masa subsider yang harus dijalani selama tiga bulan.  ”Mereka banyak yang sebenarnya bisa bebas pada 17 Agustus karena mendapat remisi umum, namun karena masih ada denda yang belum dibayar, sehingga harus menjalani subsider,” ungkap Zaeroji.  Zaeroji menegaskan, layanan kepengurusan integrasi maupun remisi tersebut gratis. Karena semua proses otomatis berdasar sistem database pemasyarakatan.  ”Pelayanan kepengurusannya gratis, jika masyarakat menemukan penyimpangan, segera laporkan ke kami, akan segera kami tindak lanjuti,” jelas Zaeroji.  Sementara itu, Kalapas Kelas I Surabaya Jalu Yuswa Panjang mengungkapkan rasa bahagia karena bisa melihat warga binaan bisa bebas dan bertemu kembali keluarga. ”Sampaikan salam hormat saya kepada keluarga, perbaiki komunikasi dengan mereka, dan jangan lupa minta maaf kepada orang tua,” ujar Jalu.  Jalu juga berpesan kepada mereka agar membawa nama baik lapas kepada masyarakat. Salah satunya dengan menjaga tingkah laku ketika berkumpul dengan masyarakat.  ”Jangan kecewakan keluarga yang sudah menunggu kalian semua dan bagi yang sudah berkeluarga jangan lupa untuk menafkahi keluarganya,” ucap Jalu.  Salah satu warga binaan yang mendapatkan pembebasan bersyarat adalah MS. Pria yang harus dibantu dengan kursi roda itu terlihat sangat bahagia dan bersyukur bisa mendapatkan hak pembebasan bersyarat. Dia dijemput keluarganya.  ”Alhamdulillah selama di lapas kami diperhatikan dengan baik, terutama petugas di klinik lapas yang merawat saya,” ujar MS, pria yang menderita stroke itu.  Salah satu warga binaan yang lain berinisial BM berterima kasih kepada Lapas Surabaya yang telah memberikan pembinaan baik kepribadian dan kemandirian. Selama di lapas, dia mendapatkan pembinaan kerohanian seperti pengajian rutin.  ”Saya diikutkan pelatihan pengelasan, saya juga diberikan ruang untuk bermain musik, dan saat ini saya juga punya kesempatan mengikuti pendidikan kejar paket C di lapas,” ujar BM.

Puluhan Napi Lapas Kelas 1 Surabaya Dibebaskan Berkat UU 22 Tahun 2022

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/IMG-20220823-WA0045.jpg" alt="Cak Nun di depan napi. Kemenkumham Jatim for JawaPos" width="100%">
<figcaption>Cak Nun di depan napi. Kemenkumham Jatim for JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Emha Ainun Nadjib atau yang akrab disapa Cak Nun menemui narapidana atau warga binaan pemasyarakatan (WBP) di Lapas Kelas I Surabaya di Porong Sidoarjo, Senin (22/8). Kegiatan yang bertajuk Sinau Bareng Cak Nun tersebut disambut antusias WBP yang telah hadir sejak pagi di lokasi kegiatan.  Dalam pertemuan itu, Cak Nun menyampaikan bahwa berada di dalam lapas bukan sesuatu yang buruk. Dia menggambarkan, bila manusia telah berbuat salah dan menjalani hukuman, itu artinya berani membayar hutang sehingga dapat melunasinya.  Bagaimana bila tidak merasa bersalah? Cak Nun bertanya. Dia menjelaskan, dengan perasaan itu, saldo bertambah. ”Sehingga surga yang kau terima kelak akan semakin tinggi derajatnya,” kata Cak Nun.  Cak Nun mengistilahkan bahwa hidup seperti bermain bola. Di mana bila gawang sudah kebobolan di tengah-tengah permainan, Dia menganjurkan untuk tidak berputus asa. ”Masih ada sisa waktu untuk mengejar ketertinggalan sebelum peluit tanda berakhirnya permainan ditiup wasit,” ujar Cak Nun.  Cak Nun juga mengajak WBK selalu bersyukur dan menjadi orang yang bahagia. ”Kalau hatimu senang perasaanmu bahagia hidayah Allah akan masuk dan pikiranmu menjadi cerdas,” ucap Cak Nun.  Dia mengingatkan, semua napi harus menjadi orang yang saleh. Dengan demikian, keadaan bisa berubah.  ”Orang saleh itu punya kecenderungan memperbaiki keadaan. Pokoke opo sing perlu didandani yo didandani (pokoknya yang perlu diubah ya diubah),” tutur Cak Nun.  Seluruh peserta baik WBP maupun petugas diajak bernyanyi bersama oleh Kiai Kanjeng. Lagu daerah yang berasal dari Jawa, Sumatera, Kalimantan, NTT, hingga Papua di aransemen begitu rupa dengan rangkaian nada yang harmonis. Menutup lagu yang berdurasi hampir 15 menit tersebut Cak Nun menyanyikan lagu milik John Lennon yang berjudul Imagine.  Cak Nun sendiri hadir bersama Gamelan Kiai Kanjeng dan didampingi Kalapas Surabaya Jalu Yuswa Panjang beserta jajaran. Dia menyampaikan terima kasih kepada Cak Nun beserta rombongan karena telah menyempatkan waktu di sela-sela jadwal yang padat.  ”Ini merupakan kesempatan kita untuk memperbaiki diri dan meningkatkan keimanan kita,” papar Jalu.

Ceramah ke Napi, Cak Nun Singgung Derajat Manusia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/IMG-20220809-WA00321.jpg" alt="NSW bersama petugas. Humas Kemenkumham Jatim " width="100%">
<figcaption>NSW bersama petugas. Humas Kemenkumham Jatim </figcaption>
</figure>JawaPos.com–Tersangka korupsi yang juga mantan Bupati Jombang NSW dibebaskan dari Lapas I Surabaya, Senin (8/8). NSW dinyatakan bebas dalam program integrasi sosial yaitu cuti menjelang bebas (CMB).  Kakanwil Kemenkumham Jatim Zaeroji menjelaskan bahwa NSW bebas karena CMB. ”Benar yang bersangkutan (NSW) telah dibebaskan karena mendapatkan hak integrasi berupa CMB,” ujar Zaeroji, Selasa (9/8).    Menurut Zaeroji, NSW yang terjerat kasus tindak pidana korupsi berhak mendapatkan program integrasi setelah membayar denda yang dibebankan kepadanya. Selain pidana badan selama lima tahun, hakim juga mengharuskan NSW membayar denda Rp 200 juta.   Denda itu, menurut data dari Sistem Database Pemasyarakatan (SDP), dibayar NSW dalam tiga termin. Yaitu pada medio Juli 2019 hingga November 2021.    ”Sehingga, NSW berhak mendapatkan hak remisi dan integrasi,” tutur Zaeroji.   Sementara itu, Kalapas Surabaya Jalu Yuswa Panjang menjelaskan, NSW ditahan penyidik KPK sejak 4 Februari 2018. Dia dipindahkan ke Lapas Surabaya di Porong pada 27 Juni 2019.    Selama menjalani pidana, NSW sudah tiga kali mendapatkan remisi. Dari tiga kali remisi, hukumannya dipotong selama empat bulan. Sehingga, masa eksparasi penahanannya yang awalnya 8 Februari 2023, maju menjadi 8 Oktober 2022.    ”Berdasar SK Dirjen Pemasyarakatan, NSW berhak mendapatkan program CMB dua bulan menjelang tanggal pembebasannya yaitu 8 Agustus,” terang Jalu.   Jalu menegaskan, sebelum memberikan rekomendasi pemberian CMB, pihak Lapas dan Bapas Surabaya telah menggelar sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) pada 25 Februari.    ”Karena masa pidananya kurang dari setahun, program integrasi yang diberikan adalah CMB,” imbuh Jalu.    Jalu menegaskan, karena sifatnya bersyarat, NSW masih wajib mengikuti program pembimbingan selama masa CMB. Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Surabaya menetapkan bentuk pembibingan untuk NSW adalah wajib lapor.    ”Setiap seminggu sekali NSW harus lapor ke pembimbingnya di Bapas Surabaya. CMB dari NSW pun masih berlaku. CMB akan dicabut jika yang bersangkutan melakukan tindakan yang meresahkan masyarakat, melakukan pelanggaran hukum kembali atau tidak melaksanakan wajib lapor,” tegas Jalu.

Bayar Denda Rp 200 Juta, Mantan Bupati Jombang Bebas dari Penjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/eks-bupati-probolinggo-tiba-di-lapas-surabaya-KPK.jpg" alt="Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memindahkan penahanan Bupati nonaktif Probolinggo, Puput Tantriana Sari dan suamianya Hasan Aminudin ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Surabaya, Jawa Timur, Kamis (14/7)." width="100%">
<figcaption>Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memindahkan penahanan Bupati nonaktif Probolinggo, Puput Tantriana Sari dan suamianya Hasan Aminudin ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Surabaya, Jawa Timur, Kamis (14/7).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memindahkan penahanan Bupati nonaktif Probolinggo, Puput Tantriana Sari dan suamianya Hasan Aminudin ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Surabaya, Jawa Timur. Keduanya telah divonis masing-masing dengan hukuman 4 tahun penjara dalam kasus dugaan suap jual beli jabatan di Pemerintah Kabupaten Probolinggo.  Namun, Puput dan Hasan saat ini tengah mengajukan upaya hukum banding atas vonis tersebut. Sehingga putusan Pengadilan Negeri Surabaya itu belum berkekuatan hukum tetap.  "Hari ini (14/7) Jaksa KPK Wawan Yunarwanto dkk telah selesai melaksanakan penetapan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Surabaya untuk memindahkan tempat penahanan dari terdakwa Puput Tantriana Sari dkk ke Lapas di Surabaya," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (14/7). "Puput Tantriana Sari ditahan di Rutan Klas IIA Surabaya, sementara Hasan Aminudin ditahan Lapas Klas I Surabaya," sambungnya.  Puput dan suaminya Hasan Aminudin sebelumnya menjalani penahanan di rumah tahanan (Rutan) KPK. Menurut Ali, proses pemindahan kedua terdakwa dilakukan secara ketat berdasarkan proses hukum yang berlaku. "Dalam proses pemindahannya, dilaksanakan secara ketat dengan di kawal langsung oleh Tim Jaksa bersama petugas pengawal tahanan dan tetap mematuhi protokol kesehatan," tegas Ali.  Saat ini, KPK juga telah menjerat Puput dan Hasan dengan sangkaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Pengembangan perkara itu sedang dalam pendalaman KPK, melalui pemeriksaan saksi-saksi.  "Untuk penyidikan perkara dugaan TPPU dengan Tersangka keduanya, saat ini proses pengumpulan alat bukti termasuk penelusuran dugaan kepemilikan aset-aset dan penyitaannya dari para Tersangka masih terus dilakukan oleh Tim Penyidik," ucap Ali.  Sementara ini, lanjut Ali, tim penyidok KPK telah melakukan penyitaan aset milik Puput dan Hasan senilai Rp 60 miliar. Aset yang disita berkaitan dengan sangkaan TPPU tersebut. "Hasil perhitungan sementara yang diperoleh Tim Penyidik dengan nilai perkiraan aset yang disita mencapai Rp 60 miliar dalam bentuk berbagai aset bernilai ekonomis," pungkas Ali. (*)

KPK Pindahkan Bupati Probolinggo Puput Tantriana dan Suaminya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/IMG-20220613-WA0062.jpg" alt="Suasana pembersihan hunian lapas. Humas Kemenkumham Jatim" width="100%">
<figcaption>Suasana pembersihan hunian lapas. Humas Kemenkumham Jatim</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Lapas I Surabaya lakukan bersih-bersih kamar hunian warga binaan hari ini, Senin (13/6). Tujuan utamanya adalah membongkar barang-barang yang berpotensi memicu kebakaran. Khususnya di dalam blok hunian warga binaan.  Kepala Lapas I Surabaya Jalu Yuswa Panjang menyatakan, langkah itu menjadi tindak lanjut atas perintah Kepala Kanwil Kemenkumham Jatim Zaeroji.  ”Petunjuk dari Bapak Kakanwil, beliau berharap lapas dan rutan melakukan mitigasi risiko menghadapi musim kemarau,” ujar Jalu.  Berbagai risiko yang bisa timbul saat musim kemarau adalah ketersediaan air bersih hingga potensi kebakaran. Untuk masalah air bersih, lanjut Jalu, relatif bisa terkendali. Sebab, selama ini untuk urusan air bersih, kondisi di Porong sangat mendukung.  ”Alhamdulillah, air tanah di Porong termasuk baik, sehingga sudah cukup memenuhi kebutuhan warga binaan kami,” tutur Jalu Yuswa Panjang.  Sedangkan untuk potensi kebakaran, pihaknya memberikan atensi terhadap kamar hunian warga binaan. Sebab, tutur Jalu, keselamatan warga binaan adalah prioritas utama.  ”Untuk itu kami bersih-bersih, agar barang-barang yang berpotensi menciptakan kebakaran bisa dikeluarkan terlebih dahulu,” lanjut Jalu.  Benda-benda yang dimaksud seperti kayu, plastik, dan kertas. Petugas membersihkan sekaligus menertibkan kamar hunian di semua blok hunian.  ”Selain bersih-bersih, kami juga mengembalikan fungsi hunian, sehingga warga binaan bisa semakin nyaman,” papar Jalu Yuswa Panjang.  Kegiatan dapat terlaksana dengan cepat dan kodusif karena warga binaan juga kooperatif untuk melaksanakan instruksi yang diberikan petugas. Barang-barang hasil bersih-bersih dibuang ke tempat pembuangan sampah terdekat.  ”Barang-barang yang mudah terbakar, selanjutnya diangkut dengan truk dan dibuang ke TPA sampah supaya barang-barang itu tidak kembali lagi,” ujar Kalapas Jalu Yuswa Panjang.  Bersih-bersih dan penertiban itu akan dilaksanakan secara berkala. Hal tersebut untuk menciptakan ruang yang lebih luas untuk warga binaan. Sehingga ketika ada proses distribusi dari satker lain, pihaknya bisa lebih siap menerima.  Saat ini Lapas Surabaya dihuni 1.977 warga binaan. Dari kapasitas hunian 1.050 orang.

Cegah Kebakaran, Napi Lapas Surabaya Buang Benda-Benda Mudah Terbakar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/IMG-20220601-WA0026.jpg" alt="Seorang napi mendapatkan vaksinasi Covid-19. Humas Kemenkumham Jatim" width="100%">
<figcaption>Seorang napi mendapatkan vaksinasi Covid-19. Humas Kemenkumham Jatim</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Tak lama lagi, warga yang ingin melakukan kunjungan ke lapas/rutan bisa langsung menemui narapidana. Kunjungan langsung bisa dilakukan bila herd immunity di lapas/rutan tercapai.  Kadiv Pemasyakatan Kanwil Kemenkumham Jatim Teguh Wibowo menyebut, kunjungan langsung bisa dilakukan bila vaksin booster telah diterima seluruh narapidana.  ”Jadi vaksin booster ini jadi antisipasi apabila layanan kunjungan langsung kepada narapidana sudah mulai dibuka,” kata Teguh Wibowo, Rabu (1/6).  Bila memang kasus Covid-19 terus menurun, lanjut dia, bisa jadi kunjungan langsung narapidana bisa kembali dibuka. ”Kalau hasilnya baik, mudah-mudahan bisa secara bertahap kita lakukan relaksasi, tapi keputusan tetap di Ditjen Pemasyarakatan,” terang Teguh Wibowo.  Lapas Surabaya bakal terus melakukan upaya pencegahan kasus Covid-19 hingga benar-benar status pandemi dicabut. Meski pemerintah sudah melakukan relaksasi, vaksin booster diberikan kepada 900 narapidana.  Teguh menambahkan, vaksinasi berkolaborasi dengan BNNP Jatim dan KKP Surabaya dalam rangkaian peringatan Hari Anti Narkoba Internasional (HANI). Kerja sama itu untuk menjaga kesehatan dan menciptakan herd immunity kepada 1.253 narapidana di Lapas Surabaya.  ”Kesehatan merupakan hak dasar narapidana. Semoga dengan acara ini para narapidana meningkat imunitasnya sehingga semakin yang kuat untuk memutus penyebaran virus Covid-19 di Jawa Timur,” harap Teguh.  Menurut dia, dengan pelonggaran kebijakan menggunakan masker bukan berarti vaksinasi booster tak disarankan. Sebab, kelompok rentan bisa berisiko fatal jika tertular.  ”Vaksin booster memberikan proteksi yang baik untuk kita. Sasaran yang di-booster terbukti secara ilmiah kadar antibodinya jauh lebih tinggi dibandingkan yang belum booster. Ini penting untuk melindungi orang sekitar terutama narapidana yang masuk kalangan rentan,” terang Teguh Wibowo.  Kepala Lapas Surabaya Jalu Yuswa Panjang menambahkan, pelaksanaan vaksinasi dilaksanakan 31 Mei dan 2 Juni. Dia mengucapkan banyak terima kasih kepada BNNP Jawa Timur dan BNNK Sidoarjo yang memprakarsai pelaksanaan kegiatan sebagi bentuk kepedulian sesama.  ”Pada masa transisi dari pandemi ke endemi, mudah-mudahan vaksinasi booster menjadi hal baik bagi narapidana maupun petugas agar tetap sehat dan produktif,” ujar Jalu.  Kegiatan itu sekaligus untuk mengajak masyarakat untuk hidup sehat. Khususnya untuk menjauhi pengatuh buruk narkoba. ”Mari kita jadikan keluarga, masyarakat, dan warga negara kita menjadi warga negara yang sehat dan Indonesia menjadi kuat,” ucap dia.

Vaksin Booster Tuntas, Pengunjung Lapas Bisa Langsung Bertemu Napi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/IMG-20220526-WA0053.jpg" alt="Umar Patek (tengah) saat ditemui Kakanwil Kemenkumham Jatim Zaerojo. Humas Kemenkumham Jatim" width="100%">
<figcaption>Umar Patek (tengah) saat ditemui Kakanwil Kemenkumham Jatim Zaerojo. Humas Kemenkumham Jatim</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Salah satu tokoh narapidana kasus terorisme (napiter) di Lapas Surabaya Hisyam alias Umar Patek mengikuti program deradikalisasi di Lapas I Surabaya. Umar Patek dinyatakan bersalah dalam kasus bom Bali.  Kakanwil Kemenkumham Jatim Zaeroji meminta supaya Umar Patek aktif dalam upaya deradikalisasi. ”Saya rasa, peran ustad Umar dalam program deradikalisasi cukup signifikan,” kata Zaeroji pada Kamis (26/5).  Lapas Surabaya menjadi salah satu lapas yang program deradikalisasinya berhasil. Hal itu dibuktikan dengan beberapa kali napiter berikrar setia kepada NKRI.  ”Sekarang ada tujuh napiter di Lapas Surabaya dan semuanya sudah menyatakan setia kepada NKRI,” ujar Zaeroji.  Salah satu kuncinya, lanjut Zaeroji, adalah pengaruh dari para senior napiter. Dukungan untuk membimbing para napiter itu diharapkan terus ada. Sehingga, akan semakin membantu negara dalam upaya deradikalisasi.  ”Kami mohon doa dan tolong teman-teman napiter dibimbing agar kembali ke NKRI,” ucap Zaeroji.  Sementara itu, Umar Patek menjelaskan, sejak menyatakan kembali ke pangkuan ibu pertiwi, selalu berkomitmen untuk pro aktif dalam program-program deradikalisasi. Baik yang diselenggarakan lapas, BNPT, maupun lembaga lain.  ”Selama delapan tahun ini kami aktif dalam program deradikalisasi,” tutur Umar.  Komitmen itu, terang Umar, tidak pernah sekalipun luntur. Dia akan mengoptimalkan sisa waktu di lapas untuk memastikan kembali rekan-rekannya bisa kembali ke NKRI.  ”Setelah bebas pun, saya siap diminta lapas untuk membantu proses deradikalisasi,” tutur Umar, pria asal Pemalang itu.  Kalapas Surabaya Jalu Yuswa Panjang menuturkan, Umar diperkirakan bisa bebas pada Agustus. Sebab, sejak mendapatkan remisi pada 2015, telah menerima remisi sebanyak 10 kali. Dengan total pemotongan masa tahanan sebanyak 1 tahun 11 bulan.  ”Terakhir dapat remisi khusus Idul Fitri 2022 selama 1 bulan dan 15 hari,” ujar Jalu.  Pada Agustus, Umar diperkirakan akan kembali mendapatkan remisi umum kemerdekaan selama enam bulan. Sejak 2018, Umar telah mendapatkan empat kali remisi umum kemerdekaan.  ”Jika terus berkelakukan baik dan aktif mengikuti pembinaan, yang bersangkutan bisa mendapatkan remisi maksimal enam bulan,” terang Jalu.

Napi Teroris Umar Patek Bakal Bebas 3 Bulan Lagi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Lapas Surabaya

Berita Terkini