<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/IMG-20221113-WA0034.jpg" alt="Kadiv Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Jatim Teguh Wibowo. Humas Kemenkumham Jatim" width="100%">
<figcaption>Kadiv Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Jatim Teguh Wibowo. Humas Kemenkumham Jatim</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kadiv Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Jatim Teguh Wibowo menegaskan kembali komitmen jajarannya dalam pemberantasan narkotika. Hal itu disampaikan dalam Penguatan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi bagi Kepala UPT Pemasyarakatan se-Jatim, Minggu (13/11).  Kegiatan dihadiri 52 kepala UPT Pemasyarakatan (lapas, rutan, bapas, dan rupbasan) se-Jatim. Lapas Pamekasan menjadi tuan rumah.  Teguh menegaskan, jajarannya harus cepat dan tanggap ketika ada masalah. Selain itu, dalam penyelesaiannya juga harus sesuai dengan SOP dan aturan yang berlaku.  ”Kita harus komitmen bekerja sesuai aturan yang ada, terutama dalam pemberantasan narkoba, peredaran handphone, dan pungli di lingkungan rutan dan lapas,” tegas Teguh.  Tidak hanya itu, Teguh menekankan agar komitmen tersebut tidak hanya di level pimpinan. Seluruh pegawai juga harus punya komitmen yang sama.  ”Mari bekerja bersama-sama, saya mengajak seluruh jajaran, sampaikan kepada seluruh pegawai untuk punya komitmen yang sama,” ajak Teguh.  Teguh menegaskan agar jajarannya tidak pandang bulu dalam memberikan apresiasi dan hukuman kepada pegawai. Kalau ada pegawai yang berprestasi, harus diberikan apresiasi. Sebaliknya, jika ada pegawai bermasalah, jangan ragu memberikan hukuman sesuai yang diperbuat.  ”Kalau pelanggaran yang dilakukan ada unsur pidananya, serahkan polisi. Saya tidak pernah main-main dengan peredaran gelap narkoba,” ucap teguh.

Tak Ada Ruang untuk Narkoba dalam Penjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/image-2-5.jpg" alt="Napi di salah satu lapas di Surabaya mengikuti kegiatan kajian. Humas Kemenkumham Jatim" width="100%">
<figcaption>Napi di salah satu lapas di Surabaya mengikuti kegiatan kajian. Humas Kemenkumham Jatim</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Warga binaan pemasyarakatan di 39 lapas/rutan di Jatim mengikuti program Masuk Napi, di Dalam Santri, Pulang Jadi Guru Ngaji. Program itu untuk menyemarakkan peringatan Hari Santri 2021.  Program yang diikuti para napi santri itu menggelar berbagai kegiatan keagamaan, Jumat (22/10). Kepala Kanwil Kemenkumham Jatim Krismono menyebutkan, jajarannya tak ingin ketinggalan dalam menyemarakkan Hari Santri Nasional 2021. Berbagai kegiatan digelar. Mulai istighosah, tadarus, lomba tilawah hingga festival hadrah.  ”Dari sekitar 27 ribu warga binaan, sekitar 70 persen berlabel santri,” ujar Krismono.  Pria kelahiran Jogjakarta itu menyebutkan, kegiatan istighosah digelar sebagai doa bersama agar para santri diberikan kesehatan dan ketenangan jiwa. Pandemi membuat banyak warga binaan lebih stres karena belum ada pelayanan kunjungan.  Sehingga, pihak lapas/rutan harus memastikan kondisi fisik dan psikis warga binaan dalam keadaan baik. ”Kami harap dengan istighosah, bisa membuat para warga binaan lebih tabah dan ikhlas menjalani hukuman,” urai Krismono.  Selain itu, kegiatan tadarus yang dilakukan merupakan kegiatan rutin setiap hari. Namun, karena momen hari santri, pelaksanaannya digencarkan. Sedangkan lomba tilawah digelar untuk mengasah semangat juang warga binaan.  ”Mereka mengaplikasikan apa yang selama ini dipelajari di pondok pesantren lapas,” terang Krismono.  Terakhir, festival hadrah dilakukan untuk memeriahkan puncak peringatan Hari Santri Nasional pada hari ini (22/10). Para pemukul hadrah lagi-lagi adalah para santri napi yang selama ini mendapatkan kurikulum yang sama layaknya santri di pondok pesantren umum. Gelaran festival ditutup dengan tausiah.  ”Kami berharap, santri kami di balik jeruji bisa dapat perlakuan yang sama dari masyarakat saat bebas nanti,” harap Krismono.  Di setiap lapas/rutan memiliki program pembinaan. Baik pembinaan kemandirian maupun pembinaan kepribadian. Dalam pembinaan kemandirian, ada program one prison, one product.  ”Setiap lapas/rutan minimal harus memiliki satu produk hasil pembinaan warga binaan,” tutur Krismono.  Nah, untuk pembinaan kepribadian, ada dua program. Selain pondok pesantren, lapas/rutan juga memiliki sekolah alkitab. Sudah ada ribuan santri yang telah diwisuda selama ini. Khususnya untuk lapas-lapas besar seperti Lapas Pasuruan dan Lapas Malang.  ”Momen hari santri ini kita manfaatkan untuk membuat kegiatan yang melibatkan santri dari warga binaan,” terang Krismono.

Seluruh Napi Jadi Santri di 39 Lapas di Jatim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/image-3-2.jpg" alt="Pesulap merah (kiri) bersama Samsudin. Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>Pesulap merah (kiri) bersama Samsudin. Dok. JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kanwil Kemenkumham Jatim terus berupaya mengurangi dampak overkapasitas di lapas/rutan yang mencapai 109 persen. Salah satunya dengan menerapkan program asimilasi dan integrasi di rumah selama pandemi. Sejak Januari, total ada 7.658 warga binaan telah mendapatkan haknya.  Kepala Kanwil Kemenkumham Jatim Krismono mengakui, masalah klasik overkapasitas diperparah dengan kondisi pandemi yang belum bisa sepenuhnya bisa dikendalikan. ”Jika lapas terlalu penuh, pagebluk juga akan semakin sulit dikendalikan karena tidak mungkin dilakukan pshycal distancing,” ujar Krismono.  Untuk itu, di samping mempercepat vaksinasi, pihaknya juga menjalankan kebijakan Permenkumham Nomor 24 Tahun 2021 tentang perubahan atas Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.  Kebijakan tersebut, berlaku bagi narapidana yang tanggal 2/3 masa pidananya dan anak yang tanggal 1/2 masa pidananya sampai 31 Desember 2021. ”Biasanya asimilasi dilakukan di tempat yang sudah disediakan lapas atau di tempat kerja sosial, tapi dengan kebijakan ini, warga binaan bisa melakukan di rumah,” ujar Krismono.  Hak asimilasi dan integrasi itu juga tidak asal diberikan. Warga binaan setidaknya harus memenuhi syarat seperti berkelakuan baik dan aktif dalam program pembinaan. Pihak lapas/rutan juga akan memastikan kejelasan keluarga atau penjamin. Tidak itu saja, pihak lapas/rutan akan menggandeng bapas untuk melakukan sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP).  ”Sidang ini yang akan menentukan apakah warga binaan berhak mendapatkan asimilasi/integrasi atau tidak,” terang Krismono.  Meski ketat, Krismono menegaskan, seluruh pelayanan tersebut gratis. Jika masyarakat menemukan penyimpangan dan pelanggaran, agar segera melaporkan kepada kanwil.  ”Akan segera kami tindak lanjuti jika ada penyimpangan, jangan ragu melapor kepada kami,” papar Krismono.  Hingga saat ini, total ada 5.352 warga binaan yang mendapatkan hak asimilasi. Sedangkan 2.306 lainnya mendapatkan hak integrasi seperti pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat. Total ada 7.658 warga binaan yang dibebaskan melalui kebijakan tersebut.  ”Ini bukan obral hukuman, tapi menjadi upaya kami untuk mengendalikan jumlah warga binaan di lapas/rutan agar tidak memperparah kondisi pandemi,” urai Krismono.  Dari jumlah itu, terdapat 38 orang orang melakukan pelanggaran tata tertib. Dengan perincian 10 orang melanggar saat asimilasi dan 28 lainnya melanggar tata tertib integrasi.  ”Jumlah ini sangat kecil karena rasionya hanya 0,4 persen saja,” terang Krismono.  Meski begitu, pihaknya tidak memberikan toleransi atas pelanggaran yang dilakukan. Sesuai instruksi Menkumham, tutur Krismono, para pelanggar akan dimasukkan ke staft cell. Dan hak-haknya akan dicabut sampai eksperasi waktu bebasnya.

Rutan Overkapasitas Sampai 109 Persen, 7 Ribu Napi Dipulangkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/image-3.jpg" alt="Ilustrasi Covid-19. Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Covid-19. Dok. JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kanwil Kemenkumham Jatim bersiap untuk membuka kembali layanan kunjungan di lapas dan rutan.  Pengunjung wajib melakukan scan QR Code aplikasi PeduliLindungi.  Kepala Kanwil Kemenkumham Jatim Krismono menyatakan, kondisi pandemi yang mulai terkendali, membuat pihaknya mulai memikirkan untuk membuka kembali layanan kunjungan. Layanan itu diharapkan tetap mematuhi protokol kesehatan dan menjaga semua pihak dari kemungkinan penyebaran Covid-19.  ”Tentunya dengan penerapan protokol kesehatan yang sesuai dengan rekomendasi kementerian kesehatan,”  ujar Krismono, Sabtu (9/10).  Salah satu langkah agar memudahkan pemantauan adalah dengan memasang aplikasi PeduliLindungi dari kemenkes.  Dia menjelaskan, sejak September, jajarannya telah melakukan registrasi kepada kemenkes. Tujuannya agar setiap kantor pelayanan mendapatkan akses ke aplikasi PeduliLindungi.  Dia menjelaskan, satuan kerja yang selama ini banyak dikunjungi masyarakat seperti lapas, rutan, dan kantor imigrasi akan mewajibkan penggunaan aplikasi tersebut. ”Saat ini sudah mulai dapat respons, seperti di Lapas Pasuruan sudah turun QR Code-nya,” tutur Krismono.  Meski begitu, kepastian dibukanya kembali layanan kunjungan di lapas dan rutan masih bergantung Ditjen Pemasyarakatan. Sampai saat ini, pihaknya sedang melakukan koordinasi yang intens.  Dia menambahkan, layanan kunjungan selama ini menjadi sarana untuk menjaga psikologis warga binaan agar tetap tenang. ”Secara psikologis memang tidak baik bagi warga binaan yang sudah lama tidak bisa bertatap muka langsung dengan keluarga,” ucap Krismono.

Kunjungan Lapas dan Rutan Wajib Scan PeduliLindungi

lapas dan rutan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#lapas dan rutan

Berita Terkini

Tak Ada Ruang untuk Narkoba dalam Penjara

Seluruh Napi Jadi Santri di 39 Lapas di Jatim

Rutan Overkapasitas Sampai 109 Persen, 7 Ribu Napi Dipulangkan

Kunjungan Lapas dan Rutan Wajib Scan PeduliLindungi

Download Aplikasi JawaPos.com