<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Laode-Ida.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>SEJUMLAH daerah, khususnya di DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat, menyambut tahun baru dalam suasana prihatin. Tak bisa menikmati momen pergantian tahun. Ya, tiada lain adanya gangguan tak terduga berupa banjir dahsyat.  Tidak sedikit infrastruktur fisik, termasuk akses jalan, yang mengalami kerusakan akibat longsor dan sejenisnya. Korban jiwa pun cukup signifikan, di tiga provinsi tersebut saja mencapai 67 orang meninggal. Terkait dengan banjir dan ancaman akan terjadinya kembali hujan lebat dalam waktu dekat, Kedubes Amerika Serikat (6/1) memperingatkan warganya untuk bersiap atas kemungkinan terjadinya peristiwa yang sama seperti sebelumnya.  Peristiwa seperti itu hampir terjadi setiap tahun. Ada beberapa kawasan yang sudah jadi ”langganan banjir tahunan”. Namun, ada juga yang baru kali pertama terkena rendaman bah. Misalnya, kawasan perumahan Kemang Pratama, Bekasi, baru tahun ini mengalami banjir yang signifikan. Pada tahun lalu, di Sultra dan Sulteng juga tiba-tiba dilanda banjir dahsyat yang luar biasa sehingga menimbulkan korban jiwa dan materi.  Pemicu banjir setiap tahunnya secara kasuistik tentu bisa berbeda. Namun, secara umum, ada tiga faktor yang saling terkait. Pertama, curah dan durasi hujan yang ekstrem (lebat dan lama). Kedua, pemanfaatan tata kelola dan/atau eksploitasi lingkungan yang mengabaikan kaidah-kaidah good environment governance. Ketiga, perilaku masyarakat yang berdampak pada kerusakan lingkungan dan/atau ketersumbatan saluran pembuangan air.  Faktor alam berupa hujan deras dalam durasi lama memang tidak bisa dihindari, tapi dampaknya seharusnya bisa diantisipasi atau dicegah. Manusia seharusnya memanfaatkan nikmat akal, apalagi dengan kemajuan iptek sekarang ini, untuk melakukan berbagai upaya mitigasi terhadap dampak dari peristiwa alamiah rutin tersebut. Karena itu, seharusnya tidak boleh lagi ada alasan bahwa banjir terjadi sebagai dampak dari faktor alam tersebut.  Namun, parahnya, tak hanya lambat langkah dan strategi mitigasi akibat faktor alam yang sudah rutin itu, tapi juga kebijakan tentang tata kelola lingkungan tidak terimplementasikan secara konsisten oleh pemerintah. Perilaku aparat pemerintah terkait dengan pemanfaatan dan/atau eksploitasi lingkungan, kemudian dimanfaatkan pihak-pihak tertentu melakukan eksploitasi lingkungan dan sumber daya alam serta memanfaatkan ruang untuk investasi secara tidak berkesinambungan. Maka, kondisi lingkungan semakin mengalami kesemrawutan ketika kebiasaan masyarakat. Misalnya membuang sampah sembarangan di tengah buruknya tata kelola lingkungan dan tiadanya strategi mitigasi bencana.  Tata kelola lingkungan yang baik (good environment governance) pada dasarnya berangkat dari perencanaan dan pembuatan kebijakan pembangunan yang terintegrasi dalam prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Pemerintah memiliki kewajiban fundamental untuk melahirkan kebijakan tata kelola lingkungan yang baik dan berkelanjutan, berikut strategi dan konsistensi implementasinya. Risikonya memang nafsu ekonomi harus diredam karena setiap kebijakan untuk kepentingan pembangunan fisik dan/atau eksploitasi sumber daya alam harus mematuhi kaidah lingkungan yang baik dan berkelanjutan. Pada saat yang sama, harus juga dilakukan upaya paksa untuk menjadikan setiap warga berorientasi dan berbudaya sesuai dengan norma dan nilai ekologis.  Dalam pemberian izin kawasan perumahan, misalnya, harus terlebih dahulu diawali dengan studi kelayakan atau analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) yang serius (profesional). Demikian juga dengan kegiatan pertambangan dan/atau pengusahaan hutan, harus benar-benar dilakukan kajian mendalam sehingga bisa diperkirakan dan sekaligus diatasi ekses yang akan ditimbulkannya.  Tepatnya, prinsip dasar yang ditanamkan dalam diri pengambil kebijakan, pemerintah dan masyarakat adalah sustainable environment is much more important than infrastructure and/or economic development. Filosofi pengelolaan lingkungan ini sudah sejak lama diterapkan di negara-negara maju seperti di Eropa dan Amerika sehingga tidak heran jika hendak memotong pohon di lahan sendiri pun harus terlebih dahulu mendapat izin dari otoritas setempat.  Beda halnya di Indonesia. Jika jujur diakui, prinsip tata kelola lingkungan yang baik harus menjadi bagian dari kata-kata indah yang terlontar dari mulut (lips service) setiap pejabat, tapi implementasinya ”jauh panggang dari api”. Memang sudah tersedia sejumlah aturan yang mengacu pada prinsip sustainable environment. Namun dalam praktiknya dilakukan secara manipulatif atau hanya untuk memenuhi kewajiban administrasi suatu perizinan suatu proyek pembangunan dan/atau investasi tertentu.  Apa yang mau dikatakan di sini adalah pelayanan publik terhadap korban banjir sebenarnya sudah gagal dilakukan sejak perencanaan dan pembuatan kebijakan, terlebih lagi implementasi kebijakan terkait tata kelola lingkungan. Juga tidak ada kebijakan khusus untuk menjadikan setiap warga berperilaku sesuai dengan norma dan nilai ekologis. Pada saat yang sama pemerintah terus saja mengedepankan pembangunan ekonomi dengan memberikan kemudahan dalam berinvestasi. Baik di pedesaan (khususnya berupa eksploitasi SDA seperti di pertambangan, termasuk pembangunan smelter dan kehutanan) maupun di perkotaan seperti pembangunan perumahan beserta infrastruktur yang tidak peduli dengan keseimbangan ekosistem.  Tentu saja kita tidak sedang membenci investasi karena investasi juga merupakan instrumen untuk mencapai kemajuan negara. Menjadikan warga masyarakat memperoleh kesempatan kerja dan/atau pendapatan untuk kehidupan diri dan keluarganya. Tepatnya kebijakan kemudahan investasi oleh pemerintah merupakan bagian dari instrumen pelayanan publik yang harus didukung.  Meski demikian, negara tidak boleh masuk perangkap pragmatisme investasi dengan mengabaikan keseimbangan atau tata kelola lingkungan. Kemudahan investasi harus masuk dalam kerangka paradigma hijau (green investment paradigm), suatu paradigma yang mengarusutamakan prinsip, norma, dan nilai ekologis dalam berinvestasi. Semua itu tentu saja baru bisa terwujud jika ada goodwill dari pemerintah yang diwujudkan dalam kebijakan yang terus dikawal secara konsisten dalam implementasinya. Kalangan masyarakat, baik pers, akademisi, maupun lembaga-lembaga swadaya (watch dogs), tentu memegang peran penting dengan berpartisipasi dalam melakukan pengawasan terhadap implementasi kebijakan pemerintah itu ataupun perilaku para investor.  Masalahnya sekarang, sudah terjadi ketelanjuran dalam kebijakan dan implementasi kebijakan tata kelola lingkungan (yang buruk) dan, sekali lagi, menimbulkan korban seperti dalam peristiwa banjir hari-hari ini. Apalagi jika peniadaan amdal dalam perizinan investasi atau pembangunan infrastruktur diwujudkan sebagai upaya untuk mempermudah investasi yang sedang diagendakan dalam program omnibus law. Niscaya dampaknya terhadap lingkungan akan semakin buruk. (*)  <hr />  *) Komisioner Ombudsman RI, alumnus Leadership for Environment and Development/LEAD Program 1995–1997

Banjir, Birokrasi, dan Paradigma Hijau

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Laode-Ida.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>PEMULIHAN kondisi sosial pasca kerusuhan 23 September 2019 terus dilakukan pemerintah (pusat dan daerah) bersama kelompok-kelompok strategis masyarakat setempat.  Itu ditandai dengan mulai kembalinya sejumlah pengungsi ke Wamena. Bupati Jayawijaya pun menjamin keamanan mereka. Pemda juga sudah menyatakan akan membantu kepolisian untuk membangun 30 pos pengamanan di Wamena.  Tetapi, tampaknya suasana kondusif belum juga terjadi hingga hari-hari ini. Jumat (25/10) lalu, misalnya, kelompok kriminal bersenjata (KKB) kembali melancarkan aksinya yang sangat brutal dan bengis di Kabupaten Intan Jaya (Sugapa), Papua.  Kerusuhan yang terjadi di Wamena dan aksi KKB seperti yang terjadi di Sugapa, termasuk di dalamnya serangan terhadap dua orang (Deri Ratu Padang dan Bunga Simon) yang sedang mengendarai motor di daerah Wouma, 12/10), merupakan fenomena baru dalam konflik di Papua. Jika jujur, diakui sebagai cenderung bernuansa rasialisme. Dan hari-hari ini pun, secara politis, suasananya menjadi kian panas terkait dengan komposisi kabinet jilid II Presiden Jokowi yang tidak satu pun orang asli Papua berposisi sebagai menteri. Hanya ada satu figur orang asli ras Melanesia yang diangkat sebagai wakil menteri.  Sementara Bahlil Lahadalia, meski yang bersangkutan adalah putra Papua Barat dan ditegaskan Presiden Jokowi sebagai representasi Papua, tidak diakui para tokoh asli Papua ras Melanesia. Bahkan, keberadaan Bahlil itu dianggap sebagai orang pendatang yang mengambil jatah jabatan politik (menteri) yang seyogianya menjadi porsi orang asli Papua. Itu bukan mustahil akan menjadikan kian kuatnya sentimen negatif terhadap para pendatang.  Rasa khawatir orang-orang asli Papua terhadap pendatang dan kondisi di Papua tersebut tentu saja tidak sekonyong-konyong terjadi. Tetapi lebih merupakan letupan dari ketegangan sosial yang sudah lama berlangsung. Setidaknya hasil penelitian LIPI (Cahyo Pamungkas dkk, 2017) sudah memberikan isyarat adanya potensi konflik yang setiap saat bisa terjadi.  Dalam penelitian itu, terungkap hampir 70 persen penduduk asli Papua menyatakan bahwa kondisi di daerahnya mengkhawatirkan dan sangat mengkhawatirkan. Sementara penduduk Papua nonasli (pendatang) merasakan sebaliknya. Yakni, 63 persen menyatakan merasa kondisi Papua baik dan baik sekali –yang tentu saja tercipta karena kehadiran aparat keamanan (TNI dan Polri) di wilayah itu. Sayang sekali, hasil penelitian LIPI tersebut agaknya luput dijadikan rujukan bagi para pengambil kebijakan, khususnya pimpinan aparat keamanan (Polri dan TNI).  Secara sosiohistoris, warga Papua yang asal usulnya sebagai pendatang dari daerah/pulau lain setidaknya terbagi menjadi tiga kategori utama. Pertama, kelompok abdi negara sebagai pegawai negeri sipil (PNS) dan anggota TNI-Polri.  Kedua, melalui program pemerintah, yaitu transmigrasi. Ketiga, kelompok perantau sukarela dengan motivasi yang bersifat ekonomi, mengadu nasib untuk mendapatkan sesuap nasi, untuk menyambung hidup demi diri dan keluarga. Mereka datang dari berbagai penjuru daerah di Nusantara seperti Sulawesi, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan Sumatera. Dan ketika sudah memiliki mata pencaharian yang dianggap berprospek, mereka menetap di tanah Papua, menganggap Papua sebagai bumi hunian abadi. Hanya sesekali pulang bersilaturahmi ke kampung halaman, sekadar kangen-kangenan bersama keluarga besar. Hal itu juga yang terjadi pada keluarga dekat saya hingga saat ini. Mereka semua hidup nyaman-nyaman saja berdampingan dan bahu-membahu dengan warga asli Papua.  Namun, ketika terjadi peristiwa 23 September 2019 itu, mungkin sebagian di antara kita merasa sangat terkejut. Betapa tidak, dan ini juga berdasar pengalaman saya bergaul erat, berkomunikasi, dan bekerja sama dengan orang-orang asli Papua sejak 1990-an: saudara-saudara kita itu sangat baik, santun, menghargai, dan bahkan melindungi orang-orang dari suku atau etnis yang berbeda.  Kehadiran aparat keamanan (anggota TNI dan Polri) yang kian bertambah belum dipandang sebagai sesuatu yang menyejukkan bagi kelompok-kelompok warga asli Papua tertentu. Kelompok dan jaringan separatis sudah pasti (akan) terus melakukan propaganda negatif tentang keberadaan aparat keamanan. Sekaligus mungkin mengembuskan isu-isu provokatif terkait dengan para warga bukan asli Papua. Pada saat yang sama, belum tentu tidak muncul kecemburuan sosial akibat capaian kehidupan sosial ekonomi warga pendatang (pedagang dan pebisnis) yang potretnya lebih baik daripada kehidupan umumnya warga asli Papua.  Kecenderungan fenomena seperti digambarkan di atas kemudian diperparah dengan ”ungkapan kebencian berwatak rasialisme” yang dilakukan oknum-oknum tertentu terhadap mahasiswa asal Papua di Malang dan Surabaya pada minggu ketiga Agustus lalu, yang kemudian membangkitkan protes masif warga asli Papua. Ungkapan tak beradab itu tentu tak mudah hilang atau bahkan boleh jadi masih terus membekas di dalam benak orang-orang asli Papua. Makanya, potensi ”serangan balik” bernuansa ketegangan rasialisme seperti yang terjadi di Wamena itu tetap saja terbuka. Dan karena begitu sensitifnya masalah tersebut, konon merebaknya isu ”ungkapan penghinaan ras” dari seseorang di Wamena, kendati kemudian dianggap hoaks, begitu cepat beredar dan membakar emosi massa pada 23 September 2019 itu.  Pemerintah dan jajaran pengambil kebijakan lainnya tentu tak boleh menganggap remeh masalah Papua tersebut. Pemerintah tak cukup hanya mengedepankan pendekatan formal seremonial, tapi harus lebih pada strategi budaya.  Pertama, memastikan adanya sosialisasi akulturasi dengan tetap menonjolkan budaya lokal. Dalam konteks ini, sudah saatnya Bumi Cenderawasih menjadi destinasi wisata baru di kawasan timur Indonesia. Tidak seperti sekarang yang cenderung jadi daerah tertutup bagi wisatawan mancanegara. Tepatnya, sudah saatnya Bumi Cenderawasih didandani dengan identitas budayanya sendiri.  Kedua, diperlukan kebijakan afirmatif yang lebih spesifik ke arah terbukanya peluang orang-orang asli Papua dalam berbisnis. Baik dalam implementasi penanganan proyek-proyek pemerintah, pengembangan bisnis di sektor riil, maupun eksploitasi sumber daya alam yang sangat kaya di tanah Papua. Begitu juga porsi jabatan politik seperti menteri (bukan sekadar wakil menteri), orang asli Papua (ras Melanesia)-lah yang harus memiliki keutamaan hak.  Ketiga, perlunya implementasi peta jalan pembangunan di Papua yang tidak menciptakan marginalisasi terhadap warga asli Papua.  Apa yang mau dikatakan di sini adalah kehadiran negara dalam menciptakan rasa aman dan nyaman tidak semata-mata menghadirkan aparat keamanan, apalagi dengan kuantitas yang terus bertambah dari waktu ke waktu. Namun harus lebih menghadirkan program-program strategis yang di satu pihak bisa menjadikan orang-orang asli Papua merasa bangga ber-Indonesia. Dan pada saat yang sama menjadikan suasana batin dalam bingkai kebinekaan abadi bersama para warga bangsa yang asal usul etnisnya dari luar Papua. Dengan begitu, akan tercipta kehidupan yang aman dan nyaman sebagai ”serambi depan” di timur Indonesia.  <hr />  *) Wakil ketua DPD 2004–2014, komisioner Ombudsman 2016–sekarang

Menyamankan Serambi Timur Nusantara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Laode-Ida.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>SETELAH pelantikan anggota parlemen (DPR, DPD, MPR) atau pasca 1 Oktober, kondisi Jakarta dan beberapa kota yang lain terasakan kondusif. Demonstrasi massa atau unjuk rasa berkurang secara signifikan.  Meski demikian, potensi terjadinya gejolak sosial politik tetap saja harus menjadi fokus perhatian penyelenggara pemerintahan dan aparat (kepolisian). Soalnya, reaksi sosial yang bersifat masal biasanya terjadi jika ada suatu kebijakan atau rencana kebijakan pemerintah (bersama parlemen) yang dianggap menyimpang dari kepentingan masyarakat dan atau ada resistansi pemerintah terhadap aspirasi masyarakat.  Aparat, tampaknya, belum memiliki kesiapan terkait pendekatan dan strategi dalam menghadapi berbagai kasus unjuk rasa. Bahkan, pada tingkat tertentu, bisa dikatakan pihak aparat, tampaknya, kian kehilangan akal sehat dan nurani kemanusiaan. Kasus terakhir, yakni hilangnya nyawa dua orang mahasiswa (Randi meninggal 25 Spetember dan Yusuf Qardawi meninggal 27 September) peserta aksi damai di gedung DPRD Sultra (26/9) akibat tembakan yang diduga dilakukan oknum polisi merupakan fakta tak terbantahkan dari sifat dan sikap kekerasan aparat.  Pertanyaan sekarang, mengapa pihak aparat (kepolisian) bertindak seperti itu? Apakah berdasar perintah atasan ataukah hanya merupakan emosi oknum aparat di lapangan? Dua pertanyaan tersebut baru bisa ditemukan jawaban objektifnya melalui investigasi khusus. Tidak mungkin diperoleh jawaban jujur dari pihak aparat atau pimpinan aparat yang dicurigai atau diduga melakukan itu. Sebab, sepertinya sudah menjadi bagian dari watak mereka yang selalu membantah atau mencari alibi pembenaran atas jatuhnya korban jiwa manusia dalam setiap unjuk rasa itu. Mereka tak mau dipersalahkan.  Kendati demikian, ada beberapa kemungkinan dari pendekatan represif yang dilakukan aparat. Pertama, strategi ’’teror aparat’’ terhadap masyarakat bangsa ini agar tidak lagi berunjuk rasa. Barangkali diharapkan warga takut ikut demonstrasi/unjuk rasa karena harus siap-siap kehilangan nyawa atau mengalami kekerasan fisik. Jika hanya melakukan kekerasan fisik yang tidak menimbulkan korban jiwa dianggap tidak menjadikan para pengunjuk rasa jera, mungkin dengan tindakan menghilangkan beberapa nyawa baru akan menjadikan gairah perlawanan massa akan menurun-hilang dan kemudian ketakutan berhadapan dengan aparat.  Kedua, aparat, khususnya para polisi, yang bertugas di lapangan merasa lelah sehingga hilang kesabaran dalam menghadapi perilaku massa demonstran yang tidak patuh kepada perintah atau halauan aparat. Belum lagi para demonstran mengekspresikan pernyataan-pernyataan yang sebagian dianggap mengganggu atau menohok perasaan aparat keamanan. Saat itulah, emosi mereka terpancing. Apalagi, barisan aparat itu berusia muda dan atau belum matang. Celakanya, para aparat itu dibekali alat serang atau pemukul balik massa berupa gas air mata, pentungan, dan termasuk senjata api. Dan saat emosional, seketika mereka melampiaskan secara tidak berperikemanusiaan sampai pada hilangnya nyawa sebagian demonstran.  Ketiga, terbangun konsep dalam diri aparat (baik secara kelembagaan maupun orang per orang) yang merasa berposisi sebagai petugas dan penentu kebenaran yang kebal hukum. Konsep ’’diri kebal hukum’’ itu bukan saja ditandai dengan tiadanya sanksi yang signifikan dijatuhkan kepada oknum aparat pelaku kekerasan fisik (baik secara administrasi maupun hukum), melainkan tidak adanya tindakan korektif dari pimpinan negara (baca: presiden) terhadap pimpinan aparat keamanan itu. Kasus kekerasan aparat keamanan dalam aksi massa pada 21 dan 22 Juni lalu yang menimbulkan begitu banyak korban jiwa, misalnya, tetap saja didiamkan hingga sekarang. Setidaknya belum muncul berita tentang ’’diapakan saja oknum aparat yang melakukan kekerasan, termasuk berakibat pada hilangnya sejumlah nyawa manusia’’ dan figur pimpinan lembaga aparat kemanan itu pun tetap saja berada pada kursi empuknya. Kalaupun ada sanksi, paling banter dimutasi atau dipindahtugaskan seperti pergantian Kapolda Sultra yang dilakukan sehari setelah kasus meninggalnya dua orang mahasiswa yang berdemonstrasi itu.  Keempat, ketiadaan inovasi metode penanganan unjuk rasa. Yang diterapkan oleh aparat keamanan sekarang ini –jika jujur diakui– sebenarnya sudah demikian usang, yakni hanya menghadang gerakan agar tidak anarkistis. Padahal, perkembangan masyarakat yang kian maju dengan teknologi informasi yang semakin canggih diperlukan cara-cara inovatif kontekstual yang seharusnya ditekankan pada dua pendekatan utama yang berjalan bersamaan, yakni pencegahan dan persuasi. Pada aspek itu, pihak aparat keamanan tidak bukan hanya melakukan penyadaran melalui proses dialogis (intens) dengan kelompok-kelompok kritis, melainkan juga terhadap pihak-pihak yang menjadi pemicu munculnya gerakan demosntrasi. (Rancangan) kebijakan yang menimbulkan reaksi kritis dari masyarakat luas juga menjadi bagian yang harus disadarkan dan dicegah agar terlebih dahulu melakukan konsultasi publik (dengan stakeholders terkait) sebelum dikeluarkannya suatu kebijakan.  Kelima, pada tingkat lapangan, kesatuan aparat hanya mengambil sikap bertahan, atau diperintah untuk menyerang (dengan menggunakan gas air mata atau pentungan), tangkap, dan bahkan mungkin ’’perintah tembak’’ yang disengaja atau tidak disengaja menghabisi nyawa sebagian demonstran. Saat yang sama, sangat tidak tampak peran pengawas satuan aparat keamanan yang menangani unjuk rasa dan yang menonjol berupa komando saja yang kerap hanya berdasarkan suasana emosional seketika. Dan barangkali, juga patut diduga, pemegang komando aparat keamanan di lapangan itulah yang berperan besar terjadinya tindak kekerasan oleh anggota-anggotanya.  Kecenderungan kondisional seperi digambarkan di atas sungguh sangat ironis terjadi di Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Pihak atau pimpinan aparat, tampaknya, tidak memiliki kapasitas dan moralitas untuk menjalankan tugasnya di negara demokrasi. Sebab, aksi unjuk rasa atau demonstrasi, baik perorangan maupun kelompok masyarakat (massa), merupakan bagian dari hak warga negara yang dijamin secara konstitusi dan bersifat universal.  Maka, pimpinan negara demokrasi terlahir dari ’’rahim rakyat’’, terproses atau terbiasa mengelola massa seheterogen apa pun, dan secara langsung dipilih rakyat seharusnya memiliki kepekaan yang tinggi terhadap dinamika aspirasi yang berkembang dalam masyarakat. Apalagi, masyarakat kita semakin terdidik-berpendidikan dan memiliki kesadaran kritis terkait hak asasi manusia sudah kian kritis terhadap berbagai (rancangan) kebijakan dari suatu kelompok kepentingan. Masyarakat kita sekarang ini sudah tidak patuh begitu saja terhadap arahan pihak penguasa, apalagi misi dari kelompok kepentingan tertentu. Semua itu dapat juga diartikan bahwa masyarakat menginginkan negara dikelola dalam prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di bawah figur-figur yang bersih dan kredibel.  Dalam perkembangan dan dinamika masyarakat seperti ini, diperlukan aparat penjaga stabilitas keamanan yang humanis dan sabar dalam mengadapi masyarakat, namun tetap kreatif-inovatif dalam menemukan pendekatan yang tepat dalam menghadapi gerakan-gerakan massa seperti sekarang ini. Bukannya berkutat kepada pendekatan keamanan (security approach) yang berbuntut pada jatuhnya korban jiwa dalam menghadapi demonstrasi massa. (*)  <hr />  *) Laode Ida, Komisioner Ombudsman RI, wakil ketua DPD 2004–2014

Unjuk Rasa, Aparat, dan Negara Demokrasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ombudsman-beri-7-rekomendasi-perbaikan-seleksi-cpns-2018_m_.jpg" alt="Ilustrasi: Peserta seleksi CPNS" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Peserta seleksi CPNS</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp;- Komisioner Ombudsman RI Laode Ida, merekomendasikan 7 perbaikan yang bisa dilakukan seluruh pihak-pihak terkait yang terlibat dalam pelaksanaan seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun 2018. Hal tersebut,&nbsp;menyusul adanya&nbsp;1.054 laporan masyarakat yang diterima Ombudsman terkait persoalan seleksi CPNS 2018 ini. Menurut Laode Ida, tujuan rekomendasi ini agar Panselnas dan instansi penyelenggara proses seleksi ASN tahun 2018 bebas Malaadministrasi. Hal ini mengingat laporan yang diterima Ombudsman beragam, mulai dari adanya persyaratan yang tidak jelas dan spesifik, hingga tidak siapnya sarana dan prasarana untuk tes pada tahapan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD). Namun, yang paling dominan yakni&nbsp;soal&nbsp;949 laporan terkait masalah tahapan seleksi administrasi. "Untuk itu Ombudsman menyampaikan tujuh saran perbaikan. Pertama, persyaratan oleh instansi penyelenggara harus divalidasi oleh Panselnas, sehingga tidak ada persyaratan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku," ucap Laode dalam konferensi pers di Gedung Ombudsman, Jakarta, Senin (3/12). Dia menegaskan, berbagai persyaratan yang disampaikan, semestinya harus rinci dan jelas. Hal itu terutama menyangkut formasi yang membutuhkan syarat khusus, seperti persyaratan jenis kelamin, agama, jenis disabilitas, atau kemampuan khusus lainnya. "Contohnya, pada formasi penghulu pertama (yang dibuka Kementerian Agama) hanya mencantumkan kualifikasi pendidikan S-1 Hukum Islam tanpa menyebutkan bahwa formasi tersebut dikhususkan untuk calon peserta laki-laki," imbuhnya. Kedua, kata Laode ketentuan persyaratan akreditasi harus mengacu pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016. "Persyaratan tingkat pendidikan calon peserta juga harus memperhatikan rumpun ilmu, bukan menggunakan nomenklatur program studi dan harus mendapat pertimbangan dari Kemenristekdikti sebelum diumumkan kepada masyarakat," pintanya menjelaskan rekomendasi ketiga. Keempat, Laode menyatakan perlu adanya masa sanggah kepada para peserta yang merasa keberatan dengan hasil tahapan seleksi CPNS kepada pihak penyelenggara seleksi. Adapun, Laode mengingatkan, pihak penyelenggara terkait, semestinya menanggapi pengaduan sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. "Pada saat seleksi berkas, dan (dinyatakan) tidak lulus langsung didrop. Padahal, mereka yang tidak lulus itu sebetulnya menurut mereka, misalnya, sudah memenuhi persyaratan, kenapa tidak diluluskan. Jadi perlu ada masa sanggah," jelasnya. Rekomendasi kelima, Laode menyarankan agar layanan aduan berupa helpdesk atau call center pihak-pihak yang terlibat dalam seleksi CPNS harus aktif dalam memberikan jawaban atau tanggapan atas pertanyaan yang disampaikan masyarakat. "Sebagian besar laporan yang disampaikan ke Ombudsman sudah disampaikan pelamar kepada instansi penyelenggara, tetapi belum memperoleh penyelesaian," ungkapnya. Keenam, Laode menekankan pentingnya uji validitas dan reliabilitas terhadap soal-soal yang akan dijadikan standar acuan seleksi. Hal tersebut, guna memastikan tingkat kelulusan CPNS bisa lebih optimal. Di satu sisi, instansi bisa mendapatkan CPNS yang kompeten dan berintegritas. "Soal-soal untuk formasi disabilitas harus didesain sendiri sesuai dengan karakteristik disabilitas calon peserta. Karena itu, soal tersebut tidak sama dengan soal-soal formasi umum, terutama untuk calon peserta disabilitas netra," pungkasnya. Sementara rekomendasi terakhir, untuk pengadaan prasarana dan sarana seleksi harus disiapkan secara matang. Selain itu, harus diuji coba sebelum digunakan dalam seleksi CPNS. "Banyak kasus itu, laptop, internetnya enggak jalan akhirnya mengganggu konsentrasi peserta. Di Maluku Utara misalnya, 200 laptop lebih yang disediakan (untuk peserta). Yang bisa digunakan hanya 170 unit," tutupnya.

Ombudsman Beri 7 Rekomendasi Perbaikan Seleksi CPNS 2018

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ombudsman-desak-pemerintah-stop-datangkan-tenaga-kerja-asing_m_210423.jpeg" alt="Ilustrasi: Ombudsman mendesak pemerintah untuk mendata tenaga kerja asing saat ini yang benar-benar jadi buruh." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Ombudsman mendesak pemerintah untuk mendata tenaga kerja asing saat ini yang benar-benar jadi buruh.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ombudsman Republik Indonesia (ORI) mendesak pemerintah untuk menindaklanjuti rekomendasi soal temuan keberadaan tenaga kerja asing (TKA). Upaya itu untuk meredam polemik di masyarakat dan membuktikan pemerintah bersikap responsif terhadap permasalahan seputar ketenagakerjaan di tanah air. Anggota ORI Laode Ida menyatakan, pihaknya terus menerima banyak pengaduan seputar keberadaan TKA dari sejumlah daerah. Salah satunya laporan yang datang dari Kendari, Sulawesi Tenggara. Di sana ada ratusan pekerja yang diduga berasal dari Tiongkok. "Sabtu kemarin saya baru saja menerima laporan itu. Pelapornya melihat sendiri para <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/05/04/209798/tak-kuasai-bahasa-indonesia-tka-siap-siap-ditendang" target="_blank">TKA</a> tersebut," terang Laode kemarin (6/5). Sebelumnya, pada akhir April lalu, ORI mengumumkan temuan hasil investigasi seputar keberadaan <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/05/05/210057/ahy-soal-tka-saya-geram" target="_blank">TKA</a> di tujuh provinsi yang dilakukan penghujung 2017. Hasilnya, sedikitnya 200 TKA bekerja sebagai sopir. Padahal, sesuai aturan, TKA semestinya bekerja sebagai tenaga ahli atau menempati posisi di level manajemen. Lebih lanjut Laode menjelaskan, salah satu rekomendasi yang harus segera dilakukan adalah penghentian terlebih dahulu kedatangan para TKA itu. Kebijakan bebas visa menjadi salah satu pintu yang memudahkan para TKA tersebut masuk dengan dalih sebagai turis. "Meniadakan dulu arus buruh yang datang ini. Sudah pasti ini buruh-buruh yang datang," tegas Laode. Mantan wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) itu mendesak adanya tindakan yang tegas dari pemerintah untuk menindaklanjuti rekomendasi dari ORI dengan segera. Termasuk agar Presiden Joko Widodo tidak melakukan pembiaran terhadap <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/05/05/210141/tka-middle-low-tidak-ada-di-batam" target="_blank">TKA</a> itu. "Sebetulnya yang segera harus dilakukan ialah mendata TKA yang berposisi sebagai buruh," ujar dia. Memang, bersamaan dengan rilis temuan tersebut, ORI juga membeberkan rekomendasi pada enam instansi. Yakni Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Dalam Negeri, Polri, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dan pemerintah daerah (pemda). Rekomendasi itu antara lain perlunya merevisi aturan menteri tentang TKA. Misalnya mewajibkan bisa berbahasa Indonesia bagi TKA dan menerapkan pembayaran gaji dengan rupiah. Selain itu, harus memastikan lokasi kerja TKA dalam izin mempekerjakan tenaga asing (IMTA) sesuai dengan fakta lokasi kerja sebenarnya. Harapannya, perpanjangan IMTA dapat dilakukan di dinas tenaga kerja kabupaten dan kota maupun provinsi. Ada pula rekomendasi agar terdapat optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tim pengawasan orang asing (pora) sesuai dengan Permenkumham Nomor 50 Tahun 2016 tentang Tim Pora. Sesuai dengan pasal 38 UU 37/2008 tentang ORI, pemerintah wajib menjalankan rekomendasi tersebut. Instansi yang mendapatkan rekomendasi dari ORI diberi waktu 60 hari terhitung sejak diterimanya laporan untuk menjalankan rekomendasi itu. "Biasanya diberi waktu 2 bulan atau 60 hari. Terus semua sepakat (menjalankan rekomendasi, Red)," ungkap dia. Terpisah, Kabag Umum dan Humas Ditjen Imigrasi Agung Sampurno menyatakan, instansinya langsung menindaklanjuti temuan ORI tersebut. Misalnya, kantor imigrasi se-Indonesia kini secara rutin telah melaksanakan operasi pengawasan, baik terbuka maupun tertutup, terhadap keberadaan para warga negara asing (WNA), termasuk para TKA. "WNA yang melakukan pelanggaran sudah dikoordinasikan dengan pihak perusahaan dan pemberi kerja," ucap dia.&nbsp;

Ombudsman Desak Pemerintah Stop Datangkan Tenaga Kerja Asing

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/figur-pasca-setnov-dan-pemulihan-dpr_m_175245.jpeg" alt="Laode Ida" width="100%">
<figcaption>Laode Ida</figcaption>
</figure>MUNDURNYA Setya Novanto (Setnov) dari jabatan ketua DPR telah memenuhi harapan sebagian warga bangsa yang selama ini &rdquo;geregetan&rdquo; bercampur kesal akibat status tersangkanya oleh KPK. Pengunduran diri Setnov itu agaknya memang dilakukan dengan segala keterpaksaan. Sebab, dia sudah sangat sulit menghindar dari jeratan lembaga antirasuah tersebut untuk menghuni rumah tahanan (rutan). Yang menarik sekaligus menuai kritik dari pengunduran diri Setnov adalah adanya surat waris untuk takhta ketua DPR. Melalui suratnya, Setnov merekomendasi Aziz Syamsudin, kader muda Golkar yang saat ini menjadi ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, untuk menggantikannya sebagai ketua DPR. Sebagai ketua umum Partai Golkar, kendati sudah berada di rutan KPK, tentu wajar-wajar saja Setnov mengeluarkan rekomendasi itu. Suara kritis atas surat Setnov datang bukan dari DPR. Bukan pula dari masyarakat luas. Melainkan intern Golkar. Intinya, surat Setnov itu dianggap tidak sesuai dengan ketentuan dalam AD/ART Partai Golkar tentang pengangkatan, penetapan, dan pemberhentian alat kelengkapan di DPR/MPR yang harus diputuskan dalam pleno DPP Golkar. Aziz Syamsudin, menurut versi kelompok yang kritis itu, belum menjadi ketetapan pleno Golkar. Apakah kemudian Golkar tetap mengangkat Aziz (atau bukan) untuk jadi ketua DPR, tentu itu jadi ranah intern Golkar. Sebab, UU tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) secara tegas mengatur, kewenangan pergantian pimpinan alat kelengkapan yang sejak awal ditetapkan dari unsur parpol tetap menjadi hak parpol yang sudah menempati pos jabatan itu. Jadi, siapa pun yang diusulkan Golkar sebagai ketua DPR nanti tak akan pernah dipersoalkan oleh parpol lain. Golkar pun sebagai parpol besar yang memiliki sejarah dan pengalaman panjang dalam perjalanan negara ini tentu memiliki sejumlah kader yang selalu siap menjadi pemimpin, termasuk untuk menggantikan posisi Setnov di DPR. Tetapi, bukan itu yang mau dibahas dalam artikel singkat ini. Melainkan terkait dengan hak publik dalam pemosisian figur ketua DPR yang sepertinya belum diatur dalam peraturan perundang-undangan, termasuk dalam UU MD3, tapi rasa-rasanya dianggap perlu dipertimbangkan. Sebab, jabatan ketua DPR merupakan posisi tertinggi sebagai pengejawantahan rakyat yang berdaulat sekaligus simbol tertinggi dari marwah rakyat. Posisi mulia ketua DPR pada hakikatnya merupakan simbol dari kemuliaan rakyat, begitu pula sebaliknya. Pengalaman selama ini menunjukkan, terutama dengan tampilnya figur Setnov dengan segala perilakunya yang ditonton publik, termasuk disaksikan atau diketahui oleh sebagian masyarakat dunia, rasa-rasanya citranya bukan memuliakan rakyat. Melainkan justru sangat mencederai hati rakyat, menginjak-injak martabat rakyat. Bahkan, pada tingkat tertentu ada yang mengatakan bahwa negara ini telah secara berangsur kehilangan kesakralannya akibat bercokolnya figur-figur pejabat pusat dan daerah yang bermasalah. Mereka yang terjerat kasus hukum, baik yang tersangka, terdakwa, maupun terpidana, hanyalah sebagian dari penyokong yang turut mendesakralisasi negara dan menginjak-injak hakikat martabat bangsa ini. Sebagian lain mempertontonkan derajat moralitas yang rendah, termasuk di dalamnya yang membela para koruptor secara terbuka dan lantang menyerang KPK. Yang mau dikatakan di sini, sebenarnya para pengambil kebijakan di parpol (Golkar) dan juga DPR secara keseluruhan harus menyadari bahwa mengangkat pimpinan atau tepatnya ketua DPR tidak bisa dilakukan hanya dengan sembarang menunjuk figur. Melainkan harus berdasar beberapa pertimbangan yang berorientasi lebih jauh dan mulia. Intinya, ketua DPR yang baru seharusnya dipilih dalam rangka pemulihan citra DPR ke arah yang lebih baik dan pada saat yang sama menjadikan martabat rakyat termuliakan. Sebab, harus disadari, faktor citra ketua DPR akan secara langsung menentukan perubahan citra kelembagaan dan harga diri rakyat. Dalam kaitan itu, penetapan siapa yang akan diusung untuk jadi pengganti Setnov seharusnya mempertimbangan beberapa faktor. Pertama, figur anggota DPR yang harus bebas dari kasus moral dan hukum. Pihak penentu di Golkar harus memiliki kesadaran awal sebagai negarawan penyelenggara negara untuk menjadikan pimpinan DPR tidak terbebani berbagai kasus moral dan hukum lagi. Dengan begitu, yang bersangkutan lebih bebas melangkah dalam memimpin lembaga tinggi negara. Kedua, figur anggota DPR yang telah menunjukkan keberpihakannya dalam membangun parlemen dan pemerintahan yang bersih. Tracking jejak figur-figur seperti itu harus dimunculkan. Saya percaya Golkar sebagai partai besar memiliki stok kader yang banyak sehingga tak akan kesulitan untuk menemukannya. Ketiga, figur anggota DPR yang memiliki keberpihakan dan mewakili nurani mayoritas rakyat. Bukan figur yang berpihak kepada kelompok kepentingan tertentu. Keempat, figur anggota DPR yang komunikatif di lintas parpol di intern DPR maupun dengan publik secara luas. Tak jarang, komunikasi yang buruk dari figur pimpinan menjadikan lembaga itu tercitrakan secara buruk. Begitu juga sebaliknya, komunikasi publik yang baik akan menjadikan lembaganya tercitrakan baik. Menghadirkan figur ideal seperti itu sebenarnya sangat tidak sulit untuk dilakukan. Apalagi jika para penentu Golkar meminta publik untuk memberikan masukan secara langsung soal siapa-siapa yang memenuhi kriteria tersebut. Itu semua terkait dengan soal teknis. Sekarang tinggal apakah Golkar mau menunjukkan kontribusi besar untuk melakukan pemulihan citra DPR di mata publik. Atau, apakah Golkar mau mengembalikan hakikat martabat rakyat yang diwakili politisi di DPR negara ini. (*)

Figur Pasca-Setnov dan Pemulihan DPR

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/03/korupsi-politik-dalam-proyek-e-ktp_m_117096.jpeg" alt="Laode Ida" width="100%">
<figcaption>Laode Ida</figcaption>
</figure> Korupsi proyek kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) yang dalam hitungan KPK diperkirakan merugikan negara Rp 2,3 triliun merupakan bukti nyata kejahatan penyelenggara negara yang sangat serius. Betapa tidak. Jika merujuk isi surat dakwaan jaksa KPK tersebut, bisa dikatakan telah terjadi perampokan uang negara yang dilakukan secara terencana. Selain itu, ada kolaborasi eksekutif dan legislatif yang ditopang jaringan pebisnis sebagai klien para oknum politisi dan pejabat pemerintah.  Dakwaan jaksa terhadap terdakwa Irman (mantan Dirjen Dukcapil Kemendagri) dan Sugiharto (mantan direktur pengelola informasi administrasi kependudukan Ditjen Dukcapil) &ndash;yang dibacakan pada sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta Kamis pekan lalu (9/3)&ndash; menggambarkan juga bahwa kejahatan tersebut dimulai dari kesepakatan elitis yang hanya melibatkan segelintir pejabat parpol, boleh disebut sebagai mastermind kejahatan. Yang kemudian didiktekan atau dikoordinasikan dengan pihak pengambil kebijakan terkait di Kemendagri untuk selanjutnya dijadikan agenda bersama antara pemerintah dan DPR.  Pertanyaannya, mengapa begitu mulusnya meloloskan rencana kejahatan perampasan uang negara itu? Terhadap pertanyaan tersebut, tentu tak terlalu sulit menjelaskannya.  Pertama, parlemen sangat mudah dilakukan karena koordinasinya cukup melibatkan pimpinan fraksi, pimpinan badan anggaran (banggar), dan pimpinan komisi (II). Jika sudah pimpinan fraksi yang menginstruksikan suatu rencana proyek berikut anggarannya, bisa dipastikan tak akan ada pembangkangan dari para anggota DPR lainnya. Sebab, pimpinan fraksi adalah perpanjangan tangan parpol asal para anggota DPR, pemegang otoritas tertinggi yang mengendalikan setiap langkah kebijakan yang akan diambil di parlemen. Dan akan selalu terancam posisi seorang anggota DPR jika mencoba tidak setuju atau berlawanan dengan arahan pimpinan parpol (fraksi).  Kedua, pihak pemerintah, yakni pejabat yang terkait (pejabat Kemendagri yang terdakwa) tentu tidak bisa mengelak kalau suatu proyek sudah ditopang kekuatan besar di parlemen. Apalagi yang mengomando adalah parpol dari pihak pemerintah (yang sedang berkuasa), bagian tak terpisahkan dari pimpinan tertinggi eksekutif. Itu belum termasuk jika pimpinan langsung para pejabat itu, yakni menteri, turut memerintahkan untuk manut saja pada proyek yang digagaskan para politikus dan petinggi parpol tersebut. Tugas para pejabat seperti Irman dan Sugiharto itu hanyalah bagaimana mengoordinasikan teknis proyek berikut anggarannya. Termasuk di dalamnya mengalkulasi atau menskenariokan agar semua yang diinginkan politisi dan atau pimpinan mereka bisa direalisasikan.  Ketiga, para anggota parlemen yang diarahkan untuk menyukseskan rencana proyek untuk membungkus atau melegitimasi kejahatan, termasuk di dalamnya para pejabat di jajaran eksekutif yang secara teknis mengoperasikan administrasinya, tentu akan sangat bergairah karena ada iming-iming memperoleh materi. Bagi para politikus di Senayan, justru agenda seperti itu yang boleh jadi sangat diharapkan.  Dalam konteks itulah, jika mengacu hasil penyelidikan dan penyidikan JPU KPK, dapat dipahami jika menempatkan tiga figur penting (Setya Novanto, Anas Urbaningrum, dan M. Nazaruddin) dari dua parpol (Golkar dan Demokrat) yang lebih diposisikan sebagai mastermind termasuk terkait dengan rencana penggunaan anggaran proyek e-KTP itu. Dapat dibayangkan begitu akan kuatnya pengaruh dari berpadunya elite dari dua parpol besar yang sedang berkuasa pada saat itu.  Namun, apa yang luput dipikirkan, baik oleh para politikus maupun pejabat eksekutif itu, adalah agenda kejahatan dalam sebuah proyek besar yang melibatkan banyak orang (korupsi berjamaah) berpeluang besar untuk selalu bocor atau terungkap keluar. Sebab, kecuali akan ada saja pihak yang kecewa dan lalu membocorkan dokumen rencana serta transaksi yang semua dirahasiakan, mata publik juga niscaya akan selalu memelototinya. Jika pihak kepolisian dan kejaksaan (sebagai bagian dari instrumen pemerintah untuk pemberantasan korupsi) bisa &rdquo;diamankan&rdquo;, berbeda halnya dengan KPK yang secara relatif terus konsisten menjalankan tugasnya.  M. Nazaruddin (mantan bendahara umum Partai Demokrat) yang sudah jadi terpidana dan atau klien KPK &ndash;KPK pun tampaknya menjadikan dia justice collaborator dalam beberapa kasus korupsi yang ditangani&ndash; tampaknya merasa tidak adil jika hanya dirinya dan beberapa politikus serta pejabat eksekutif yang menjadi penghuni hotel predeo. Ini tentu terkait dengan dimensi keadilan dalam pemberantasan korupsi berjamaah di Indonesia.  Pertanyaan yang masih mengganjal sekarang, mengapa kasus-kasus korupsi yang dirancang sejak awal melalui peran parlemen di Senayan terus saja berulang? Pertanyaan itu sejatinya menjadi bagian dari yang mestinya dijadikan dasar untuk mengevaluasi sistem dan kebijakan penetapan APBN/APBD.  Pertama, para politikus di DPR tampaknya tidak memainkan fungsi kontrol dalam proses-proses penyusunan anggaran negara. Sebaliknya, barangkali, lebih memanfaatkan proses-proses penganggaran itu sebagai kesempatan untuk memperoleh bagian, baik demi kepentingan memperkaya diri maupun bagi sumbangsih materinya ke parpol asalnya. Lebih parah lagi, desain parlemen kita tidak memberikan ruang bagi kekuatan oposisi yang bisa secara efektif melakukan pengawasan melekat.  Kedua, setiap pembahasan dan penetapan (apalagi lobi-lobi anggaran) antara pemerintah dan pihak DPR tidak pernah melibatkan pihak ketiga sebagai pengawas eksternal, utamanya dari kalangan LSM. Kecenderungan seperti itu barangkali bagian dari by design dari kedua pihak penyusun dan penentu anggaran tersebut agar tidak direcoki dalam membuat berbagai kesepakatan, termasuk permufakatan jahat seperti yang terjadi dalam megaskandal proyek e-KTP itu.  Tentu saja yang dimaksud di sini bukan sekadar pelibatan masyarakat sebagai performa, tapi lebih pada substansinya. Yakni menjadikan masyarakat terlibat dalam mengkritisi dan sekaligus memberikan masukan terhadap setiap program atau proyek berikut anggarannya. Serta juga melakukan pemantauan langsung terhadap kemungkinan perilaku korup para pihak yang terlibat dalam proses-proses pembahasan itu. Dan, ini yang harus dicatat, keterlibatan publik sebenarnya merupakan bagian dari prinsip demokrasi dan transparansi dalam proses-proses penganggaran. (*)    *Komisioner Ombudsman RI dan Wakil Ketua DPD 2004&ndash;2014

Korupsi Politik dalam Proyek E-KTP

laode ida

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#laode ida

Berita Terkini