<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/07/dirjen-migas-1605825061.jpg" alt="Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi ESDM, Laode Sulaeman, Selasa (7/10). (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi ESDM, Laode Sulaeman, Selasa (7/10). (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berpotensi menambah kuota impor Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk badan usaha pengelola SPBU swasta pada tahun 2026. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi ESDM, Laode Sulaeman menyampaikan penambahan kuota impor dilakukan sebagai salah satu antisipasi pemerintah agar kelangkaan BBM di SPBU tidak terjadi lagi pada masa mendatang. "Yang disiapkan ya kita sudah tahu kejadian hari ini jangan sampai terjadi lagi. Itu aja. Kan ada kejadian begini," kata Laode Sulaeman saat ditemui di Kantor Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Jakarta Selatan, Selasa (7/10). Meski ada potensi untuk menambah kuota impor, terkait besaran dan detailnya ia tak bisa menyebutkannya secara gamblang saat ini. "Ada, kemungkinan selalu ada (kuota impor SPBU swasta naik). Cuman kalau saya ngomong sekarang kan saya salah. Saya kan belum ngitung. Kemungkinannya ada," ujar Laode. Kendati demikian ia memastikan bahwa tahun ini, tidak ada penambahan kuota impor untuk SPBU swasta. Lantaran, sudah melampaui 110 persen dan telah disepakati untuk pengadaan stok dengan berkolaborasi bersama PT Pertamina (Persero). "Kalau tahun ini kita kan sudah ada langkah kolaborasi. Kenapa kita mau ngomongin itu lagi," tuturnya. Sebelumnya, sejumlah badan usaha pengelola SPBU swasta, seperti Shell, ExxonMobil hingga Bp-AKR rupanya telah melayangkan surat kepada Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) di tengah isu kelangkaan serta pembatasan kuota impor BBM yang menyebabkan kehabisan stok. Surat tersebut dilayangkan keterkaitannya mengenai kepastian dan kelangsungan investasi di tanah air. Salah satu yang mengalami kelangkaan adalah PT Shell Indonesia selaku pengelola SPBU Shell menyampaikan bahwa stok seluruh jenis gasoline atau bensin akan habis pada Kamis (2/10) malam. President Director &amp; Managing Director Mobility Shell Indonesia Ingrid Siburian menyebut di 5 SPBU itu pihaknya hanya menjual BBM jenis Diesel. Sedangkan untuk jenis produk gasoline seperti RON 92 sudah mengalami kelangkaan sejak Agustus 2025.&nbsp; "Kalau dilihat sampai saat ini, kami hanya menjual diesel tetapi kalau untuk BBM jenis bensin bisa dikatakan hampir seluruh dari SPBU kami sudah mengalami situasi stock out," kata Inggrid dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (1/10).&nbsp; "Saat ini yang ada mungkin tidak ada sampai 10 bapak dan ibu, hanya sekitar 5 SPBU yang kalau kami melihat besok malam (malam hari ini) mungkin juga sudah habis. Jadi memang kami benar-benar mengalami stock out, kelangkaan untuk BBM jenis bensin," imbuhnya. Tak hanya Shell, sejumlah SPBU swasta lain juga mengalami kehabisan BBM. Meliputi SPBU Vivo, SPBU ExxonMobil, SPBU Bp-AKR dan AKR Corporindo.

Kementerian ESDM berpotensi menambah kuota impor BBM untuk SPBU swasta pada tahun 2026 sebagai antisipasi kelangkaan.

ESDM Berpotensi Tambah Kuota Impor BBM Swasta Tahun Depan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/03/spbu-swasta-3685551420.jpg" alt="Direktur Jenderal (Dirjen) Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman, di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (3/10). (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>Direktur Jenderal (Dirjen) Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman, di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (3/10). (ANTARA)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan baru akan mengupayakan ketersediaan stok BBM Research Octane Number (RON) atau tingkat oktan 95 untuk SPBU swasta setelah persoalan kekosongan stok RON 92 telah selesai. Hal ini sebagaimana disampaikan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Laode Sulaeman usai menghadiri Rapat Pembahasan Kuota Impor SPBU Swasta di Kantor Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Jakarta Selatan, Selasa (7/10).&nbsp; "Kan, yang RON 92 dulu kita beresin. Yang paling banyak yang beli motor dan lain-lain kan itu dulu," ujar Laode Sulaeman.&nbsp; Menurutnya, secara teknis penyediaan BBM dengan kadar oktan lebih tinggi bukanlah hal yang sulit. Pihaknya memastikan BBM RON 95 dapat disiapkan melalui kilang-kilang yang ada di Tanah Air. "Sebenarnya RON itu dari kilang bisa disiapkan. Bukan hal yang sulit," imbuhnya.&nbsp; Lebih lanjut, Laode menyebut hingga saat ini PT Pertamina (Persero) telah melakukan lelang pasokan BBM kepada tiga badan usaha pengelola SPBU swasta. Dia menjanjikan, setelah distribusi dan ketersediaan RON 92 di SPBU swasta stabil, pemerintah baru akan menindaklanjuti penyediaan RON 95.&nbsp; "Kalau yang dilelangkan oleh Pertamina ke tiga badan usaha (SPBU swasta) itu sudah jalan. Kita tinggal cari misalnya tadi ada isu (RON) 95 yang kurang. Nah itu kita carikan," pungkas Laode.&nbsp; Sebelumnya, Komisi XII DPR RI mengungkapkan bahwa Pertamina tak menyediakan produk Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan jenis oktan RON 95 di tengah kelangkaan yang dialami oleh seluruh SPBU swasta di Tanah Air.&nbsp;Anggota Komisi XII DPR Yulian Gunhar menyampaikan hal tersebut menjadi anomali dari kebijakan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di saat seluruh SPBU swasta diwajibkan membeli bahan bakar dasar dari Pertamina untuk stok hingga akhir tahun ini.&nbsp; "Swasta diwajibkan beli base fuel ke Pertamina, padahal SPBU swasta menjual 3 jenis bensin (Ron 92, 95 dan 98). Sedangkan Pertamina sendiri hanya bisa menyediakan Ron 92 dan 98," ujar Gunhar dalam keterangannya belum lama ini.&nbsp; Atas kebijakan itu, kata dia, maka tidak heran jika hingga saat ini SPBU swasta kebingungan mencari pasokan bahan bakar minyak (BBM) jenis bensin dengan RON 95. "Saat ini BBM jenis Ron 95, Pertamina hanya tersedia di 119 SPBU, untuk wilayah Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, dan Jawa Timur," ungkapnya.&nbsp; Di sisi lain, pemerintah mengklaim telah menambah kuota impor BBM pada SPBU swasta untuk 2025. Bahkan, kuota yang diajukan oleh SPBU swasta dinilai telah melampaui kebijakan yang diatur pemerintah mencapai 110 persen.&nbsp; Namun hingga saat ini, SPBU swasta di tanah air dari Shell hingga Bp - AKR mengalami kekosongan stok mulai dari jenis BBM berkadar oktan 92 hingga 95. Tetapi Pertamina yang masih memiliki kuota impor BBM hanya menyediakan RON 92 dan 98 saja. &nbsp; &nbsp; Sumber foto: Nurul Fitriana/JawaPos.com

Pemerintah pastikan RON 95 akan disediakan setelah RON 92 stabil, namun SPBU swasta masih kesulitan pasokan BBM.

BBM RON 95 di SPBU Swasta juga Mulai Menipis, Dirjen Migas: RON 92 Dulu Kita Beresin!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/03/spbu-swasta-3685551420.jpg" alt="Direktur Jenderal (Dirjen) Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman, di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (3/10). (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>Direktur Jenderal (Dirjen) Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman, di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (3/10). (ANTARA)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan, operasional Kilang Dumai di Riau tetap berjalan normal meskipun sempat mengalami insiden kebakaran pada Rabu (1/10) malam. Direktur Jenderal (Dirjen) Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman menjelaskan bahwa sejak awal pihaknya menerima laporan dari manajemen kilang, kejadian tersebut tidak mengganggu operasional kilang tersebut. "Secara globalnya pada saat malam terjadinya pun, tengah malam kita sudah dikasih info sama GM-nya bahwa (kebakaran itu) tidak mengganggu operasi yang ada, jadi yang penting itu," kata Laode, dikutip dari Antara, Sabtu (4/10). Ia menegaskan, pasokan bahan bakar dari Kilang Dumai masih berlangsung normal tanpa kendala berarti. Semua sistem tetap terkendali sehingga kebutuhan energi masyarakat tidak terganggu dan tidak menimbulkan dampak luas. "Operasional masih normal. Jadi, pasokan dari Kilang Dumai juga masih tetap. Jadi, semuanya masih terkendali, nggak ada hal-hal yang spesifik banget," ujarnya. Meski demikian, Laode menuturkan penyebab pasti kebakaran hingga kini belum dapat dipastikan. Proses investigasi masih berjalan dan hasilnya baru akan disampaikan setelah pemeriksaan teknis selesai dilakukan oleh pihak terkait. Mengenai unit yang terdampak kebakaran, Laode belum memberikan penjelasan detail. Ia menekankan bahwa informasi teknis menunggu hasil penyelidikan resmi, agar publik menerima keterangan sesuai fakta di lapangan. "Belum (diketahui penyebab kebakaran), masih dalam proses penyelidikan. Nanti kalau terkait spesifiknya saya belum bisa sampaikan," imbuhnya. Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengirim tim untuk mengecek Kilang Dumai, Riau, yang terbakar pada Rabu (1/10) malam, guna mencari tahu penyebab kebakaran tersebut. "Tim saya belum pulang dari lokasi (kebakaran)," ucap Bahlil usai menghadiri Peluncuran Logo Baru BPH Migas di Jakarta, Kamis (2/10). Kilang minyak PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) Refinery Unit II Dumai, Provinsi Riau, dikabarkan terbakar sekitar pukul 20.30 WIB, Rabu (1/10) malam. Suara ledakan keras menyertai kebakaran kilang itu. Tim tanggap darurat Kilang Pertamina Dumai berhasil mengatasi kebakaran di salah satu unit operasional, sehingga situasi berada dalam kondisi aman dan berhasil terkendali pada pukul 23.20 WIB. Proses investigasi penyebab insiden tengah dilakukan untuk memastikan langkah pencegahan yang lebih optimal di masa mendatang. Area Manager Communication, Relations &amp; CSR Kilang Pertamina Dumai Agustiawan memastikan pasokan bahan bakar minyak (BBM) tetap aman pascakebakaran yang melanda salah satu unitnya pada Rabu (1/10) malam. Dikutip dari laman resmi Kilang Pertamina Internasional, Kilang Dumai merupakan kilang pengolahan minyak terbesar ketiga di Indonesia dengan tingkat kompleksitas/NCI 7.5. Kilang ini memiliki kapasitas total sebesar 170 MBPOD dengan output produk yaitu Solar, Avtur, Pertalite, Pertadex, MFO-LS, LSFO, UCO, NBF, smooth fluid, LPG dan Green Coke.

"Jadi, pasokan dari Kilang Dumai juga masih tetap. Jadi, semuanya masih terkendali, nggak ada hal-hal yang spesifik banget," ujar Laode.

ESDM Pastikan Pasokan dari Kilang Dumai Tetap Sama usai Kebakaran, Operasional Normal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/03/spbu-swasta-3685551420.jpg" alt="Direktur Jenderal (Dirjen) Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman, di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (3/10). (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>Direktur Jenderal (Dirjen) Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman, di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (3/10). (ANTARA)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memanggil pengelola stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta guna membahas terkait belum dilakukannya pembelian base fuel dari bahan bakar minyak (BBM) impor yang disediakan oleh Pertamina. Direktur Jenderal (Dirjen) Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman mengatakan, pertemuan itu akan dilakukan hari Jumat ini di Kantor Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) Kementerian ESDM sekitar pukul 15.30 WIB. "Di Kantor Migas, jadi mungkin kita tunggu saja nanti sore ya. Info yang lebih pasti lagi mengenai kesepakatan yang ada," kata Laode ditemui di Kantor Kementerian ESDM, di Jakarta, Jumat siang (3/10). Di menyampaikan, pihaknya akan bertemu dengan para pengusaha SPBU dalam rangka negosiasi menuju kesepakatan antarbadan usaha. "Ini kesepakatan tersebut saya akan dapatkan secara lengkap pada saat rapat nanti sore pukul 15.30 WIB," ujarnya. Sebelumnya, Menteri ESDM&nbsp;Bahlil Lahadalia menyatakan SPBU swasta Shell, Vivo, British Petroleum (BP), dan Exxon Mobil menyetujui untuk membeli stok BBM tambahan dengan skema impor melalui Pertamina. Langkah tersebut untuk mengatasi kelangkaan BBM di sejumlah SPBU swasta, seperti Shell dan BP, yang telah terjadi sejak Agustus 2025. Menurut Bahlil, dari kesepakatan tersebut, SPBU swasta mengajukan beberapa syarat dalam skema impor tambahan BBM lewat kolaborasi dengan Pertamina, yaitu BBM yang dibeli merupakan BBM murni (base fuel) yang nantinya akan dilakukan pencampuran di tangki SPBU masing-masing. Akan tetapi, hingga saat ini, belum ada SPBU swasta yang membeli base fuel dari Pertamina.

Laode menyampaikan, pihaknya akan bertemu dengan para pengusaha SPBU dalam rangka negosiasi menuju kesepakatan antarbadan usaha.

Belum Ada yang Mau Ambil Base Fuel Diimpor Pertamina, ESDM kembali Kumpulkan Pengelola SPBU Swasta

Laode Sulaeman

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Laode Sulaeman

Berita Terkini

ESDM Berpotensi Tambah Kuota Impor BBM Swasta Tahun Depan

BBM RON 95 di SPBU Swasta juga Mulai Menipis, Dirjen Migas: RON 92 Dulu Kita Beresin!

ESDM Pastikan Pasokan dari Kilang Dumai Tetap Sama usai Kebakaran, Operasional Normal

Belum Ada yang Mau Ambil Base Fuel Diimpor Pertamina, ESDM kembali Kumpulkan Pengelola SPBU Swasta

Download Aplikasi JawaPos.com