<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/14/EJsgICAmgZxW0i51X0dFgpqVP2zhzfprWcODEZkU-1-3413174955.jpg" alt="Puluhan anggota ormas Pemuda Pancasila berjaga di sekitar rumah La Nyalla Mahmud Mattalitti saat penggeledahan KPK, Senin (14/4). (Novia Herawati/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Puluhan anggota ormas Pemuda Pancasila berjaga di sekitar rumah La Nyalla Mahmud Mattalitti saat penggeledahan KPK, Senin (14/4). (Novia Herawati/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Anggota Dewan Perwakilan Daerah RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menanggapi kegiatan penggeledahan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di salah satu rumahnya di kawasan Mulyorejo, Surabaya, pada Senin (14/4) pagi. Penggeledahan sendiri dilakukan penyidik KPK dalam rangka mencari bukti tambahan terhadap tersangka Kusnadi, mantan Ketua DPRD Jawa Timur dalam perkara tindak pidana korupsi dana hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dalam penggeledahan itu, lima orang penyidik KPK diterima oleh penjaga rumah M. Eriyanto dan disaksikan dua asisten rumah tangga. Kepada wartawan, La Nyalla mengaku tidak tahu dan tidak pernah berhubungan dengan Saudara Kusnadi. "Apalagi saya juga tidak kenal sama nama-nama penerima hibah dari Kusnadi. Saya sendiri juga bukan penerima hibah atau pokmas. Karena itu, pada akhirnya di surat berita acara hasil penggeledahan ditulis dengan jelas, kalau tidak ditemukan barang/uang/dokumen yang terkait dengan penyidikan," ujarnya. La Nyalla juga menunggu penjelasan dari KPK soal mengapa rumahnya yang tidak ada kaitannya dengan perkara Kusnadi dijadikan obyek penggeledahan. Dia berharap KPK menyampaikan ke publik, bahwa tidak ditemukan apapun di rumahnya terkait obyek perkara dengan tersangka Kusnadi. Sehingga tidak merugikan dirinya yang sudah ter-framing akibat berita penggeledahan tersebut. "Saya sudah baca berita acara penggeledahan yang dikirimkan via WA oleh penjaga rumah, jelas di situ ditulis 'Dari hasil penggeledahan tidak ditemukan uang/barang/dokumen yang diduga terkait perkara'. Jadi, sudah selesai. Cuma yang jadi pertanyaan saya, kok bisa alamatnya rumah saya. Padahal saya tidak ada hubungan apapun dengan Kusnadi," ungkap LaNyalla.

LaNyalla Mahmud Mattalitti menanggapi penggeledahan KPK di rumahnya. Ia menegaskan tidak ada hubungan dengan tersangka Kusnadi.

Rumahnya di Geledah KPK, LaNyalla Bantah Punya Hubungan dengan Kusnadi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/DPD-RI.jpg" alt="Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. (Antara)" width="100%">
<figcaption>Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. (Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Rencana aksi korporasi Holding Perusahaan BUMN Perkebunan (PTPN III) yang akan menawarkan pengalihan utang (debt transfer) ke bank-bank pelat merah (Himbara) senilai Rp 41 triliun mendapat sorotan dari Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Sebab, selain mendapat tentangan dari sejumlah kreditur lama mereka, holding perusahaan perkebunan tersebut masih punya pekerjaan besar untuk memperbaiki performa dan menyelesaikan beberapa persoalan yang melilit. LaNyalla juga mengingatkan bank-bank negara untuk mengedepankan prudential banking principle, melalui prinsip 5C (character, collateral, capacity, capital, dan condition of economic) yang ketat. Sehingga bukan karena sesama BUMN, lalu prinsip kehatian-hatian menjadi kendur. &rdquo;Ingat lho, ada ancaman pidana dan denda bagi bank yang terbukti tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit. Apalagi ada sejumlah isu yang melingkupi perusahaan holding perkebunan itu,&rdquo; tukas LaNyalla. Dikatakan LaNyalla, sejumlah persoalan yang melingkupi perusahaan tersebut harus menjadi prioritas untuk diselesaikan terlebih dahulu. Di antaranya PTPN II yang masih tersangkut masalah terkait pelepasan aset HGU. Sementara PTPN XI kantornya baru digerebek KPK, yang mengangkut sejumlah dokumen. &rdquo;Clear-kan dulu masalah-masalah itu. Termasuk mengapa kreditur lama menolak skema aksi korporasi tersebut. Biar terang informasi tersebut. Terutama bagi bagi bank Himbara. Sebab di situ ada dana publik dan penyertaan modal negara,&rdquo; tandas LaNyalla. Ketua DPD RI mengaku akan meminta Komite IV di DPD RI yang menjadi mitra pengawas perbankan serta moneter dan fiskal untuk mencermati hal itu.

DPD RI soroti rencana aksi korporasi Holding Perusahaan BUMN Perkebunan yang akan tawarkan pengalihan utang ke bank-bank pelat merah

Ketua DPD RI Soroti Wacana Debt Transfer Utang Holding Perkebunan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/DPD-1-1.jpg" alt="Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti" width="100%">
<figcaption>Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Badan Kehormatan (BK) DPD RI memutuskan Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, tidak terbukti melanggar tata tertib dan kode etik sebagaimana yang diadukan anggota DPD RI asal Gorontalo, Fadel Muhammad. Karena itu, Badan Kehormatan DPD RI memberikan rehabilitasi bagi LaNyalla berupa pemulihan nama baik dan kehormatan.  “Menyatakan Ir H AA LaNyalla Mahmud Mattalitti tidak terbukti melanggar peraturan DPD RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib dan peraturan DPD RI nomor 2 tahun 2018 tentang Kode Etik," kata Ketua BK DPD RI Leonardy Harmainy dalam keterangannya, Senin (12/12).  LaNyalla dalam Keputusan BK DPD RI Nomor 1 Tahun 2022 diberikan rehabilitasi sejak ditetapkan 17 November 2022. Keputusan itu ditetapkan dalam sidang etik BK Masa Sidang II Tahun Sidang 2022-2023 pada 17 November 2022 dan diteken oleh Ketua BK DPD RI, dan 3 Wakil Ketua yakni Made Mangku Pastika, Eni Sumarni dan Marthin Billa.  "Memberikan rehabilitasi kepada Ir H AA LaNyalla Mahmud Mattalitti berupa pemulihan nama baik dan kehormatan. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan," tegasnya.  Sebagaimana diketahui, Fadel Muhammad mengadukan LaNyalla ke Badan Kehormatan DPD RI setelah dirinya dicopot sebagai Wakil Ketua MPR RI dari unsur DPD RI. Fadel mengatakan, kedudukan dirinya sebagai Wakil Ketua MPR periode 2019-2024 sah menurut hukum dan aturan perundang-undangan yang berlaku.  Dia menegaskan, telah bekerja dan menjalankan tugas sesuai amanat peraturan perundang-undangan, termasuk menjalankan Pasal 138 Ayat (1) Peraturan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) tentang Tata Tertib (Tatib), yang mengamanatkan dirinya untuk menyampaikan laporan kinerja di hadapan sidang paripurna DPD.  "Mekanisme mosi tidak percaya, tidak ada dalam aturan perundang-undangan, tidak sesuai dengan tata tertib, maupun aturan lain yang ada di DPD dan MPR. Jadi, segala bentuk usulan atau yang diistilahkan 'pengambilalihan mandat' oleh sejumlah anggota DPD adalah inkonstitusional," ujar Fadel, Jumat (19/8) lalu.  Ia menduga Ketua DPD RI melakukan tindakan manipulasi acara Sidang Paripurna ke-2 Masa Sidang I tahun 2022/2023 tanggal 18 Agustus 2022, yang melahirkan keputusan Sidang Paripurna pemberhentian atau penggantian dirinya sebagai pimpinan MPR RI dari unsur DPD RI periode 2019-2024, dan pemilihan calon pimpinan MPR RI dari unsur DPD RI.  Sementara itu, LaNyalla menegaskan pimpinan MPR RI dari unsur DPD yang diawali dengan surat pernyataan mosi tidak percaya yang menarik dukungan terhadap Fadel merupakan aspirasi dari sebagian besar anggota DPD. Lalu, aspirasi itu ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang diatur dalam Tata Tertib DPD RI.  "Saya jelaskan bahwa sebagai Ketua DPD, saya hanya menjalankan tugas sebagai pimpinan DPD yang diatur dalam Peraturan Nomor 1 tahun 2002 tentang tata tertib dalam Pasal 57, yaitu pimpinan DPD mempunyai tugas memimpin sidang DPD dan menyimpulkan hasil sidang untuk diambil keputusan," tegas LaNyalla menandaskan.

LaNyalla Tak Langgar Tata Tertib soal Pencopotan Fadel dari Pimpinan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/DPD-1-1.jpg" alt="Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti" width="100%">
<figcaption>Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi (AMPD) melaporkan dugaan pelanggaran yang dilakukan Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti ke Badan Kehormatan DPD RI. Pelaporan itu terkait pernyataan Lanyalla yang meminta penundaan Pemilu 2024.  "Kami sudah bersurat terkait dugaan pelanggaran kode etik dan konstitusi oleh ketua DPD, belum ada kabar kalau yang bersangkutan diperiksa terkait laporan ini," kata Ketua AMPD Zainul Faiz kepada wartawan, Selasa (6/12).  Faiz mengharapkan, BK DPD RI tidak tebang pilih dalam menerima setiap laporan masyarakat. “BK DPD harus tegas dan berani tindaklakjuti laporan-laporan masyarakat, jangan ada kesan tebang pilih, harus tegas," ucap Faiz.  Dia berujar, isu perpanjangan masa jabatan Presiden sempat menjadi polemik, karena bertentangan dengan Undang-Undang. Hal ini dinilai melecehkan sistem demokrasi yang selama ini diperjuangkan.  Sebagai pejabat publik, kata Faiz, LaNyalla seharusnya bisa memilah diksi dan gagasan untuk disampaikan ke publik. Hal ini penting, agar tidak melahirkan gejolak, apalagi pernyataan tersebut bertentangan dengan konstitusi.  “Masa pimpinan senator memnerikan statemen tiga periode kan blunder, ngajarin rakyat langgar konstitusi," tegas Faiz.  Sebelumnya, Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalati meminta agar Pemilu 2024 ditunda. Dia pun minta, masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) diperpanjang selama dua tahun.  LaNyalla menilai dua tahun kepemimpinan Presiden Jokowi habis untuk menangani pandemi Covid-19. Ia juga menganggap, Pemilu sudah dikuasai kelompok-kelompok tertentu.  Menurutnya, usulan penambahan masa jabatan presiden selama dua tahun dilakukan agar rakyat bisa menebus dua tahun pemerintahan Jokowi yang dinilainya terbuang untuk menangani pandemi Covid-19.  "Melihat Pak Jokowi udah dua tahun karena situasi Covid-19 beliau belum menampakkan hasilnya, yang sekarang aja dua tahun dilewati, ya kenapa nggak ditambah aja dua tahun lagi untuk nebus yang Covid-19 kemarin," ucap LaNyalla dalam sambutannya di Munas XVII HIPMI, Senin (21/11).

Gara-gara Minta Ini, AMPD Laporkan LaNyalla ke BK DPD

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/LANYALA-14.jpg" alt="Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menghadiri KTT G20 yang akan berlangsung di Bali, 15-16 November 2022." width="100%">
<figcaption>Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menghadiri KTT G20 yang akan berlangsung di Bali, 15-16 November 2022.</figcaption>
</figure>JawaPos.com- KTT G20 yang berlangsung di Bali, 15-16 November 2022, diharapkan bisa menghasilkan rekomendasi untuk para pemimpin dunia.  Menurut Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, hal tersebut bisa diwujudkan lewat kolaborasi antar unsur pemerintah dan non pemerintah.  “Faktanya, besar harapan dunia terhadap hasil keputusan yang dihasilkan pada G20 di Indonesia. Terutama terkait pemulihan ekonomi global,” kata LaNyalla, saat tiba di Bali dalam agenda menghadiri KTT, Senin (14/11/2022).  Menurutnya, hal yang sangat krusial ini harus diwujudkan melalui kolaborasi global.  "Sehingga mampu menghasilkan langkah-langkah nyata dan terobosan besar untuk mengatasi krisis pangan, energi, dan keuangan global yang terjadi saat ini, serta mempercepat pemulihan bersama," ujarnya.  LaNyalla yakin tantangan global dan berbagai isu ekonomi non-finansial yang terjadi saat ini dapat dipecahkan bersama melalui keputusan bersama di tingkat Sherpa G20.  “Sebagai salah satu workstream, komitmen bersama tingkat Sherpa diharapkan mampu memberikan rekomendasi terbaik yang dapat ditetapkan oleh para Kepala Negara dan Pemerintahan negara anggota G20 pada KTT G20 ini," ujarnya.  Senator asal Jawa Timur itu menambahkan, Indonesia harus mampu memberikan jalan tengah dalam mendapatkan rekomendasi terbaik untuk kepentingan dunia global.  "Oleh karena itu, saya mendorong terjadinya kolaborasi yang dibangun Indonesia, baik dari unsur pemerintah maupun kelompok non-pemerintah, serta stakeholders dan pelaku utama pertumbuhan ekonomi," katanya.  Pertemuan Sherpa G20 keempat yang sekaligus merupakan pertemuan terakhir menyongsong KTT G20 dalam Presidensi G20 Indonesia, telah dilangsungkan di Jimbaran, Bali, 11-14 November.  Ketua DPD RI tiba di Bandara Ngurah Rai, Bali untuk menghadiri KTT G20, pada hari, Senin (14/11/2022). LaNyalla didampingi Anggota DPD RI asal Aceh Fachrul Razi, Staf Khusus Ketua DPD RI Brigjen Pol Amostian, Staf Ahli Ketua DPD RI Baso Juherman dan Kabag Sekretariat Ketua DPD RI Azmaryadhy.

Harapkan Kolaborasi Efektif Hasilkan Rekomendasi Bagi Pemimpin Dunia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/DPD-1-1.jpg" alt="Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti" width="100%">
<figcaption>Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menyambut baik rencana pemerintah memberikan subsidi untuk pakan ternak. Hanya saja, LaNyalla mengingatkan pemerintah untuk menjamin akses bagi peternak kecil dan mandiri.  "Rencana pemerintah memberikan subsidi pakan ternak cukup positif. Apalagi tujuannya untuk melakukan stabilisasi harga daging dan telur. Tapi, subsidi itu harus benar-benar tepat sasaran," kata LaNyalla, Kamis (3/11/2022)  Menurutnya, peternak skala kecil dan mandiri harus mendapatkan manfaat dari program ini.  "Karena merekalah sebenarnya objek dari subsidi. Oleh sebab itu, kebijakan subsidi pakan ternak harus dipastikan tidak meleset dan sampai ke mereka yang membutuhkan," katanya.  Senator asal Jawa Timur itu mengatakan, selama ini yang diuntungkan pasar adalah peternak korporasi.  "Dengan modal yang besar serta akses pasar yang kuat, peternak korporasi jelas lebih diuntungkan dalam kondisi harga yang tidak stabil. Di sisi lain, peternak skala kecil dan mandiri terancam gulung tikar alias bangkrut," ujarnya.  LaNyalla juga berharap subsidi dapat berkontribusi maksimal terhadap stabilitas harga produksi.  "Jangan sampai subsidi hanya dapat dinikmati oleh pemodal besar sedangkan peternak kecil hanya menonton dan dapat angin surga semata. Kan kasian," ujarnya.

LaNyalla Minta Peternak Kecil Dapat Akses Subsidi Pakan Ternak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/RAMADAN-1443-H.jpg" alt="ILUSTRASI RAMADAN: Dimas Pradipta/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI RAMADAN: Dimas Pradipta/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ramadan menjadi kesempatan besar bagi umat Muslim untuk beribadah. Dari sekian banyak amalan selama bulan suci ini, di antaranya menyantuni anak yatim. Apalagi anak yatim piatu merupakan tanggung jawab umat Muslim, termasuk negara.  Demikian disampaikan Ketua DPD RI LaNyalla Mahmud Mattalitti dalam berbuka bersama dengan anak yatim di Wisma Serbaguna Senayan, Jakarta, Minggu (17/4).  LaNyalla menegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab terhadap nasib anak yatim piatu. “Negara wajib mengambil peran, karena salah satu dampak pandemi Covid-19 adalah meningkatnya jumlah anak yatim piatu,” kata LaNyalla di tengah-tengah anak yatim piatu yang diasuh oleh Yayasan Ya Rahman Ya Rahim Al Waasi itu.  Dalam kesempatan itu, mantan ketua PSSI tersebut menyemangati para anak yatim piatu agar tidak berkecil hati menyongsong masa depan. Anak yatim piatu tetap harus semangat menggantungkan cita-cita setinggi langit. Tak boleh sama sekali merasa minder atau rendah diri. Semangat itu dapat diambil dari keteladanan dari Nabi Muhammad SAW. “Insya Allah, kami semua akan selalu ada untuk Ananda semua,” kata LaNyalla.  “Jangan berkecil hati menjadi yatim piatu. Banyak orang-orang yang sukses berasal dari anak yatim piatu. Bahkan manusia pilihan Allah SWT, junjungan umat dan tokoh dunia, Nabi Muhammad SAW juga yatim piatu,” sambung LaNyalla.  “Junjungan kita, Nabi Muhammad SAW juga merupakan yatim piatu. Namun Beliau tetap semangat menjalani hidup. Saya meminta hal tersebut agar dijadikan pedoman dan tuntunan bagi adik-adik sekalian dalam menatap masa depan yang gemilang,” imbuhnya.  Dia bercerita, Nabi Muhammad SAW ditinggal wafat ayahnya saat masih dalam kandungan ibu. Kemudian, Nabi Muhammad SAW ditinggal wafat ibunya saat berusia 6 tahun.  “Nabi Muhammad SAW mengatakan, siapa yang menyantuni dan memelihara anak yatim, maka dia akan dekat dengan Nabi di surga. Jadi, jangan bersedih. Tetap semangat menyongsong masa depan,” pesan LaNyalla.  Pada kesempatan yang sama, Aldino Ramasyah mengatakan, Yayasan Ya Rahman Ya Rahim Al Waasih didirikan pada 2021. “Visi misi kami adalah di bidang sosial membantu yatim piatu dan dhuafa. Kegiatan sosial jadi program khusus dan rutin yang kami selenggarakan,” ungkap Aldino.

Yang Menyantuni-Memelihara Anak Yatim Akan Dekat dengan Nabi di Surga

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/DPD-MALA.jpg" alt="Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti (kanan) saat menghadiri sidang bersama DPR dan DPD 16 Agustus 2021 bersama Presiden Joko Widodo dan dan Wapres Kiai Haji Ma" width="100%">
<figcaption>Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti (kanan) saat menghadiri sidang bersama DPR dan DPD 16 Agustus 2021 bersama Presiden Joko Widodo dan dan Wapres Kiai Haji Ma</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Keinginan Presiden Joko Widodo agar Kementerian dan Lembaga mengurangi belanja impor mendapat dukungan dari Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Bahkan dirinya sudah mengingatkan sejak Agustus 2021 lalu terkait hal itu.  Ketika itu, LaNyalla memang mengulas tentang kehadiran banyak marketplace kelas besar di Indonesia, dimana produk yang dijual didominasi produk impor. Sementara anak bangsa kita hanya menjadi drop shipper atau penjual saja di lapak tersebut.  “Saat sidang bersama DPR dan DPD 16 Agustus 2021, Presiden dan Wapres hadir, saya sampaikan dalam pidato saya, bahwa marketplace besar, sekelas unicorn yang ada di Indonesia, faktanya didominasi barang impor dari Tiongkok,” tandas LaNyalla, Minggu (27/3/2022).  Soal itu, tambah mantan Ketua KADIN Jatim itu, perlu ia sampaikan, karena Presiden Jokowi sangat mendorong unicorn dan decacorn tumbuh di Indonesia. Tetapi perlu digarisbawahi, bahwa mereka juga menjadi penyumbang besar masuknya barang-barang impor.  “Penjualnya orang lokal, produknya impor. Ini tentu membuat prihatin, mengingat nilai transaksi belanja online kita tahun 2020, mencapai angka di kisaran 266 triliun rupiah. Dari angka itu, para penjual hanya mengambil margin dari harga jual, sementara nilai tambah utamanya ada pada produsen di luar negeri,” jelasnya.  Apalagi para decacorn ini semakin membesar di Indonesia. Bahkan ada yang sudah merger, seperti Gojek dan Tokopedia. “Mereka juga siap-siap IPO untuk menjaring dana publik. Tapi fakta, isi di dalamnya masih lebih banyak barang impor,” imbuh LaNyalla.  “Sebagai amanat kedaulatan, negara harus hadir untuk memastikan bahwa dominasi produk yang ada di market place bukan barang impor. Tetapi memberi ruang, sekaligus memastikan market size ada bagi produk lokal. Jangan dipaksa masuk, tetapi market size-nya sudah dikapling barang impor yang lebih murah,” pungkasnya.

Soal Impor, LaNyalla Sudah Ingatkan Sejak Agustus 2021

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/Panglima-TNI-Sambangi-Rumah-Ketua-DPD-RI-Dery-Ridwansah-4-1.jpg" alt="Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua DPD RI LaNyalla Mahmud Mattalitti menegaskan, lembaga yang dipimpinnya siap menjadi palang pintu untuk menghadang wacana penundaan pemilu. Dia tak ingin adanya penundaan Pemilu maupun perpanjangan masa jabatan Presiden.  "Upaya-upaya untuk menunda pemilu, pasti kita halangi. Saya duduk di sini, sebagai Ketua DPD RI karena dipilih rakyat. Saya tidak ada urusan dengan kepentingan oligarki," kata LaNyalla, Senin (21/3).  Senator asal Jawa Timur itu menegaskan, keputusan perubahan amandemen merupakan kewenangan MPR. Tetapi kini, banyak Fraksi di MPR tak ingin adanya amandemen pokok-pokok haluan negara (PPHN) dalam amandemen konstitusi UUD 1945.  "Saya katakan, keputusan perubahan pasal dalam amandemen diputuskan dalam sidang MPR. Sedangkan MPR terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD RI. Pertanyaan saya, jika tidak ada anggota DPD di dalam sidang tersebut, apakah masih bisa disebut sebagai sidang MPR?" tanya LaNyalla.  Kalaupun ada upaya-upaya dalam amandemen tersebut untuk memasukkan agenda perpanjangan masa jabatan presiden atau perubahan isi pasal yang memungkinkan pemilu dapat ditunda dengan mudah, maka ia memastikan akan menyampaikan secara terbuka kepada rakyat.  "Bahwa ada selundupan seperti ini. Yang menyelundupkan si A dan si B. Saya akan sampaikan terbuka saja. Tidak ada masalah untuk saya. Ini demi kepentingan rakyat dan bangsa," tegas dia.  Oleh karena itu, LaNyalla menyebut lembaganya sudah membuat tata tertib, bahwa keputusan Sidang Paripurna DPD RI bersifat mengikat. Termasuk agenda dan kepentingan DPD RI dalam amandemen ke-5 akan diputuskan di Sidang Paripurna.  Sebab, dalam amandemen ke-5 nanti, jika memang terjadi, DPD RI akan mendorong penguatan fungsi dan peran DPD RI sebagai wakil dari daerah, sekaligus wakil dari unsur non-partisan, non partai politik.  "Karena arah perjalanan bangsa ini tidak bisa kita serahkan total kepada partai politik saja," paparnya.  LaNyalla melanjutkan, belum lama ini Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan puluhan juta orang menghendaki pemilu ditunda berdasarkan big data. Namun, LaNyalla membantahnya melalui data yang diperoleh dari Big Data.  "Karena kami di DPD RI juga menggunakan mesin Big Data sebagai bacaan persoalan-persoalan yang ada di daerah. Jadi kalau saya lihat, upaya-upaya yang dilontarkan melalui pernyataan-pernyataan, baik itu dari ketua partai maupun dari Pak Luhut, sebenarnya adalah agenda setting untuk membentuk persepsi publik, sekaligus membentuk opini di masyarakat, bahwa penundaan pemilu memang pantas untuk dilakukan," pungkas LaNyalla.

LaNyalla Janji Akan Halangi Berbagai Upaya Penundaan Pemilu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/DPD-1410A.jpg" alt="Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. (DPD RI for JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. (DPD RI for JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, meminta pemerintah tetap meningkatkan kewaspadaan menyusul dibukanya kembali jalur penerbangan internasional di Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali dan Bandara Raja Haji Fisabilillah Kepulauan Riau (Kepri). Menurut LaNyalla, pandemi Covid-19 belum sepenuhnya usai.  Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali dan Bandara Raja Haji Fisabilillah Kepri membuka penerbangan internasional untuk 19 negara, yang telah ditetapkan WHO berada pada level 1 dan 2 angka kasus terkonfirmasi Covid-19 dengan angka positivity rate rendah.  Ke-19 negara tersebut di antaranya Saudi Arabia, United Arab Emirates, Selandia Baru, Kuwait, Bahrain, Qatar, China, India, Jepang, Korea Selatan, Liechtenstein, Italia, Perancis, Portugal, Spanyol, Swedia, Polandia, Hungaria, dan Norwegia.  "Saya mengingatkan pada semua pihak untuk tetap waspada dan menyiapkan antisipasi terhadap kemungkinan serangan ketiga wabah Covid-19 yang belum selesai," pinta LaNyalla di sela-sela kegiatan reses di Jawa Timur, Kamis (14/10/2021).  Selain Bali dan Kepri, Indonesia juga membuka pintu masuk melalui Bandara Internasional Jakarta atau Manado, dengan catatan mengikuti ketentuan karantina dan testing yang sudah ditetapkan.  "Dan ini merupakan risiko yang cukup besar yang tetap harus menjadi perhatian kita bersama," kata LaNyalla.  Senator asal Jawa Timur itu melanjutkan, sebagai pintu masuk warga asing, Jakarta dan Manado merupakan kota yang rentan.  "Meskipun kita sudah menggencarkan vaksinasi, tetapi kita tetap harus waspada terhadap berbagai macam kemungkinan yang bisa saja terjadi dan tanpa terduga," tutur LaNyalla.  LaNyalla meminta kepada Satgas Covid-19 untuk memberikan prosedur yang jelas dan ketat kepada warga negara asing yang masuk ke Indonesia melalui dua bandara tersebut. Pada saat yang sama, skenario penanganan Covid-19 bagi warga negara asing yang ternyata terjangkit Covid-19 begitu tiba di Indonesia harus dipersiapkan dengan matang.  "Jangan sampai kita pembukaan penerbangan internasional itu sama dengan membuka kembali peluang meningginya penularan Covid-19 gelombang ketiga di Indonesia. Jadi, harus betul-betul dipersiapkan skenarionya dengan matang dan baik," ingat LaNyalla.

Penerbangan Internasional Bali dan Kepri Kembali Dibuka

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#LaNyalla Mahmud Mattalitti

Berita Terkini