<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/IMG-20201207-WA0050_1_800x618-1.jpg" alt="Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Witnu Urip Laksana. Muh Hasanuddin/Antara" width="100%">
<figcaption>Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Witnu Urip Laksana. Muh Hasanuddin/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Aparat Polrestabes Makassar, Sulawesi Selatan, bubarkan kegiatan peringatan hari ulang tahun (HUT) produk kecantikan ternama dengan menghadirkan peserta dan mendatangkan artis ibu kota. Pembubaran itu dilakukan dinilai melanggar protokol kesehatan Covid-19.  Kepala Polrestabes Makassar Kombespol Witnu Urip Laksana seperti dilansir dari Antara di Makassar mengatakan, pembubaran acara HUT produk kecantikan dilakukan karena menimbulkan kerumunan dan tidak mematuhi protokol kesehatan.  ”Perintahnya jelas, tidak ada izin keramaian yang dikeluarkan polisi. Apalagi, sekarang ini angka penularan Covid-19 kembali tinggi. Makanya, semua kegiatan yang menimbulkan kerumunan orang dipastikan tidak berizin,” ujar Witnu Urip Laksana, Kamis (24/12).  Peringatan HUT produk kecantikan itu dilaksanakan di gedung mewah Jalan Metro Tanjung Bunga, Makassar. Pihak penyelenggara acara tidak mengantongi izin keramaian dari kepolisian, maupun rekomendasi dari Tim Satgas Covid-19 Makassar.  Kapolrestabes Makassar mengatakan, pembubaran yang dilakukannya demi kebaikan bersama dalam melindungi warga agar laju penularan Covid-19 tidak makin meluas.  ”Ada suatu kegiatan yang dikhawatirkan akan menciptakan kerumunan di tengah pandemi. Fakta yang didapatkan dari aspek perizinan dari pihak kepolisian dan pihak panitia itu tidak ada. Panitia tidak bisa menunjukkan rekomendasi kegiatan dari Tim Satgas Covid-19 baik kota maupun kecamatan,” ucap Witnu Urip Laksana.  Kabidhumas Polda Sulsel Kombespol Ibrahim Tompo mengatakan, penularan Covid-19 masih terjadi dan angkanya kembali cenderung meningkat beberapa waktu ini.  ”Tidak ada izin keramaian. Kami pasti akan membubarkan jika ada kerumunan karena itu berpotensi menukarkan Covid-19,” ujar Ibrahim Tompo.  Dia mengatakan, angka persebaran virus korona di Sulawesi Selatan masih mengalami peningkatan selama sepekan terakhir. Bahkan masuk dalam jajaran lima provinsi angka penularan tertinggi.  ”Kami pastikan segala bentuk keramaian, perizinan untuk malam tahun baru misalnya, tidak akan dikeluarkan Polda Sulsel,” kata Ibrahim Tompo.  Karena itu, dia meminta agar masyarakat tidak berpesta dalam perayaan natal dan tahun baru. Masyarakat diminta tidak berkumpul yang memicu terjadinya kerumunan.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=HZyS7bKNJRw

Polisi Bubarkan Acara HUT Produk Kecantikan karena Timbulkan Kerumunan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/Satpol-PP-Bubarkan-Kerumunan-Covid1-1.jpg" alt="Satpol PP Denpasar bubarkan kerumunan warga di kafe karena langgar prokes di Denpasar, Jumat (11/12). I Komang Suparta/Antara" width="100%">
<figcaption>Satpol PP Denpasar bubarkan kerumunan warga di kafe karena langgar prokes di Denpasar, Jumat (11/12). I Komang Suparta/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Denpasar, Provinsi Bali, memberi peringatan dan membubarkan warga yang berkerumun di sebuah kafe. Sebab, mereka melanggar protokol kesehatan (prokes) di tengah pandemi Covid-19.  ”Kami sudah memberi peringatan kepada warga yang berkerumun di kafe di Jalan Veteran. Tapi mereka tidak mau mengindahkan agar membubarkan diri, sehingga kami secara tegas melakukan pembubaran,” kata Kepala Satpol PP Kota Denpasar Dewa Anom Sayoga seperti dilansir dari Antara di Denpasar, Jumat (11/12).  Dewa Sayoga mengatakan, sebenarnya pemilik usaha bersangkutan sudah menerapkan sejumlah poin protokol kesehatan. Di antaranya menyediakan pengukur suhu tubuh, tempat cuci tangan, dan memberi jarak di kursi tempat duduk.  ”Namun, kami melihat situasi terlalu membludaknya pengunjung kafe, sehingga kami harus bertindak tegas dengan membubarkan pengunjung yang datang ke tempat tersebut. Pemiliknya kami ingatkan agar jangan lagi membuat acara yang menimbulkan kerumunan,” ujar Dewa Sayoga.  Dia mengatakan, Satpol PP tidak melarang masyarakat melakukan kegiatan usaha, namun yang perlu diperhatikan adalah penerapan protokol kesehatan dan tak sampai membuat keramaian apalagi sampai membludak yang rentan persebaran Covid-19.  ”Dalam kurun waktu sepekan ini, kami sudah menindak sekitar tiga pelaku usaha di tempat berbeda di Kota Denpasar yang masih belum bisa mengontrol jumlah pengunjungnya dengan baik. Kami sudah memberi pemahaman terkait penanggulangan Covid-19 melalui penerapan protokol kesehatan yang ketat. Semuanya demi menekan persebaran Covid-19 di Kota Denpasar,” ucap Dewa Anom Sayoga.  Dewa Sayoga mengingatkan masyarakat atau pemilik usaha untuk ikut berpartisipasi mencegah persebaran Covid-19. Sehingga kembali normal seperti dulu keadaan Denpasar.  ”Kami ingatkan kepada pemilik usaha jika masih ada yang membandel akan dilakukan tindakan tegas sesuai dengan aturan,” ucap Dewa Sayoga.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=ME1eX1nz81E

Berkerumun Langgar Prokes, Satpol PP Bubarkan Pengunjung Kafe

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/IMG_20200128_111909-02.jpg" alt="Ilustrasi Polda Jawa Barat. Bagus Ahmad Rizaldi/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Polda Jawa Barat. Bagus Ahmad Rizaldi/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat Kombespol C.H. Patoppoi menyebut, salah seorang anggota Front Pembela Islam (FPI) kembali tak menghadiri undangan pemeriksaan di Polda Jawa Barat.  ”Tidak hadir dan tidak ada keterangan,” kata Patoppoi seperti dilansir dari Antara di Bandung, Jawa Barat, Selasa (24/11).  Seorang itu berinisial HMA yang disebut sebagai panitia penyelenggara kegiatan Rizieq Shihab di Megamendung, Bogor, Jawa Barat, pada Jumat (13/11). Acara itu menyebabkan kerumunan hingga diduga ada pelanggaran protokol kesehatan Covid-19.  Selain itu, pada Selasa (24/11), kata Patoppoi, pihaknya juga mengundang salah seorang panitia penyelenggara lain yang berinisial AAS. Yang bersangkutan juga tak kunjung hadir dan belum menyampaikan pemberitahuan halangannya.  Meski begitu, C.H. Patoppoi menyebut, polisi tidak akan melakukan pemanggilan ulang terhadap dua orang tersebut. Sehingga dugaan pelanggaran protokol kesehatan itu akan segera dilakukan gelar perkara. ”Tidak ada pemanggilan ulang, besok (25/11) akan kami lakukan gelar perkara,” kata Patoppoi.  Sementara itu, tiga orang lain yang turut diundang pada hari ini (23/11) yaitu ketua RW di Megamendung, Kanit Satpol PP Kabupaten Bogor, dan petugas dari Puskesmas di Megamendung, sudah memenuhi panggilan tersebut.  Sebelumnya pada Jumat (20/11), polisi juga mengundang Sekda Kabupaten Bogor, Kepala Satpol PP Kabupaten Bogor, Ketua RT di Megamendung, Kepala Desa di Megamendung, dan anggota Bhabinkamtibmas. Sejumlah orang itu hadir dengan diperiksa selama 10 jam lamanya. Sedangkan Bupati Bogor Ade Yasin batal hadir karena terkonfirmasi Covid-19. Sejauh ini, Ade Yasin disebut bakal menjalani isolasi hingga 27 November di RSPAD.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=TDFmzvOIF30

Anggota FPI Kembali Tak Hadiri Undangan Pemeriksaan di Polda Jabar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/IMG_20201101_193419-1.jpg" alt="Polisi membubarkan event di salah satu kafe di Banjarmasin karena melanggar protokol kesehatan. Istimewa/Antara" width="100%">
<figcaption>Polisi membubarkan event di salah satu kafe di Banjarmasin karena melanggar protokol kesehatan. Istimewa/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Polsek Banjarmasin Timur membubarkan para pengunjung di salah satu kafe di kawasan Jalan Ahmad Yani Km 5,5 Banjarmasin. Pembubaran itu karena di tempat tersebut diduga mengadakan event Hallowen Party.  ”Event di Kafe Bombarbeer itu kami bubarkan karena pengunjungnya membludak dan tanpa mengindahkan jarak aman sebagaimana yang diatur dalam protokol kesehatan,” ucap Kapolsek Banjarmasin Timur AKP Susilo seperti dilansir dari Antara di Banjarmasin, Minggu (1/11).  Menurut dia, pembubaran pengunjung kafe tersebut dilakukan petugas pada Minggu (1/11) sekitar pukul 01.00 wita. ”Saat ini, kita masih dalam situasi pandemi Covid-19 sehingga sesuatunya harus mengikuti aturan protokol kesehatan,” ujar Susilo.  Susilo mengatakan, awalnya petugas sedang melakukan patroli dan sambang kafe. Setelah dilakukan pengecekan, ternyata Kafe Bombarbeer pengunjungnya rata-rata anak muda dan membludak. Petugas kemudian mengetahui ada event Hellowen Party di kafe tersebut tanpa mengindahkan aturan protokol kesehatan.  ”Petugas kami langsung membubarkan event tersebut karena ditakutkan jika dibiarkan bisa menghambat target Pemerintah Kota Banjarmasin, khususnya Banjarmasin Timur agar benar-benar terbebas dari Covid-19,” tutur Susilo.  Walau saat ini Banjarmasin berada di zona hijau, tidak membuat pengelola tempat hiburan malam atau masyarakat dapat mengabaikan protokol kesehatan. ”Banjarmasin hampir sepenuh zona hijau. Tapi kita tidak boleh mengendorkan kedisiplinan untuk mematuhi protokol kesehatan yang telah ditentukan,” kata Susilo.  Kapolsek mengingatkan masyarakat untuk tidak meremehkan protokol kesehatan dan lengah. Hal itu dapat membuat zona yang sudah hijau kembali menjadi merah.  Susilo menambahkan, pihaknya akan melakukan pemanggilan terhadap pengelola Kafe Bombarbeer untuk dimintai keterangan terkait dugaan pelanggaran protokol kesehatan. ”Aturannya sudah jelas sebagaimana yang termuat dalam Perwali Nomor 68 Tahun 2020 pasal 7 ayat 2 huruf b yang salah satunya menyebutkan tentang pencabutan izin usaha, bila melanggar protokol kesehatan,” tegas Susilo.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=EvBJLr3wZhI&ab_channel=JawaPos

Polisi Bubarkan Hallowen Party di Kafe di Kota Banjarmasin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/IMG-20200528-WA0034_copy_1024x683-1.jpg" alt="Kepala Bidang Humas Polda Sumatera Utara Komisaris Besar Polisi Tatan Atmaja. Antara" width="100%">
<figcaption>Kepala Bidang Humas Polda Sumatera Utara Komisaris Besar Polisi Tatan Atmaja. Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Polda Sumatera Utara mencopot jabatan seorang oknum perwira polisi karena menggelar resepsi pernikahan di sebuah gedung di Kabupaten Labuhan Batu, saat pandemi Covid-19.  ”Oknum perwira itu adalah AKP BVP yang menjabat Kasatintel di Polres Serdang Bedagai,” ujar Kepala Bidang Humas Polda Sumatera Utara Komisaris Besar Polisi Tatan Atmaja seperti dilansir dari Antara di Medan, Minggu (4/10).  Dia menyebutkan, saat ini kasus oknum perwira itu, telah ditangani Bidang Propam Polda Sumatera Utara.  Kasus itu berawal dari beredarnya video resepsi pernikahan di saat pandemi Covid-19 dan ditelusuri kebenarannya. ”Ternyata memang benar yang mengadakan acara pesta pernikahan itu adalah anggota Polri,” kata Tatan.  Dia menjelaskan, Propam Polda Sumatera Utara langsung memanggil oknum perwira itu untuk diperiksa. Oknum perwira itu dinilai telah melanggar maklumat kepala Kepolisian Indonesia tentang kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah dalam penanganan persebaran Covid-19.  ”Polda Sumatera Utara sudah memberikan sanksi dengan mencopot jabatannya sebagai Kasat Intel Polres Serdang Bedagai,” terang Tatan.  Sebelumnya, video pesta pernikahan oknum perwira polisi digelar di sebuah gedung di Kabupaten Labuhan Batu sempat beredar melalui media sosial, pada Sabtu (26/9). Para tamu dan undangan, serta pengantin tidak memakai masker dan tidak menjaga jarak sesuai ketentuan protokol kesehatan.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=NjugwYbQXJ8&t=95s&ab_channel=JawaPos

Gelar Resepsi Langgar Protokol Kesehatan Polda Sumut Copot Kasatintel

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/ctlazarus0210.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Singapura menerapkan hukuman ketat bagi siapa saja yang melanggar aturan protokol kesehatan selama pandemi. Terbaru, sebanyak 12 orang didakwa di pengadilan distrik pada Jumat (2/10) setelah diduga melanggar jarak sosial dan memicu kerumunan.  Seperti dilansir dari <a href="https://www.straitstimes.com/singapore/courts-crime/twelve-people-charged-over-unlawful-gathering-on-lazarus-island-amid-covid-19">The Straits Times</a>, mereka dinilai melanggar hukum karena telah mengumpulkan banyak orang di Pulau Lazarus di tengah wabah Covid-19 pada 8 Agustus lalu. Menurut dokumen pengadilan, acara tersebut berlangsung pada pukul 11.00 hingga 18.00. Mereka melanggar peraturan Covid-19 yang melarang pertemuan sosial lebih dari lima orang yang tidak tinggal di satu tempat tinggal. <ul> 	<li>Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/02/10/2020/sehari-hanya-2-kasus-lokal-singapura-yakin-bisa-nol-kasus-covid-19/">Sehari Hanya 2 Kasus Lokal, Singapura Yakin Bisa Nol Kasus Covid-19</a></li> </ul> Semuanya didakwa dengan pelanggaran. Mereka adalah: Natalie Joanna Sarkies, 29; Helen Ann Sullivan, 30; Zoe Louise Cronk, 30; Jeff Richard Alexander, 31; Joshua Adam Roth, 31; Lowri Mair Jeffs, 31; James Riby Oram Pemangkasan, 31; Richard Henri Lagesse, 31; Luong Thi Thu Ha, 31; William Edwin Dunford, 32, Edward John Joseph Lee-Bull, 32 dan Paul Jonathon Gold, 32. Mayoritas warga Inggris kecuali Natalie Joanna Sarkies (asli Singapura) dan Thi Thu Ha (Vietnam). Ha disebut telah menjadi penduduk tetap Singapura selama 11 tahun.  Salah satu terdakwa, Gold mengaku bersalah atas pelanggaran tersebut dan akan kembali ke pengadilan pada 14 Oktober. Proses sidang kasus yang melibatkan 11 orang lainnya telah ditunda hingga 23 Oktober.  Pulau Lazarus terletak di selatan daratan Singapura dan jalan lintas buatan menghubungkannya ke Pulau St John. Otoritas Pertanahan Singapura yang mengelolanya, telah mengatakan dalam pernyataan sebelumnya bahwa Pemerintah mengambil pandangan serius terhadap pelanggaran jarak aman.  Jika terbukti bersalah atas pelanggaran berdasarkan UU tersebut, pelanggar yang melanggar untuk pertama kalinya dapat dipenjara hingga enam bulan dan denda hingga SGD 10 ribu. Kemudian bagi pelaku berulang dapat dipenjara hingga satu tahun dan denda hingga SGD 20 ribu.

Picu Kerumunan saat Pandemi, 12 Orang di Singapura Jalani Sidang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/antarafoto-konser-dangdut-ditengah-pandemi-covid-19-ol-5-1.jpg" alt="Sejumlah warga tidak mengenakan masker saat menyaksikan musik dangdut di Lapangan Tegal Selatan, Tegal, Jawa Tengah, Rabu (23/9). Oky Lukmansyah/Antara" width="100%">
<figcaption>Sejumlah warga tidak mengenakan masker saat menyaksikan musik dangdut di Lapangan Tegal Selatan, Tegal, Jawa Tengah, Rabu (23/9). Oky Lukmansyah/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Wakil Ketua DPRD Kota Tegal Wasmad Edi Susilo mengaku khilaf telah menyelenggarakan konser dangdut di tengah pandemi Covid-19.  ”Semua proses hukum sudah berjalan. Saya telah menyampaikan permohonan maaf,” kata Wasmad Edi Susilo seperti dilansir dari Antara di Tegal, Jawa Tengah, Sabtu (26/9) malam.  Dia mengatakan, saat ini masih terus mengikuti proses hukum terkait penyelenggaraan konser dangdut di Kota Tegal pada Rabu (23/9) tersebut. ”Saat ini proses hukum belum selesai. Jadi, nanti saya ikuti saja lah dan kooperatif saja,” ujar Wasmad Edi Susilo.  Wasmad mengaku diperiksa polisi selama beberapa jam terkait klarifikasi pelaksanaan konser dangdut itu.  ”Terus terang setelah ada hajatan, saya capek sekali. Namun, secara umum, saya sudah menyampaikan permohonan maaf atas kelalaian saya, meski sebelumnya sudah dikoordinasikan,” tutur Wasmad Edi Susilo sambil menambahkan bahwa pemeriksaan kasus itu sudah cukup.  Mantan Kepala Kepolisian Sektor Tegal Selatan Kompol Joeharno mengatakan, pada awalnya penyelenggara hajatan mengajukan izin penyelenggaraan organ tunggal. Namun, saat pihaknya berkunjung ke rumah penyelenggara hajatan ternyata dibuat panggung konser dangdut. Sehingga, pihaknya mencabut izin yang sudah diberikan kepada Wakil Ketua DPRD Kota Tegal Wasmad Edi Susilo.  ”Karena penyelenggaraan izin organ tunggal untuk memeriahkan pesta pernikahan, kami bisa memberikan izin meski harus mematuhi protokol kesehatan. Namun, kenyataannya izin tersebut disalahgunakan untuk penyelenggara pentas dangdut sehingga saya putuskan izin dicabut,” kata Joeharno.  Kendati demikian, kata dia, meski izin sudah dicabut kepolisian, penyelenggara hajatan tetap ngotot menyelenggarakan pentas dangdut itu. ”Dia (penyelenggara hajatan) sudah ngomong, silakan izin dicabut tetapi hajatan tetap saya laksanakan, semua risiko saya yang menanggung, tanpa melibatkan TNI dan Polri,” kata Joeharno.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=tFa2wBiSHgU

Wakil Ketua DPRD Tegal Mengaku Khilaf Gelar Konser Dangdut

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/hari-pertama-pilkada-2.jpg" alt="KASUAL: Muhammad Bobby Afif Nasution naik vespa melaju berdampingan dengan Aulia Rahman yang mengendarai vespa hijau. Mereka menuju kantor KPU Medan. (SUMUT POS)" width="100%">
<figcaption>KASUAL: Muhammad Bobby Afif Nasution naik vespa melaju berdampingan dengan Aulia Rahman yang mengendarai vespa hijau. Mereka menuju kantor KPU Medan. (SUMUT POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kemendagri menegur 72 calon kepala daerah (cakada). Teguran tersebut karena para cakada pehatana melanggar protokol kesehatan saat pendaftaran Pilkada Serentak 2020.  Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar mengatakan, sejak awal KPU, Bawaslu, dan Kemendagri sudah mengingatkan agar menerapkan protokol kesehatan. Kenyataannya, ketentuan itu dilanggar oleh para bakal calon kepala daerah.  "Kita memang agak terkejut dan menyesalkan karena ada kejadian pada tanggal 4, 5, dan 6 September di luar yang kita harapkan," ujar Bahtiar dalam diskusi secara virtual di Jakarta, Selasa (15/9).  "Sejak awal bapak Menteri Dalam Negeri sudah menyampaikan bahwa Pilkada serentak 2020 harus menjadi instumen alat kita untuk upaya menangani Covid-19 dan dampak sosial ekonominya," ujar Bahtiar menambahkan.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/11/09/2020/dpr-minta-mendagri-kpu-bawaslu-dan-dkpp-beri-sanksi-ke-bakal-cakada/">DPR Minta Mendagri, KPU, Bawaslu dan DKPP Beri Sanksi ke Bakal Cakada</a>  Dengan adanya pelanggaran protokol kesehatan tersebut, Kemendgari menegur 72 bakal cakada petahana. "Alhamdulillah teguran ini sudah dipatuhi oleh teman-teman kepala daerah dan paslon sudah secara sadar melakukan deklarasi pakta integritas untuk menyatakan kepatuhannya terhadap protokol Covid-19," katanya.  Dalam tahapan pilkada selanjutnya, Bahtiar berharap para kontestan beradu gagasan mengenai pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia.  ‎"Harus ada perdebatan kepala daerah. Kita setting debatnya adalah pandemi itu sendiri. Benar-benar pilkada harus kita jadikan penanganan Covid-19," ungkapnya.  Sebelumnya, ‎Anggota Bawaslu Afifuddin menemukan 243 pelanggaran protokol kesehatan saat pendaftaran bakal pasangan calon di KPU daerah. "Partai politik dan bakal pasangan calon tidak menerapkan protokol kesehatan,yaitu dengan membawa sejumlah pendukung dan melakukan pengerahan massa," ujar Afifuddin.  Bagi Afifuddin sejatinya para parpol dan bakal cakada harus bisa menerapkan protokol kesehatan di tengah pandemi Covid-19 di tanah air.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/11/09/2020/kpu-60-bakal-cakada-dinyatakan-positif-covid-19/">KPU: 60 Bakal Cakada Dinyatakan Positif Covid-19</a>  "Jarak antar pendukung bakal pasangan calon juga tidak terlaksana sesuai protokol kesehatan, terutama menjelang proses pendaftaran," katanya.  Oleh sebab itu ke depannya Bawaslu meminta pihak keamanan untuk tidak segan-segan memberikan teguran terhadap partai politik dan juga bakal calon kepala daerah yang tidak menerapkan protokol kesehatan.  "Penyelenggara dan pihak keamanan harus lebih menegakkan dengan lebih tegas protokol kesehatan dan pencegahan Covid-19 pada pelaksanaan tahapan berikutnya Pemilihan 2020, terutama kegiatan di luar ruangan," ungkapnya.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=mxIaeCpy-XE

Langgar Protokol Kesehatan, 72 Cakada Petahana Ditegur Kemendagri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/Bu-Risma-keliling-4-1.jpg" alt="Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini memberikan sanksi berupa push up kepada puluhan remaja karena dinilai melanggar protokol kesehatan dengan tidak memakai masker di Jalan Diponegoro, Kota Surabaya. Humas Pemkot Surabaya/Antara" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini memberikan sanksi berupa push up kepada puluhan remaja karena dinilai melanggar protokol kesehatan dengan tidak memakai masker di Jalan Diponegoro, Kota Surabaya. Humas Pemkot Surabaya/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini memberikan sanksi berupa push up kepada puluhan remaja. Mereka dinilai melanggar protokol kesehatan tidak memakai masker saat melintas di Jalan Diponegoro.  ”Kemarin (25/7) malam, saya turun dari mobil saat melintas di Jalan Diponegoro untuk mengingatkan anak-anak remaja yang tengah asyik nongkrong di atas jalur pedestrian malam-malam,” kata Wali Kota Risma seperti dilanisr dari Antara di Surabaya pada Minggu (26/7).  Risma mengingatkan agar anak-anak muda tetap memakai masker di mana pun berada dan terus menjaga jarak. Hal itu, perlu diingatkan terus karena ribuan warga saat ini masih dirawat di rumah sakit akibat Covid-19.  Tidak hanya itu, Risma juga mendapati puluhan remaja yang sedang asyik main game daring di salah satu warung kopi di Jalan Diponegoro. Risma pun langsung turun dan mendatangi mereka dengan petugas Satpol PP dan Dinas Perhubungan (Dishub) meminta mereka bubar.  Risma kemudian meminta para remaja tersebut untuk push up karena tidak memakai masker. Setelah diberi hukuman push up lebih dari 10 kali, pemuda tersebut kemudian diberi masker dan diminta untuk pulang oleh Risma. Sedangkan pemilik warung, kemudian dimintai identitasnya untuk didata. Risma juga mengancam jika ada remaja yang terkena Covid-19, akan dikarantina selama 14 hari. Selama masa karantina itu tidak boleh ketemu dengan siapa pun.  Sementara itu, razia gabungan terus digelar Satpol PP Kota Surabaya bersama polisi dan Garnisun serta jajaran 31 kecamatan Surabaya juga melakukan razia secara serentak sejak 23 – 25 Juli. Mereka melakukan penertiban terkait jam malam yang diatur dalam Peraturan Wali Kota (Perwali) Surabaya Nomor 33 Tahun 2020.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=5ytcLsGuDV4  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=1-kEt0WbcQA  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=fRtl6GJKUzk

Risma Beri Sanksi Puluhan Remaja Langgar Protokol Kesehatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/IMG-20200624-WA0014_copy_4096x3072-01.jpg" alt="Suasana kegiatan meditasi (yoga) masal di House of Om Gianyar Bali pada Kamis (18/6). Ditjen Imigrasi/Antara" width="100%">
<figcaption>Suasana kegiatan meditasi (yoga) masal di House of Om Gianyar Bali pada Kamis (18/6). Ditjen Imigrasi/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kantor Imigrasi Kelas I Denpasar akan mendeportasi seorang warga negara Suriah bernama Barakeh Wissam, penanggung jawab kegiatan meditasi (yoga) masal dengan jumlah peserta diperkirakan lebih dari 60 orang di House of Om Gianyar Bali. Kegiatan meditasi (yoga) yang diselenggarakan Barakeh pada Kamis (18/6), itu ditengarai menimbulkan keresahan warga dan sempat viral di media sosial karena tidak menerapkan protokol kesehatan Covid-19.  Kepala Bagian Humas dan Umum Direktorat Jenderal Imigrasi Arvin Gumilang menjelaskan, dalam kasus ini, Kantor Imigrasi Kelas I Denpasar menjatuhkan tindakan administratif keimigrasian terhadap Barakeh. Sebab, dia dianggap bertanggung jawab dalam pelaksanaan yoga masal.  ”Sebagai penanggung jawab kegiatan, Barakeh dinilai tidak berusaha membubarkan atau membatalkan acara tersebut setelah mengetahui bahwa jumlah peserta yang hadir melebihi dari aturan yang ada,” ujar Arvin seperti dilansir dari Antara pada Rabu (24/6).  Menurut dia, Barakeh dianggap tidak mematuhi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Selain itu, dia juga dinilai tidak mematuhi Instruksi Gubernur Bali Nomor 8551 Tahun 2020 tentang Penguatan Pencegahan dan Penanganan Covid-19 di Bali, yaitu mengenai pembatasan kegiatan yang melibatkan paling banyak 25 orang.  Menurut Arvin, Barakeh merupakan pemegang izin tinggal terbatas investor yang diterbitkan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar, berlaku dari 12 Desember 2019 sampai dengan 11 November 2021, dan menjabat sebagai Direktur dari House of Om (PT Aum House Bali). Saat ini, Barakeh ditempatkan di Rumah Detensi Imigrasi Denpasar sambil menunggu proses pendeportasian.  ”Sanksi tegas ini didukung sepenuhnya Tim Gugus Covid-19 Bali,” ucap Arvin.  Kegiatan yoga masal tersebut diketahui tidak mendapat persetujuan resmi dari desa adat setempat dan hanya ada pemberitahuan secara lisan. Pelaksanaan kegiatan tersebut menyalahi aturan protokol kesehatan Covid-19 karena tidak ada physical distancing dan orang-orang yang hadir di lokasi acara tidak menggunakan masker.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=gMplH6-4zCc  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=kc_bKO7lcNk  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=Ou4L5ixXSX0

Imigrasi Akan Deportasi WNA Penanggung Jawab Yoga Masal di Bali

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#langgar protokol kesehatan

Berita Terkini