<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/28/Screenshot_2026-01-28-19-48-34-450_comandroidchrome-edit-2108761338.jpg" alt="Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa lantik 27 pejabat eselon II di Bea Cukai dan DJKN. (Dok/Kemenkeu)" width="100%">
<figcaption>Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa lantik 27 pejabat eselon II di Bea Cukai dan DJKN. (Dok/Kemenkeu)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melantik 27 pejabat pimpinan tinggi pratama (eselon II) di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Pelantikan digelar di Aula Djuanda Kemenkeu, Jakarta, pada Rabu (28/1). Puluhan pejabat yang dilantik tersebut berasal dari berbagai unit eselon I. Rinciannya, 22 pejabat dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), tiga pejabat Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB), satu pejabat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), serta satu pejabat Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (DJSPSK). Dalam arahannya, Purbaya menegaskan pentingnya peran jajaran Kemenkeu dalam merumuskan dan menjalankan kebijakan fiskal yang tepat, khususnya untuk mendorong permintaan dalam negeri (domestic demand). Upaya tersebut dinilai krusial di tengah dinamika geopolitik global yang kian tidak menentu. Menurutnya, Indonesia memiliki kekuatan besar pada pasar domestik. Namun, potensi tersebut harus dijaga agar tidak tergerus praktik persaingan tidak sehat, terutama dari masuknya barang-barang ilegal yang merugikan industri nasional. &ldquo;Di dalam negeri kita punya domestic demand yang besar. Ini harus didorong lewat kebijakan fiskal yang tepat. Tapi kalau banyak barang selundupan dan perusahaan-perusahaan dari luar negeri masuk secara ilegal, maka perusahaan dalam negeri tidak punya ruang untuk bersaing secara fair,&rdquo; tegas Purbaya dalam sambutannya. Ia secara khusus meminta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berada di lini terdepan dalam menjaga pasar domestik. Bea Cukai dinilai memegang peran strategis dalam mengawal arus barang agar iklim usaha di dalam negeri tetap sehat dan adil. Lebih jauh, Purbaya juga menekankan bahwa pelantikan pejabat bukan sekadar agenda seremonial. Ia menyebut, jabatan yang diemban merupakan amanah negara dan kepercayaan publik yang harus dipertanggungjawabkan dengan kinerja nyata. Pelantikan tersebut, lanjut Purbaya, telah melalui dukungan penuh seluruh jajaran pimpinan Kemenkeu, sebagai bagian dari upaya penguatan organisasi dalam menghadapi tantangan ekonomi ke depan. &ldquo;Ini bukan acara seremoni. Ini adalah tugas negara yang dititipkan oleh publik. Semua harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab,&rdquo; tukasnya. Berikut ini daftar pejabat di Kemenkeu yang telah 1. Sekretaris DJBC, Gatot Sugeng Wibowo 2. Direktur Teknis Kepabeanan, Imik Eko Putro 3. Direktur Fasilitas Kepabeanan, Susila Brata 4. Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai, Djaka Kusmartata 5. Direktur Keberatan Banding dan Peraturan, R. Fadjar Donny Tjahjadi 6. Direktur Kepatuhan Internal, Akhmad Rofiq 7. Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta, Hengky Tomuan Parlindungan Aritonang 8. Kepala Kantor Wilayah DJBC Jakarta, Hendri Darnadi 9. Kepala Kantor Wilayah DJBC Khusus Papua, Encep Dudi Ginanjar 10. Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, Adhang Noegroho Adhi 11. Kepala Kanwil DJBC Jateng dan DIY, Agus Yulianto 12. Kepala Kanwil DJBC Jawa Timur II, Muhamad Lukman 13. Kepala Kanwil DJBC Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, Iyan Rubiyanto 14. Kepala Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur, Bagus Nugroho Tamtomo Putro 15. Kepala Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Selatan, Martha Octavia 16. Direktur Penindakan dan Penyidikan DJBC, Priyono Triatmojo 17. Kepala Kanwil DJBC Riau, Dwijo Muryono 18. Kepala Kanwil DJBC Khusus Kepulauan Riau, Sodikin 19. Kepala Kanwil DJBC Sumatera Bagian Barat, Rizal 20. Direktur Pengelolaan Kas Negara, Agung Yulianta 21. Tenaga Pengkaji Bidang Perbendaharaan 22. Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi DIY, Taukhid 23. Tenaga Pengkaji Harmonisasi Kebijakan DJKN, Kusuma Santi Wahyuningsih 24. Direktur Stabilitas Sistem Keuangan dan Sinkronisasi Kebijakan Sektor Keuangan, Ayu Sukorini 25. Tenaga Pengkaji Bidang Pengembangan Kapasitas dan Kinerja Organisasi, Parjiya 26. Kepala Kanwil DJBC Sumatera Bagian Timur, Agus Sudarmadi 27. Kepala Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Barat, Budi Harjanto. (*) &nbsp;

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa lantik 27 pejabat eselon II di Bea Cukai dan DJKN. Simak daftar lengkap pelantikan pejabat

Menkeu Purbaya Lantik 27 Pejabat Eselon II di Lingkungan Bea Cukai hingga DJKN, Berikut Ini Daftarnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/lantik-embung-1.jpg" alt="Pelantikan para pejabat di Pemkab Temanggung dilakukan di kawasan Embung Bansari yang sekelilingnya saat ini ditanami tembakau. Heru Suyitno/Antara" width="100%">
<figcaption>Pelantikan para pejabat di Pemkab Temanggung dilakukan di kawasan Embung Bansari yang sekelilingnya saat ini ditanami tembakau. Heru Suyitno/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Bupati Temanggung M. Al Khadziq melantik pejabat pimpinan tinggi pratama dan jabatan fungsional di lingkungan Pemkab Temanggung. Pelantikan itu dilaksanakan di tengah ladang tembakau kawasan Embung Bansari lereng Gunung Sindoro.  ”Saya ingin pelantikan dilaksanakan di tengah ladang tembakau, mengingat sekarang ini menjelang panen raya tembakau tahun 2020,” kata Khadziq seperti dilansir dari Antara pada Senin (27/7).  Lima orang pejabat hasil seleksi terbuka jabatan tinggi pratama eselon IIB di lingkungan Pemkab Temanggung dan 33 pejabat fungsional yang terdiri atas 32 pejabat fungsional kesehatan dan 1 pejabat fungsional pendidikan diantik bupati.  Khadziq menyampaikan, pelantikan dilakukan di desa karena ingin mendekatkan pemerintahan Kabupaten Temanggung dengan masalah-masalah di masyarakat.  ”Jadi kalau pelantikan dilaksanakan di desa kita berharap pemerintah kabupaten bisa lebih dekat dengan masyarakat desa dan kali ini bukan hanya di desa tetapi ini lebih tematik, yaitu tema tembakau biar kita pemerintah ini bareng-bareng melihat permasalahan terkait tembakau. Melihat betapa tembakau petani Temanggung semua bagus-bagus sehingga pemerintah bisa lebih melakukan tugasnya untuk membela kepentingan para petani tembakau,” kata Khadziq.  Dia berharap, dengan pelantikan itu bisa meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan profesionalisme dari para pejabat dalam melaksanakan tugas sesuai dengan bidang masing-masing.  ”Selain itu, harapan saya kepada setiap pejabat yang baru dilantik agar bisa membuat program-program yang inovatif untuk memajukan pemerintahan dan memajukan kehidupan masyarakat di Kabupaten Temanggung,” ujar Khadziq.  Menyinggung pakta integritas, dia berharap semua program pemerintah bisa tersampaikan ke masyarakat. Pejabat wajib memberitakan program-programnya melalui media. Menurut bupati, saat ini era komunikasi dan informasi sehingga pemerintah harus punya kesadaran, apa pun yang dilakukan harus dikomunikasikan secara baik kepada masyarakat. Sebab, kalau program pemerintah tidak dikomunikasikan secara baik kepada masyarakat bisa jadi masyarakat tidak tahu dan tidak merasakan manfaat dari program-program tersebut.  ”Dengan program yang disampaikan dengan baik kepada masyarakat, saya berharap masyarakat bisa mengontrol program pemerintah. Memberikan masukan bahkan kritik dan saran kepada pemerintah demi kemajuan pembangunan masyarakat dan wilayah,” kata Khadziq.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=5ytcLsGuDV4  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=1-kEt0WbcQA  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=fRtl6GJKUzk

Bupati Temanggung Lantik Pejabat di Tengah Ladang Tembakau

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/74035_93444_pelantikan-pejabat-makassar-ganti.jpg" alt="Suasana pelantikan pejabat Kota Makassar di atas kapal" width="100%">
<figcaption>Suasana pelantikan pejabat Kota Makassar di atas kapal</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Wali Kota Makassar melantik sejumlah pejabatnya dengan cara yang tidak lazim. Seperti yang terlihat pada pelantikan pejabat eselon II, III dan IV, lingkup Pemkot Makassar, Kamis (29/12) pagi. Seluruh pejabat, kecuali camat dan lurah, serentak menggunakan ikat kepala berwarna merah polos, khas Sulawesi Selatan yang dikenal dengan sebutan Passapu. Tidak hanya itu, prosesi pelantikan pejabat eselon II itu pun dilakukan diatas perahu Phinisi yang sudah terparkir di sisi anjungan Pantai Losari sehari sebelumnya. Walikota Makassar Danny Pomanto yang ditanya soal pelantikan tersebut, mengaku sengaja menggunakan simbol-simbol kultural khas Sulsel, seperti perahu Phinisi dan ikat kepala &ldquo;Passapu&rdquo;, sebagai pengingat akan semangat ke-Makassar-an yang telah mengakar di masyarakat Sulsel, khususnya Makassar. &ldquo;Saya kira semangat ke-Makassar-an itu menjadi semangat kultural yang kuat dalam menghadapi hari depan. Memang Makassar sombere&rsquo;, semangat persaudaraan, itu unggul di seluruh dunia,&rdquo; jelas Danny sebagaimana dilansir dari pojoksulsel.com (Jawa Pos Group). Walikota Danny juga menyampaikan harapannya kepada seluruh pejabat yang baru saja dilantik untuk memperlihatkan kinerja positif pada 100 hari masa kerjanya usai pelantikan. &ldquo;Utamanya pembenahan penegakan perda, pembenahan gudang-gudang dalam kota, pembenahan aktivitas truk dalam kota, dan segala perizinan yang tidak ditaati,&rdquo; tambahnya.(pjk/sad/JPG)

Cara Unik Sang Walikota Lantik Kabinetnya: Pakai Perahu

lantik pejabat

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#lantik pejabat

Berita Terkini

Menkeu Purbaya Lantik 27 Pejabat Eselon II di Lingkungan Bea Cukai hingga DJKN, Berikut Ini Daftarnya

Bupati Temanggung Lantik Pejabat di Tengah Ladang Tembakau

Cara Unik Sang Walikota Lantik Kabinetnya: Pakai Perahu

Download Aplikasi JawaPos.com