<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/jadi-kepala-lipi-handoko-diminta-jokowi-lakukan-3-misi-ini_m_216994.jpeg" alt="Kepala BRIN , Laksana Tri Handoko (Gloria/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Kepala BRIN , Laksana Tri Handoko (Gloria/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Indonesia secara resmi tidak lagi memiliki Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Tepat 23 Agustus lalu adalah Hari Ulang Tahun Ke-43 LIPI sekaligus yang terakhir. Begitu pun Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan), serta Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan).  Empat lembaga penelitian berstatus lembaga pemerintah non kementerian (LPNK) itu dilebur jadi organisasi riset (OR) di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Batan menjadi OR Tenaga Nuklir. Lapan menjadi OR Penerbangan dan Antariksa.  BPPT jadi OR Pengkajian dan Penerapan Teknologi. Kemudian, LIPI menjadi beberapa OR, antara lain OR Ilmu Pengetahuan Hayati dan OR Ilmu Pengetahuan Kebumian.  Seremoni peleburan lembaga-lembaga penelitian tersebut berlangsung pada Senin (6/9) lalu. Kepala-kepala lembaga riset dicopot, kemudian dilantik sebagai pejabat fungsional. Kemudian ditunjuk penggantinya, yaitu pelaksana tugas (Plt) kepala OR. ”Semua sudah dilebur ke BRIN,” kata Kepala BRIN Laksana Tri Handoko kemarin (7/9).  Mantan kepala LIPI itu menyatakan, bukan hanya empat LPNK riset tersebut yang dilebur ke BRIN. Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) juga dilebur ke BRIN. Handoko mengatakan, untuk berikutnya menyusul peleburan unit atau badan penelitian dan pengembangan di kementerian dan lembaga.  Di dalam struktur organisasi BRIN ada sejumlah OR yang terkait dengan kementerian atau lembaga lain. Misalnya OR Agama dan Keagamaan yang selama ini ada di Kementerian Agama (Kemenag). Kemudian, ada OR Kesehatan dari Kemenkes, OR Kelautan dan Perikanan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), serta OR Pertanian dan Peternakan dari Kementerian Pertanian (Kementan).  Dengan meleburnya lembaga riset, litbang di kementerian, bahkan sampai Badan Riset dan Inovasi Nasional Daerah (Brida), struktur BRIN jadi sangat gemuk. Sebab, mereka memiliki kaki sampai di tingkat kabupaten dan kota. Mantan Ketua Dewan Riset Nasional (DRN) Bambang Setiadi mengatakan, yang terpenting dari BRIN adalah inovasinya. ”Bukan badannya, risetnya, atau nasionalnya,” tutur dia.  Bambang menjelaskan, tugas utama BRIN adalah membuat inovasi yang bisa dijual. Hasil penjualan itu akan masuk dalam produk domestik bruto (PDB). Seperti yang dilakukan di negara-negara maju seperti Korea Selatan, Amerika Serikat, dan Norwegia. Dia menegaskan, ke depan arah BRIN harus bisa berbisnis juga. Tidak semata menjalankan riset serta menghasilkan inovasi. Perlu dipikirkan saat ini BRIN mau memproduksi inovasi apa yang nanti laku dijual dan meningkatkan perekonomian nasional.  Menurut Bambang, selama ini hasil riset dan inovasi tidak maksimal. Bahkan, Presiden Joko Widodo sempat mempertanyakan dana riset yang ditotal mencapai Rp 24,9 triliun itu. BRIN, kata Bambang, harus bisa menjawab pertanyaan tersebut. Hanya, dia menyayangkan, seiring dibentuknya BRIN, pemerintah membubarkan DRN. Padahal, di negara maju, pemerintahannya memiliki DRN. Indonesia sama seperti Sri Lanka yang tidak mempunyai DRN.  Anggota Komisi VII DPR (membidangi riset dan teknologi) Ridwan Hisjam menyatakan, peleburan lembaga riset ke BRIN merupakan amanat dari UU 11/2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Sisnas Iptek). Dengan peleburan tersebut, saat ini tidak bisa lagi ada riset sejenis di lembaga penelitian yang berbeda.  Ketika sudah menjadi satu di bawah BRIN, kegiatan riset dan inovasi bisa langsung diawasi. Sehingga tidak ada lagi duplikasi kegiatan riset. ”Kegiatan riset yang diulang-ulang dan menghabiskan anggaran tidak akan bisa lagi,” tandasnya.  Ridwan membenarkan bahwa nanti lembaga riset di kementerian juga dilebur ke BRIN. Dia mencontohkan lembaga riset di Kementerian ESDM yang tahun ini memiliki anggaran sekitar Rp 500 miliar. Karena sekarang masih masa transisi, anggaran tersebut tetap bisa digunakan. Tetapi untuk tahun anggaran berikutnya sudah tidak ada. Begitu juga unit atau badan penelitian di kementerian lainnya, semua akan ditarik ke BRIN.  Politikus Partai Golkar itu menerangkan, BRIN dibentuk sebagai lompatan supaya Indonesia bisa menjadi negara maju pada 2045. ”BRIN menjadi motor kemajuan Indonesia. BRIN harus bisa melakukan riset yang benar dan tidak sekadar menghabiskan anggaran,” pungkasnya.

LIPI, BPPT, Lapan, dan Batan Resmi Dilebur ke BRIN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/semalam-dengar-suara-aneh-mirip-pesawat-ini-penjelasan-kepala-lapan_m_187712.jpeg" alt="Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) Thomas Djamaluddin" width="100%">
<figcaption>Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) Thomas Djamaluddin</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah menggabungkan lembaga penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ke dalam Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN). Ada empat lembaga yang dilebur dari perubahan nama itu.  Empat lembaga itu adalah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) serta Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN).  Kepala LAPAN, Thomas Djamaluddin pun mengatakan bahwa Lapan akan berganti nama menjadi Organisasi Riset Penerbangan Antariksa. "LAPAN sebentar lagi menjadi organisasi riset penerbangan antariksa, itu nomenklaturnya," ungkap dia dalam Formasi Penerbangan &amp; Antariksa: Seleksi Calon ASN BRIN 2021, Rabu (14/7).  Meskipun begitu, nantinya nama LAPAN akan tetap dipertahankan untuk kegiatan tertentu. Pasalnya, LAPAN juga sudah diketahui oleh dunia global.  "Nama LAPAN akan tetap dibawa karena LAPAN sebagai space agency yang sudah dikenal secara global karena itu dipertahankan," ujarnya.  Dalam beberapa waktu mendatang, LAPAN akan menjadi sarana kerja bagi peneliti pada bidang penerbangan dan antariksa. Para peneliti tersebut akan melakukan riset gabungan bersama dengan lembaga yang dilebur bersama BRIN.  "LAPAN nantinya akan jadi sarana kerja bagi peneliti yang nantinya bergabung dengan BRIN khususnya untuk kompetensi penerbangan dan antariksa," pungkasnya.  Sebagai informasi, peleburan empat lembaga ke dalam BRIN berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) 33/2021 tentang BRIN. Sejak awal, LAPAN turut mendukung aturan tersebut.

LAPAN Akan Ubah Nama Jadi Organisasi Riset Penerbangan Antariksa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/Gunung-Merapi.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ada sebuah cahaya hijau yang tiba-tiba muncul di dekat Gunung Merapi. Menanggapi hal ini, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) menjelaskan, cahaya hijau yang muncul di dekat Gunung Merapi kemungkinan berkaitan dengan aktivitas hujan meteor.  "Diduga kilatan cahaya yang kehijauan yang muncul di dekat Gunung Merapi mungkin terkait dengan aktivitas hujan meteor," kata peneliti LAPAN Andi Pangerang, menurut situs Edukasi Sains Antariksa LAPAN, yang dipantau dari Jakarta, Minggu (30/5) dikutip dari Antara.  Sebelumnya, sebuah unggahan akun Instagram @Gunarto_Song menunjukkan foto dengan cahaya berkelebat hijau yang muncul di dekat Gunung Merapi. Fenomena itu juga dikonfirmasi melalui pantauan CCTV Merapi dan Pos Kalitengah Kidul.  Menurut Andi, berdasarkan data International Meteor Organization (IMO), dalam Bulan Mei 2021, setidaknya terdapat dua hujan meteor yang sedang aktif ketika cahaya tersebut diabadikan kamera pada Kamis (27/5). Yaitu hujan meteor Eta Aquarid yang aktif pada 19 April sampai 28 Mei 2021 dan hujan meteor Arietid pada 14 Mei sampai 24 Juni 2021.  Hujan meteor sendiri adalah meteor yang jatuh dan melewati permukaan bumi dalam jumlah banyak, sehingga dapat dilihat oleh manusia, seperti hujan yang turun.  "Peristiwa jatuhnya meteor adalah peristiwa astronomi yang biasa terjadi dan tidak ada hubungannya dengan apapun tentang gerhana bulan total yang baru saja terjadi Rabu (26/5) silam, sehari sebelum dipotretnya kilatan cahaya kehijauan di Merapi, maupun sesuatu tentang aktivitas Merapi," kata Andi.  Warna yang muncul saat hujan meteor bergantung pada unsur mendominasi meteor yang jatuh tersebut. Warna biru kehijauan berasal dari magnesium, kalsium ditandai dengan warna violet, dan nikel ditandai dengan warna hijau yang bersinar.  Mengingat cahaya yang dipancarkan di foto itu berwarna kehijauan, ujar Andi, kemungkinan besar meteor yang jatuh di sekitar Merapi didominasi oleh unsur magnesium.  Jika masih tersisa batu dari meteor yang jatuh atau meteorit di dekat Merapi itu, maka Andi memperkirakan posisinya berada di sekitar puncak Gunung Merbabu.  "Perkiraan menggunakan metode paralaks sederhana menyimpulkan bahwa kemungkinan sekiranya terdapat meteorit, lokasi jatuhnya justru bukan berada di lereng Merapi, melainkan agak di sekitar puncak Merbabu. Hal itu ditandai dengan posisi kilatan cahaya yang nyaris vertikal menjulang ke langit," ujarnya.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/27/05/2021/gerhana-bulan-total-spesial-karena-bisa-diamati-dari-seluruh-indonesia/">Gerhana Bulan Total Spesial karena Bisa Diamati dari Seluruh Indonesia</a>  Namun, kilatan cahaya yang secara visual tidak terlalu besar dan ditambah ketiadaan ledakan membuat Andi memperkirakan meteor yang jatuh tidak terlalu besar, setidaknya berukuran seperti kerikil dan bisa jadi telah habis terbakar di atmosfer.

Cahaya Hijau Muncul di Gunung Merapi, LAPAN: Kemungkinan Hujan Meteor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/peristiwa-astronomi-yang-bakal-terjadi-sepanjang-februari-2019_c_278886.jpg" alt="Ilustrasi: fenomena astronomi Super Moon." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: fenomena astronomi Super Moon.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Hari ini, Rabu (26/5) menjadi hari spesial karena terjadi fenomena alam gerhana bulan total (GBT) yang bertepatan dengan Hari Raya Waisak 2565 BE. Seluruh wilayah Indonesia pun dapat menikmati fenomena tersebut dengan mata telanjang.  Dalam kejadian itu, Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) Thomas Djamaluddin menyampaikan, ini adalah bukti bahwa bumi itu bulat.  Ia menjelaskan, bayangan gelap yang menutupi bulan berbentuk lengkung. Bayang tersebut merepresentasikan bentuk bumi yang bulat. tersebut merupakan  "Ini ditunjukkan bahwa bentuk antara gelap dan terang adalah lengkung. Lengkung itu menunjukkan bentuk dari bayangan bumi-nya. Ini sekaligus menunjukkan bahwa bumi itu bulat," jelas dia dalam siaran YouTube Lapan RI, Rabu (26/5).  Kembali ia menegaskan, tidak mungkin bumi itu datar. Jika benar, maka bayangan pada bulan berbentuk tidak jelas. "Dengan gerhana bulan ini, kita bisa membantah bahwa bumi itu tidak datar, tapi bumi itu bulat," tandasnya.  Sementara itu, bagi masyarakat yang melewatkan fenomena alam ini dapat melihatnya lagi di tahun ini, yakni bulan November mendatang. "Ada fenomena gerhana bulan lain, di bulan November," ujar Peneliti Lapan Emmanuel Sungging kepada JawaPos.com. (*)

Kepala Lapan Sebut Gerhana Bulan Jadi Fakta Bumi Itu Bulat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/megawati-mumet-anak-buah-prabowo-suka-menyudutkannya_m_.jpg" alt="Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. (Derry Ridwansyah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. (Derry Ridwansyah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Seluruh lembaga penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (litbangjirap) diputuskan melebur ke Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Peleburan tersebut diberi waktu sampai dua tahun ke depan.  Saat ini ada empat lembaga litbangjirap di Indonesia. Yaitu, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan), serta Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan). Melalui integrasi yang didasarkan pada Peraturan Presiden (Perpres) 33/2021 tentang BRIN itu, status LIPI, BPPT, Batan, dan Lapan berubah menjadi organisasi pelaksana litbangjirap (OPL) di BRIN.  Kepala Batan Anhar Riza Antariksawan menyatakan, BRIN dibentuk sebagai amanat UU 11/2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Sisnas Iptek). ”Tujuan pembentukan BRIN adalah menyinergikan dan mengarahkan semua kegiatan litbangjirap,” katanya kemarin (5/5).  Selain itu, mengarahkan invensi dan inovasi oleh berbagai lembaga litbangjirap, termasuk Batan. Dengan begitu, hasil litbangjirap bisa lebih komprehensif dan dapat digunakan sebagai landasan ilmiah penetapan kebijakan pembangunan nasional. Pada saat yang sama juga berperan sebagai pengungkit pembangunan ekonomi.  ”Iptek nuklir juga berkaitan dengan berbagai bidang iptek lain,” ujar Anhar.  Di dalam perpres BRIN tersebut juga diatur soal dewan pengarah. Di dalam pasal 7 perpres BRIN disebutkan, ketua Dewan Pengarah BRIN adalah ex officio unsur dewan pengarah badan yang menyelenggarakan pembinaan ideologi Pancasila. Yakni, Ketua Umum PDI Perjuangan sekaligus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Megawati Soekarnoputri.  Pengamat teknologi pendidikan Indra Charismiadji menyoroti Dewan Pengarah BRIN yang diputuskan ex officio Dewan Pengarah BPIP. Menurut dia, tidak ada keterkaitan langsung di antara keduanya. ”Sebenarnya desainnya mau bagaimana,” katanya.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/15/04/2021/brin-resmi-berdiri-sendiri-lapan-dan-bppt-berharap-tidak-dilebur/">BRIN Resmi Berdiri Sendiri, Lapan dan BPPT Berharap Tidak Dilebur</a>  Lebih jauh, Indra menjelaskan bahwa peleburan Kemenristek ke Kemendibud dan kemudian membentuk BRIN perlu dikritisi. Dia mengatakan, riset di Kemendikbud berbeda dengan riset di Kemenristek selama ini.  Riset di Kemendikbud atau kampus lebih mengarah ke riset dasar. Sementara itu, riset di Kemenristek lebih ke terapan dan hilirisasi produk. ”Saya lebih setuju Kemenristek dilebur ke Kementerian Perindustrian,” ujarnya.

LIPI, BPPT, Batan, dan Lapan Resmi Dilebur ke BRIN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/Menristek-Bambang-Brodjonegoro-Dery-Ridwansah.jpg" alt="Bambang Brodjonegoro." width="100%">
<figcaption>Bambang Brodjonegoro.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) resmi berdiri sendiri selepas Kemenristek digabung ke Kemendikbud. Sejumlah lembaga penelitian yang selama ini di bawah koordinasi Kemenristek berharap tetap berdiri sendiri. Alias tidak ingin dilebur ke BRIN.  Seperti diketahui ada sejumlah lembaga penelitian yang berada di bawah koordinasi Kemenristek. Seperti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan), dan Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan). Ada yang berpendapat nantinya lembaga-lembaga penelitian itu dilebur di dalam BRIN.  Kepala BPPT Hammam Riza berharap nantinya BRIN dan BPPT bisa sama-sama eksis. "Artinya BPPT tidak dilebur ke dalam BRIN," katanya Kamis (15/4).  BRIN lebih bertugas sebagai koordinasi dari sejumlah lembaga penelitian, pengembangan, dan penerapan (litbangjirap). Sementara BPPT menjalankan tugasnya seperti sekarang ini.  Dia menjelaskan sudah banyak inovasi teknologi yang diterapkan oleh BPPT. Diantaranya adalah pemasangan kembali alat deteksi tsunami berbasis buoy di sejumlah tempat.  Salah satunya di perairan selatan Malang. Hammam mengatakan, buoy yang dipasang awal Maret itu berfungsi optimal saat terjadi gempa besar di Malang Sabtu (10/4) lalu.  Hammam menuturkan lokasi pusat gempa dengan titik buoy diperkirakan sekitar 27 km. Dia mengatakan buoy tersebut berhasil mengirimkan data terjadinya gempa ke stasiun penerima data.  "Hal ini dikuatkan dengan konfirmasi dari buoy bahwa sistem ini memverifikasi bahwa tidak ada tsunami," katanya.  Hammam menceritakan data dari BMKG gempa 6,1 SR terjadi pada 14.00.15 WIB. Kemudian pada pukul 14.04.00 WIB stasiun Ina-TOC (Indonesia Tsunami Observation Center) menerima alert mode dari Buoy Malang. Dengan diterimanya sinyal alert mode tersebut, Hammam mengatakan mengindikasikan bahwa buoy Malang telah mendeteksi adanya gempa. Yaitu melalui perubahan tekanan air laut yang dipicu gelombang gempa.  "Namun data tersebut tidak melebihi ambang batas perubahan tekanan air laut yang mengindikasi adanya tsunami," katanya.  Artinya gempa berkekuatan 6,1 SR tersebut tidak berpotensi tsunami. Informasi ini sama dengan pengumuman yang disampaikan BMKG.  Senada dengan Hammam, harapan serupa juga disampaikan Kepala Lapan Thomas Djamaluddin. Dia menuturkan Lapan dibentuk dengan Perpres berdasarkan UU 21/2003 tentang Keantariksaan. Tugas dan fungsinya adalah melaksanakan penelitian dan pengembangan kedirgantaraan. Serta penyelenggaraan keantariksaan.  Meskipun begitu untuk tugas penelitian dan pengembangan, Lapan wajib mengikuti amanat UU 11/2019 tentang Sisnas Iptek untuk diintegrasikan ke BRIN. Untuk itu Thomas mengatakan Lapan mengusulkan jalan tengah ke Presiden Joko Widodo.  Yaitu Lapan sebagai lembaga pemerintah non kementerian (LPNK) tetap menjalankan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan keantariksaan. Kemudian kegiatan riset dan inovasi yang mereka lakukan dikoordinasikan dengan BRIN.  "Mencakup koordinasi program dan anggaran," katanya.  Sehingga program litbang Lapan diusulkan dalam bentuk block grant dari BRIN. Tanpa melebur Lapan ke BRIN.  https://www.youtube.com/watch?v=Qknulcy4cz0  &nbsp;

BRIN Resmi Berdiri Sendiri, Lapan dan BPPT Berharap Tidak Dilebur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/meteorit.jpg" alt="BENDA ANTARIKSA: Meteorit yang jatuh di Dusun 5 Astomulyo, Lampung Tengah. (DOKUMENTASI ITERA)" width="100%">
<figcaption>BENDA ANTARIKSA: Meteorit yang jatuh di Dusun 5 Astomulyo, Lampung Tengah. (DOKUMENTASI ITERA)</figcaption>
</figure><h3>Tak Ada Meteorit Jatuh, Tak Ada Anomali Seismik</h3> JawaPos.com – Lembaga Penerbangan dan <a href="https://www.jawapos.com/tag/antariksa/">Antariksa</a> Nasional (Lapan) belum bisa memastikan penyebab dentuman di Malang kemarin dini hari (3/2). Koordinator Bidang Kehumasan Lapan Jasyanto menjelaskan, pihaknya sudah mengecek di situs pemantauan benda jatuh milik Lapan, tetapi tidak ada informasi adanya laporan meteor jatuh.  "Kami (<a href="https://www.jawapos.com/tag/lapan/">Lapan</a>, Red) ada situs yang deteksi benda jatuh antariksa," katanya tadi malam (3/2).  Situs itu bisa diakses di https://orbit.sains.lapan.go.id. Saat dipantau tadi malam, ada keterangan empat benda jatuh yang melintasi wilayah Indonesia. Termasuk dengan prediksi jatuhnya sampai ke bumi.  Misalnya, benda jatuh bernama Ariane 5 DEB milik Prancis. Tadi malam pukul 21.06 benda jatuh itu berada di ketinggian 1.198 km dari permukaan bumi dan diperkirakan jatuh di bumi pada 15 Februari.  Dentuman misterius serupa terjadi di sejumlah wilayah tanah air. Misalnya, di lokasi tanah gerak di Sukabumi, Jawa Barat.  Sementara itu, yang terjadi di Dusun 5 Astomulyo, Kecamatan Punggur, Lampung Tengah, pada 28 Januari lalu, tim peneliti dari Institut Teknologi Sumatera (Itera) memastikan batu asing yang menghantam rumah salah satu warga adalah sisa batu meteor yang sampai ke bumi atau meteorit.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/oto-dan-tekno/teknologi/23/08/2018/ada-asteroid-besar-menuju-bumi-nasa-beri-peringatan-bahaya/">Ada Asteroid Besar Menuju Bumi, NASA Beri Peringatan Bahaya</a>  Hal tersebut dilihat dari kandungan batuan yang secara langsung diteliti oleh dua peneliti Itera di lokasi penemuan, Jumat (29/1). Yaitu, dosen program studi sains atmosfer dan keplanetan Robiatul Muztaba SSi MSi yang juga peneliti di Observatorium Astronomi Itera Lampung (OAIL) dan dosen teknik geologi Danni Gathot Harbowo SSi MT.  "Sesuai ciri-cirinya, batu tersebut mengandung unsur logam atau stony-iron dan sudah kami uji dengan magnet. Ketika ditemukan pemilik rumah, batu tersebut dalam kondisi hangat, itu merupakan dampak bebatuan yang bergesekan dengan atmosfer. Ada proses pembakaran di sana,” ujar Robiatul seperti dilansir Radar Lampung.  Rupanya, warga di Kampung Mojopahit, Kecamatan Gunungsugih, Lampung Tengah, juga heboh dengan penemuan batu serupa dengan berat 3 ons. Batu itu ditemukan di dalam kamar milik putra Satinem. Genting rumah pun pecah dan seprai berikut kasurnya gosong.  Istri Soleh itu menuturkan bahwa dirinya juga mendengar suara gemuruh pada Kamis malam (28/1) sekitar pukul 22.00 WIB. ’’Saya sendirian di rumah karena suami kerja keluar rumah dan tak ada yang terjadi,” ceritanya.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/meteorit-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> BENDA ANTARIKSA: Sukirno, Dusun 5 Astomulyo, menunjukkan benda meteorit. Jatuhnya meteorit itu menimbulkan suara gemuruh yang mengagetkan warga. (NANDO/RADAR LAMPENG)  Jasyanto menegaskan, situs pemantauan milik Lapan hanya menunjukkan lintasan, termasuk prediksi jatuhnya di bumi. Empat benda jatuh dari angkasa yang terdeteksi di website Lapan tadi cuma melintasi kawasan Indonesia. Titik jatuhnya tidak di wilayah tanah air.  Hingga saat ini, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) juga belum bisa memastikan sumber suara dentuman tersebut. Dari kedeputian geofisika, Kepala Bidang Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami Daryono menyatakan bahwa tidak ada anomali seismik yang terjadi sekitar Rabu dini hari di Malang.  Hal itu berdasar pantauan data seismik pada jaringan sensor <a href="https://www.jawapos.com/tag/bmkg/">BMKG</a> di Pandaan pada pukul 00.50 sampai 01.18 WIB serta pukul 03.00 sampai 03.22 WIB. ’’Bagi teman-teman di Malang yang mendengar suara dentuman misterius, ini catatan sensor BMKG di Pandaan (MLJI) tidak mencatat anomali seismik,” kata Daryono.  Suara dentuman tersebut juga sulit dikatakan sebagai fenomena meteorologis atau akibat cuaca. ’’Sejauh ini kami belum menganalisis fenomena tersebut,” kata Kepala Pusat Meteorologi Publik BMKG Fachry Radjab kemarin.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=f1hA-HA473k

Menjawab Teka-teki Dentuman yang Terdengar di Malang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/01/IMG-20210120-WA0040.jpg" alt="Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Kepala Badan Informasi dan Geospasial (BIG) 2014-2016, Priyadi Kardono (PRK) dan Kepala Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara (Kapusfatekgan) pada Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) Tahun 2013" width="100%">
<figcaption>Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Kepala Badan Informasi dan Geospasial (BIG) 2014-2016, Priyadi Kardono (PRK) dan Kepala Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara (Kapusfatekgan) pada Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) Tahun 2013</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru saja menetapkan seorang tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) pada Badan Informasi dan Geospasial (BIG) bekerja sama dengan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) tahun 2015. Tersangka baru dalam kasus ini yakni, Komisaris Utama PT Ametis Indogeo Prakarsa (AIP) Lissa Rukmi Utari.  Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyampaikan, pengadaan citra satelit sangat penting pada sebuah negara untuk kepentingan tata ruang dan lingkungan. Karena citra satelit resolusi tinggi bisa menjadi dasar penegakan hukum terkait dengan pelanggaran tata ruang.  ’’Foto citra satelit resolusi tinggi bisa menjadi dasar untuk penerbitan izin dan penegakan hukum terkait dengan pelanggaran tata ruang wilayah,’’ kata Alexander di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (25/1).  Alex menegaskan, seharusnya pengadaan citra satelit dilakukan dengan penuh integritas dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Karena bisa berdampak pada bencana alam. ’’Salah satu dampak pelanggaran tata ruang wilayah adalah bencana alam seperti yang saat ini terjadi di mana-mana,’’ beber Alex.  Pimpinan KPK dua periode ini mengungkapkan, lahan yang seharusnya menjadi tangkapan air bisa rusak akibat pertambangan dan permukiman. Karena pada dasarnya foto citra satelit beresolusi tinggi bisa digunakan sebagai dasar perencanaan tata ruang wilayah. ’’Termasuk pertambangan dan permukiman bisa lebih mempertimbangkan kondisi lingkungan sehingga meminimalisir bencana alam,’’ tandas Alex.  Dalam pengadaan Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) pada Badan Informasi dan Geospasial (BIG) KPK telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka. Kepala Badan Informasi dan Geospasial (BIG) 2014-2016, Priyadi Kardono (PRK), Kepala Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara (Kapusfatekgan) pada Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) Tahun 2013-2015 Muchamad Muchlis (MUM) dan Komisaris Utama PT Ametis Indogeo Prakarsa (AIP) Lissa Rukmi Utari.  Dalam proyek pengadaan CSRT diduga terjadi kerugian keuangan negara mencapai Rp179,1 miliar.  Ketiga orang tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (*)  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=BkEAQbXWfUY

KPK Ungkap Korupsi Citra Satelit Bisa Berdampak pada Bencana Alam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/gedung-kpk.jpg" alt="Gedung Merah Putih KPK. (MUHAMAD ALI/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Gedung Merah Putih KPK. (MUHAMAD ALI/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Kepala Badan Informasi dan Geospasial (BIG) 2014-2016, Priyadi Kardono (PRK) dan Kepala Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara (Kapusfatekgan) pada Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) Tahun 2013-2015 Muchamad Muchlis (MUM) sebagai tersangka.  Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar menduga, kedua tersangka melakukan korupsi pengadaan Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) pada Badan Informasi dan Geospasial (BIG) bekerja sama dengan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) Tahun Anggaran 2015.  "Diduga dalam proyek ini telah terjadi kerugian keuangan negara setidak-tidaknya sekitar sejumlah Rp 179,1 miliar," kata Lili di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (20/1).  Lili menjelaskan, kasus ini bermula terjadi pada 2015, saat BIG bekerjasama dengan LAPAN dalam pengadaan CSRT. Sejak awal proses perencanaan dan penganggaran pengadaan PRK dan MUM, diduga adanya kesepakatan untuk melakukan rekayasa yang bertentangan dengan aturan pengadaan barang dan jasa yang di tentukan oleh pemerintah.  Sebelum proyek mulai berjalan, sambung Lili, telah diadakan beberapa pertemuan dan koordinasi yang intensif dengan pihak-pihak tertentu di LAPAN dan perusahaan calon rekanan yang telah di tentukan sebelumnya yaitu PT Ametis Indogeo Prakarsa (AIP) dan PT Bhumi Prasaja (BP) untuk membahas persiapan pengadaan CSRT.  Bahkan untuk proses pembayaran kepada pihak rekanan, para tersangka diduga memerintahkan para stafnya untuk melakukan pembayaran setiap termin tanpa dilengkapi dokumen administrasi serah terima dan proses Quality Control (QC).  Oleh karena itu, dalam meningkatkan kasus ini lada tahap penyidikan, KPK telah menyelesaikan penyelidikan dengan mengumpulkan informasi dan data hingga terpenuhinya bukti permulaan yang cukup.  "KPK meningkatkan perkara ini ke tahap penyidikan sejak September 2020," ujar Lili.  Mantan Wakil Ketua LPSK ini menegaskan, KPK tak bosan untuk terus mengingatkan kepada seluruh penyelenggara negara, setiap penggunaan anggaran negara untuk bisa memikirkan kesejahteraan rakyat. Melaikan, bukan untuk kepentingan pribadi.  Lili menegaskan, pengadaan citra satelit sangat penting untuk kepentingan tata ruang dan lingkungan di Indonesia. Karena foto citra satelit resolusi tinggi bisa menjadi dasar untuk penerbitan izin dan penegakan hukum terkait dengan pelanggaran tata ruang wilayah.  "Sudah sepatutnya pengadaannya dilakukan dengan penuh integritas dan sesuai dengan aturan yang berlaku," tandas Lili.

Korupsi Pengadaan Citra Satelit Rugikan Negara Hingga Rp 179 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/images-40.jpeg" alt="Pesawat rakitan BJ Habibie yang dikembangkan di IPTN saat masih menjabat sebagai Menristek. (LAPAN)" width="100%">
<figcaption>Pesawat rakitan BJ Habibie yang dikembangkan di IPTN saat masih menjabat sebagai Menristek. (LAPAN)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) akan menggunakan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk Negara untuk pengembangan riset penerbangan dan antariksa. Kepala LAPAN Thomas Djamaluddin mengungkapkan, pembiayaan proyek infrastruktur dari SBSN tersebut salah satunya untuk pengembangan laboratorium pengujian komponen pesawat (DO 160) senilai Rp 125 miliar untuk tahun 2020-2021.  "Sampai Januari ini sudah sebagian terlaksana, tetapi sebagian terkendala oleh Covid-19 sehingga dilaksanakan luncuran 2021," ujarnya Forum Kebijakan Pembiayaan Proyek Infrastruktur Melalui SBSN secara virtual, Rabu (20/1).  Selain itu, pihaknya juga akan mengembangkan beberapa pesawat tahun ini yaitu N219 yang telah mendapat sertifikasi dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub), N219 Amphibi, N245, hingga pesawat R80 yang dirintis mantan presiden Indonesia BJ Habibie, dan beberapa proyek lainnya.  "Mendukung pesawat tanpa awak MALE dan LAPAN sedang menyiapkan kerja sama dengan PT Garuda untuk pengembangan kargo drone," imbuhnya.  Ia menambahkan, dana SBSN juga akan digunakan untuk pembangunan fasilitas stasiun bumi, di Biak, dengan anggaran Rp 150 miliar untuk tahun 2021-2022. "LAPAN mendapat anggaran SBSN untuk pengembangan fasilitas stasiun bumi, Biak, dengan multiyears 2021 mendapatkan Rp 90 miliar dan 2022 Rp 60 miliar," pungkasnya.  Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menghapus sejumlah proyek strategis nasional (PSN) untuk menyesuaikan kondisi keuangan negara akibat pandemi korona. Dari rencana semula sebanyak 245 proyek, hanya 89 yang dilanjutkan. Salah satu proyek yang dihapus adalah pengembangan pesawat R80 buatan BJ Habibie dan sebagai gantinya difokuskan pada pengembangan drone.  https://youtu.be/gtUBhv_kmoA  &nbsp;

Dapat Dana dari SBSN, LAPAN Kembangkan Riset Penerbangan dan Antariksa

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#lapan

Berita Terkini