<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/IMG-20210204-WA0021-01.jpeg" alt="Narapidana korupsi proyek KTP elektronik Setya Novanto menunggu giliran mengikuti tes usap Covid-19 di Lapas Sukamiskin, Kota Bandung, Kamis (4/2). (Bagus Ahmad Rizaldi/Antara)" width="100%">
<figcaption>Narapidana korupsi proyek KTP elektronik Setya Novanto menunggu giliran mengikuti tes usap Covid-19 di Lapas Sukamiskin, Kota Bandung, Kamis (4/2). (Bagus Ahmad Rizaldi/Antara)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) menegaskan proses pembebasan bersyarat (PB) terhadap mantan Ketua DPR RI, Setya Novanto, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penegasan ini disampaikan menyusul adanya gugatan terhadap surat keputusan (SK) pembebasan bersyarat Setnov di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.</p> <p>&ldquo;Terkait ini kami pasti akan mengikuti prosedur,&rdquo; kata Kepala Bagian Humas dan Protokol Ditjen PAS, Rika Aprianti, kepada wartawan, Kamis (30/10).</p> <p>Rika menjelaskan, proses penerbitan SK pembebasan bersyarat dilakukan melalui tahapan yang ketat dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.</p> <p>&ldquo;SK pembebasan bersyarat yang sudah dikeluarkan pastinya sudah melalui pertimbangan dan juga sudah memenuhi persyaratan yang diatur dalam pemberian hak pembebasan bersyarat bagi warga binaan, memenuhi persyaratan administratif dan substantif,&rdquo; tegasnya.</p> <p>Gugatan terhadap pembebasan bersyarat itu dilayangkan oleh Aliansi Rakyat untuk Keadilan dan Kesejahteraan Indonesia (ARRUKI), serta Lembaga Pengawasan dan Pengawalan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI) ke PTUN Jakarta. Gugatan tersebut teregister dengan nomor 357/G/2025/PTUN.JKT, yang diajukan pada Rabu (22/10).</p> <p>Kuasa hukum ARUKKI dan LP3HI, Boyamin Saiman, menjelaskan alasan diajukannya gugatan terhadap keputusan pembebasan bersyarat Setya Novanto. Menurutnya, gugatan itu dilayangkan atas dasar kekecewaan pembebasan bersyarat terhadap Setya Novanto.</p> <p>&ldquo;Masyarakat yang diwakili oleh ARUKKI dan LP3HI kecewa atas bebas bersyaratnya Setnov sehingga mengajukan gugatan pembatalan keputusan bebas bersyaratnya Setnov,&rdquo; tutur Boyamin.</p> <p>Menurut Boyamin, keputusan pembebasan bersyarat tersebut tidak semestinya diberikan, karena Setya Novanto diduga masih terjerat persoalan hukum lain. Ia menilai, status hukum Setnov yang disebut masih terlibat dalam perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) seharusnya menjadi pertimbangan penting sebelum keputusan bebas bersyarat diterbitkan.</p> <p>&ldquo;Setnov masih tersangkut perkara TPPU di Bareskrim,&rdquo; ujarnya.</p> <p>Boyamin menegaskan, jika gugatan yang diajukan ARUKKI dan LP3HI dikabulkan oleh PTUN Jakarta, maka Setya Novanto harus kembali menjalani sisa masa hukumannya di lembaga pemasyarakatan (Lapas).</p> <p>&ldquo;Jika gugatan dikabulkan maka nantinya Setnov harus kembali masuk penjara menjalani sisa hukumannya,&rdquo; pungkasnya.</p> <p class="class-paragraph">Sebagaimana diketahui, terpidana kasus korupsi e-KTP Setya Novanto menerima bebas bersyarat sejak 16 Agustus 2025. Mantan Ketua Umum Partai Golkar itu sebelumnya menjalani penahanan di Lapas Sukamiskin setelah divonis bersalah dalam kasus korupsi e-KTP.</p> <p>Setya Novanto dijatuhi hukuman 15 tahun penjara yang kemudian dikurangi menjadi 12 tahun 6 bulan penjara berdasar putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung Nomor 32/PK/Pid.sus/2020 tanggal 4 Juni 2025.&nbsp;</p> <p>Selain itu, dia dijatuhi denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan, serta pidana uang pengganti Rp 49.052.289.803 subsider kurungan 2 tahun.</p> <p>Meski menerima bebas bersyarat, Setya Novanto diwajibkan untuk menjalani masa bimbingan dan wajib lapor hingga 1 April 2029 di Balai Pemasyarakatan (Bapas) Bandung.</p>

Gugatan terhadap pembebasan bersyarat Setya Novanto, Ditjen PAS menegaskan proses sesuai hukum. Masyarakat kecewa atas keputusan tersebut.

Pembebasan Bersyarat Setya Novanto Digugat, Ditjen PAS Tegaskan Keluarnya dari Lapas Sukamiskin Sesuai Prosedur Hukum

<p><em> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/17/lapas-cipinang-2-2987968576.jpg" alt="Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang tengah menjalani masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas 1 Cipinang, Jakarta. (dok. Lapas Cipinang)" width="100%">
<figcaption>Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang tengah menjalani masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas 1 Cipinang, Jakarta. (dok. Lapas Cipinang)</figcaption>
</figure> </em></p> <p><em>"Dulu saya punya pandangan yang salah tentang negara. Tapi hari ini, saya berdiri tegak di bawah Bendera Merah Putih dengan perasaan berbeda". (BS, napiter di Lapas Kelas 1 Cipinang)</em></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia tidak hanya dirayakan oleh masyarakat pada umumnya. Para Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang tengah menjalani masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) atau Rumah Tahanan (Rutan) turut merayakannya.&nbsp;</p> <p>Seperti yang terlihat di lapangan Lapas Kelas&nbsp;1 Cipinang. Warga binaan ikut menggelar upacara pengibaran Bendera Merah Putih. Namun, ada satu momen yang membuat upacara di Lapas Cipinang berbeda dari biasanya. Sang Saka Merah Putih tak hanya dikibarkan oleh petugas, melainkan juga oleh narapidana tindak pidana terorisme (napiter).</p> <p>Seorang napiter, berinisial BS, mengungkapkan perubahan besar dalam dirinya selama menjalani penahanan. Kini, mencintai Indonesia merupakan bagian dari keimanannya.</p> <p>"Dulu saya punya pandangan yang salah tentang negara. Tapi hari ini, saya berdiri tegak di bawah Bendera Merah Putih dengan perasaan berbeda. Saya belajar bahwa mencintai Indonesia adalah bagian dari iman saya. Saya ingin berubah dan berkontribusi positif," ungkapnya.</p> <p>Kata-kata BS menegaskan bahwa&nbsp;semangat nasionalisme bisa hadir dari perjalanan batin yang penuh pergulatan. Bagi banyak orang, kemerdekaan mungkin terasa sebagai hal biasa. Namun bagi BS dan kawan-kawannya, momen itu adalah awal dari lembaran baru kehidupan.</p> <p><strong>Merdeka dari Jeruji Besi</strong></p> <p>Bagi sebagian orang, 17 Agustus hanya soal upacara, lomba, dan pesta rakyat. Tapi bagi sejumlah narapidana Lapas Salemba, hari itu berarti kebebasan. Tepat di HUT ke-80 Kemerdekaan RI, mereka resmi dinyatakan bebas setelah mendapatkan remisi.</p> <p>Wajah-wajah penuh keceriaan terpancar dari wajah mereka. Seorang narapidana berinisial HJ, 43, warga Sukabumi, tampak terdiam sejenak sebelum akhirnya menjawab ketika ditanya apa yang akan ia lakukan setelah keluar.</p> <p>&nbsp;"Ya, pulang ke rumah menemui keluarga. Istirahat dulu," katanya.</p> <p>&nbsp;</p> <p class="class-paragraph"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/17/lapas-cipinang-3-2363769044.jpg" alt="Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang tengah menjalani masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan turut merayakan Peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI. (dok. Lapas Cipinang)" width="100%">
<figcaption>Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang tengah menjalani masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan turut merayakan Peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI. (dok. Lapas Cipinang)</figcaption>
</figure> </p> <p>HJ menjalani 1 tahun 9 bulan penjara karena kasus penipuan. Karena terbentur faktor ekonomi, dirinya nekat menggadaikan motor milik temannya. Dengan remisi empat bulan tujuh hari, pintu kebebasan akhirnya terbuka baginya di hari kemerdekaan.</p> <p>"Ya, sangat senang. akhirnya bebas bisa menemui anak saya dan istri," ucapnya dengan mata berbinar.</p> <p>Ia mengaku tak peduli dengan pandangan negatif. Yang terpenting baginya adalah memulai lagi dari awal.</p> <p>"Setelah keluar saya istirahat dulu, habis itu cari kerjaan yang halal," katanya tegas.</p> <p>Cerita lain datang dari IAP, 27. Laki-laki asal Cibitung ini sempat divonis lima tahun penjara, tapi hanya menjalani kurang dari empat tahun setelah mendapat remisi total 1 tahun 2 bulan.</p> <p>IAP mengaku tak khawatir jika suatu saat ada orang yang mengetahui masa lalunya.&nbsp;"Nggak takut dapat penolakan warga karena warga sama teman-teman saya nggak ada yang tahu saya ditahan. Mereka tahunya saya kerja aja. Yang tahu cuma keluarga aja," katanya.</p> <p>Baginya, penjara menjadi titik balik. Selepas dari lapas Salemba ia mengaku tidak ingin kembali tinggal di balik jeruji besi.&nbsp;</p> <p>"Ya, pasti taubat saya. Karena memang kerasa (keras) banget (tinggal di penjara). Di dalam saya ikut kegiatan di tamping dapur," tambahnya.</p> <p>Sementara itu, SM, 26, memilih menatap masa depan dengan langkah optimistis. Pemuda yang terjerat kasus pengeroyokan hingga divonis 1 tahun 6 bulan ini juga merasakan kemerdekaan lebih cepat berkat remisi dua bulan.</p> <p>"Setelah keluar dari sini, saya mau lanjut kuliah," ucapnya penuh semangat.</p>

Perayaan HUT ke-80 RI di Lapas Cipinang dan Salemba, narapidana temukan makna baru kebebasan dan nasionalisme.

Kisah Haru Napi Terorisme kembali ke Pelukan Ibu Pertiwi: Kini Saya Berdiri di Bawah Bendera Merah Putih dengan Perasaan Berbeda

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/kpk-bakal-periksa-lagi-novanto-datangkah_m_165483.jpeg" alt="Setya Novanto, terpidana kasus e-KTP, bebas bersyarat setelah menjalani hukuman. (Dok JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Setya Novanto, terpidana kasus e-KTP, bebas bersyarat setelah menjalani hukuman. (Dok JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Terpidana kasus korupsi proyek kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP), Setya Novanto, dikabarkan telah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin, Jawa Barat, sejak Sabtu (16/8). Mantan Ketua DPR RI itu menerima bebas bersyarat setelah menjalani masa hukuman pidana yang menjeratnya.</p> <p>Koordinator Humas dan Protokol Ditjen PAS, Rika Aprianti, membenarkan kabar tersebut.</p> <p>&ldquo;Iya betul,&rdquo; kata Rika kepada <em>JawaPos.com</em>, Minggu (17/8).</p> <p>Rika menambahkan, Setya Novanto termasuk salah satu narapidana yang menerima remisi khusus perayaan HUT ke-80 RI.&nbsp;</p> <p>&ldquo;Data nasional akan disampaikan oleh Pak Dirjen,&rdquo; ucapnya.</p> <p>Sebelumnya, Mahkamah Agung (MA) mengabulkan upaya hukum luar biasa atau peninjauan kembali (PK) yang diajukan Setya Novanto. Dalam amar putusan itu, MA mengurangi hukuman dari semula 15 tahun penjara menjadi 12,5 tahun.</p> <p>Perkara Nomor 32 PK/Pid.Sus/2020 tersebut diputuskan oleh majelis hakim yang diketuai Surya Jaya, dengan anggota Sinintha Yuliansih Sibarani dan Sigid Triyono, serta Panitera Pengganti Wendy Pratama Putra. Putusan dibacakan pada Rabu, 4 Juni 2025.</p> <p>Pada 2018, hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menyatakan Setya Novanto terbukti bersalah melakukan korupsi proyek e-KTP yang merugikan negara lebih dari Rp 2,3 triliun.</p> <p>Setya Novanto dijatuhi hukuman 15 tahun penjara, denda Rp 500 juta, serta pencabutan hak politik selama lima tahun.</p> <p>Selain itu, Setya Novanto diwajibkan membayar uang pengganti sebesar USD 7,3 juta. Hukuman tersebut lebih ringan dari tuntutan jaksa, yang menuntut hukuman 16 tahun penjara.</p>

Setya Novanto, terpidana kasus e-KTP, bebas bersyarat setelah menjalani hukuman. Ini perkembangan terbaru dari kasusnya.

Bebas Bersyarat, Setya Novanto Keluar dari Lapas Sukamiskin Sebelum Hari Kemerdekaan RI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/17/IMG_2808-1291544080.jpg" alt="Mantan Ketua DPR Setya Novanto di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). (Desca Lidya Natalia/Antara)" width="100%">
<figcaption>Mantan Ketua DPR Setya Novanto di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). (Desca Lidya Natalia/Antara)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&ndash;Mantan Ketua DPR RI Setya Novanto, terpidana kasus korupsi mendapatkan bebas bersyarat dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin, Kota Bandung.</p> <p>&rdquo;Iya benar (Setya Novanto) bebas kemarin. Dia bebas bersyarat karena dia peninjauan kembalinya dikabulkan dari 15 tahun menjadi 12,5 tahun,&rdquo; kata Kepala Kantor Wilayah Dirjen Pemasyarakatan Jabar Kusnali seperti dilansir dari <em>Antara</em> di Bandung, Minggu (17/8).</p> <p>Kusnali memastikan pemberian bebas bersyarat kepada Setya Novanto sudah sesuai dengan aturan. Yakni telah menjalani dua pertiga masa pidananya dari total pidana penjara 12,5 tahun.</p> <p>&rdquo;Dihitung dua per tiganya itu mendapat pembebasan bersyarat pada 16 Agustus 2025,&rdquo; terang Kusnali.</p> <p>Dia menegaskan, mantan Ketua DPR itu bebas dengan status bersyarat dan masih harus wajib lapor kepada Lapas Sukamiskin Bandung.</p> <p>&rdquo;Setnov menjalani hukuman sejak 2017 dan senantiasa ada pengurangan remisi. Dia sudah keluar sebelum pelaksanaan 17 Agustus. Jadi, dia enggak dapat remisi 17 Agustus,&rdquo; ungkap Kusnali.</p> <p>Sebelumnya, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan peninjauan kembali (PK) Setya Novanto dan memotong vonis yang bersangkutan menjadi 12 tahun dan 6 bulan penjara dalam kasus korupsi pengadaan KTP elektronik. Selain itu, MA juga mengubah pidana denda Setya Novanto menjadi Rp 500 juta yang apabila tidak dibayarkan diganti (subsider) dengan pidana 6 bulan kurungan.</p> <p>Setya Novanto atau Setnov adalah narapidana yang dijatuhi vonis 15 tahun penjara, denda Rp 500 juta subsider 3 bulan kurungan, ditambah kewajiban pembayaran uang pengganti 7,3 juta dolar AS. Sebab, dia dinyatakan terbukti melakukan korupsi dalam proyek pengadaan KTP elektronik tahun anggaran 2011&ndash;2013.</p>

Mantan Ketua DPR RI Setya Novanto, terpidana kasus korupsi mendapatkan bebas bersyarat dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin

Setya Novanto Bebas Bersyarat dari Lapas Sukamiskin Bandung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/02/CB749D06-94EA-4C8B-B312-965A8E0C3082-2787324101.jpeg" alt="Ilustrasi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin, Kota Bandung." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin, Kota Bandung.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&ndash;Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi, terpidana kasus korupsi, mendapatkan bebas bersyarat dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin, Kota Bandung.</p> <p>Kepala Bidang Pembinaan Narapidana Lapas Sukamiskin Medi Oktaviansyah mengatakan, mantan Menpora itu bebas dengan status bersyarat. Imam Nahrawi masih harus wajib lapor hingga 5 Juli 2027.</p> <p>&rdquo;Jadi setelah proses pembebasan bersyarat ini yang bersangkutan wajib lapor ke Bapas Kelas I Bandung sampai dengan 5 Juli 2027. Jadi selama itu yang bersangkutan wajib melaporkan diri ke Bapas,&rdquo; kata Medi seperti dilansir dari <em>Antara</em>, Sabtu (2/3).</p> <p>Medi memastikan, pemberian bebas bersyarat kepada Nahrawi sudah sesuai dengan aturan. Yang bersangkutan telah menjalani dua pertiga masa pidana dari total pidana penjara tujuh tahun. Dia menambahkan, Imam Nahrawi dinilai sudah berkelakuan baik selama berada di lapas dan sudah membayar uang pengganti.</p> <p>&rdquo;Selain sudah menjalani dua pertiga, yang bersangkutan juga memenuhi syarat berkelakuan baik dan juga telah mengikuti program di Lapas Kelas I Sukamiskin,&rdquo; ujar Medi Oktaviansyah.</p> <p>Selain itu, lanjut Medi, Imam Nahrawi memperoleh total remisi sebanyak tujuh bulan 15 hari, sebelum bebas bersyarat yang terdiri atas remisi khusus, remisi umum, dan remisi tambahan.</p> <p>&rdquo;Dari selama menjalani di sini, Pak Imam sudah memperoleh remisi sebanyak 7 bulan 15 hari,&rdquo; terang Medi Oktaviansyah.</p> <p>Imam Nahrawi tersandung kasus perkara suap terkait pengurusan proposal dana hibah KONI dan gratifikasi dari sejumlah pihak. Dia kemudian divonis tujuh tahun penjara pada 2020.</p> <p>Selain hukuman penjara, Imam juga harus membayar denda Rp 400 juta dan harus membayar uang pengganti Rp 19.154.203.882. Selain itu, pada putusan vonis diberikan, terdapat hukuman tambahan terhadap Imam Nahrawi berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama lima tahun sejak selesai menjalani masa pidana pokok.</p>

Mantan Menpora Imam Nahrawi, terpidana kasus korupsi, mendapatkan bebas bersyarat dari Lapas Sukamiskin, Kota Bandung

Imam Nahrawi Bebas Bersyarat dari Lapas Sukamiskin Bandung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/Imam-Nahrawi-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Terdakwa Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi menjalani sidang pembacaan dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Jumat (14/2/2020). Imam Nahrawi didakwa menerima uang Rp11,5 miliar dan gratifikasi Rp8,648 miliar dari sejumlah pejabat" width="100%">
<figcaption>Terdakwa Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi menjalani sidang pembacaan dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Jumat (14/2/2020). Imam Nahrawi didakwa menerima uang Rp11,5 miliar dan gratifikasi Rp8,648 miliar dari sejumlah pejabat</figcaption>
</figure> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>JawaPos.com</strong>-Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi dikabarkan telah bebas dari masa hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat, Jumat (1/3). Kepala Divisi Pemasyarakatan (Kadiv PAS) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Jawa Barat Kusnali membenarkan perihal tersebut.</p> <p>&nbsp;"Beliau mendapat bebas bersyarat, mulai terhitung tadi pagi," kata Kusnali dikonfirmasi, Jumat (1/3).</p> 

Imam Nahrawi dikabarkan telah bebas dari masa hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat, Jumat (1/3).

Eks Menpora Imam Nahrawi Bebas Bersyarat dari Lapas Sukamiskin

<div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/mardani-maming-kritik.jpg" alt="Mardani Maming. (Mardani Maming for Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Mardani Maming. (Mardani Maming for Jawa Pos)</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com -</strong> Bupati Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, Mardani H Maming tengah diperbincangkan karena kedapatan berkeliaran di Bandara Internasional Syamsudin Noor-Banjarmasin (BDJ), Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Padahal Maming berstatus warga binaan Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Isu liar pun berkembang akibat peristiwa ini. Salah satunya dikatakan Maming melakukan perjalanan dengan bebas dari Banjarmasim menuju Surabaya, Jawa Timur, menggunakan pesawat A320-214 milik Citilink tujuan Banjarmasin &ndash; Surabaya (SGK), dengan nomor penerbangan QG 495 BDJ-SUB.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kalapas Klas 1 Sukamiskin, Wachid Wibowo menyatakan pemberitaan itu tidak benar. Ia menegaskan bahwa kepergian Maming memiliki tujuan jelas.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/014197381/habis-main-layangan-anak-dicekik-ayah-sampai-tewas">Habis Main Layangan, Anak Dicekik Ayah Sampai Tewas</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Memang benar mantan Bendahara PBNU dan Ketum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) tersebut melakukan perjalanan dari Banjarmasin menuju Surabaya, namun hal itu untuk keperluan persidangan peninjauan kembali (PK) di PN Banjarmasin,&rdquo; kata Wachid, Selasa (20/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Maming telah mengantongi izin pergi ke Banjarmasin. Hal itu berdasarkan Penetapan Hakim Ketua PengadilanNegeri Banjarmasin Nomor : 1/Pen.Pid.PK/2024/PN Bjm tanggal 29 Januari dan surat Plh. Panitera pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 437/PAN.PN/W15.U1/HK2.1/II/<wbr />2024 tanggal 06 Februari 2024 perihal permohonam bantuan Menghadirkan Sidang Perkara Tipikor Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm atas nama Mardani H Maming pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024 bertempat di Pengadilan Negeri Banjarmasin untuk melaksanakan Sidang Peninjauan Kembali.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia menjelaskan bahwa yang bersangkutan bukan bebas berkeliaran, tapi mendapatkan pengawalan ekstra ketat dari petugas lapas dan kepolisian.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/pendidikan/014197376/lazis-asfa-gandeng-al-azhar-kairo-gelar-pelatihan-kader-ulama-buat-lahirkan-sdm-unggul">Lazis ASFA Gandeng Al-Azhar Kairo Gelar Pelatihan Kader Ulama Buat Lahirkan SDM Unggul</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Yang bersangkutan diminta untuk hadir dalam persidangan di Banjarmasin pada Senin (19/2) pagi. Karena itu, Minggu malam Pak Mardani diberangkatkan ke Banjarmasin dengan pengawalan ketat. Karena tak dapat pesawat langsung ke Banjarmasin, maka Pak Mardani harus transit di Surabaya, begitu pula sebaliknya dari Banjarmasin harus transit di Surabaya,&rdquo; jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Wachid menyatakan, selesai persidangan di Banjarmasin yang bersangkutan langsung dikembalikan ke Lapas Sukamiskin dan yang bersangkutan kini sudah kembali ke selnya. "Jadi bukan bebas berkeliaran, tapi datang ke Banjarmasin untuk bersidang,&rdquo; lanjutnya.</div> </div>

Dia menjelaskan bahwa yang bersangkutan bukan bebas berkeliaran, tapi mendapatkan pengawalan ekstra ketat dari petugas lapas dan kepolisian.

Mardani Maming Terlihat Berkeliaran Bebas di Banjarmasin, Kalapas Sukamiskin: Dia Dikawal Ketat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/02/IMG-20240102-WA0007-2206172239.jpg" alt="Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjebloskan mantan Wali Kota Bandung Yana Mulyana dkk ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat." width="100%">
<figcaption>Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjebloskan mantan Wali Kota Bandung Yana Mulyana dkk ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat.</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com -</strong> Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjebloskan mantan Wali Kota Bandung yang merupakan terpidana kasus suap <em>smart city</em> Yana Mulyana ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat. Yana Mulyana akan menjalani masa pidana selama empat tahun penjara dikurangi selama penahanan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jaksa Eksekutor Andry Prihandono dan Tim, akhir Desember 2023 telah selesai melaksanakan eksekusi badan dari Terpidana Yana Mulyana dkk dengan cara memasukkannya ke Lapas Sukamiskin, Bandung," kata kepala bagian pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Selas (2/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Putusan berkekuatan hukum tetap karena Tim Jaksa dan para Terdakwa tidak menyatakan upaya hukum," sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/gadget/013687341/visual-lebih-lega-galaxy-z-fold-6-dan-z-flip-6-bakal-kemas-bezel-layar-lebih-tipis">Visual Lebih Lega, Galaxy Z Fold 6 dan Z Flip 6 Bakal Kemas Bezel Layar Lebih Tipis</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun Yana Mulyana akan menjalani masa pidana penjara selama empat tahun dikurangi masa penahanan dan denda Rp 200 juta. Yana Mulyana juga dibebankan&nbsp; membayar uang pengganti sejumlah Rp 435,7 juta, SGD 14.520, USD 3.000 dan BATH 15.630.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Selain itu adanya pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 2 tahun," ucap Ali.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara, mantan Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kota Bandung Dadang Darmawan juga akan menjalani&nbsp; pidana selama empat tahun, dikurangi masa penahanan dan denda Rp 200 juta disertai membayar uang pengganti Rp 271,9 juta. Dadang juga akan menjalani masa pidana di Lapas Sukamiskin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/all-sports/013687320/berkenalan-dengan-fahreza-rakha-abhinaya-peraih-gelar-best-libero-kejuaraan-klub-asia-2023-bahrain">Berkenalan dengan Fahreza Rakha Abhinaya, Peraih Gelar Best Libero Kejuaraan Klub Asia 2023 Bahrain</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selanjutnya, mantan Sekretaris Dishub Kota Bandung Khairur Rijal juga dijebloskan ke Lapas Sukasmiskin. Khairul Rijal akan menjalani pidana penjara selama lima tahun dikurangi masa penahanan dan denda Rp 200 juta.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Disertai membayar uang pengganti Rp 586,5 juta, BATH 85.670, SGD 187, RM 2.811 dan WON 950.000," pungkas Ali.</div>

KPK menjebloskan mantan Wali Kota Bandung yang merupakan terpidana kasus suap smart city Yana Mulyana ke Lapas Sukamiskin, Bandung.

KPK Jebloskan Eks Wali Kota Bandung Yana Mulyana ke Lapas Sukamiskin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/Bupati-Bangkalan-Abdul-Latif-Amin-Imron-di-Tahan-KPK-Fedrik-Tarigan-5-2.jpg" alt="Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron mengenakan rompi tahanan dan di tahan oleh KPK di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (7/12/2022). KPK menangkap Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron yang merupakan tersangka kasus dugaan suap lelang jabatan di" width="100%">
<figcaption>Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron mengenakan rompi tahanan dan di tahan oleh KPK di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (7/12/2022). KPK menangkap Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron yang merupakan tersangka kasus dugaan suap lelang jabatan di</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeksekusi mantan Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat. Abdul Latif akan menjalani masa pidana selama 9 tahun penjara, dikurangi masa penahanan selama proses persidangan dan penyidikan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jaksa Eksekutor KPK Nanang Suryadi, telah selesai melaksanakan eksekusi pidana badan dengan Terpidana R Abdul Latif Amin Imron (Bupati Bangkalan) ke Lapas Sukamiskin Bandung," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Jumat (22/9).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Eksekusi ini dilakukan, berdasarkan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya yang telah berkekuatan hukum tetap.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/013009625/tewas-dianiaya-rekan-satu-sel-tahanan-pencabulan-anak-kandung-sempat-disundut-rokok-pada-bagian-kelamin">Tewas Dianiaya Rekan Satu Sel, Tahanan Pencabulan Anak Kandung Sempat Disundut Rokok Pada Bagian Kelamin</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pidana penjara badan yang dijalani terpidana dimaksud yaitu sembilan tahun dikurangi masa penahanan," ucap Ali.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Abdul Latif juga dihukum dengan kewajiban membayar pidana denda sebesar Rp 300 juta. Ia juga dijatuhkan pidana tambahan berupa membayar uang pengganti sebesar Rp 9,7 miliar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Abdul Latif diproses hukum KPK atas kasus suap terkait lelang jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan serta penerimaan gratifikasi. KPK juga turut menjerat lima tersangka lain dalam kasus suap lelang jabatan tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Abdul&nbsp;Latif&nbsp;mematok harga Rp 50 juta hingga Rp 150 juta kepada ASN yang ingin menduduki posisi strategis di pemerintahannya. Adapun ASN yang mengajukan diri dan sepakat untuk memberikan sejumlah uang itu akan dipilih dan dinyatakan lulus oleh&nbsp;Bupati&nbsp;yang karib disapa Ra&nbsp;Latif&nbsp;itu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jumlah uang yang diduga telah diterima Ra&nbsp;Latif&nbsp;melalui orang kepercayaannya sekira Rp5,3 miliar. Namun, suap itu bukan hanya dari kasus jual beli jabatan saja.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">KPK menyebut Ra&nbsp;Latif&nbsp;turut serta dalam pengaturan beberapa proyek. Besaran fee yang ia terima adalah sebesar 10 persen dari setiap nilai anggaran proyek.</div> <div dir="auto">Ra&nbsp;Latif&nbsp;juga menerima pemberian lainnya di antaranya dalam bentuk gratifikasi.&nbsp;</div> </div>

KPK mengeksekusi mantan Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin.

KPK Jebloskan Eks Bupati Bangkalan Abdul Latif ke Lapas Sukamiskin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/04/kpk-2-1400007951.jpg" alt="Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeksekusi mantan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Mardani H. Maming ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat. Foto: Dokumen KPK" width="100%">
<figcaption>Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeksekusi mantan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Mardani H. Maming ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat. Foto: Dokumen KPK</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeksekusi mantan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Mardani H. Maming ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat. Mardani Maming akan menjalani masa hukuman selama 12 tahun pidana penjara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jaksa eksekutor KPK telah selesai melaksanakan eksekusi pidana badan terpidana Mardani H. Maming dengan cara memasukkan yang bersangkutan ke Lapas Sukamiskin, Bandung," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri melalui keterangannya, Senin (4/9).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ali menjelaskan, eksekusi tersebut menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung (MA) yang menghukum Mardani dengan pidana 12 tahun penjara ditambah denda Rp500 juta subsider empat bulan kurungan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/012928321/kepala-sd-negeri-dr-soetomo-v-surabaya-pastikan-kegiatan-belajar-aktif-kembali-besok">Kepala SD Negeri Dr Soetomo V Surabaya Pastikan Kegiatan Belajar Aktif Kembali Besok</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain pidana badan, Mardani yang&nbsp; mantan politikus PDI Perjuangan ini dihukum membayar uang pengganti sebesar Rp 110,6 miliar.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mardani dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam dalam Pasal 12 huruf b jo Pasal 18 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mardani juga terbukti menerima suap senilai Rp 118.754.731.752 atau Rp118 miliar terkait pelimpahan izin usaha pertambangan operasi produksi (IUP OP) batu bara PT Bangun Karya Pratama Lestari (BKPL) kepada PT Prolindo Cipta Nusantara (PCN).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selai itu, tim jaksa eksekutor KPK melalui biro keuangan telah melakukan penyetoran ke kas negara berupa pelunasan pembayaran denda dan cicilan uang pengganti dari Mardani.&nbsp;</div> <div dir="auto">Sesuai dengan putusan MA, pidana denda yang dibebankan sebesar Rp500 juta dan lunas dibayarkan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sedangkan untuk uang pengganti baru dibayarkan Rp10 miliar sebagai cicilan pertama. Penagihan kembali akan segera dilakukan tim jaksa eksekutor dalam rangka asset recovery dari hasil korupsi yang dinikmati terpidana dimaksud," pungkas Ali.</div>

KPK mengeksekusi mantan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Mardani H. Maming ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#lapas sukamiskin

Berita Terkini