<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/11/ghLaHSWu7dCvy4oAtfEVFxjwLqWQ0LTwXCRCspAS-3820144954.jpg" alt="Ketua Program International Trade &amp; Finance Petra Christian University, Elisa Tjondro menanggapi rencana pemerintah stop impor solar mulai 2026. (UK Petra)" width="100%">
<figcaption>Ketua Program International Trade &amp; Finance Petra Christian University, Elisa Tjondro menanggapi rencana pemerintah stop impor solar mulai 2026. (UK Petra)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah Indonesia berencana menghentikan impor solar secara total mulai 2026. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia baru-baru ini.&nbsp; "Tadi kami melaporkan kepada Bapak Presiden, 2026, Insya Allah kita enggak akan impor solar lagi," tutur Bahlil setelah menemui Presiden RI Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (3/11). Sebaliknya, Indonesia akan mulai menerapkan Biodiesel B50 dengan campuran 50 persen bahan bakar nabati berbasis minyak sawit. Langkah pemerintah menyetop impor solar ini pun menyita perhatian masyarakat.&nbsp; Ketua Program International Trade &amp; Finance Universitas Kristan Petra, Elisa Tjondro menilai kebijakan ini strategis untuk jangka panjang. Namun perlu persiapan komprehensif agar tidak memicu gejolak ekonomi. "Dari sisi jangka panjang, kebijakan ini strategis menuju kemandirian energi, mengurangi dampak fluktuasi harga minyak global terhadap stabilitas ekonomi, serta menghemat devisa negara," ujar Elisa di Surabaya, Selasa (11/11). Namun, keberhasilan kebijakan stop impor solar juga sangat bergantung pada kesiapan produksi kilang domestik dan distribusi biodiesel. Agar tidak menimbulkan tekanan inflasi atau gangguan pasokan energi.&nbsp; "Untuk jangka pendek, kebijakan ini tergolong cukup ambisius. Banyak hal yang harus disiapkan pemerintah sebelum menerapkan. Dari segi teknis, logistik, hingga kebijakan harga," lanjutnya.&nbsp; Semua itu harus dipersiapkan dengan matang agar ketika kebijakan tersebut diterapkan, tidak terjadi gejolak ekonomi di dalam negeri. Pemerintah juga perlu menggandeng berbagai stakeholders.&nbsp; Mulai dari pemerintah pusat dan daerah, industri kelapa sawit, industri minyak dan gas bumi, jasa transportasi, logistik, dan stakeholders stakeholders terkait. Tidak kalah penting adalah mengukur dampak negatif jangka panjang.&nbsp; "Pemerintah juga perlu memberikan waktu adaptasi bagi stakeholders. Saya katakan banyak persiapan yang harus dilakukan agar kebijakan ini berjalan lancar dan tidak berdampak buruk terhadap neraca perdagangan Indonesia," pungkas Elisa.

Pemerintah Indonesia akan hentikan impor solar mulai 2026 dan menggantinya dengan Biodiesel B50, dampak ekonomi jadi perhatian.

Rencana Stop Impor Solar Mulai 2026 Dinilai jadi Langkah Strategis, Pakar: Butuh Persiapan Matang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/22/Kerja-2-3971430746.jpg" alt="Ilustrasi pemimpin dan karyawan perusahaan (Dok. Freepik)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pemimpin dan karyawan perusahaan (Dok. Freepik)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash;&nbsp;Transformasi budaya perusahaan memerlukan strategi yang sistematis agar nilai-nilai internal sejalan dengan arah bisnis jangka panjang. Budaya perusahaan adalah kumpulan nilai, keyakinan, dan perilaku yang membentuk interaksi serta cara kerja di dalam organisasi. Pemahaman menyeluruh terhadap proses perubahan budaya perusahaan membantu menjaga konsistensi nilai dan peningkatan kinerja. Berikut adalah 7 langkah strategis dan praktik efektif dalam mengubah budaya perusahaan agar selaras dengan visi bisnis, dilansir dari laman Yourstory, Selasa (22/4).

Panduan strategis dan praktis mengubah budaya perusahaan agar sejalan dengan visi bisnis dan meningkatkan produktivitas tim kerja.

 7 Langkah Strategis dan Praktik Efektif dalam Mengubah Budaya Perusahaan agar Selaras dengan Visi Bisnis

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/04/zenius-1206171875.jpeg" alt="Pernyataan resmi Zenius." width="100%">
<figcaption>Pernyataan resmi Zenius.</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Penyedia layanan bantuan pembelajaran, Zenius, harus menghentikan operasi sementara setelah 20 tahun berkontribusi. Pernyataan resmi Zenius diinformasikan oleh akun media sosial X @ecommurz, Kamis (4/1) dini hari. Dalam pernyataan tersebut, Zenius menyampaikan pengambilan langkah strategis yang harus mereka lakukan, yaitu menghentikan operasi secara sementara. Keputusan tersebut dikatakan diambil karena tantangan operasional yang sedang dialami oleh Zenius. &ldquo;Tetapi kami menjamin bahwa kami tidak akan berhenti untuk menjalankan dan mewujudkan visi untuk merangkai Indonesia yang cerdas, cerah, asik,&rdquo; ujar mereka dalam pernyataan tersebut. Dikeahui, perjalanan Zenius dimulai pada 2004 lewat materi pembelajaran dalam bentuk CD dan berlanjut pada 2010 meluncurkan situs bimbel online interaktif pertama di Indonesia. Pada 2019, materi dan pembelajaran tersebut disajikan dalam bentuk aplikasi yang mudah diakses dan membantu banyak orang selama pandemi. Apalagi ketika Zenius memberikan lebih dari 80.000 video materi pelajaran yang bisa diakses secara gratis. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/bisnis/01388009/dihantam-terpuruknya-ekonomi-zenius-phk-200-karyawan">Dihantam Terpuruknya Ekonomi, Zenius PHK 200 Karyawan</a> Platform yang menyediakan materi pelajaran SD, SMP, SMA, persiapan UTBK, ujian mandiri, hingga skill profesional tersebut meninggalkan kesan mendalam pada penggunanya. Mereka pun berbondong-bondong memberikan apresiasi atas kontribusi Zenius dalam kehidupan mereka melalui media sosial X. &ldquo;Big thanks to Zenius! Anak kampung nggak ada bimbel2 mahal tembus Fasilkom UI,&rdquo; kata akun @rosandus. &ldquo;Dari sma belajar unbk di zenius. ketagihan, pas sbm belajar pake zenius, download soal2 sbm tahun sebelumnya trus aku print buat latihan soal,&rdquo; ujar @stoodying_. &ldquo;Zenius membuat cara berpikir matematika dan biologi saya berbeda. Seingat saya, dulu di angkatan saya SMA, saya termasuk 'early adopters' Zenius (circa '09-'12). Saya punya lengkap math, physics, bio, chem, logics semua level dan persiapan UI/ITB. Tiap malam saya pelajari ulang,&rdquo; tulis @abdurrahmanregi. &ldquo;Tanpa zenius mungkin gue ga akan menyandang gelar alumni Unpad sebagai anak pesantren dari daerah yang ga dipandang samsek di SNMPTN,&rdquo; ujar @elfanmdi. &ldquo;Sumpah gw terimakasih banget sama zenius. Bayangkan gw bimbel di zenius 7 tahun lalu tapi metode belajarnya beneran gw terapin sampe sekarang,&rdquo; kata @jufrisusanto.***

Layanan operasional Zenius mendadak ungkap harus menghentikan operasi sementara setelah 20 tahun berkontribusi. Ada apa?

Zenius Hentikan Layanan Sementara, Warganet Ungkap Apresiasi dan Kontribusi dalam Dunia Pendidikan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/20221116-presiden-jokowi-olimpiade-2036-01.jpg" alt="Presiden Joko Widodo. Biro Pers Sekretariat Presiden/Antara" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo. Biro Pers Sekretariat Presiden/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pasca kekalahan Indonesia di Badan Penyelesaian Sengketa di WTO, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai tetap tidak menyerah. Sebab kebijakan hilirisasi sumber daya alam merupakan kepentingan nasional.  Presiden Jokowi telah mengeluarkan dua langkah penting dan strategis. Pertama, Indonesia akan mengajukan banding usai kalah di WTO. Kedua, ada kemungkinan pemerintah menaikkan pajak ekspor bijih nikel sebagai cara untuk melanjutkan hilirisasi salah satu mineral logam tersebut.  Anggota Komisi VII DPR RI Abdul Wahid mendukung penuh langkah Presiden Jokowi dalam merespons kekalahan gugatan dari Uni Eropa terhadap kebijakan hilirisan dan pelarangan ekspor bijih nikel. Menurutnya, dua langkah yang diambil oleh Presiden Jokowi dalam menghadapi keputusan WTO sudah tepat, yakni menaikan pajak ekspornya dan melakukan banding sambil menyiapkan seluruh perangkat smelter untuk hilirisasi.  “Dua langkah itu sudah tepat, artinya ada dua opsi bahwa bagusnya kita banding dan banding itu status quo sambil kita siapkan semua perangkat smelter itu untuk hilirisasi. Artinya kita masih ada waktu untuk persiapan hilirisasi dan saat itu kan sudah matang banget dan itu langkah yang paling tepat,” kata Abdul Wahid kepada wartawan, Sabtu (17/12).  Politisi PKB ini menuturkan, jika dalam banding nanti yang dilakukan pemerintah dan hasilnya mengecewakan, maka pemerintah bisa mengambil langkah kedua, yakni menaikan pajak ekspor bahan mentah nikel dan itu keputusan negara yang tidak bisa diintervensi oleh pihak manapun, termasuk WTO.  “Jika seandainya kita kalah ya kita harus menaikkan ekspor bahan baku nikel itu lebih tinggi pajaknya, pajak ekspornya lebih tinggi karena itu kebijakan negara. Artinya negara nggak boleh kalah dalam hal ini dari sistem perdagangan internasional,” tegasnya.  Abdul Wahid menegaskan, komitmen Jokowi untuk tidak gentar menghadapi gugatan WTO patut diapresiasi. Sebab, selain melindungi sumber daya alam Indonesia untuk kesejahteraan rakyat, juga mendorong Indonesia menjadi negara maju serta menciptakan lapangan kerja yang banyak.  "Karena kita kan melindungi negara, berkewajiban melindungi warganya dan seluruh tumpah darah dan tanah airnya. Nah potensi sumber daya alam yang itu kan bagian dari menjaga keutuhan bangsa, maka langkah-langkah itu harus dilakukan. Itu langkah yang paling tepat,” jelasnya.  Menurut Abdul Wahid, dengan dinaikkan pajak ekspor nanti dan pembeli dari negara lain tidak mampu, maka itu menjadi kesempatan Pemerintah untuk mengolah sendiri dan yang diekspor kemudian adalah bahan jadi.  “Jika ekspor bahan baku mentah itu lebih tinggi umpamanya dari pajak, maka bahan yang sudah jadi dengan sendirinya mau gak mau ya tentu harus diolah dulu baru diekspor,” ujarnya.  Abdul Wahid mengungkapkan, kenaikan pajak ekspor bahan mentah nikel tidak akan berpengaruh pada investasi di Indonesia, karena pemerintah akan melakukan hilirisasi dan itu sangat menguntungkan Indonesia, karena selain keuntungan pendapatan juga bisa membuka lapangan kerja.  “Enggaklah karena kita sudah siap untuk hilirisasi, nggak akan ada begitu (pengaruh investasi, Red) karena itu kita melindungi produk-produk kita, pengen add value dari sebuah kegiatan eksplorasi sumber daya alam, itu baru bisa menggerakkan pertumbuhan ekonomi kalau dimaksimalkan dengan efektif dan efisien,” pungkasnya.

DPR Dukung Langkah Strategis Jokowi Hadapi Gugatan Nikel di WTO

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/Dolar-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Dolar - Dery Ridwansah 2" width="100%">
<figcaption>Dolar - Dery Ridwansah 2</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pelemahan rupiah akibat wabah Covid-19 belum berakhir. Kemarin (23/3) nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) sempat menembus Rp 16.625 per USD. Angka tersebut hampir menyamai saat krisis 1998 di level Rp 16.650. Namun, mata uang Garuda perlahan menguat menjadi Rp 16.608 per USD.  Menyikapi pelemahan rupiah tersebut, Bank Indonesia (BI) memperluas ketentuan penggunaan rekening rupiah dalam negeri (vostro) bagi investor asing. Baik dalam bentuk tabungan, giro, maupun deposito. Ketentuan tersebut digunakan sebagai underlying dalam transaksi domestic non-deliverable forward (DNDF).  Kebijakan itu mampu menahan laju permintaan terhadap USD. ”Juga alternatif untuk melindungi nilai atas kepemilikan rupiah di Indonesia,” ujar Gubernur BI Perry Warjiyo. Kebijakan tersebut juga memberikan fleksibilitas bagi investor asing, namun dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.  Perry berharap penyempurnaan ketentuan tersebut memperkuat bauran kebijakan dalam upaya mitigasi risiko persebaran Covid-19. Dia memastikan bahwa BI akan terus menjaga stabilitas pasar uang dan sistem keuangan serta mendorong momentum pertumbuhan ekonomi.  Sementara itu, indeks harga saham gabungan (IHSG) juga ditutup negatif kemarin sore. IHSG terkoreksi 205,43 poin atau 4,9 persen ke level 3.989,52. Sedangkan LQ45 turun 41 poin (6,6 persen) di posisi 583. Hal tersebut dipengaruhi melemahnya saham AS Dow Jones yang ditutup melemah 4,55 persen ke level 19.173,98.  Analis pasar modal Hans Kwee mengatakan, saat ini seluruh investor memilih safe haven di tengah pandemi Covid-19. Mereka melepas asetnya ke uang tunai dalam bentuk USD. Hal itu yang membuat seluruh mata uang negara di dunia melemah terhadap USD. Tidak hanya di Indonesia.  Menurut Hans, banyak investor global menilai pemerintah Indonesia bertindak lambat menangani Covid-19. Kebijakan work from home tidak efektif. Malah semakin membuat ketidakpastian ekonomi di tanah air. Tak ayal, banyak investor global mencabut modal dan aset mereka. ”Kita melihat masyarakat bawah masih santai saja. Anggapan mereka tidak kerja ya tidak makan. Dengan begitu, tidak dimungkiri jika persebaran Covid-19 masih akan terus terjadi,” jelas direktur Anugerah Mega Investama itu.  Pemerintah Indonesia, kata dia, harus bertindak tegas. Yakni, melakukan lockdown per wilayah. Mengorbankan aktivitas ekonomi tidak berjalan setidaknya selama dua minggu. Pada masa itu, kebutuhan masyarakat sepenuhnya ditanggung. Dengan begitu, pemerintah lebih fokus memutus rantai persebaran virus asal Wuhan tersebut. ”Memang keputusan yang berat. Pemerintah tidak hanya memikirkan kesehatan, tapi juga ekonomi dan sosial. Tapi harus dikorbankan demi virusnya tertanggulangi. Jujur saya mulai grogi rupiah melemah mendekati Rp 17 ribu,” ujar Hans.  Menurut dia, sekuat apa pun BI melakukan intervensi akan sia-sia. Sebab, tidak ada yang bisa menghalangi investor keluar dari pasar Indonesia.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=1Q4s_PUMUes  https://www.youtube.com/watch?v=8p2fmE7j6no

Langkah Strategis BI Atasi Nilai Tukar Rupiah yang Makin Lemah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/kapolda-jatim-beri-langkah-strategis-hadapi-mea-ke-peserta-sespimti_m_147930.jpeg" alt="Kapolda Jatim Beri Langkah Strategis Hadapi MEA ke Peserta Sespimti" width="100%">
<figcaption>Kapolda Jatim Beri Langkah Strategis Hadapi MEA ke Peserta Sespimti</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sebanyak 61 peserta didik Sespimti Polri angkatan 26 tahun 2017 mengikuti kuliah kerja dalam negeri di Polda Jawa Timur. Adapun yang menjadi pembicara adalah Kapolda Jatim Irjen Machfud Arifin. Machfud mengatakan, kegiatan itu merupakan rangkaian pembelajaran program pendidikan Sespimti Polri, yang telah dibuka tanggal 30 Maret 2017. Temanya adalah meningkatkan kemampuan kepemimpinan yang profesional, modern dan terpercaya melalui revolusi mental guna mengantisipasi dampak perkembangan ekonomi global dalam rangka mendukung pembangunan nasional. "Polri sebagai bagian penting untuk mengawal persaingan memasuki era kompetisi MEA (masyarakat ekonomi ASEAN). Secara bersama dengan intansi terkait untuk mengawal kebijakan ekonomi nasional menghadapi era persaingan dalam satu ikatan visi dan misi yang terjalin sinergis," kata dia dalam keterangannya, Sabtu (31/7). Dia lantas memaparkan enam langkah strategis Pemerintah menghadapi perkembangan ekonomi. "Enam itu meliputi penguatan daya saing ekonomi, program aku cinta Indonesia yang berisi ekonomi kreatif, penguatan UMKM, perbaikan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan reformasi kelembagaan harus mampu dipahami secara komperhensif dan dijabarkan secara solid di lapangan," tambah dia. Nantinya kata Machfud, hasil dari pendalaman kuliah kerja dalam negeri ini menjadi informasi yang sangat penting bagi peserta didik dalam merumuskan suatu kebijakan di lingkungan organisasi tingkat Polda. "Dan sebagai pembelajaran bagi para peserta manakala para peserta didik sespimti telah menduduki tempat yang strategis di lingkungan Polri atau TNI," sambung dia. Dia menambahkan, Sespimti adlah generasi penerus jajaran pimpinan Polri. "Tentunya harus lebih baik dari kami kami saat ini. Kami siapkan saat ini sehingga kedepan Polri akan semakin baik utk kepentingan masyarakat," tambahnya.

Kapolda Jatim Beri Langkah Strategis Hadapi MEA ke Peserta Sespimti