<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/Menkopolhukam-Mahfud-MD-Dery-Ridwansah-6.jpg" alt="Ketua Komite TPPU sekaligus Menkopolhukam Mahfud MD saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/3/2023). Komisi III DPR menggelar Rapat Dengar Pendapat dengan Ketua Komite TPPU (Tindak" width="100%">
<figcaption>Ketua Komite TPPU sekaligus Menkopolhukam Mahfud MD saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/3/2023). Komisi III DPR menggelar Rapat Dengar Pendapat dengan Ketua Komite TPPU (Tindak</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Satuan tugas (satgas) untuk supervisi tindak lanjut temuan transaksi mencurigakan dengan nilai agregat Rp 349 triliun akhirnya terbentuk. Di dalamnya terdapat 12 tenaga ahli. Secara resmi namanya Satgas Supervisi dan Evaluasi Penanganan Laporan Hasil Analisis, Laporan Hasil Pemeriksaan, dan Informasi Dugaan TPPU (Satgas TPPU). &rdquo;Satgas TPPU didukung oleh tenaga ahli di bidang TPPU, korupsi, perekonomian, kepabeanan, cukai, dan perpajakan,&rdquo; kata Menko Polhukam Mahfud MD yang juga menjabat ketua Komite TPPU di Jakarta kemarin (3/5). Ke-12 ahli dalam satgas adalah Yunus Husein, Muhammad Yusuf, Rimawan Pradiptyo, Wuri Handayani, Laode M. Syarif, Topo Santoso, dan Gunadi. Kemudian Danang Widoyoko, Faisal H. Basri, Meuthia Ganie Rochman, Mas Achmad Santosa, dan Ningrum Natasya Sirait. &rdquo;Karena tenaga ahli ini bukan penyidik berdasar undang-undang, mereka nggak langsung masuk ke kasus,&rdquo; terang dia. Tugas mereka adalah memberikan masukan. Satgas TPPU akan bekerja sampai akhir tahun ini. Satgas itu diberi tugas melaksanakan supervisi dan evaluasi penanganan laporan hasil analisis, laporan hasil pemeriksaan, dan informasi dugaan TPPU. Seluruhnya dilakukan berdasar data yang telah disampaikan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). (syn/c9/fal)

Satgas untuk supervisi tindak lanjut temuan transaksi mencurigakan dengan nilai agregat Rp 349 triliun akhirnya terbentuk.

Satgas TPPU Diperkuat 12 Ahli, Ada Mantan Kepala PPATK dan Eks Wakil Ketua KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/ardjokami.jpg" alt="Artidjo Alkostar -FEDRIK TARIGAN/JAWA POS" width="100%">
<figcaption>Artidjo Alkostar -FEDRIK TARIGAN/JAWA POS</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktur Eksekutif Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan atau Kemitraan Laode Muhammad Syarif, mengatakan keberpihakan mantan Hakim Agung Artidjo Alkostar pada persoalan antikorupsi dan penghormatan atas hak asasi manusia (HAM) merupakan sesuatu yang nyata. "Keberpihakan Artidjo Alkostar pada antikorupsi dan penghormatan atas HAM itu nyata," ujar Laode saat menjadi narasumber dalam diskusi virtual Integrity Talk bertajuk Belajar Integritas dari Sosok Artidjo Alkostar: Mengenang 1 Tahun Kepergian Artidjo Alkostar, dipantau dari Jakarta, Senin (28/2) dikutip dari Antara. Menurut Laode, sebenarnya keberpihakan dan sikap memperjuangkan isu HAM, bahkan lingkungan hidup merupakan "darah daging" pertama dari sosok Artidjo Alkostar. Artinya, kedua hal tersebut merupakan isu yang lebih dahulu digeluti oleh Artidjo Alkostar sebelum dikenal memperjuangkan penegakan antikorupsi oleh masyarakat Indonesia. Dengan demikian, menurut dia, keberpihakan yang jelas serta keteguhan Artidjo Alkostar terhadap isu antikorupsi, HAM, dan lingkungan hidup sulit untuk ditemukan pada diri orang lain. Lebih lanjut, Laode pun mengenang jasa besar Artidjo Alkostar dalam mendukung keberadaan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi. Salah satu penjelasan yang dimuat dalam peraturan tersebut, tata cara pelaksanaan atau penindakan terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi. Sebelumnya, kata Laode yang Wakil Ketua KPK periode 2015—2019, Indonesia belum memiliki regulasi yang memperjelas petunjuk bagi aparat penegak hukum saat menangani perkara tindak pidana korupsi oleh korporasi. "Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) itu 'kan dari dulu sudah mengkriminalkan korporasi (yang melakukan korupsi). Akan tetapi, tidak ada satu pun kasus di KPK itu yang menghukum korporasi, sedangkan di penegakan hukum tentang lingkungan hidup itu sudah ada. Hal itu karena tidak ada petunjuk pelaksanaan menyidik korporasi," jelas Laode. Pada diskusi sekaligus acara untuk mengenang satu tahun wafatnya Artidjo Alkostar itu, Laode pun menekankan bahwa keberpihakan mantan hakim Agung tersebut pada isu antikorupsi, HAM, ataupun lingkungan hidup tidak perlu diragukan.

Laode: Keberpihakan Artidjo Alkostar pada Antikorupsi dan HAM Nyata

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/riau-masuk-6-provinsi-target-pemberantasan-korupsi-kpk_m_.jpg" alt="Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif saat diwawancarai awak media acara Sarasehan Kebangsaan di Pekanbaru, Riau, Sabtu (30/3). (" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif saat diwawancarai awak media acara Sarasehan Kebangsaan di Pekanbaru, Riau, Sabtu (30/3). (</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarief, menyinggung lembaga antirasuah di bawah komando Firli Bahuri, yang belum juga berhasil menangkap Harun Masiku. Padahal Bekas Caleg PDI Perjuangan itu telah satu bulan lebih menjadi buronan KPK.  Laode menyebut, seharusnya Firli Cs tidak sulit untuk menangkap Harun Masiku. Karena keberadaan Harun disebut-sebut berada di Indonesia.  "Ada yang DPO tetapi pada saat itu selalu agak sering kami dapat. Jadi yang high profile seperti Harun Masiku ini kalau dia di Indonesia ya, berdasarkan dulu-dulu tidak sulit sih," kata Laode ditemui di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (13/2).  Laode menyampaikan, dirinya kemudian membandingkan KPK saat dirinya menjabat. Menurutnya, KPK pada eranya lebih banyak membantu Kejaksaan Agung untuk mengejar para koruptor yang masih buron.  "Bahkan KPK itu sering membantu kejaksaan untuk mendapatkan buron. Jadi seharusnya kalau dia ada di dalam Indonesia, bisa di dapat seharusnya," beber Laode.  Laode menilai, aneh dengan kepemimpinan Firli Cs yang hingga kini belum juga berhasil meringkus Harun. Padahal, kata Laode, KPK mempunyai banyak perangkat yang cukup kuat untuk mendeteksi buronan.  "Sebenernya kita juga punya orang, kita juga bisa bekerja sama dengan polisi. Kan di kepolisian ada intelijen jadi bahkan lari ke luar negeri pun jaringan KPK lumayan lengkap," tegas Laode.  Harun diduga merupakan salah satu kunci terkait perkara yang diduga melibatkan petinggi PDIP. Penyidik lembaga antirasuah hingga kini masih mendalami asal-usul uang Rp 400 juta yang diberikan untuk Wahyu Setiawan melalui sejumlah perantara.  Dalam kasus ini, KPK menetapkan empat orang sebagai tersangka. Mereka yakni Komisioner KPU Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fridelina selaku mantan Anggota Badan Pengawas Pemilu sekaligus orang kepercayaan Wahyu, Harun Masiku selaku caleg DPR RI fraksi PDIP dan Saeful.  KPK menduga Wahyu bersama Agustiani Tio Fridelina diduga menerima suap dari Harun dan Saeful. Suap dengan total Rp 900 juta itu, diduga diberikan kepada Wahyu agar Harun dapat ditetapkan oleh KPU sebagai anggota DPR RI, menggantikan caleg terpilih dari PDIP atas nama Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia pada Maret 2019 lalu.  Atas perbuatannya, Wahyu dan Agustiani Tio yang ditetapkan sebagai tersangka penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 Ayat (1) huruf a atau Pasal 12 Ayat (1) huruf b atau Pasal 11 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999.  Sementara itu, Harun Masiku dan Saeful sebagai tersangka pemberi suap disangkakan melanggar pasal pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Laode Syarief Sindir Firli Cs yang Belum Juga Ringkus Harun Masiku

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/KPK-Tetapkan-Bupati-Muara-Enim-Ahmad-Yani-Tersangka-Dery-Ridwansah-9.jpg" alt="Wakil Ketua KPK Laode M Syarif. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua KPK Laode M Syarif. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons isu seputar kasus besar yang dilaporkan Presiden Joko Widodo. Lembaga antirasuah itu tidak tahu klaim Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD yang menyebut kasus itu belum ditangani.  ’’Kami belum mengetahui kasus apa yang dimaksud,’’ kata Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif kemarin (13/11).  Klaim Menko Polhukam itu mendapat perhatian publik. Di satu sisi, KPK dianggap tidak mendukung pemberantasan korupsi karena mengabaikan laporan Jokowi. Di sisi lain, KPK dianggap tidak perlu memprioritaskan laporan presiden guna menjaga independensi.  Laode menyarankan agar para pihak yang ragu-ragu terhadap perkembangan pelaporan kasus korupsi datang ke KPK. Sebab, data-data pelaporan, termasuk informasi tentang siapa saja pelapor itu, tidak bisa diungkap secara terbuka. ’’(Informasi tentang siapa pelapor) menurut perundang-undangan harus dirahasiakan,’’ ungkapnya.  Sejauh ini, memang ada beberapa kasus yang menjadi perhatian Presiden Jokowi. Sejumlah pihak yang berkaitan dengan perkara tersebut sudah ditangani KPK. ’’Meskipun butuh waktu karena kompleksitas perkara dan perolehan bukti,’’ paparnya.  Laode mencontohkan dugaan korupsi pembelian Heli AW-101 yang ditelusuri KPK dengan bantuan Pom TNI. Dalam perkara tersebut, KPK telah menangani satu orang dari swasta, sedangkan Pom TNI menangani tersangka berlatar belakang militer. ’’(Saat ini) KPK menunggu hasil audit kerugian keuangan negara yang sedang dihitung BPK (Badan Pemeriksa Keuangan),’’ jelasnya.  Perkara tersebut memang terbilang kompleks. Sebab, KPK hanya menangani pihak swasta. Tersangka dari militer ditangani Pom TNI. Kondisi tersebut sangat bergantung pada keterbukaan dan kesungguhan TNI. ’’Untuk kasus ini, kami mengharapkan dukungan penuh presiden dan Menko Polhukam. Kasusnya sebenarnya tidak susah kalau ada kemauan dari TNI dan BPK,’’ ujarnya.  Kasus kedua, kata Laode, adalah dugaan korupsi mafia minyak Pertamina Energy Trading Limited (Petral). Kasus tersebut kini sudah di tahap penyidikan dengan seorang tersangka. Yakni, eks Direktur Utama Petral Bambang Irianto.  Laode mengakui bahwa perkara itu cukup rumit lantaran membutuhkan penelusuran bukti lintas negara. ’’Sehingga perlu kerja sama internasional yang kuat,’’ katanya.

KPK Butuh Backup Usut Kasus Kakap

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/KPK-Tetapkan-Bupati-Muara-Enim-Ahmad-Yani-Tersangka-Dery-Ridwansah-10.jpg" alt="Wakil Ketua KPK Laode M Syarif saat konferensi pers terkait OTT Bupati Muara Enim di Jakarta, Selasa (3/9/2019). KPK menetapkan Bupati Muara Enim Ahmad Yani sebagai tersangka kasus suap. Selain itu, KPK menjerat Kepala Bidang Pembangunan Jalan sekaligu" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua KPK Laode M Syarif saat konferensi pers terkait OTT Bupati Muara Enim di Jakarta, Selasa (3/9/2019). KPK menetapkan Bupati Muara Enim Ahmad Yani sebagai tersangka kasus suap. Selain itu, KPK menjerat Kepala Bidang Pembangunan Jalan sekaligu</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif menduga, salinan hasil Undang-Undang KPK yang terdapat kesalahan penulisan atau tipo, lantaran dibuat dengan terburu-buru dan sangat tertutup. Sehingga, tidak mengutamakan keseriusan serta ketelitian dalam prosesnya.  "Ya itulah misalnya, bahkan ada kesalahan ketik mereka ini memang dibuat terburu-buru dan dibuat sangat tertutup," kata Syarif di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK RI, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (14/10).  Syarif pun mempertanyakan keabsahan dari UU KPK tersebut. Mengingat, UU KPK itu disahkan oleh anggota dewan periode 2014-2019. Sedangkan, saat ini, parlemen telah diisi oleh anggota dewan periode 2019-2024.  "Kami sekarang bertanya lagi, apakah sekarang perbaikan tipo itu harus membutuhkan persetujuan antara parlemen dan pemerintah kembali? Itu kan bukan sudah berbeda kan, bukan parlemen yang dulu, apakah parlemen yang sekarang terikat dengan kesalahan yang dibuat sebelumnya?," ucap Syarif.  Syarif memandang, hal itu justru membuat kerancuan dalam prosesnya. Pasalnya, kata Syarif, UU itu yang menjadi acuan dasar lembaga antirasuah menjalankan tugasnya.  "Sebenarnya yang mengakibatkan KPK sangat ragu, bagaimana mau menjalankan tugasnya sedangkan dasar hukumnya sendiri banyak sekali kesalahan-kesalahan dan kesalahannya itu bukan kesalahan minor, ini kesalahan-kesalahan fatal," sesal Syarif.  Oleh karena itu, KPK berharap agar dalam proses perbaikan UU tersebut terdapat keterbukaan satu sama lain. Sehingga, tidak ada kesan menutup-nutupi hal subtansi dari pembahasan UU KPK.  "Kami berharap bahwa ada proses yang terbuka, ada proses yang tidak ditutup-tutupi, sehingga masyarakat itu bisa paham, KPK juga bisa paham, bisa mempersiapkan diri, bagaimana untuk memberikan masukan," pungkas Syarif.

KPK Menduga Kesalahan Tipo UU KPK Karena Pembahasannya Terburu-buru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/KPK-Tahan-Imam-Nahrawi-Dery-Ridwansah-8.jpg" alt="Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi mengenakan rompi orange usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK Jakarta, Jumat, (27/9/2019). Imam Nahrawi ditahan KPK dalam kasus dugaan suap dana hibah dari pemerintah terhadap KONI melalui Kemenpora. Foto" width="100%">
<figcaption>Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi mengenakan rompi orange usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK Jakarta, Jumat, (27/9/2019). Imam Nahrawi ditahan KPK dalam kasus dugaan suap dana hibah dari pemerintah terhadap KONI melalui Kemenpora. Foto</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) tengah mempersiapkan susunan Menteri Kabinet Kerja jilid II. Namun beda dari biasanya, dalam penyusunan kabinet kali ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak dilibatkan untuk memilih pembantu Jokowi untuk periode 2019-2024.  Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menyatakan, pihaknya tidak dilibatkan dalam penyusunan kabinet di periode kedua Jokowi. Laode hanya berharap Jokowi dapat menunjuk orang-orang yang mempunyai rekam jejak bagus untuk mengisi posisi menteri dalam periode kedua pemerintahannya.  "Kami tidak diikutkan, tetapi kami berharap bahwa yang ditunjuk oleh Presiden adalah orang-orang yang mempunyai track record yang bagus dari segi integritas, tidak tercela," kata Laode di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK RI, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (14/10).  Sebagai lembaga antirasuah, lanjut Laode, pihaknya berharap Jokowi dapat memilih orang-orang yang berkompeten untuk bisa bekerja secara profesional dan terhindar dari praktik-praktik rasuah.  "Kami berharap memilih yang betul-betul bersih dan profesional di bidangnya yang dia akan kerjakan," ungkap Laode.  Kendati demikian, Laode tidak menutup mata untuk bisa memberikan masukan jika diminta untuk menelusuri rekam jejak calon menteri tersebut. Sebab, kini terdapat dua menteri Kabinet Kerja yang tengah tersandung kasus korupsi.  "Itu adalah hak prerogatif Presiden. Kalau dimintai masukan, kami akan memberikannya. Kalau tidak, tidak apa-apa seperti itu. Kami berharap bahwa beliau cukup paham untuk mengetahui mana calon menteri yang mempunyai rekam jejak yang baik atau tidak," jelas Syarif.  Untuk diketahui, terkini terdapat dua menteri yang tersandung kasus korupsi pada periode pertama pemerintahan Jokowi, yaitu Menteri Sosial Idrus Marham dan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi.  Idrus yang ditetapkan sebagai tersangka KPK, diduga menerima hadiah atau janji dari proyek PLTU Riau-1. Idrus diduga telah menerima suap bersama mantan anggota DPR RI Eni Maulani Saragih.  Mantan Sekretaris Jenderal Partai Golkar tersebut terbukti menerima suap Rp 2,250 miliar yang diberikan oleh pengusaha yang juga salah satu pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited, Johannes Budisutrisno Kotjo. Diketahui, ia juga secara aktif membujuk agar Kotjo memberikan uang kepada Eni.  Uang tersebut digunakan untuk membiayai keperluan partai dan keperluan suami Eni yang maju dalam Pilkada di Temanggung. Patut diketahui, pada tingkat pertama, majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta hanya menjatuhkan 3 tahun penjara serta harus membayar denda Rp 150 juta subsider 2 bulan kurungan pada Idrus.  Namun, pada tingkat banding, ia dijatuhi hukuman 5 tahun penjara serta diwajibkan membayar denda Rp 200 juta subsider 2 bulan kurungan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.  Sementara itu, mantan Menpora Imam Nahrawi diduga menerima suap Rp 14.700.000.000 lewat Miftahul dari tahun 2014 hingga 2018. Kemudian, Imam diduga meminta uang sebanyak Rp 11.800.000.000 dalam rentang waktu 2016 hingga 2018.  Sehingga total dugaan penerimaan Rp 26.500.000.000 tersebut diduga merupakan commitment fee atas pengurusan proposal hibah yang diajukan KONI kepada Kemenpora tahun anggaran 2018.  Imam diduga telah melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

KPK Akui Tak Diajak Jokowi Berembuk soal Susunan Menteri Kabinet

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/laode-ngeluh-kpk-kekurangan-jaksa-sudah-minta-belum-dikasih_m_.jpg" alt="Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif mengaku lembaganya sedang kekurangan jaksa. (Dery Ridwansyah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif mengaku lembaganya sedang kekurangan jaksa. (Dery Ridwansyah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>KPK berusaha bertahan dan terus menjalankan tugas meski ada pengesahan revisi UU yang dianggap melemahkannya. Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif memprediksi, dengan berlakunya UU tersebut, bakal ada perubahan signifikan terkait penindakan pelaku korupsi. KPK bakal menyiapkan tim transisi. Berikut wawancara Laode dengan wartawan Jawa Pos Debora Danisa Sitanggang Kamis lalu (19/9).  ---  Setelah pengesahan revisi UU, bagaimana kondisi dan kegiatan terkini di internal?  Setelah membaca revisi tersebut, saat ini kami menyiapkan dua tim transisi. Satu tim transisi untuk yang berhubungan dengan status kepegawaian. Kemudian, yang kedua adalah tim transisi untuk mengantisipasi kejanggalan-kejanggalan yang ada di dalam UU KPK yang baru, terutama dari segi penindakan.  Kondisi apa yang sekiranya bakal berubah di tubuh KPK?  Dalam UU yang lama, komisioner KPK itu adalah penyidik dan penuntut umum. Sekarang ini saya bisa menyidik, saya juga bisa menjadi penuntut umum. Kalau di UU baru, komisioner yang akan dilantik bukan penyidik dan penuntut umum. Sedangkan dewan pengawas tidak disebutkan juga status mereka itu sebagai apa, tetapi dimintai persetujuan untuk melakukan penggeledahan, penyitaan, dan penyadapan. Padahal, secara hukum, yang bisa melakukan perintah penyadapan, penggeledahan, dan penuntutan itu adalah aparat penegak hukum. KPK bisa kalah terus nanti kalau otorisasinya itu diberikan oleh dewan pengawas.  Bagaimana tentang OTT, apakah mungkin akan berkurang?  Kita belum tahu. Tetapi, kalau kita lihat, birokrasinya menjadi lebih panjang. Kalau sekarang itu, kita ada sistemnya. Misalnya, di setiap tindak pidana korupsi, ada penyelidikan terbuka, ada penyelidikan tertutup. Kalau penyelidikan tertutup itu jelas tindak pidana korupsi akan dilakukan dan dicurigai akan dilakukan lagi. Maka di situlah akan terjadi tangkap tangan. Tapi, itu berjenjang sampai dengan komisioner saja. Tidak ada otorisasi dari dewan yang lain. Sekarang akan ketambahan dewan pengawas.  Terkait perubahan status kepegawaian, langkah apa yang dilakukan KPK?  Kalau dilihat dari UU-nya, semua pegawai KPK akan menjadi ASN. Apakah itu penyelidik, penyidik, maupun pencegahan. Itulah yang kita siapkan. Pemerintah katanya akan menyiapkan waktu dua tahun untuk menyelesaikan konversi dari status pegawai KPK menjadi ASN. Menurut janji presiden dan menteri PAN-RB, tidak akan ada pengurangan take-home pay bagi para pegawai.  Selain revisi UU KPK, apa benar RKUHP juga bakal memengaruhi penanganan tipikor dan makin melemahkan KPK?  Dalam KUHP, dulu hukuman minimumnya (pelaku korupsi) empat tahun. Sekarang menjadi dua tahun saja. Bukan hanya KUHP. Sekarang ada UU baru tentang lembaga pemasyarakatan yang menyatakan bahwa surat dari KPK untuk terpidana korupsi tidak dibutuhkan lagi untuk keperluan remisi. Memang menurut saya pelemahan ini sistematis. Tapi, saya katakan lagi, kami ini adalah aparat penegak hukum, kami nggak bisa membikin UU. Jadi, kami hanya menjalankan.

Laode M. Syarif: OTT Pelaku Korupsi Diprediksi Berkurang Drastis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/KPK-Tetapkan-Bupati-Muara-Enim-Ahmad-Yani-Tersangka-Dery-Ridwansah-10.jpg" alt="Wakil Ketua KPK Laode M Syarif saat konferensi pers terkait OTT Bupati Muara Enim di Jakarta, Selasa (3/9/2019). KPK menetapkan Bupati Muara Enim Ahmad Yani sebagai tersangka kasus suap. Selain itu, KPK menjerat Kepala Bidang Pembangunan Jalan sekaligu" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua KPK Laode M Syarif saat konferensi pers terkait OTT Bupati Muara Enim di Jakarta, Selasa (3/9/2019). KPK menetapkan Bupati Muara Enim Ahmad Yani sebagai tersangka kasus suap. Selain itu, KPK menjerat Kepala Bidang Pembangunan Jalan sekaligu</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif mengaku kesal saat menonton fit and propper test Calon pimpinan KPK di Komisi III DPR. Ia geram lantaran ada capim KPK yang meremehkan kinerja KPK dalam upaya pencegahan korupsi.  Capim yang dimaksud oleh Laode itu aalah Nawawi Pomolango. Di hadapan anggota Komisi III DPR, ia mengkritik KPK yang dinilainya hanya mengutamakan penindakan dan mengenyampingkan pencegahan.  "Saya agak kesal tadi ketika menonton fit and propper test salah seorang calon kandidat mengatakan, aksi pencegahan KPK itu cuma pergi pasang-pasang poster, sosialisasi zona integritas. Rasanya ingin sekali saya ajari," kata Laode di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (11/9).  Laode menegaskan, KPK telah banyak melakukan upaya pencegahan. Bahkan, kontribusi penindakan khususnya Operasi Tangkap Tangan (OTT) hanya dilakukan 10 persen oleh lembaga antirasuah.  "Dari semua kasus KPK, kontribusi OTT itu paling 10 persen, 90 persennya itu pengembangan kasusnya," tegas Laode.  Laode menyebut, pemberitaan OTT lebih menarik simpatik masyarakat. Padahal, banyak kasus besar yang sedang ditangani KPK seperti mafia migas, namun pemberitannya biasa saja.  "OTT itu punya magis pemberitaan. Sedangkan, kasus Petral yang terkait tindak pidana pencucian uang pemberitaannya biasa saja. Padahal itu pekerjaan luar biasa sulit. Tapi beritanya tidak sedahsyat OTT," ucap Laode.  "Jadi saya ingin mengatakan, saya tidak bisa menyalahkan publik, mungkin salahnya kita. Tapi informasi ini seperti tidak tersampaikan dengan baik," sesalnya.  Sebelumnya, capim KPK Nawawi Pomolango mengkritik KPK yang dinilainya hanya mengutamakan penindakan dan mengenyampingkan pencegahan.  Nawawi yang mengaku greget dengan kinerja KPK mengibaratkan orang-orang di lembaga antirasuah itu seperti orang yang pulang dari kelab malam.  "Lembaga luar biasa tapi hasilnya biasa-biasa. Kinerja KPK itu seperti orang tengah malam pulang dari dugem. Jalannya sempoyongan. Kiri kadang ke kanan, tidak pernah lurus," tukas Nawawi.  &nbsp;

Laode Syarif Geram, Kerja Pegawai KPK Diibaratkan Orang Pulang Dugem

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/KPK-Tetapkan-Bupati-Muara-Enim-Ahmad-Yani-Tersangka-Dery-Ridwansah-10.jpg" alt="Wakil Ketua KPK Laode M Syarif saat konferensi pers terkait OTT Bupati Muara Enim di Jakarta, Selasa (3/9/2019). KPK menetapkan Bupati Muara Enim Ahmad Yani sebagai tersangka kasus suap. Selain itu, KPK menjerat Kepala Bidang Pembangunan Jalan sekaligu" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua KPK Laode M Syarif saat konferensi pers terkait OTT Bupati Muara Enim di Jakarta, Selasa (3/9/2019). KPK menetapkan Bupati Muara Enim Ahmad Yani sebagai tersangka kasus suap. Selain itu, KPK menjerat Kepala Bidang Pembangunan Jalan sekaligu</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Dolly Pulungan selaku Direktur Utama PTPN III sebagai tersangka dalam perkara dugaan suap terkait distribusi gula di PTPN III tahun 2019. Penetapan tersangka ini setelah lembaga antirasuah itu melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Jakarta pada Senin (2/9) hingga Selasa (3/9).  Selain Dolly, KPK juga turut menetapkan I Kadek Kertha Laksana (IKL) selaku Direktur Pemasaran PTPN III yang diduga bersama-sama Dolly menerima suap. Sedangkan pihak yang diduga pemberi suap merupakan Pemilik PT Fajar Mulia Trasindo Pieko Nyotosetiadi.  "KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan dan menetapkan tiga orang tersangka," kata Wakil Ketua KPK Laode M. Syarief dalam jumpa pers di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Selasa (3/9).  Laode menjelaskan, salah seorang tersangka, yakni I Kadek Kertha Laksana di-OTT (Operasi Tangkap Tangan) oleh Tim Satgas KPK pada Selasa di Jakarta dan telah menjalani pemeriksaan awal. Sedangkan dua tersangka lain belum berhasil diperiksa KPK.  "Oleh karena Pieko dan Dolly telah ditingkatkan statusnya sebagai tersangka dalam proses penyidikan ini, maka KPK mengimbau agar keduanya segera menyerahkan diri," ucap Laode.  Selain mengamankan I Kadek, KPK juga sempat mengamankan empat orang lainnya. Masing-masing yaitu Pengelola Money Changer Freddy Tandou, orang kepercayaan Pieko Nyotosetiadi Ramlin, pegawai PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (KPBN) Corry Luca, dan Ditur PT KPBN.  Dolly dan Kadek diduga menerima hadiah atau janji terkait Distribusi Gula di PTPN III tahun 2019 dari Pieko. Diduga janji tersebut berupa uang USD 345 ribu.  Laode merinci, kasus ini bermula ketika perusahaan Pieko ditunjuk menjadi pihak swasta dalam skema long term contract dengan PTPN III. Dalam kontrak ini, pihak swasta mendapat kuota untuk mengimpor gula secara rutin setiap bulan selama kontrak.  Menurutnya, PTPN III terdapat aturan internal mengenai kajian penetapan harga gula bulanan. "Pada penetapan harga gula tersebut harga gula disepakati oleh tiga komponen yaitu PTPN III, Pengusaha Gula (PNO), dan ASB selaku Ketua Asosiasi Petani Tebu Republik Indonesia (APTRI)," ujar Laode.  Menurut Laode, pada 31 Agustus 2019 terjadi pertemuan antara Pieko, Dolly, dan Ketua Umum Dewan Pembina Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia di Hotel Shangrila. Dia menyebutkan, Dolly meminta uang ke Pieko lantaran membutuhkan uang terkait persoalan pribadinya.  "Menindaklanjuti pertemuan tersebut, DPU (Dolly) meminta IKL (Kadem) untuk menemui PNO (Pieko) untuk menindaklanjuti permintaan uang sebelumnya," sebut Laode.  Laode menyatakan, uang senilai SGD 345 ribu diduga merupakan fee terkait dengan distribusi gula yang termasuk ruang lingkup pekerjaan PTPN III (Persero).  Sebagai pihak penerima, Dolly dan Kadek disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.  Sementara itu, Pieko sebagai pemberi disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Suap Gula, KPK Tetapkan Dirut PTPN III Dolly Pulungan Jadi Tersangka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/SELEKSI-CAPIM-KPK_MIFTAHULHAYAT-9.jpg" alt="Suasana uji kompetensi seleksi capim KPK, Kamis (18/7). (Miftahulhayat/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Suasana uji kompetensi seleksi capim KPK, Kamis (18/7). (Miftahulhayat/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Proses seleksi calon piminan Komisi Pemberantan Korupsi (Capim -KPK) mendapat sorotan dari publik. Sebaliknya, para peserta memberikan apresiasi. Pujian itu dilontarkan oleh calon incumbent (petahana) Laode Muhammad Syarief.  Menurut wakil ketua KPK itu, uji kompentesi capim KPK saat ini jauh lebih modern dibanding seleksi periode sebelumnya. Dulu kami menulis makalah itu dengan tulis tangan. Hari ini lebih bagus karena menggunakan komputer," kata Laode di Gedung Pusdiklat Kementerian Sekretariat Negara, Cilandak, Jakarta Selatan, Kamis (18/7).  Laode merupakan satu dari tiga calon incumbent (petahana) atau unsur internal yang mengikuti <a href="https://www.jawapos.com/nasional/06/07/2019/384-orang-daftar-capim-kpk-petahana-tidak-diistimewakan/">seleksi capim KPK</a>. Dua lainnya yakni Basaria Panjaitan dan Alexander Marwata.  Uji kompetensi <a href="https://www.jawapos.com/nasional/18/07/2019/hari-ini-pansel-uji-pengetahuan-hukum-192-calon-pimpinan-kpk/">seleksi capim KPK</a> dibagi menjadi dua jenis. Yaitu menjawab soal pilihan ganda dan membuat makalah terkait tindak pidana korupsi.  Dalam materi pembuatan makalah, Laode mengaku membahas rencana untuk mengintegrasikan program pencegahan dan penindakan. Selain itu, menjabarkan soal pentingnya koordinasi dan supervisi antarlembaga penegak hukum. Terakhir, berupaya sekuat tenaga untuk meningkatkan pendapatan negara.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/SELEKSI-CAPIM-KPK_MIFTAHULHAYAT-10-750x500.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Basaria Panjaitan, calon petahana yang mengikuti seleksi capim KPK di Gedung Pusdiklat Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta Selatan, Kamis (18/7). (Miftahulhayat/Jawa Pos)  "Sektor-sektor yang menjadi sumber pendapatan negara kita perbaiki tata kelolanya. Seperti sumber daya alam, perpajakan, penindakannya harus fokus yang besar-besar seperti itu," jelas Laode.  Sebelumnya, pansel capim KPK menggelar tes uji kompetensi pada Kamis (18/7). Ketua Pansel Capim KPK Yenti Garnasih menyebut, uji kompentensi dibagi dua bagian. Sebanyak 188 orang telah mengikuti tes uji kompetensi.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/SELEKSI-CAPIM-KPK_MIFTAHULHAYAT-8-750x500.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> CALON PETAHANA: Basaria Panjaitan dan Laode Muhammad Syarif mengikuti seleksi capim KPK di Gedung Pusdiklat Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta Selatan, Kamis (18/7). (Miftahulhayat/Jawa Pos)  Yenti berharap pansel bisa memeroleh 50 orang lulus seleksi pada tahap dua kali ini. Nantinya mereka bisa lanjut pada tahap assesment profile.  "Kita harap antara 50 atau lebih. Kalau memang ngeblank semua dan cuma 10 apa boleh buat. Jadi tergantung ya, kita kan punya kriteria-kriteria. Jadi kita harap masih banyak sehingga kita lebih mudah," kata Yenti Ganarsih di Pusdiklat Setneg Cilandak, Jakarta Selatan, Kamis (18/7).  Pada tahap seleksi kedua ini pansel menggali kompetensi capim berdasarkan dua ujian. Menurutnya, pertama soal check point multiplechoice. Kedua, soal makalah terkait pengetahuan tindak pidana korupsi.  Dua tes, kata Yenti, untuk menggali pemahaman capim terkait masalah korupsi di Indonesia dan kemampuan mengatasinya. "Baik check point uji kompetensi dan membuat makalah adalah terkait semua problem whats, problem of compatting corruption in Indonesia. Jadi bagaimana kita brantas korupsi di Indonesia dan segala permasalahannya," ucap Yenti.  Adapun poin yang akan digali dalam ujian ini antara lain terkait pemberantasan dan pencegahan korupsi; manajemen organisasi internal; hubungan kelembagaan antara KPK dan lembaga lain, atau etika berlembaga.  "Kami ingin ini tetap lembaga formal resmi, jadi meskipun lembaga independen tapi ada etika yang mana dalam ketatanegaraan tetap harus diperhatikan. Kita ingin orang-orang seperti itu yang bisa baca dua ujian ini," tukas Yenti.

Calon Incumbent Capim KPK Klaim Seleksi Kali Ini Lebih Modern

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#laode m syarief

Berita Terkini