<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/rektor-uin-jakarta-blak-blakan-jawab-isu-kongkalikong-jabatan-rektor_m_.jpg" alt="Ilustrasi suap. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi suap. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Mantan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif meminta Mahkamah Agung (MA) menyikapi secara serius mafia peradilan di kasus suap Rp 60 miliar terhadap hakim Pengadilan Tipikor. Kasus ini bukan hanya perkara oknum hakim tetapi perbuatan yang dilakukan secara sistematis, yang melibatkan banyak pihak. Laode mengatakan, kasus dugaan suap Rp 60 miliar terhadap hakim Pengadilan Tipikor, sangat disesalkan. Sebelumnya, Muhammad Arif Nuryanta (MAN) sudah lulus tersertifikasi untuk menjadi hakim tipikor. &rdquo;Tapi kelakuannya masih menerima suap juga. Ini sesuatu yang tidak bisa dimaafkan,&rdquo; tandas Laode. Tindakan menerima suap ini tidak hanya merusak citra pribadi, tetapi juga mencoreng nama institusi Mahkamah Agung (MA). Mencermati kasus dugaan suap Rp 60 miliar ini, kata Laode, diduga tidak hanya hakim saja yang bermain. Ada kemungkinan para pengacara yang mencoba menyuap. Bahkan disampaikan juga kepada panitera pengadilan. &rdquo;Kalau hanya satu orang yang terlibat mungkin hanya satu dari sejumlah hakim, tapi ini seluruh majelis hakim terima, dan paniteranya pun jadi perantara. Berarti ini perilaku bukan hanya hakimnya, tetapi juga aktor lain. Baik pengacara maupun panitera,&rdquo; papar Laode. Dengan demikian, lanjut Laode, perkara suap Rp 60 miliar ini bukan hanya perkara oknum. Tetapi perbuatan yang sistematis. &rdquo;Sehingga ini harus disikapi dengan serius oleh MA maupun organisasi pengacara, apakah Peradi atau apa,&rdquo; ungkap Laode. Kasus suap hakim yang melibatkan pengacara maupun panitera bukan hanya sekali ini saja. Sebelumnya juga sudah berulang kali terjadi.&nbsp; &rdquo;Ini merupakan kabar gelap bagi sistem peradilan di Indonesia,&rdquo; papar Laode. Dia berharap penyidik suap ini terus mengejar pihak-pihak yang terlibat. &rdquo;Tentang asal-usul uang suap, siapa saja aktor di balik itu semua harus diungkap. Kalau tidak diungkap takutnya nanti hanya akan dianggap sebagai peristiwa biasa saja. Padahal ini perkara yang sudah sistematis,&rdquo; ucap Laode. Laode berharap Ketua MA harus segera membersihkan pengadilan dari orang-orang yang kotor. Sehingga MA dan jajarannya bisa sedikit demi sedikit bisa diperbaiki. &rdquo;Harus zero toleransi dari pimpinan MA untuk hakim-hakim yang sudah didengar atau banyak mendapat laporan. Hakim-hakim yang sudah dilaporkan disegerakan pengusutannya. Pengusutan dilakukan bersama antara Komisi Yudisial dan MA. Pihak MA harus proaktif untuk memeriksa yang ada laporan di KY. Tidak boleh lagi MA seakan-akan membela hakim-hakim yang dilaporkan di KY,&rdquo; papar Laode. Dalam memberantas mafia peradilan, Laode sepakat jika ada pembentukan tim khusus bersama. Misalnya tim khusus yang terdiri dari MA, KY, dan masyarakat sipil terpercaya. &rdquo;Ini untuk memetakan ruang-ruang rawan korupsi di MA,&rdquo; kata Laode. Laode juga menyinggung tentang belum adanya pernyataan dari organisasi profesi pengacara terkait suap Rp 60 miliar ini. &rdquo;Saya belum mendengar pernyataan dari induk organisasinya,&rdquo; kata Laode. Dia meminta agar organisasi profesi pengacara untuk membersihkan lembaganya dari anggota yang suka mempengaruhi polisi, jaksa, hakim, dan aparat penegak hukum lainnya. Sehingga tidak terulang lagi adanya pengacara yang suka memberikan iming-iming uang suap.

Laode M Syarif meminta MA menyikapi secara serius mafia peradilan di kasus suap Rp 60 miliar terhadap hakim Pengadilan Tipikor

Mantan Komisioner KPK Laode M Syarif Minta MA Sikapi Serius Mafia Peradilan Suap Rp 60 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/Tahanan-KPK-dipajang.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif mengakui memamerkan tersangka korupsi saat konferensi pers baru terjadi pada era kepemimpinan Firli Bahuri. Menurutnya, selama empat periode kepemimpinan belum pernah terjadi hal tersebut.  "Selama empat periode kepempinan sebelumnya tidak pernah terjadi. Ini baru pertama kali," kata Laode kepada JawaPos.com, Selasa (28/4).  Laode tidak mengetahui alasan KPK yang dikomandoi Firli Bahuri memamerkan dua orang tersangka kasus dugaan suap Kabupaten Muara Enim yakni Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim, Aries HB dan pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, Ramlan Suryadi dalam konferensi pers, pada Senin (27/4) kemarin.  Laode pun mempertanyakan mengapa lembaga antirasuah memamerkan tersangka saat konferensi pers. "Silakan ditanyakan ke KPK soal alasan penampakan para tersangka tersebut," jelas Laode.  Sementara itu, Ketua KPK Firli Bahuri menyampaikan alasannya mempertontonkan tersangka pelaku korupsi saat konferensi pers yang digelar pada Senin (27/4) kemarin. Menurutnya, hal itu untuk memperlihatkan hal yang sama di mata hukum.  "Dengan menghadirkan para tersangka saat konferensi pers diharapkan menimbulkan rasa keadilan. Karena masyarakat melihat, tersangkanya ada dan melihat perlakuan yang sama kepada semua tersangka," kata Firli dikonfirmasi, Selasa (27/4).  "Jadi prinsip equality before the law sudah dihadirkan," sambungnya.  Mantan Kapolda Sumatera Selatan ini menyebut, budaya baru mempertontonkan tersangka saat konferensi pers untuk menghadirkan tujuan penegakan hukum dan memberikan kepastian hukum. "Kita harus memberikan keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat," ucap Firli.  Oleh karena itu, Firli mengharapkan timbul kepercayaan masyarakat kepada KPK. Serta menghadirkan penegakan hukum yang dapat mengubah perilaku sosial, dari buruk menjadi baik dan memberikan efek jera kepada masyarakat untuk tidak melakukan praktik korupsi.  "Masyarakat harus tenang, tidak boleh dibuat waswas apalagi gaduh," tegas Firli menandaskan.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=cuAGHZGzmlE  https://www.youtube.com/watch?v=zuXbEWEFZek  https://www.youtube.com/watch?v=R-g-cgT_rDc&amp;t=

Eks Pimpinan KPK Nilai Pamerkan Tersangka Sejarah di Era Firli Bahuri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/Auditorium-Randi-dan-Yusuf.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi mengabadikan dua mahasiswa Universitas Halu Oleo (UHO) Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra) Randi dan Muhammad Yusuf Kardawi. Keduanya dikenang dengan menyematkan namanya sebagai nama auditorium di gedung Pusat Edukasi Antikorupsi (ACLC) KPK, Jakarta.  Keduanya diketahui meninggal dunia saat unjuk rasa di gedung DPRD Sulawesi Tenggara. Mereka gugur karena menolak adanya pelemahan KPK lewat revisi UU KPK.  Wakil Ketua KPK Laode M Syarif yang hadir dalam peresmian itu mengatakan, nama Randi dan Yusuf diabadikan sebagai bentuk perjuangan dan telah berjasa untuk memperkuat kinerja KPK.  "Untuk mengenang itu, KPK mengenangnya sebagai nama ruangan," kata Syarif usai meresmikan ruangan tersebut, di gedung Pusat Edukasi Antikorupsi (ACLC) KPK, Jakarta Selatan, Kamis (19/12).  Meski tidak lagi bertugas di KPK, kata Syarif, dia akan sering berkunjung ke gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK.  "Iya pasti sering berkunjung. Karena sebelum saya komisioner KPK kan saya sering ke KPK. Ya setelah tidak menjabat komisioner lagi ya saya akan tetap ke sini karena hidup saya tidak jauh-jauh dari pemberantasan korupsi," ucap Syarif.  Sementara itu, perwakilan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Imam yang juga hadir dalam peresmian itu menyatakan, dengan adanya ruangan Randi dan Yusuf, maka itu menjadi sebuah simbol semangat pemberantasan korupsi.  "Ini menjadi tanda semangat di tubuh KPK, dengan pimpinan yang baru di bawah Bapak Firli, ada tanda bahwa perjuangan KPK di periode sebelumnya telah memakan korban," ujar Imam.  Imam juga menuturkan, apa yang telah dilakukan Randi dan Yusuf merupakan bentuk perjuangan agar KPK tetap kuat. Dia pun mengharapkan, agar pimpinan KPK periode 2019-2023 tetap memperjuangkan pemberantasan korupsi.  "Bahwa hal yang kemudian memakan korban itu adalah memperjuangkan bagaimana KPK ini tetap kuat jangan sampai semangat itu hilang pada periode berikutnya," tegas Imam.  Dalam ksempatan yang sama, Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid menyatakan Randi dan Yusuf merupakan pahlawan muda pembela reformasi dan pemberantasan korupsi.  "Bagi saya mereka adalah pahlawan muda pembela reformasi. Karena mereka ini bukan sekedar menyampaikan ekspresi atau pendapat, tetapi membela esensi-esensi agenda reformasi itu," terang Usman.  Usman menyebut, peresmian ruangan tersebut sebagai bentuk apresiasi perjuangan mereka. Karena telah berani memperjuangkan kinerja pemberantasan korupsi.  "KPK dilahirkan oleh gerakan reformasi ketika Randi, Yusuf hingga Akbar bergerak, mereka mengerahkan segala daya upaya melalui kekuatan mobilisasi untuk memastikan KPK tidak dilemahkan," tegas Usman.  Selain meresmikan auditorium Randi dan Yusuf, KPK juga meresmikan lima ruangan lainnya yang berada di lantai dua gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, yakni ruangan Randi, ruangan Yusuf, ruangan Maulana Suryadi, ruangan Akbar Alamsyah, dan ruangan Bagus Putra Mahendra.  Untuk diketahui, dua mahasiswa asal Universitas Halu Oleo (UHO) Kendari Randi dan Muhammad Yusuf Kardawi meninggal dunia saat unjuk rasa menolak revisi RUU KUHP dan UU KPK di gedung DPRD Sulawesi Tenggara, Kamis (26/9) lalu.  Sementara Maulana, Akbar, dan Bagus juga telah meninggal dunia saat berunjuk rasa menolak revisi RUU KUHP dan UU KPK.

Jadi Simbol Perlawanan, KPK Resmi Abadikan Nama Randi dan Yusuf

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/KPK-Tetapkan-Bupati-Muara-Enim-Ahmad-Yani-Tersangka-Dery-Ridwansah-10.jpg" alt="Wakil Ketua KPK Laode M Syarif saat konferensi pers terkait OTT Bupati Muara Enim di Jakarta, Selasa (3/9/2019). KPK menetapkan Bupati Muara Enim Ahmad Yani sebagai tersangka kasus suap. Selain itu, KPK menjerat Kepala Bidang Pembangunan Jalan sekaligu" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua KPK Laode M Syarif saat konferensi pers terkait OTT Bupati Muara Enim di Jakarta, Selasa (3/9/2019). KPK menetapkan Bupati Muara Enim Ahmad Yani sebagai tersangka kasus suap. Selain itu, KPK menjerat Kepala Bidang Pembangunan Jalan sekaligu</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif menegaskan, hukuman mati terhadap terpidana kasus korupsi tak memiliki relevansi dengan pemberantasan korupsi. Menurutnya, berdasarkan data negara-negara yang mengatur hukuman mati, justru memperoleh indeks persepsi korupsi (IPK) yang rendah.  "Secara kalkulasi tidak ada hubungannya IPK suatu negara dengan lahirnya pidana mati," kata Syarif di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Kamis (19/12).  Syarif menjelaskan, dalam membentuk suatu hukum diperlukan studi yang mendalam. Dalam hal hukuman mati terhadap koruptor misalnya, Syarif menyatakan perlu dikaji dari sisi IPK. Menurutnya, negara-negara yang meraih skor IPK tertinggi atau yang dipersepsikan paling bersih dari korupsi, yakni Denmark, Norwegia, Finlandia, Selandia Baru hingga Singapura tidak memiliki aturan mengenai hukuman mati. Sementara negara yang masih mengatur hukuman mati seperti Indonesia dan Tiongkok justru skor IPK rendah.  "Siapa negara yang paling tinggi IPK-nya, sekarang Denmark, Norwegia Finlandia, New Zealand, Singapura. Apakah hukuman korupsinya di negara-negara clear itu ada tidak pidana mati, tidak ada. Siapa-siapa yang masih ada pidana matinya untuk koruptor, Tiongkok (skor) IPK 40, kita 38," tegasnya.  Sejumlah kalangan beranggapan hukuman mati seharusnya diterapkan terhadap koruptor agar memberikan efek jera. Namun, contohnya dalam persoalan narkoba, hukuman mati tidak membuat persoalan narkoba di Indonesia terselesaikan. Hal yang sama terjadi di sejumlah negara yang menerapkan hukuman mati terhadap pembunuh berencana.  "Itu bagian dari studi HAM. Yang paling banyak tingkat kejahatannya di negara yang menerapkan hukuman mati," ucap Syarif.  Lebih jauh, Syarif mengatakan penerapan hukuman mati terhadap koruptor justru akan menyulitkan Indonesia untuk bekerja sama dengan negara lain dalam memberantas korupsi. Negara-negara yang telah menghapus dan bahkan menentang hukuman tidak akan bersedia membantu Indonesia jika terpidana korupsi dihukum nanti.  "Korupsi itu kejahatan antarnegara, itu yang paling banyak. Akhir akhir ini susah sekali korupsi besar yang hanya di Indonesia, kebanyakan lintas negara.  Terbayang seandainya kasus Garuda itu misalnya, Inggris dengan Indonesia. Di Inggris pidana mati sudah dihapus. Kalau mantan Dirut Garuda bisa dipidana mati, kemungkinan banyak yang enggak memberikan bantuan data," pungkasnya.

KPK Pastikan Hukuman Mati Bagi Koruptor Tak Naikkan IPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/laode-saut-RDW.jpg" alt="Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif dan Saut Situmorang memohon pamit saat konferensi pers di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (16/12) malam. (Ridwan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif dan Saut Situmorang memohon pamit saat konferensi pers di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (16/12) malam. (Ridwan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif dan Saut Situmorang berpamitan kepada awak media saat mengumumkan penetapan tersangka kasus korupsi, Senin (16/12) malam). Dua tersangka yang diumumkan semalam yaitu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Agama (Ditjen Pendis Kemenag), Undang Sumantri dan mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi.  "Saya mohon maaf lahir batin juga pada teman-teman semuanya, karena sepertinya ini konferensi pers terakhir bagi kami dalam mengumumkan tersangka," kata Syarif.  Pernyataan Syarif pun lansgung dipotong oleh Saut. Menurut Saut, bukan tidak mungkin akan ada pengumuman tersangka sebelum mereka resmi purna tugas, jika tim Satgas KPK menangkap penyelenggara negara melalui operasi tangkap tangan (OTT).  "Siapa tahu besok ada OTT," sahutnya.  Syarif pun kembali menimpali Saut. Jika tak ada OTT, maka kemungkinan besar perkara Undang Sumantri dan Nurhadi ini menjadi konferensi pers terakhir mereka.  "Kecuali ada yang spesial. Tapi kelihatannya ini adalah kasus terakhir yang kami umumkan, dan mohon maaf lahir batin dan terima kasih atas kerja teman-teman semuanya dalam mengawal Indonesia yang lebih baik ke depan," tukas Syarif.  Untuk diketahui Laode M Syarif dan Saut Situmorang merupakan Wakil Ketua KPK periode 2015-2019. Masa jabatan pimpinan KPK yang digawangi Agus Rahardjo itu akan berakhir pekan ini.  Sebab, jajaran pimpinan KPK periode 2019-2023 akan dilantik pada Jumat (20/12) mendatang. Mereka di antaranya Ketua KPK terpilih Komjen Pol Firli Bahuri, Alexander Marwata, Lili Pantauli Siregar, Nurul Ghufron, dan Nawawi Pomolango.

Tadi Malam, Laode Syarif dan Saut Situmorang Pamitan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/KPK-Tetapkan-Bupati-Muara-Enim-Ahmad-Yani-Tersangka-Dery-Ridwansah-10.jpg" alt="Wakil Ketua KPK Laode M Syarif saat konferensi pers terkait OTT Bupati Muara Enim di Jakarta, Selasa (3/9/2019). KPK menetapkan Bupati Muara Enim Ahmad Yani sebagai tersangka kasus suap. Selain itu, KPK menjerat Kepala Bidang Pembangunan Jalan sekaligu" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua KPK Laode M Syarif saat konferensi pers terkait OTT Bupati Muara Enim di Jakarta, Selasa (3/9/2019). KPK menetapkan Bupati Muara Enim Ahmad Yani sebagai tersangka kasus suap. Selain itu, KPK menjerat Kepala Bidang Pembangunan Jalan sekaligu</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarief menilai, citra Indonesia berisiko tercoreng di dunia internasional dengan adanya Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dia menyebut, substansi dalam UU KPK hasil revisi justru bertentangan dengan substansi United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) yang juga diratifikasi Indonesia.  "Memang tidak ada sanksi internasionalnya. Tetapi kita dianggap negara yang tidak comply (patuh). Nanti dalam review jelek hasilnya. Kita dianggap negara yang tidak comply atau negara yang tidak patuh," kata Laode di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (10/12).  Menurut Laode, substansi dalam UU KPK hasil revisi membuat Indonesia semakin jauh dari ketentuan UNCAC. Indonesia seharusnya mengikuti berbagai prinsip dan norma yang ada di dalam UNCAC.  Atas dasar itu, dia menyarankan pemerintah dan DPR merevisi Undang-undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) demi mengikuti dinamika kejahatan korupsi. Sebab, masih ada kejahatan korupsi lainnya yang belum diatur dalam UU Tipikor.  "Seperti memperkaya diri sendiri dengan ilegal, illicit enrichment belum masuk, memperdagangkan pengaruh atau trading influences belum masuk. Asset recovery, pengembalian aset itu belum ada bahkan sudah masuk Prolegnas tidak diselesaikan di DPR, dan menyoal pejabat publik asing juga belum masuk," tukasnya.

Gara-gara Revisi UU, KPK Cemas Indonesia Dianggap Tak Patuh UNCAC

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/KPK-Tetapkan-Bupati-Muara-Enim-Ahmad-Yani-Tersangka-Dery-Ridwansah-10.jpg" alt="Wakil Ketua KPK Laode M Syarif saat konferensi pers terkait OTT Bupati Muara Enim di Jakarta, Selasa (3/9/2019). KPK menetapkan Bupati Muara Enim Ahmad Yani sebagai tersangka kasus suap. Selain itu, KPK menjerat Kepala Bidang Pembangunan Jalan sekaligu" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua KPK Laode M Syarif saat konferensi pers terkait OTT Bupati Muara Enim di Jakarta, Selasa (3/9/2019). KPK menetapkan Bupati Muara Enim Ahmad Yani sebagai tersangka kasus suap. Selain itu, KPK menjerat Kepala Bidang Pembangunan Jalan sekaligu</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Polri untuk segera mengungkap bukti baru kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan. Hal ini sebagai bentuk komitmen Polri untuk menyelesaikan kasus yang menimpa penyidik senior lembaga antirasuah tersebut.  "Kalau sudah ada bukti baru dan akan diungkap, kami sangat senang di KPK, kami sangat senang dan mendukung," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (10/12).  Laode berharap, polisi bisa segera menangkap pelaku penyiraman sekaligus otak di balik teror keji itu. Laode menilai, perlindungan pada pegawai KPK merupakan bagian penting dari proses pemberantasan korupsi.  "Jadi, kalau misalnya kita tidak mampu melindungi pegawai KPK, termasuk misalnya rumah saya dilempar bom, ya itu juga salah satu bertentangan," jelas Laode.  Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol Idham Azis memenuhi panggilan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (9/12). Dalam pertemuan yang berlangsung 20 menit itu, Jokowi menanyakan kelanjutan kasus penyiraman air keras penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan.  "Prinsipnya adalah Pak Kapolri kan sudah menunjuk Kabareskrim, rekan-rekan sudah paham info tersebut. Dan Kabareskrim Insya Allah minggu depan akan dilantik," kata Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol M Iqbal setelah mendampingi Idham Azis bertemu Jokowi.  Meskipun belum berhasil mengungkap kasus penyiraman ini, Iqbal menyebut tim teknis akan terus bekerja maksimal. Dia mengklaim tim teknis sudah mendapatkan pentunjuk signifikan untuk mengungkap kasus tersebut.  "Bukti petunjuk ini, mohon maaf tidak bisa saya sampaikan di ruang publik ini. Karena sangat mengganggu upaya pengungkapan kasus ini," ucapnya.  "Namun sore ini saya sampaikan, ini masalah waktu. Dan waktu ini tidak akan berapa lama lagi. Kami optimistis untuk segera menyelesaikan kasus ini. Insya Allah tidak berbulan-bulan," imbuhnya.

Soal Penyiraman Novel, Laode: Kami Senang jika Polri Ungkap Bukti Baru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/pimpinan-kpk-kakanwil-kemenag-jatim-pernah-setor-rp-250-juta-ke-rommy_m_.jpg" alt="Wakil Ketua KPK Laode M Syarif saat mengumumkan status tersangka Ketua Umum PPP Romahurmuziy, Sabtu (16/3)" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua KPK Laode M Syarif saat mengumumkan status tersangka Ketua Umum PPP Romahurmuziy, Sabtu (16/3)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengungkapkan sejumlah fakta soal beberapa kementerian yang 'bandel'. Itu dibeberkannya saat lembaga antirasuah tersebut menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR, di kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (27/11).  Laode mengatakan, masih ada saja kementerian yang tak menjalankan rekomendasi dari KPK. Di antaranya Kementerian Energi Sumber Daya ‎Mineral (ESDM), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Pertanian (Kementan), dan Kementerian Agraria dan Tataeuang/Badan Pertanahan Nasional (Bappenas).  Bahkan menurut Laode, keempat kementerian tersebut adalah yang paling tertutup terhadap lembaga antirasuah ini.  "Terus terang kami mengeluh, keempat lembaga itu banyak sumber uangnya. Tetapi tata kelolanya yang paling jelek, karena selalu tertutup pada KPK," ujar Laode di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (27/11).  Laode menyebut masing-masing kementerian itu memiliki peta sendiri. Sehingga banyak KPK menemukan kebun pala sawit yang ilegal yang tidak bayar pajak. Hal ini menjadi perhatian serius bagi KPK.  "Jadi Kementerian Pertanian ada peta sendiri, Bappenas ada peta sendiri," katanya.  ‎Laode juga mengeluhkan, rekomendasi KPK yang tidak dijalankankan dengan oleh empat kementerian ini sangat berbanding terbalik dengan keinginan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Padahal rekomendasi ini sesuai dengan putusan Mahkamah Agung (MA) dengan nomor register 121 K/TUN/2017.  "Presiden telah meresmikan adanya peta satu data itu, one map policy itu bisa dibuka, tapi faktanya sampai hari ini tidak," ungkapnya.‎

Laode Blak-blakan di DPR, 4 Kementerian Ini Tolak Rekomendasi KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/KPK-Tetapkan-Bupati-Muara-Enim-Ahmad-Yani-Tersangka-Dery-Ridwansah-10.jpg" alt="Wakil Ketua KPK Laode M Syarif saat konferensi pers terkait OTT Bupati Muara Enim di Jakarta, Selasa (3/9/2019). KPK menetapkan Bupati Muara Enim Ahmad Yani sebagai tersangka kasus suap. Selain itu, KPK menjerat Kepala Bidang Pembangunan Jalan sekaligu" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua KPK Laode M Syarif saat konferensi pers terkait OTT Bupati Muara Enim di Jakarta, Selasa (3/9/2019). KPK menetapkan Bupati Muara Enim Ahmad Yani sebagai tersangka kasus suap. Selain itu, KPK menjerat Kepala Bidang Pembangunan Jalan sekaligu</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif 'curhat' lantaran setiap rapat kerja dengan Komisi III DPR pihaknya selalu disalahkan. Bahkan lembaga antirasuah ini tak pernah luput dari kemarahan para anggota dewan.  "Jangan terlalu sering juga kami dimarahi. Tapi tolong dibantu, itu penting," ujar Laode saat menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (27/11).  Laode juga mengatakan, KPK itu perlu mendapat bantuan dari Komisi III DPR ini. Namun setiap kali rapat kerja, lembaga yang dikepalai oleh Agus Rahardjo ini selalu disalahkan dan dimarahi.  "Saya terus terang, saya enggak mau curhat, tapi saya bilang kenapa sih Komisi III itu kalau kita datang selalu dimarahi mulu. Jarang sekali dibantu," keluhnya.  Bahkan, Laode menegaskan, KPK tidak merasa dibantu oleh Komisi III DPR dalam masalah apapun. "Terus terang, kami hampir tidak pernah merasa terbantu. Enggak pernah kami dibantu sekalipun," ungkapnya.  Sekadar informasi KPK melakukan rapat dengan Komisi III DPR pada Rabu (27/11) ini. Dalam RDP tersebut anggota komisi hukum mempertanyakan kasus-kasus yang ditangani KPK, namun jalan di tempat. Komisi hukum ini juga mempertanyakan mengenai prestasi KPK.

‎Laode Curhat, Komisioner KPK Selalu Dimarahi Komisi III DPR

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/Jaksa-Agung-KPK.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jaksa Agung ST Burhanuddin memastikan bakal mendukung proses hukum yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Termasuk ketika ada kasus korupsi yang menjerat anak buahnya. Burhanuddin menegaskan, proses hukum yang dilakukan KPK memiliki nilai penting untuk menyeleseksi jaksa-jaksa nakal.  "Kalau ada yang kena, ini pendapat pribadi saya, biarlah sebagai seleksi alam yang akan muncul yang terbaik nanti," kata Burhanuddin usai bertemu pimpinan KPK di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (8/11).  Seperti diiketahui, KPK telah berulang kali menjerat jaksa. KPK belakangan menetapkan Jaksa Kejaksaan Negeri (Kejari) Jogjakarta yang juga anggota Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan, dan Pembangunan Pusat-Daerah (TP4D) Eka Safitra dan Jaksa di Kejari Surakarta, Satriawan Sulaksono. Mereka ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait lelang Proyek pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPKP) Kota Jogjakarta Tahun Aanggaran 2019.  Keduanya ditetapkan tersangka setelah ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada (19/8/2019). Sebelumnya, KPK menjerat Asisten Pidana Umum (Aspidum) Kejati DKI, Agus Winoto sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan perkara penipuan investasi yang sedang diproses di Pengadilan Negeri Jakarta Barat.  Menurut Burhanuddin, kasus-kasus tersebut seharusnya menjadi efek jera bagi jajaran Kejaksaan. Burhanuddin memastikan pihaknya akan melakukan pembinaan agar tidak ada lagi jaksa yang tersandung kasus korupsi.  "Tentunya kami juga akan membina. Apa yang sudah terjadi dijadikan contoh sebagai efek jera," pungkasnya.

Jaksa Agung Tak Akan Bela Anak Buahnya yang Tersandung Perkara di KPK

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#laode m syarif

Berita Terkini